Metro Jabodetabek

JAKARTA – Tim kesehatan dari Pemkot Jakarta Barat sudah melakukan pemeriksaan pendeteksi virus atau rapid test kedua terhadap 144 jamaah yang dikarantina di Masjid Jami Kebon Jeruk, Tamansari.

Hasilnya, mereka dinyatakan negatif terpapar Covid-19.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengatakan, karena hasilnya negatif terpapar virus corona, maka status ke 144 jamaah masih sebagai orang dalam pemantauan atau ODP.
“Masih ODP. Hari ini dirapid test yang kedua,” kata Rustam kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Para jamaah tersebut dikarantina di Masjid Jami Kebon Jeruk karena sebelumnya ada beberapa di antaranya diketahui terkena corona dan sudah dirawat di rumah sakit.

Rustam mengatakan, setiap harinya petugas dari Puskesmas dari Kelurahan Tamansari selalu mengecek kesehatan terhadap para jamaah yang masih dikarantina dalam masjid tersebut. Sejauh ini kondisi mereka sehat.

“Semua sudah ditangani, sehat-sehat,” ujarnya.

Pemkot Jakbar juga terus memasok kebutuhan makanan kepada para jamaah pada pagi, siang dan malam. Bantuan juga datang dari beberapa lembaga.(*/El)

BOGOR – Jumlah positif Covid 19 atau biasa disebut dengan Virus Corona di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Dari data yang diterima pojokbogor dari website Covid19.kotabogor.go.id sebanyak 28 orang terpapar virus corona.

Bahkan pada hari kemarin, Rabu (01/04/2020) ada tiga orang warga baru yang terpapar virus mematikan tersebut. Tiga warga tersebut berasal dari Bantar Jati, Sempur dan Tanah Sareal. Sedangkan wilayah yang paling banyak terpapar virus Corona berada di dua kecamatan yaitu Bogor Utara (7) dan Tanah Sareal (7)

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim akan terus melakukan pengecekan terhadap warga yang terpapar virus Covid 19 atau biasa disebut dengan Virus Corona.

“Terkait positif baru masih dicek asal usulnya, SOPnya Tim Dinkes dan Puskesmas menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan RSUD untuk swab test dan pelacakan cluster,” katanya, Kamis (02/04/2020).

Sementara saat disinggung penerapan Zona merah terhadap wilayah yang paling banyak terpapar Covid 19, Dedie memilih membentuk RW Siaga Corona.

“Semua kita mulai dari RW Siaga Corona untuk menyiapkan perangkat dan langkah yang dibutuhkan termasuk pengendalian zona merah,” ucapnya.

Menurut Dedie pembentukan RW Siaga Corona demi menekan penyebaran pandemi virus corona (covid-19).

“Membatasi pergerakan keluar masuk warga, termasuk memonitor tamu dan orang yang tidak berkepentingan berada di wilayah masing-masing,” kata Dedie

Selain itu, Dedie menghimbau kepada seluruh elemen baik perangkat desa hingga tokoh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 kepada masyarakat, dengan catatan melarang kegiatan sosial dan keagamaan yang menimbulkan kerumunan massa.(*/Iw)

BOGOR – Warga yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) di Kabupaten Bogor mengkritik tim Satgas Siaga Corona (Sisca). Ada apa?

Warga Kecamatan Babakan Madang yang mengaku terkonfirmasi positif wabah virus corona mengaku baru kemarin dibolehkan pulang dari salah satu rumah sakit di wilayah Kecamatan Cibinong, padahal hasil rapid test corvid 19 dirinya belum keluar dari laboratarium Kementerian Kesehatan.

“Saya yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kemarin diperbolehkan pulang dari salah satu rumah sakit padahal belum ada hasil test swap, celakanya hari ini hasil rapud test corvid 19 saya menyatakan bahwa saya terkonfirmasi positif wabah virus corona,” ungkap saudara pasien kepada wartawan, Selasa, (31/3/2020).

Menurutnya, karena pamannya sudah pulang kerumah, pasien menelepon Dinas Kesehatan agar anak istrinya di cek kesehatan namun jawaban mengecewakan malah yang kami dapatkan.

“Jangankan permintaan paman yang ingin anak dan istri bisa diperiksa rapid test corvid 19 yang dipenuhi, paman saya hingga kini tidak ditanggani lebih lanjut seperti diberikan surat rujukan untuK dirawat di rumah sakit,” tambah pria asli Provinsi Lampung ini.

Keluhan serupa juga disampaikan jurnalis Net TV Dedi Jumhana, warga Kecamatan Sukaraja ini dinyatakan ODP setelah mewawancarai Wali Kota Bima Arya yang dikemudian hari dinyatakan terkonfirmasi positif wabah virus corona.

“Selama isolasi mandiri saya mendapat sangsi sosial dari masyarakat karena ada statement dari salah seorang bidan di Puskesmas Desa Nagrak, Sukaraja. Ia mengumumkan adanya ODP dengan cara yang tidak manusiawi yang akhirnya membuat resah warga dan enggan ketemu dengan saya karena takut tertular virus corona, padahal saya belum tentu terkonfirmasi positif terpapar wabah virus corona,” kata Dedi.

Ia menuturkan tes swap yang dilakukan RSUD Kota Bogor hingga saat ini belum keluar hasilnya sedangkan masa isolasi mandiri pun selesai. Selama 14 hari saya merasa dalam keadaan sehat dan tidak merasakan keluhan atau gejala apapun dalam tubuh saya atau seperti ciri – ciri pasien yang terpapar wabah virus corona.

“Karena saya sehat dan masa isolasi atau inkubasi selesai, Saat pun meminta surat keterangan telah menjalani masa isolasi dan meminta pemeriksaan Puskesmas

Sukaraja tempat domisili saya namun pihak Puskesmas melalui bidan tersebut tidak mau memberikan dgn alasan tes swab belum keluar bahkan saya tetap dilarang keluar dan saya dianggap carier atau pembawa virus corona padahal saya telah menjalani masa isolasi 14 hari dalam ke adaan sehat sedangkan pihak puskemas tidak pernah melakukan upaya medis tetapi mereka malah memvonis bahwa Saya pembawa virus corona,” terangnya.

Dedi melanjutkan dirinya merasa ini super aneh dengan tim Sisca Kabupaten Bogor karena selama masa isolasi mandiri dia belum pernah diperiksa kondisi kesehatannya.

“Di tengah keresahan wabah virus corona dan harap harap cemas menunggu hasil tes swap saya harus mendapatkan sangsi sosial dari masyarakat tetapi disisi lain Tim Sisca Kabupaten Bogor tidak ada upaya memeriksa atau mengecek kondisi kesehatan saya, malah mereka secara sepihak memperpanjang masa isolasi saya. Semoga sistem penangganan wabah virus corona yang berantakan ini menjadi atensi pemetintah dan tidak menambah atau membawa dampak negatif lainnya,”tandasnya. (*/T Abd)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menaikkan status wilayahnya menjadi Siaga Bencana Virus Corona atau Covid-19. Sebelumnya, status Kota Bekasi Siaga Darurat Bencana pada Senin 30 Maret 2020. Peningkatan status itu diberlakukan karena ada peningkatan pasien positif corona secara signifikan.

“Ini berdasarkan hasil rapat semalam kita memutuskan dari Siaga Darurat sekarang jadi Siaga Bencana,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effedi kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Mulanya, kata dia, pihaknya telah meningkatkan status Siaga Bencana pada kemunculan virus menular itu. Berdasarkan hasil perkembangan kasus tersebut, Siaga Bencana habis pada hari ini, Selasa 31 Maret 2020.

“Dari yang positif itu baru satu yang dinyatakan sembuh, dengan alamat sesuai KTP di Kecamatan Mustikajaya, tapi yang lain tetap kita pantau perkembangannya,” cetus dia.

Peningkatan status ini, kata dia, juga diikuti sejumlah kebijakan berupa perpanjangan masa belajar di rumah bagi seluruh sekolah hingga 14 April 2020 mendatang.
Termasuk dengan terbitnya surat edaran isolasi kemanusiaan ke seluruh perangkat RT/RW agar warga melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan melakukan upaya-upaya pencegahan lainnya demi memutus rantai penularan corona.

Berdasarkan situs resmi milik pemerintah, corona.bekasikota pada Senin 30 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi atau positif sebanyak 36 orang.

Jumlah ini mengalami peningkatan yamg signifikan, yang semula sembilan kasus, kemudian naik menjadi 15 kasus hingga melonjak seperti yang saat ini.

Dari 36 kasus itu, 35 orang diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit sedangkan satu orang sisanya telah dinyatakan sembuh tetapi masih dalam pemantauan.

Untuk data Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kota Bekasi sudah mencapai 240 orang, 185 di antaranya masih proses pemantauan dan 55 lainnya sudah selesai pemantauannya.

Selanjutnya, data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Bekasi sampai dengan hari ini berjumlah 131 orang dengan 118 di antaranya masih dirawat dan 13 orang telah dinyatakan sehat.(*/Eln)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok kebijakan bantuan ekonomi untuk meminimalisir dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta. Pembicaraan lebih detil soal ini, kata dia, sudah dibahas bersama pemerintah pusat.

“Sedang menggodok detail kebijakan terkait dengan bantuan untuk masyarakat akibat kondisi perekonomian yang menurun. Setelah final baru nanti kita umumkan mekanismenya, besarannya dan lain-lain. Kami tidak ingin mengumumkan sebelum ada kepastian semuanya,” papar Anies kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (31/3/2020).

Anies mengungkapkan pembicaraan soal itu memang berjalan terus. Pada Selasa siang diakui dia, sudah selesai dibicarakan melalui video konferensi antara Pemprov DKI dengan Menko PMK (Pembedayaan Manusia dan Kebudayaan), Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Menkopolhukam, bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju yang lain.

“Jadi kita membahas sangat detil, tapi nanti begitu final baru kita akan umumkan hasilnya. Intinya adalah meminimalkan dampak ekonomi akibat dari persoalan Covid-19 ini,” imbuh Anies.

Sebelumnya Presiden Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait penyebaran wabah Covid-19. Untuk menekan penularan Covid-19, Presiden Jokowi memutuskan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dasar hukum pemberlakuan PSBB ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU ini, PSBB ditetapkan oleh menteri kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala gugus tugas Covid-19 maupun kepala daerah.

Jokowi pun menegaskan agar kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Seluruh kebijakan di daerah, menurut dia, harus sesuai dengan peraturan dan berada di dalam koridor UU, PP, serta keppres tersebut.(*/Tub)

BOGOR – Pasien positif Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Bogor tercatat 13 orang hingga Selasa (31/3) pukul 19.00 WIB.
Dari jumlah itu, dua orang dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal.

“Ada penambahan dua kasus positif dibanding kemarin. Kemarin kan 11 orang, hari ini jadi 13. Dua sembuh dan satu meninggal, jadi yang masih dalam penanganan 10 orang,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Sementara Pasien Dalam Pengawasan tercatat 158 orang dengan 61 diantaranya selesai diawasi dan 97 orang masih dalam pengawasan.

Terakhir, Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat 563 orang dengan 275 orang selesai dipantau dan 288 masih dalam pengawasan.
Untuk memutus penyebaran Covid-19, Pemkab Bogor juga melakukan pembatasan skala besar, dengan pengelolaan area pencegahan di lokasi yang memiliki risiko penyebaran paling tinggi.

Camat, lurah/kepala desa pun diminta membentuk kampung/RW Siaga Corona dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader PKK, Pengurus LPM dan seluruh potensi masyarakat yang ada.

Melakukan sosialisasi, edukasi dan pembatasan pergerakan keluar masuk warga, termasuk memonitor tamu dan orang-orang yang tidak berkepentingan berada di wilayah masing-masing.

Memasang spanduk kampung/RW Siaga Corona dan menggiatkan kembali Siskamling dengan memberlakukan Pshycal Distancing/jarak minimal 1 meter.

“Paling penting melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat yang masuk kategori ODP dan melakukan pengawasan bekerja sama dengan Tim Survailans,” kata Ade Yasin.
Sekaligus menyiapkan langkah pengamanan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar dan air minum bagi warga dengan mengkalkulasi seluruh resiko dan solusi apabila diterapkan pembatasan dalam jangka waktu tertentu.(*/Iw)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin mengaku akan melakukan penyekatan Jalur Puncak Cisarua Kabupaten Bogor dari arah DKI Jakarta. Sebelumnya, Bupati Bogor telah mendesak Gubernur Anies Baswedan menerapkan karantina wilayah ibu kota.

“Kita akan sekat untuk membatasi orang yang dari Jakarta ngumpet di vila-vila (Puncak),” ujarnya usai rapat koordinasi wilayah dengan Gubernur Ridwan Kamil melalui video conference di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (30/3/2020).

Ade Yasin khawatir, masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta akan berbondong-bondong ke wilayah Puncak Cisarua, ketika ramai diperbincangkan bahwa DKI Jakarta akan menerapkan karantina wilayah. “Tadi saya sudah minta Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk pengamanan daerah sana, untuk penyekatan,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Menurutnya, skema penyekatan di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu hingga kini masih dimatangkan. Konsepnya, penyekatan dilakukan hanya untuk kendaraan dari arah Tol Jakarta, tapi khusus kendaraan pengangkut makanan dan sejenisnya tetap dipersilakan melintas.

“Imbauannya kepada warga DKI stay at home. Lebih baik sekarang yang paling aman, tinggal di rumah masing-masing,” tutur Ade Yasin.

Sebelumnya, Ade Yasin dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sepakat mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerapkan karantina wilayah, karena kawasan ibu kota dianggap sebagai epicentrum penyebaran virus corona baru Covid-19.

“Kesimpulan dari (pertemuan) tadi, jumlah pasien di Bogor itu rata-rata datang dari Jakarta, sehingga saya bersama Pak Dedie mengimbau supaya Jakarta lock down (karantina wilayah),” kata Ade Yasin usai rapat koordinasi dengan Dedie A Rachim di Posko Tim Crisis Center COVID-19 Kota Bogor, di Kota Bogor, Ahad (29/3).

Menurutnya, wilayah Bogor terkoneksi langsung dengan DKI Jakarta, sehingga menurutnya jika Anies menerapkan karantina wilayah, maka akan menekan penyebaran Covid-19 di wilayah-wilayah penyangga ibu kota.

“Kabupaten Bogor ini kan pintunya ratusan, sehingga ketika Jakarta sudah lockdown, akan memudahkan kami di daerah untuk menjaga warga kami,”ungkapnya.(*/Iw)

BEKASI – Seorang pejabat di Pemkot Bekasi berinisial YY dinyatakan positif virus corona (Covid-19). Saat ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi itu tengah menjalani perawatan.

“Beberapa hari kemarin mundur ke belakang (sebelum dinyatakan positif) ya dia mengalami demam dan batuk, setelah dia melalui proses lab di RS swasta dinyatakan bahwa dia tipes,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Awalnya, kata dia, sebelum dinyatakan posotif Covid-19, YY sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta di wilayah setempat. Setelah berhari-hari di rawat di rumah sakit, demam dan batuk YY tak kunjung sembuh.

“Karena tidak kunjung selesai kemarin kita swap pake PCR dan positif (Covid-19), itu kemarin malam sabtu kita bawa ke RSUD Kota Bekasi,” jelas Pepen.

Saat ini YY sedang diisolasi di ruang perawatan khusus penanganan Covid-19 di RSUD Kota Bekasi.

“Semua RS Swasta di Kota Bekasi kecuali dia (RSUD) nanti penuh baru dirujuk ke Jakarta, Pak YY sekarang dirawat di ruang isolasi, mudah-mudahan segera bisa dalam kondisi perbaikan,” ucapnya.

Adapun seluruh pegawai di DLH Kota Bekasi dan keluarga YY sudah dites Covid-19, hasilnya negatif.Sejauh ini belum diketahui pasti dari mana pejabatnya itu tertular Covid-19. Pihaknya sejauh ini masih melakukan tracing para pegawai di Dinas LH.

“Kalau nyari itu hanya dia yang tau dan Tuhan yang tahu. Tapi kita udah tracking koleganya di Dinas LH, sekretarisnya, staf-staf yang berinterkasi sama dia, semua negatif, terus keluarganya juga negatif, jadi saya enggak tahu dia tertular di mana gitu,”ungkapnya.(*/Eln)

BOGOR – Menhan Prabowo Subianto Perhatian yang begitu besar pada Kabupaten Bogor . Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menerima bantuan 2.000 set Alat Pelindung Diri (APD) dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menangkal corona yang dipakai para medis dan sukarelawan .

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina memastikan APD tersebut telah didistribusikan ke seluruh RSUD dan puskesmas untuk digunakan para tenaga medis.

“Kita sebar ke empat RSUD dan 101 puskesmas,” kata Mike, Senin (30/3/2020).

Sebelumnya, keterbatasan APD, tidak jadi halangan para petugas kesehatan di Kabupaten Bogor untuk melindungi diri dari paparan Corona Virus Disease (Covid-19).

Keterbatasan jugalah yang membuat mereka menjadikan jas hujan kresek seharga Rp10 ribuan sebagai APD ‘dadakan’ saat bertugas di puskesmas. Hal ini pun terjadi hampir di seluruh puskesmas se-Kabupaten Bogor.

Seperti di Puskesmas Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, petugas harus mengenakan jas hujan kresek untuk melindungi diri saat memeriksa Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Menurut Direktur Utama RSUD Leuwiliang, drg Hesti Iswandari, penggunaan jas hujan kresek sebagai APD tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak mampu melindungi tenaga medis.

Namun saat ini dengan adanya bantuan dari Menhan Prabowo Subianto semua sudah bisa teratasi,”tandasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, Jakarta kemungkinan besar akan dikarantina. Hal itu untuk mempersempit ruang penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah Ibu Kota.

“Jakarta kemungkinan besar akan dikarantina,” ujarnya, Minggu (29/3/2020).

Ia menyebut, wacana ini kabarnya baru akan diputuskan setelah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian lainnya pada Senin 30 Maret 2020.

“Hari Senin besok (mungkin) Presiden akan putuskan (larangan mudik),” katanya.

Selain itu, lanjut dia, saat ini Kemenhub juga tengah menyiapkan regulasi terhadap kemungkinan karantina Jakarta. “Kemenhub telah menyiapkan peraturan teknisnya soal larangan mudik ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, Jakarta kini sudah menjadi pusat penyebaran terbanyak Covid-19. Dari total pasien positif corona di Indonesia per Sabtu 28 Maret 2020 ada 1.155, 603 di antaranya terkumpul di kawasan Ibu Kota. Sejumlah daerah mulai menerapkan karantina wilayah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.(*/Tub)