Metro Jabodetabek

BOGOR – Untuk mencegah dan mengantisipasi adanya penyebaran virus corona PMI adakan penyemprotan .

Puluhan pegawai Setda Kabupaten Bogor berhamburan keluar ruangan saat petugas APD dari Palang Merah Indonesia (PMI) datang, Rabu (18/3/2020) pagi.

Tiga orang petugas berpakaian serba lengkap itu, menjelajahi selurung ruangan Setda Kabupaten Bogor, termasuk Kantor Bupati Bogor, di mana Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) berkantor.

Mereka menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut ruangan dan titik-titik yang sering terpegang oleh tangan, untuk menghindari pegawai dari Corona Virus (Covid-19).

Sekretaris PMI Kabupaten Bogor, Makmur Rozak mengungkapkan, permintaan untuk penyemprotan disinfektan cukup tinggi dari kantor-kantor Pemkab Bogor.

PMI pun akan terus melakukan penyemprotan selama masa darurat bencana Corona.

Terlebih, Bupati Ade Yasin tidak mewajibkan pegawainya untuk bekerja dari rumah, sehingga sterilisasi ruangan menjadi penting, untuk menghindari pegawai terjangkit Corona.

“Hari ini, kita lakukan penyemprotan di Setda, Kantor Bupati, Pendopo Bupati, Masjid Baitul Faizin hingga DPRD Kabupaten Bogor. Banyak yang minta disinfektan, makanya kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga,” kata Makmur.

Kata Makmur, pada prinsipnya penyemprotan tidak boleh mengganggu kerja pegawai.

Seperti Sekda Burhanudin yang sedang menggelar rapat, ruangan rapat tidak disemprot disinfektan.

“Prinsipnya tidak mengganggu pekerjaan. Nanti sore mungkin ada lagi, untuk di ruangan-ruangan kepala bagian,” katanya.

Beberapa pegawai, mengaku pergi keluar ruangan karena merasa pusing saat cairan disinfektan, yang baunya mirip dengan air di kolam renang berkaporit itu disemprotkan. “Pusing mas. Mabok,” kata salah satu pegawai.(*/T Abd)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin, membantah mengeluarkan kebijakan semi lock-down di kawasan Puncak. Dia hanya menyebut pembatasan kunjungan wisatawan asing.

“Saya tak menamakan semi lock-down. Media saja yang menamakan. Saya tidak kenal dengan namanya lock-down. Yang ada pembatasan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara,” ujar Ade Yasin di Bogor, Selasa (17/3/2020).

Ade Yasin mengeluarkan kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara atau WNA ke kawasan Puncak itu pada Minggu (15/3) sore. Demi mencegah persebaran virus corona, dia mengatakan bila ada wisatawan mancanegara, harus ada pengawasan khusus atau berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

Dihubungi terpisah, Ketua Persatuan Hotek Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor Budi Sulistyo menjelaskan akibat ada kesimpangsiuran informasi penanganan ataupun penyebaran virus corona, Hotel New Ayudha minim pengunjung.

“Hotel yang saya gawangi yaitu Hotel New Ayudha tingkat okupansinya nol setelah keluarnya kebijakan, karena kegiatan meeting dan lain sebagainya pada dibatalkan atau diundur.

Saya melihat sosialjsasi penanganan virus corona di hotel-hotel tidak ada dan kami secara mandiri melakukan penyediaan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan dan lainnya,” jelas Budi.

Pemkab Bogor batal menerapkan semi lockdown bagi para wisatawan mancanegara atau warga negara asing yang ingin bekunjung ke Kawasan Puncak atau objek wisata lainnya.

Hal itu setelah Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit virus corona (covid-19) pada Senin (16/3/2020) sore di Istana Kepresidenan, di Kota Bogor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan secara tegas mengatakan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

“Sudah nggak ada lagi kebijakan semi lockdown, hanya ada imbauan agar pihak pengelola objek wisata, hotel dan restautan agar menjaga kebersihan, menyediakan hand sabitizer dan pengecekan suhu tubuh kepada para pengunjungnya,” kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Selasa (17/3/2020).(*/Ad)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah merampungkan siteplan hunian tetap (Huntap) korban bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor yang akan dibangun di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

Kasi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Eka Warto mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan gambar Huntap tahap pertama.

“Ada 205 unit Huntap yang akan dibangun di atas lahan PT Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII. Itu tertuang dalam siteplan yang sudah selesai kami buat,” ujar Eka kepada wartawan, Selasa (17/3/2020).

Ia menerangkan, luasan huntap yang akan dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat itu merata alias sama.

“Luas tanah Huntap itu 90 meter persegi dengan type bangunan 36. Ada 13 blok Huntap di Sukaraksa itu,” terangnya.

Ia menambahkan, ada sejumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dalam siteplan Huntap di lahan seluas 3,8 hektar milik PT PN tersebut.

“Ada sarana mushola, sekolah, balai warga dan tempat pembuangan sampah itu total luasnya 8485 meter persegi,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, Pemkab Bogor hanya memproses teknis administrasi dalam pembuatan Huntap tersebut.

“Kaitan dengan pekerjaan fisik itu kementrian, kalau Pemkab Bogor mengesahkan secara perijinannya. Siteplan ini sebagai dasar dari kementrian untuk melakukan pembersihan lahan,”tandasnya.(T Abd)

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berharap seluruh pusat perbelanjaan atau mal di wilayahnya menerapkan pemeriksaan atau mengecek suhu tubuh setiap pengunjung menggunakan alat thermogun.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran mengenai kewaspadaan penyebaran virus corona atau Covid-19, yang merebak di Indonesia. Penerapan wajib menggunakan Thermogun, agar menerapkan kewaspadaan.

“Jadi, tujuannya lebih baik kita menjaga, menghindari sehingga sejak awal kita tahu yang memang dalam kondisi sakit, ya (kalau sakit) gunakan masker dan bila perlu tidak melakukan kegiatan di luar rumah,” kata Tri kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Alat ukur suhu tubuh ini, kata Tri, digunakan untuk mengecek setiap pengunjung mal yang hendak masuk ke pusat perbelajaan. Kewajiban ini diharapkan dapat di jalan seluruh pusat perbelajaan.

Hari ini menurut dia, beberapa pusat perbelajaan sudah mulai menggunakan pengukur suhu. Pihaknya pun memastikan akan memantau setiap mal hingga beberapa waktu ke depan.

Bila ada mal yang belum menjalankan prosedur sesuai surat edaran, maka dia memastikan akan mencabut izin operasionalnya.

“Kalau memang ada pusat perbelanjaan tidak menerapkan Thermogun ada punishment (hukuman), sampai akhirnya mungkin kita cabut izin operasional, saya dapat informasi katanya Blue Mal belum ada dan akan kita cek serta evaluasi,” ujarnya.(*/Eln)

BOGOR – Rencana pembangunan Rest Area Puncak sebagai tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tak kunjung rampung disebabkan masih dalam proses untuk perizinan .

Proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp116 miliar ini kini masih dalam tahap proses persyaratan administrasi persiapan lelang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Nuradi menjelaskan, pembangunan Rest Area Puncak, saat ini pihaknya masih berkutat dengan proses perizinan.

Meskipun hal itu simultan dengan proses persiapan tender. Ia mengakui, pemerintah pusat sudah menanyakan sejauh mana proses perizinannya dan terus menagih prosesnya.

“Mereka nanyakan itu. Jadi kita sudah selesaikan, action planning-nya sudah, IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, red) beberapa hari ini selesai, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan juga sedang proses,” kata Nuradi, Selasa (17/3/2020).

Kata dia, dalam perizinan tersebut, ada beberapa persyaratan masih proses dan disebut agak berat, yakni Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas (Lalin).

Sebab, kewenangannya ada di pemerintah pusat.

“Tapi kita sudah diberi petunjuk untuk memroses itu. Kalau itu sudah semua, berarti tahap terakhir itu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Ketika itu izin selesai, kita akan dorong kementrian supaya segera bertindak. Entah proses lelang atau apa dulu,” jelasnya.

Nuradi sendiri menginginkan agar lelang segera dilakukan setelah perizinan selesai, sekitar April atau Mei.

“Inginnya bulan-bulan itu dilelang,” kata dia.Menurutnya, kewenangan Pemkab Bogor hanya di pembangunan fisik untuk kios. Anggarannya kurang lebih Rp18 miliar.

Namun, ketika pihaknya mengecek Detail Engineering Design (DED) dari kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya tersedia untuk 500 bangunan kios.

Padahal, Pemkab Bogor menargetkan pembangunan 516 kios.“Makanya nanti yang 16 sisanya itu akan kami usulkan di APBD Perubahan 2020 ini,” pungkasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama unsur terkait telah memastikan luasan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII yang akan dibangun hunian tetap (Huntap) korban bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor (Bobar-red).

Kasubag Penataan Wilayah Bagian Adpem pada Satda Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pengukuran lahan untuk Huntap yang berada di dua kecamatan.

“Untuk menyinkronkan dari berbagai instansi, bahwa Pemkab Bogor telah bekerjasama dengan BPN dan PT PN selaku pemegang hak, telah melakukan pengukuran secara bersama-sama di lahan yang akan dibangun huntap yakni di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya,” ujar Eko kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Ia menerangkan, pengukuran tersebut dilakukan pada lokasi yang memang sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh Badan Geologi.

“Dari berbagai titik lokasi yang direncanakan oleh Pemkab Bogor sesuai dengan rekomendasi dari Badan Geologi, ternyata beberapa titik untuk saat ini hanya terfokus di tiga titik yakni Desa Urug Kecamatan Sukajaya, Desa Sukaraksa dan Cigudeg Kecamatan Cigudeg,” terangnya.

Ia mengungkapkan, sekitar puluhan hektar lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada pada tiga titik tersebut dan rencananya akan dibangun huntap.

“Luasan sesuai dengan hasil pengukuran bersama-sama, untuk di Cigudeg yakni Desa Sukaraksa 37.987 dan Cigudeg 295.883 meter persegi. Sedangkan yang di Desa Urug Kecamatan Sukajaya itu yang rencana luasanya sekitar 10 hektar hasil ukurnya adalah 104.483 meter persegi.

Jadi kalau ditotal pada tiga titik tersebut sekitar 43 hektar,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, penyerahan kepemilikan lahan yanh telah diukur tersebut akan dilakukan dari PT PN kepada pemerintah daerah.

“Tanahnya nanti dari PT PN itu akan diserahkan ke pemrintah daerah dengan status hak pengelolaan atau pakai Pemda, nanti itu tergantung dengan BPN. Untuk dengan para penghuni huntap itu tergantung pimpinan di Pemkab Bogor, konsepnya seperti apa,” tandasnya.(T Abd)

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memastikan pelayanan terhadap masyarakat tak akan terdampak oleh wabah virus korona yang belakangan marak yang terjadi kegiatan tak ada yang tertunda .

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan Pemkot Bekasi tak meliburkan pegawainya.

“Hanya saja kegiatan terkait pengumpulan massa kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu yang akan kita tunda pelaksanaannya,” ujar Tri , Senin (16/3/2020).

Sehingga, dapat dipastikan tak ada pembatasan pelayanan atau penghentian sementara karena wabah covid-19 tersebut.

“Kita akan optimalkan lagi terkait dengan pelayanan KTP dan KK. Kalau perlu mereka tidak perlu menunggu, nanti petugas yang mengantarkan,” ungkapnya.(*/Eln)

BOGOR – Dengan mewabahnya virus corona membuat Ketua DPRD dan anggota Dewan Kabupaten Bogor menunda segala kegiatan studi banding ke luar daerah selama 14 hari ke depan.

Tamu dari daerah lain pun untuk sementara dihentikan sementara untuk mengindari penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

“Bukan frekuensi kunjungannya yang dibatasi. Tapi jumlah orangnya. Untuk menghindari kontak fisik dengan orang banyak,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Senin (16/3/2020).

Politisi Gerindra ini mengaku tidak bisa menghentikan total segala kegiatan DPRD. Karena dia khawatir aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor tidak terakomodir jika 14 hari tanpa kegiatan.

“Kalau 14 hari tidak ada kegiatan sama sekali. Yang mengakomodir aspirasi masyarakat siapa?. Kalau kunjungan dari masyarakat Kabupaten Bogor tetap kita terima, hanya jumlah orangnya dikurangi,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyemprotkan disinfektan di seluruh ruangan DPRD Kabupaten Bogor. Rencananya, hari Kamis (19/3) disinfektan diberikan di DPRD.

“Mulai hari ini kan, setiap yang masuk gedung dewan diberikan hand sanitizer juga dicek suhu tubuhnya. Ke depan harus di berikan disinfektan. Karena banyak ruangan di sini siapa saja yang berkunjung dan tidak tahu mungkin saja membawa virus corona ,” ungkapnya.(*/T Abd)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus kebijakan lalu lintas terkait ganjil genap. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya virus korona di Jakarta.

“Kita akan menghapuskan atau mencabut sementara kebijakan gage di seluruh kawasan Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Minggu (15/3/2020).

Menurut Anies, dengan penghapusan kebijakan ganjil genap tersebut akan ada pilihan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi. Menurutnya masyarakat lebih aman untuk menggunakan transportasi pribadi.

“Sehingga masyarakat bisa memilih moda trasportasi yang lebih minim resiko penularan,” tambahnya.

Baca Juga: Gubernur Anies Kurangi Kapasitas dan Jam Operasi Transportasi Umum

Anies mengatakan, kebijakan penghapusan ganjil genap ini belum ditentukan sampai kapan diberlakukan. Pihaknya baru akan membahas kembali persoalan tersebut jika kondisi sudah dalam kategori aman.

“Ini tidak diberlakukan dua minggu tetapi kita cabut sementara dan akan diberlakukan lagi ketika kondisi sudah terkontrol,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya selain kebijakan tersebut, Pemrov DKI juga telah menutup kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau yang lebih di kenal Car Free Day (CFD) selama dua minggu kedeoan di Jakarta.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang bersifat ramai di Jakarta, agar bisa menekan penyebaran virus korona.(*/Tub)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan ‘semi-lockdown’ untuk seluruh lokasi wisata khususnya di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang baru datang dari bandara.

“Wisata di Kabupaten Bogor sangat banyak dan salah satu sumber ekonomi rakyat. Saya minta tidak dikunci ya, jadi hanya pilah-pilah pengunjung kalau orang luar baru datang bandara atau luar negeri dari luar negeri terpaksa harus kita tolak,” kata Bupati Bogor Ade Yasin di Pendopo Cibinong, Minggu (15/3/2020).

Menurutnya, jika lokasi wisata ditutup secara keseluruhan akan sangat berdampak kepada ekonomi warga sekitar terutama para pedagang.

“Karena masyarakat kita banyak di bidang wisata, ada pedagang dan pelaku usaha yang hari ini mereka jualan, hari ini dapat uang, hari ini mereka makan kalau kita tutup keseluruhan kita akan mematikan usaha orang, nanti siapa yang tanggungjawab? Jadi kita berlakukan semi lock,” ungkap Ade Yasin.

Sementara, untuk warga lokal masih dapat diperbolehkan mengujungi lokasi wisata namun tetap dengan aturan yang sudah ditetapkan pengelola terkait antisipasi penyebaran virus korona.

“Masih kita perbolehkan wisatawan datang dari lokal tetapi wisatwan asing harus ada pengawasan khusus untuk orang asing. Mereka tidak diperlakukan sama dengan wisatwan lokal. Besok kita rundingan besok ada pengawasan khusus orang asing,” jelasnya.

Untuk sejauh ini, tambah Ade Yasin, sebagai contoh perhotelan di kawasan Puncak okupansinya masih tergolong baik dan didominasi wisatawan lokal.

“Kemarin saya juga turun ke beberapa hotel di sana salah satu di Cisarua okupansinya masih cukup bagus dan yang hadir cuma orang lokal. Kita imbau hindari dulu warga asing,” tandasnya.(*/Iw)