Metro Jabodetabek

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan, pihaknya akan menyuruh pulang bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menggunakan masker ketika bekerja.

Hal itu, kata Tri, sama saja membuat khawatir warga Kota Patriot ini. ASN, seharunya memberi contoh dengan tidak membuat khawatir.

“Ya, mending pulang aja nggak usah kerja. Kalau memang dia nggak sehat, ya bikin surat keterangan tidak sehat untuk tidak membuat pobia,” tutur Tri kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Kamis (5/3/ 2020).

Terlebih, pihaknya telah mensosialisasikan kepada ASN agar tidak menggunakan masker bila memang kondisinya sehat.

“Memang kita sudah sosialisasikan dimulai dari aparatur, kita tidak usah pakai masker,” jelas dia.

Bila ASN memang dalam kondisi sakit, sebaiknya membuat surat keterangan. Ketimbang mereka harus menggunakan masker.

Baca Juga: Warga Bekasi Diminta Tenang Hadapi Virus Korona, Terapkan Hidup Sehat

“Sama saja membuat masyarakat menjadi khawatir, fobia, kemudian ikut-ikutan, kalau kita yang sehat ini kan enggak pakai masker nggak apa-apa,” kata dia.

Dia menyebutkan bahwa penyebaran virus korona ini paling penting setiap individu menjaga kesehatan tubuhnya dengan pola hidup sehat. Karenanya, masyarakat diminta Tri tidak panik selama mengahadapi virus ini.

Sebab, penyakit yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini memiliki proses yang tidak sederhana untuk menular dari individu ke individu lain.

“Kita juga tidak harus panik karena memang proses daripada penyeberannya pun melalui proses yang saya kira tidak sederhana,” ungkapnya.(*/Eln)

BOGOR – Selain dikabarkan dalam kondisi ‘sakit’, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yaitu BTB Syariah ternyata belum memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Utama BTB Syariah Dedin Nuryadin, dan dalam waktu dekat untuk memenuhi aturan OJK tersebut jajarannya akan menseleksi calon direksi.

“Untuk memenuhi aturan OJK dalam waktu dekat kami akan melengkapi pengurus atau direksi BTB Syariah, dimana sekarang baru satu orang direksi dan satu orang komisaris,” ucap Dedin kepada wartawan, Kamis, (4/3/2020).

Mengenai dugaan atau tudingan bahwa kondisi keuangan BTB Syariah dalam kondisi sakit, Ia pun membantahnya karena menurutnya BUMD yang bergerak di perbankan ini dalam kondisi meningkat perolehan laba atau ‘sehat’.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik dan Inspektorat Kabupaten Bogor alhamdulillah BTB Syariah dalam kondisi sehat,” terangnya

Hal ini juga sesuai dengan laporan keuangan publikasi per 31 des 2019 dimana bank syariah ini menunjukan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar hampir Rp.1 milyar,” sambungnya.

Dedin menambahkan selain menghasilkan laba bersih, jajarannya juga berhasil meningkatkan nilai aset hingga diatas Rp 50 milyar.

“Pertambahan nilai aset Rp 50 miliar itu berdasarkan perhitungan dalam peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2019 tentang tingkat kesehatan.

Perhitungan tersebut menunjukan BTB Syariah dalam kondisi baik kareba hasil pengelolaannya yang baik (peringkat 2),” tambah Dedin.

Walau pernah merugi pada tahun 2018 sebanyak 400 juta ,” terangnya.

Mengenai pihak Pemkab Bogor yang masih enggan menambahkan penyertaan modal, hal itu menurutnya adalah wewenang atau domain pemerintah daerah selaku pemilik saham.

“Untuk penambahan modal maka BTB Syariah selain wewenang Pemkab Bogor, kami juga harus mengubah dulu besaran modal dasar melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) karena modal dasar BTB Syariah berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2011 yang hanya sebedar Rp 30 milyar,” jelasnya.

Dedin melanjutkan berdasarkan parameter tingkat kesehatan sesuai peraturan OJK bahwa BTB Syariah dalam kondisi sehat dan berdasarkn analisis trend juga menunjukan posisi semakin meningkat.

“Walaupun baru beroperasi pada 15 Maret Tahun 2016, dari delapan BUMD milik Kabupaten Bogor, peringkat ‘kesehatan’ BTB Syariah ada di posisi 2,” ungkapnya.

Sementara Joko Pitoyo Aspem Ekbang saat ditemui diruang kerjanya mengatakan,” akan membenahi dan melakukan pembinaan BUMD di Kabupaten Bogor. Lebih lanjut pria kalem tersebut mengutarakan bahwa,” tidak hanya BTB tapi pembinaan terhadap semua BUMD secara umum, karena mereka terikat dengan UU No 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas ,” pungkasnya.(Du)

BEKASI – Uji coba tilang elektronik atau e-tilang di Kabupaten Bekasi akan diuji coba mulai Sabtu (7/3/2020) hingga Selasa (10/3/2020).

Lokasi uji coba dipusatkan di simpang SGC Cikarang Utara.

“Progresnya sekarang sudah pembenahan aplikasi. Insya Allah besok sudah selesai. Lusa saya minta uji coba,” kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan, Kamis (5/3/2020).

Hendra mengatakan, di lokasi uji coba itu akan terpasang tiga CCTV yang memantau berbagai arah dan jenis pelanggaran.

“Kemarin itu ada tiga seperti seatbelt, kecepatan dan handphone. Sekarang pemantauannya ditambah. Bahkan untuk sepeda motor juga kita kenakan. Seperti yang tidak pakai helm, pelanggaran kecepatan, melawan arus, boncengan lebih dari satu orang, pelat nomor palsu dan mobil bodong,” ungkapnya.

Baca juga : Kapolres Metro Bekasi Kunjungi Bupati Bekasi, Bahas Kerja Sama Teknologi Informasi
Setelah uji coba, lanjut Hendra, sosialisasi e-tilang di Kabupaten Bekasi akan dilakukan selama sebulan. Pada masa sosialisasi, pihak kepolisian akan memasang papan yang menginformasikan pelaksanaan e-tilang di simpang SGC.

“Ini baru uji coba. Jadi belum ditilang. Tapi yang akan kita kirimkan adalah surat teguran. Nanti akan kita kirim melalui email, WhatsApp ataupun lewat Pos. Kita kasih waktu sekitar dua minggu untuk konfirmasi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi maka akan kita blokir,” katanya.

Pelaksanaan e-tilang tidak hanya berlaku bagi kendaraan umum. Tapi tilang elektronik ini juga berlaku untuk kendaraan pelat merah dan kuning.

“Kecuali pelat nomor TNI. Karena mereka punya peradilan sendiri. Selain itu, e-tilang ini berlaku untuk semua kendaraan umum, dinas dan angkutan umum,” jelasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengalami lonjakan laporan warga terkait dugaan gejala virus korona. Peningkatan laporan itu dipicu oleh dua warga Depok yang diumumkan positif terpapar virus korona.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, dalam rentang dua hari pihaknya menerima lebih dari 2.000 laporan masyarakat. Meski ada ribuan laporan, Dinkes menegaskan tidak semuanya mengalami gejala seperti virus korona.

“Mereka hanya menderita flu biasa, tapi adanya informasi Indonesia positif korona membuat panik dan meminta konsultasi ke Dinkes DKI,” ujar Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, melansir laman Sindonews, Kamis (5/3/2020).

Aduan tersebut pun langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. “Dinkes bisa tahu mana yang sebetulnya misalkan suspect atau flu biasa,” timpal Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto.

Menurutnya, peningkatan aduan dari dalam dua hari ini akibat masyarakat terganggu secara psikologis alias paranoid. “Karena ini kan persoalan psikologi, gitu lho. Soal ketakutan, panik,” tuturnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Dinkes DKI, warga Jakarta yang terindikasi korona terus bertambah. Dari jumlah awal 136 orang kini bertambah menjadi 297 orang. Dari data tersebut, 121 orang dinyatakan sehat.

Mereka sebelumnya dalam pemantauan dan pengawasan Dinkes karena pernah berinteraksi dengan orang asing (WNA) atau baru pulang dari luar negeri. Kemudian, 120 orang saat ini masih menjalani masa pemantauan.

Sedangkan, 30 pasien yang pernah dirawat karena menunjukkan tanda menyerupai korona telah dinyatakan sehat dan dipulangkan ke keluarganya. Adapun jumlah pasien masih dalam status pengawasan atau perawatan tim medis saat ini ada 26 orang.(*/Tya)

BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendesak pemkot untuk menunda relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pedati dan Lawang Seketng. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto telah melayangkan surat ke Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

“Saya bersama dengan pimpinan langsung bertemu dengan wali kota untuk menjelaskan isi dari surat tersebut,” kata Atang di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (4/3/2020).

Atang menjelaskan, telah memberikan sejumlah rekomendasi ke Pemkot Bogor. Dia mengingatkan, Pemkot Bogor untuk mentaati peraturan yang berlaku di antaranya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pada dasarnya, pihaknya tidak menolak penataan PKL di Kota Bogor. Hanya saja, Pemkot Bogor harus mempertimbangkan aturan yang ada.

Atang menilai, Pemkot Bogor dapat menangguhkan penggusuran PKL di Pedati dan Lawang Seketeng minimal sebelum proses pengerjaan area Suryakencana. Pasalnya, penataan yang mengharuskan PKL digusur tersebut masih membutuhkan waktu dua bulan mendatang.

“Sambil menunggu itu, kita minta Pemkot Bogor menangguhkan. Minimal setelah lebaran,” kata Atang.

Dari hasil pertemuan dengan Pemkot Bogor, Atang menjelaskan, Pemkot Bogor menjanjikan sejumlah perbaikan. Namun demikian, dia menyebut, Pemkot Bogor belum mengiyakan untuk menunda relokasi.

“Saya tidak menyatakan pemkot sepakat, tapi pemkot akan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai aturan,” kata dia.

Sebelumnya, PKL Jalan Pedati, dan Lawang Saketeng, mendatangi gedung DPRD Kota Bogor untuk menunda relokasi pada Jumat (6/3). Koordinator pedagang, Irpan Effendi mengatakan, para pedagang hanya meminta agar waktu relokasi ditangguhkan hingga Lebaran.

“Kami pedagang tetap meminta agar waktu relokasi ditangguhkan sampai lebaran. Kami tidak menolak relokasi, hanya meminta ditangguhkan waktunya saja,” ujar Irpan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta, agar PKL dapat memahami rencana Pemkot Bogor untuk menata seluruh kawasan Suryakencana (Surken), termasuk Jalan Pedati dan Lawang Seketng. Pasalnya, penataan tersebut telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Rp 30 miliar.

Kepala Dinas KUKM Kota Bogor Samson Purba menuturkan, telah menyampaikan pada tim relokasi terkait keinginan PKL. Dia menyatakan, pihaknya akan segera membahas masukkan dari dewan.

Samson menambahkan, pihaknya tidak dapat memutuskan penundaan. Pasalnya, penundaan harus diputuskan bersama.(*/Iw)

BOGOR – Niat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan pelayanan terbaik bagi warganya justru berbanding terbalik. Banyak fasilitas layanan di Kota Bogor yang justru tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh warganya.

Padahal, sudah banyak dana yang digelontorkan untuk membangun fasilitas publik itu. Salah satunya fasilitas Wi-Fi publik yang tidak bisa diakses. Fasilitas jaringan internet nirkabel yang terpasang di sejumlah taman dan jalur pedestrian lingkar Kebun Raya Bogor (KRB) sejak 2017 itu, kini menuai protes warga.

Sebenarnya, fasilitas jaringan internet gratis itu tidak sulit ditemukan di kota yang mengusung konsep smart city ini. Fasilitas ini dipasang di sejumlah titik strategis. Seperti di jalur pedestrian dan jalur sepeda sekeliling KRB. Memang, pemkot pada 2017 memasang 10 plang bulat berwarna biru di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) bertuliskan Wi-Fi Publik.

Sepuluh titik itu tersebar di beberapa ruas jalan protokol Kota Bogor yakni di Jalan Pajajaran, Juanda, Otista, dan Jalak Harupat, mulai depan Pintu 1 hingga 4 Kebun Raya, seberang Bogor Trade Mall (BTM), seberang Balai Kota Bogor, Jembatan Ottista, Lawang Salapan, Simpang Jalan Pangrango, Seberang Taman Pangrango.

Belum lagi yang terpasang di sejumlah taman kota di antaranya Taman Kencana, Taman Ekspresi, Taman Peranginan, Taman Air Mancur, dan Heulang. Namun, hampir seluruh Wi-Fi Publik tersebut sulit diakses.

“Kesulitannya bukan hanya dikunci, bahkan jika ditemukan yang tak dikunci pun, jaringannya lemot alias bermasalah. Ngapain juga masang Wi-Fi bertuliskan untuk publik, kalau nggak bisa diakses,” ungkap Mulyana (23) warga Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor saat ditemui di jalur pedestrian KRB kemarin.

Senada diungkapkan M Fadil (19) mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor Tengah, Kota Bogor. Dia mengaku beberapa kali mencoba memanfaatkan fasilitas Wi-Fi Publik di beberapa taman di Kota Bogor untuk tugas kuliah. Namun, ternyata tidak bisa diakses.

“Saya sudah coba di Taman Kencana dan Taman Ekspresi, bahkan saat olahraga di jalur pedestrian sekeliling Kebun Raya juga nggak bisa diakses. Entah kenapa? Kalau begini, ngapain buang-buang anggaran besar, tapi masyarakat tidak bisa menikmati. Ganti saja dengan tulisan Wi-Fi Private,” keluhnya.

Berdasarkan penelusuran data di situs Pemkot Bogor dengan nama kotabogor.go.id, sejak awal 2020 Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meluncurkan program “Buka” sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik.

Pada rubrik transparansi di situs tersebut tercantum rincian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 untuk internet Kota Bogor secara keseluruhan menghabiskan Rp7,4 miliar pada Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfotandi) Kota Bogor.

Nama pos anggarannya yang setiap tahun mengalami kenaikan itu adalah pengembangan komunikasi dan media massa dengan rincian di antaranya pemeliharaan jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor sebesar Rp685 juta, pengembangan infrastruktur jaringan kota Rp793 juta, pemeliharaan Wi-Fi ruang publik Rp49 juta, dan pemeliharaan grounding listrik dan erester Rp49 juta.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat dikonfirmasi terkait banyaknya fasilitas publik yang dikeluhkan, baik PJU maupun Wi-Fi Publik mengaku kaget. Dia pun berjanji segera menindaklanjuti laporan itu agar fasilitas publik yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Kalau untuk PJU, ya memang kadang ada yang tidak menyala. Bahkan Wi-Fi Publik yang terpasang di PJU sekitar Kebun Raya juga begitu. Tapi kalau kondisinya dikeluhkan dan sulit diakses, saya akan cek dulu, ada apa dan kenapa ke dinas terkait,” tandasnya. (*/Dung)

BOGOR – BUMD di Kabupaten Bogor hampir semuanya tidak sehat perlu diaudit dengan terang benderang karena diduga banyak disalah gunakan seperti kondisi keuangannya yang ‘sakit’, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor Bank Tegar Beriman (BTB) Syariah ditolak untuk ditambahan penyertaan modalnya.

“Kami beberapa waktu lalu mendapatkan laporan dari tim ahli atau konsultan dari akademisi IPB, karena direksi dan komisaris belum ada serta kondisi keuangan yang belum sehat, maka BTB Syariah tidak dulu ditambahkan penyertaan modalnya,” kata Ina Herlina Kabid Ekonomi Setda Kabupaten Bogor kepada wartawan, Senin (2/3/2020).

Dia menambahkan yang menyebabkan kondisi keuangan BTB Syariah tidak sehat adalah lebih besarnya biaya operasional ketimbang pemasukan.

“Bagaimana mau sehat kondisi keuangannya, biaya operasional BTB Syariah lebih besar ketimbang pemasukan atau omsetnya,” paparnya.

Ia menuturkan bahwa harusnya nasabah BTB Syariah didominasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bukannya didominasi individu – individu.

“Harusnya agar BTB Syariah kuat, maka sasaran nasabahnya adalah pelaku UMKM atau individu seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), saya yakim apabila dikelola dengan baik BTB Syariah berhasil mengangkat derajat para pelaku UMKM di Bumi Tegar Beriman yang jumlahnya ada 16 ribu jiwa,” tutur Ina.

Asep Kasubag Bina BUMD menambahkan semenjak diberikan pertambahan modal sebesar Rp 21 miliar pada tahun 2012, BTB Syariah baru memberikan keuntungan kepada Pemkab Bogor pada tahun 2019 lalu.

“Memang kondisi keuangan BTB Syariah belum sehat karena semenjak disuntik modal secara bertahap pada tahun 2012 lalu, baru tahun kemarin bisa memberikan keuntungan bersih sebesar Rp 958 juta,” tambah Asep.

Menyikapi kondisi keuangan BTB Syariah yang cukup memprihatinkan anggota Komisi II DPRD kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo mengaku akan melakukan pemanggilan kepada direksi BTB Syariah.

“BTB Syariah ini termasuk BUMD yang belum jelas untung ruginya hingga kami dari Komisi II akan memanggil direksi BTB Syariah untuk mendengarkan kenapa mereka terus merugi dan baru tahun kemarin bisa memberikan keuntungan kepada Pemkab Bogor,”tandasnya. (T Abd)

BEKASI – Hujan deras yang terus mengguyur pada 26 hingga 29 Februari 2020 membuat Jalan Inpeksi Kalimalang di Kampung Cilampaya, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, amblas sedalam 2 meter.

Salah seorang warga Kampung Cilampaya, Amad (40), menyebutkan bahwa sebelumnya jalan tersebut hanya amblas sedalam 10 sampai 20 sentimeter.

“Tapi pas besoknya lagi amblasnya malah makin parah, makin hari makin dalam. Sekarang malah sudah sampai 2 meteran. Mungkin karena terus-terusan diguyur hujan,” katanya kepada wartawan, Senin (2/3/2020).

Agar tidak terjadi hal-hal yang terburuk, warga akhirnya memasang pembatas di bagian jalan yang amblas. Meski rusak, kata dia, jalan yang amblas tersebut masih bisa dilalui kendaraan, tetapi harus hati-hati.

“Masih bisa dilewati (kendaraan), tetapi cuma satu jalur. Mobil sama motor yang datang dari Karawang dan Bekasi giliran lewatnya,” papar dia.

Dirinya pun berharap pemerintah daerah setempat segera turun tangan memperbaiki bagian jalan yang rusak tersebut. Terlebih, ia khawatir amblasnya akan semakin parah.

“Khawatir kalau enggak cepat-cepat ditangani amblasnya bakalan makin parah,” bebernya. Sementara Camat Cikarang Pusat Suwarto mengaku sudah mendapat laporan kerusakan sebagian Jalan Inspeksi Kalimalang yang amblas itu.

Dia pun menyatakan bakal meneruskannya ke Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dirinya berharap dinas terkait segera memperbaiki kerusakan bagian jalan tersebut.

“Kalau saya sifatnya hanya melaporkan, tolong cek ke Dinas PUPR saja,” katanya.(*/Eln)

BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjadi Inspektur Upacara pada Hari Jadi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ke-39 Tahun,bertemapt di Halaman Depan Kantor PDAM Tirta Kahuripan, Cibinong pada senin (2/3/2020).

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin yang membacakan sambutan Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan selama 39 tahun PDAM Tirta Kahuripan telah memberikan kontribusi besar dalam membangun, menyediakan dan melestarikan sumber daya air secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Bogor sebagai badan usaha milik daerah yang berkontribusi kepada pendapatan daerah.

“ PDAM tirta kahuripan pada tahun 2019 masuk kategori PDAM yang sehat sesuai dengan hasil penilaian atas kinerja keuangan, pelayanan, opersional dan sumber daya manusia. Di tahun yang sama pula PDAM Tirta Kahuripan telah menjadi PDAM terbaik pertama di Jawa Barat dan terbaik kedua di seluruh Indonesia,”katanya.

Ia juga mengatakan bahwa kontribusi dan pencapaian yang didapat sampai saat ini merupakan hasil kerja keras, ketekunan, komitmen, integritas dan disiplin dari direksi, dewan pengawas dan seluruh pegawai.

“oleh karena itu, seluruh jajaran PDAM Tirta Kahuripan harus berbangga diri dan terus menjaga perusahaan agar lebih maju dan berkembang.

Sehingga ke depannya mampu meraih prestasi yang lebih baik,”ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga mengungkapkan “PDAM Berbagi, PDAM Peduli” yang diangkat sebagai tema untuk tahun ini sangat sesuai dengan kondisi Indonesia dan Kabupaten Bogor secara khusus, mengingat banyaknya musibah yang terjadi, baik longsor maupun banjir yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Burhanudin juga meminta kepada seluruh jajaran PDAM Tirta Kahuripan untuk terus tingkatkan Laba Perusahaan sebagi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor, tingkatkan cakupan layanan yang saat ini baru mecapai 23% dan tambah jumlah sambungan langganan serta tingkat kebocoran air, harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber sumber air baru untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih, dukung program 100-0-100 yang meliputi pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak serta sustainable development goals (SDG) 2030 untuk 100% akses aman air mimum

Susun, laksanakan dan evaluasi program perusahaan sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan dan laksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.(*/Ded)

BOGOR – Hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya, mengakibatkan banjir melanda dua kecamatan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Minggu (1/3/2020) pagi.

Banjir tersebut juga merendam jalan, hingga menggangu aktifitas warga.

Banjir tersebut juga diperparah dengan meluapnya Kali Cibeuteung, hingga merendam perumahan serta menyapu persawahan dan juga kolam ikan milik warga. Selain itu, banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Kemang.

Warga Kecamatan Kemang, Uca mengatakan, banjir tersebut terjadi sekira pukul 00.00 WIB disaat warga sedang tidur lelap.

“Air cepat menggenangi rumah warga kala hujan mulai berhenti,” kata Usep.

Ungkap Usep, meluapnya Kali Cibeuteung sudah terjadi dua kali sejak tahun 2004 lalu, namun banjir ini merupakan banjir yang lebih parah.

“Yang parah tahun ini,” paparnya.

Ia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera dan secepatnya mengambil langkah untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan .(*/Iw)