Metro Jabodetabek

BOGOR – Tidak semua kemampuan ayah menurun kepada anaknya, seperti yang dialami Prabu Siliwangi, penguasa tanah Sunda. Kesaktian Prabu Siliwangi, penguasa Kerajaan Pajajaran, konon tidak menurun kepada putranya. Sang putra, Prabu Surawisesa, yang naik takhta menggantikan ayahnya, dibuat kerepotan oleh berbagai tantangan internal dan eksternal kerajaan.

Pemerintahan Surawisesa pun berjalan tidak mulus. Gejolak internal hingga peperangan tergambar jelas pada prasasti bernama Batutulis. Prasasti ini mendeskripsikan kekalutan dan goyahnya pemerintahan Surawisesa.

Prasasti tersebut konon dibuat dua tahun sebelum Surawisesa wafat. Sang penguasa Pajajaran kala itu dilanda kegelisahan akibat peperangan yang melanda segenap wilayah Pajajaran, sebagaimana disebutkan dalam Melacak Jejak Sejarah: Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi karya Saleh Danasasmita.

Motivasi Surawisesa tidak hanya didorong oleh kedudukan atau kekuasaan, tetapi terutama rasa setia dan bakti kepada ayahnya yang telah mewariskan kerajaan dalam keadaan purbatisti-purbajati, mana mo kadatangan ku musuh ganal musuh alit, kreta tang lor kidul kulon wétan kéna kreta rasa. Sifat baktinya tampak sekali ketika ia membuat sakakala sebagai tanda peringatan dan kenang-kenangan bagi ayahnya, yang kita kenal sebagai Prasasti Batutulis.

Prasasti Batutulis menarik untuk dibaca secara historis, antropologis, maupun sastra—menyelami getaran batin orang yang memerintahkannya dibuat. Secara historis, prasasti ini ingin menegaskan bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang agung.

Konon, Prabu Siliwangi mengumpulkan kekuatan gaib dari lingga agar tetap memayungi raja pembuat prasasti. Prasasti ini merupakan sakakala yang dibuat saat Sri Baduga (gelar Prabu Siliwangi) telah wafat (purane). Mungkin maksudnya agar kegaiban Sri Baduga tetap melindungi Pajajaran.

Di balik pujian dan gambaran jasa-jasa Sri Baduga, tersimpan rasa pedih di hati Surawisesa. Ia merasa kecewa dan bersalah karena tidak mampu memegang amanat, meskipun sudah berusaha keras membela dan mempertahankan wilayah Pajajaran yang diwariskan kepadanya.

Dapat dimaklumi jika Surawisesa terkesan “putus asa”. Sudah terbayang olehnya bahwa Pajajaran akan runtuh. Ia sadar bahwa ayahnya benar-benar raja besar: Prabu Siliwangi meninggalkan kerajaan dalam keadaan kokoh, kuat, aman, dan damai, sedangkan di masa pemerintahannya, Pajajaran tercerai-berai oleh perang.

Setelah pihak Portugis tidak lagi hadir, andalan Pajajaran pun lenyap, padahal yang merintis hubungan dengan Portugis adalah Sri Baduga. Singkatnya, dari sudut pandang sastra, Prasasti Batutulis dapat dipandang sebagai tanda bakti dan permohonan maaf seorang anak yang merasa bersalah karena tidak mampu menjaga amanat ayahanda.(OKZONE)

CIBINONG – Ratusan ribu penerima bantuan sosial BPJS Kesehatan Gratis di Kabupaten Bogor meradang. Bagaimana tidak, hak mereka mendapat pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah selama ini, dicabut secara sepihak oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tidak kurang dari 112 ribu warga Kabupaten Bogor yang sebelumnya menerima Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan secara gratis, kini harus menerima kenyataan dicabutnya hak mereka sebagai penerima bantuan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’rup, dalam wawancara yang dilakukan pada Rabu (6/8) di Bogor.

Menurut Farid, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pencabutan bantuan tersebut. Namun, Dinas Sosial menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penempatan tingkat kesejahteraan (Desil) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Saat ini kami menerima berbagai pengaduan, karena banyak warga yang merasa seharusnya tetap berhak menerima bantuan, justru dikeluarkan dari daftar. Pengelompokan berdasarkan Desil tampaknya belum akurat,” ungkap mantan aktivis pemuda ini.

Salah satu dampak nyata dari kebijakan itu, setidaknya dirasakan oleh sekitar 30 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor yang sedang diproses sebagai calon penerima fasilitas beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar). Mereka terancam gagal memperoleh bantuan pendidikan karena berada pada desil yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengaku masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, khususnya dari Bapenas atau Kemensos mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN). Sistim pengelolaan DT SEN sendiri memang masih baru. Sistimnya baru terkoneksi secara nasional Maret 2025 lalu.

“Maklum saja sistim data tunggal ini diambil dari berbagai sumber data di beberapa Kementerian. Sehingga wajar bila ada trial dan error datanya,” jelas Kadinsos menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait data desil, yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial saat ini lebih fokus pada pendataan masyarakat penerima bantuan kebutuhan dasar, seperti kelompok penerima bantuan sembako dan bantuan tunai.

“Bukan ingin menafikan bantuan lain, tapi kami fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dulu. Kebutuhan lain seperti beasiswa pendidikan, ditunda hingga ada validasi dan pemutakhiran data dari Bapenas yang akan dilakukan secara berkala,” lanjut mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor itu. Menurut sumber di Dinsos Kabupaten Bogor seperti disampaikan orangtua calon penerima beasiswa Mahasiswa, mereka diminta bersabar hingga ada validasi data yang diharapkan bulan Oktober 2025 sudah selesai.

Menurut Farid Ma’rup, Data Tunggal SEN itu adalah sistim terpadu yang mengintegrasikan berbagai informasi sosial ekonomi dari beberapa sumber/lembaga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP. Tidak kurang ada 39 item kategori yang dinilai ketika dilakukan validasi dan pemutakhiran data bansos masyarakat.(*/Dang)

CIBINONG – Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan agenda rutin perusahaan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan air minum terbaik kepada 230 ribu pelanggannya.

Pelaksanaan SKP dimulai bulan Juli hingga 10 Agustus 2025 di 9 wilayah cabang pelayanan melibatkan 1.117 responden rumah tangga (domestik) mewakili 31 kecamatan yang dilayani Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan diharapkan seluruh pelanggan untuk berpartisipasi aktif dalam survei ini.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa survei ini dilakukan dengan metode kombinasi antara wawancara tatap muka dan e-survei yang mengevaluasi lima aspek pelayanan yaitu: produk, meter air, sistem penagihan, pengaduan pelanggan dan gangguan suplai air.

“Kami mohon kepada pelanggan yang didatangi petugas surveyor untuk meluangkan waktunya melakukan wawancara dan dipersilahkan menyampaikan realita pengaliran air di rumah secara berimbang karena akan menjadi indikator kualitas pelayanan dan sekaligus untuk mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan kedepannya.” ujar Somad.

“Hasil SKP ini akan dijadikan acuan untuk penyusunan program kerja di bidang pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Contohnya pada SKP tahun lalu ditemukan adanya keinginan pelanggan untuk kemudahkan akses informasi gangguan pengaliran dan kemudahan pembayaran tagihan rekening air.

Kini di tahun 2025 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah meluncurkan aplikasi kepelangganan yang bernama MyKahuripan yang memiliki berbagai fitur yang sangat memudahkan pelanggan, mulai dari sambungan baru, info gangguan pengaliran, kanal pengaduan, cek tagihan hingga bayar tagihan air langsung di aplikasi MyKahuripan. Oleh Sebab itu, setiap masukan pelanggan akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Aplikasi MyKahuripan dapat diunduh melalui Play Store pada tautan: bit.ly/mykahuripan dan untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengunjungi www.tirtakahuripan.co.id atau menghubungi Call Center 1500 862, WhatsApp 0821-1996-9008, dan akun media sosial Instagram resmi di @perumdaairminumtirtakahuripan.(*/Angg)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal menaikkan dana operasional untuk mendukung fungsi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sebesar 25 persen. Kenaikan itu terungkap saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (21/7/2025).

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi Jakarta, Dina Manyusin, menyampaikan pihaknya mengapresiasi rencana kenaikan dana operasional RT dan RW. Ia menyebutkan, dana operasional RT dan RW akan naik sebesar 25 persen untuk tiga bulan.

“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025,” kata dia dalam rapat paripurna, Senin.

Meski begitu, ia menilai, besaran kenaikan itu belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Pasalnya, RT dan RW memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.

Karena itu, ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan. Menurut dia, dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam penyampaian jawaban atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Terkait dana operasional RT/RW dan Dasawisma, Eksekutif telah menindaklanjuti kenaikan operasional RT/RW dan Dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata dia.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW disebutkan bahwa besaran uang yang diterima ketua RT adalah Rp 2 juta per bulan. Sementara ketua RW mendapatkan uang Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara itu, dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta, Pramono Anung yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta pernah menjanjikan kenaikan insentif bagi RT dan RW sebanyak dua kali lipat atau 100 persen. Hal itu disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan warga Penjaringan Jakarta Utara pada hari Jumat (27/9/2024).

Ketika itu, Pramono menuturkan jika dirinya terpilih sebagai gubernur nanti akan menaikkan isentif bagi dasawisma dan jumantik yang saat ini hanya Rp 500 ribu. Selain itu, ia mengaku akan menaikkan insentif RT dan RW.

“Baik, untuk dasawisma, jumantik, (insentifnya) dikalikan dua. Untuk RT/RW juga dikalikan dua. Ini insentif ya. Kalau Pak RW itu terima Rp 2,5 juta, jadi Rp 5 juta. RT-nya dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Jumantik, dasawisma, dikalikan dua juga,” kata Pramono.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah meneken aturan terkait kenaikan dana operasional untuk RT dan RW. Menurut dia, kenaikan itu kemungkinan akan mulai berlaku pada Oktober 2025.

“Nanti saya umumkan pada saatnya, berlakunya adalah mudah-mudahan bulan Oktober,” kata dia di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).

Meski demikian, Pramono masih belum mau mengungkap besaran kenaikan dana operasional untuk RT dan RW. Ia pun tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya kenaikan yang hanya 25 persen, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat-Perindo dalam rapat paripurna.

“Ya nanti spill-nya saya jawab,” katanya.(*/Bi)

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan pengujian terhadap sejumlah produk beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya. Hasilnya, beras yang didistribusikan oleh BUMD Jakarta itu tidak memenuhi syarat mutu beras premium.

Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi Jakarta Syaefuloh Hidayat belum bisa banyak bicara mengenai kasus itu. Ia mengaku masih harus memperlajari lebih dulu terkait temuan Kementan.

“Saya pelajari dulu ya. Kalau saya sudah tau saya pasti cerita,” kata dia di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik itu dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.

“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” kata Arief, dilansir dari situs web Kementan.

Arief juga telah menerima informasi perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mengungkapkan ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta. Beras itu kemudian dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran 5 kilogram.

Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.

Arief menegaskan bahwa Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan masyarakat. “Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.

“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” ujarnya.(*/Bi)

CIBINONG – Acara yang di selenggarakan di Hotel Lor in Sentul berlangsung dengan lancar dan tak ada kendala ,Konferensi Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor resmi menetapkan M. Nurofik sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor periode 2025–2028.

Pemilihan berlangsung secara aklamasi dalam suasana kondusif dan penuh semangat kebersamaan di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (2/7/2025).

KLB PWI Kabupaten Bogor digelar sebagai bagian dari agenda organisasi untuk konsolidasi dan penguatan internal ini dibuka langsung oleh Plt Ketua PWI Jawa Barat, Danang Donoroso, serta dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun dan dewan pakar pers M Said dan tokoh pers M Nuh .

Kehadiran sejumlah tokoh penting dari instansi pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Bogor turut memberi legitimasi dan semangat tersendiri bagi berlangsungnya proses demokratis ini.

Danang Donoroso dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan KLB merupakan langkah konstitusional untuk memastikan keberlanjutan roda organisasi berjalan pada jalur yang benar.

Ia menekankan pentingnya menegakkan aturan dan menjaga marwah PWI sebagai rumah besar para jurnalis profesional.

“Kita tidak boleh fanatik kepada orang, tapi harus berpegang teguh pada aturan organisasi. Di bawah komando Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Hendry CH Bangun, yang diakui negara sesuai AHU Kemenkumham, kita harus tegakkan dan jaga marwah PWI,” tegas Danang.

M. Nurofik terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang maju dalam pemilihan ketua.

Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan komitmen kuat untuk membawa PWI Kabupaten Bogor ke arah yang lebih profesional, independen, dan berdaulat di tengah arus perubahan dunia media.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah amanah besar. Saya berkomitmen untuk bekerja maksimal, meningkatkan kapasitas dan kualitas para anggota, menjaga integritas organisasi, serta memperkuat posisi PWI sebagai wadah wartawan yang kredibel,” ujar Nurofik.

Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarpengurus dan anggota untuk membangun solidaritas organisasi.

Menurutnya, PWI tidak boleh sekadar menjadi simbol, tetapi harus hadir sebagai kekuatan nyata dalam meningkatkan kualitas jurnalisme daerah.

Dalam momentum ini, KLB juga mengukuhkan struktur kepengurusan baru PWI Kabupaten Bogor periode 2025–2028. Dengan mengusung tema “Berintegritas, Independen, Menuju PWI Berdaulat,” jajaran kepengurusan yang terbentuk diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.

Proses regenerasi ini menjadi refleksi atas dinamika yang sempat mengguncang tubuh PWI secara nasional.

Melalui KLB, PWI Kabupaten Bogor menunjukkan kesiapan untuk bangkit, menyatukan barisan, dan kembali menatap masa depan dengan optimisme.

BACA JUGA: Prakiraan Cuaca Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Februari 2024: Berawan dan Hujan Ringan

Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, juga menjadi penegasan bahwa organisasi di daerah tetap menjadi perhatian utama pengurus pusat.

Dalam kesempatan itu, Hendry menyampaikan harapannya agar PWI Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga independensi, etika jurnalistik, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

“Tantangan jurnalisme ke depan tidak ringan, terutama dalam era digital. PWI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas berita, etika profesi, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” kata Hendry.

Dengan terpilihnya M. Nurofik sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor dan terbentuknya jajaran kepengurusan yang baru, organisasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk tuntutan transformasi digital, peningkatan kapasitas wartawan, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah.

KLB PWI Kabupaten Bogor menjadi momentum penting yang bukan hanya menata ulang struktur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai dasar organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan semangat kolaboratif.

PWI Kabupaten Bogor kini menatap masa depan dengan semangat baru siap berdiri tegak lurus, memperkuat marwah organisasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya.(*/Dung)

TANGERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten memastikan banjir yang melanda sebagian wilayah kabupaten setempat sejak Sabtu (28/6/2025) sore mulai surut dan aktivitas warga kembali normal. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang Agun Guntara mengatakan sejak pagi kondisi air yang sebelumnya merendam kawasan Perumahan Dasana Indah, Bojong Nangka, Bencongan dan jalan di kawasan Lippo Karawaci sudah surut.

“Alhamdulillah, banjir yang melanda Jalan Mataram Perum 3 sudah surut. Kemudian, di beberapa pemukiman warga di Kelapa Dua juga sudah surut dan berangsur normal,” katanya, Ahad (29/6/2025).

Berdasarkan data laporan sebelumnya, tercatat kawasan pemukiman warga dan ruas jalan yang terdampak banjir dengan rata-rata ketinggian air mencapai 30 sentimeter hingga 1 meter. Pada saat puncak banjir lebih dari puluhan kepala keluarga (KK) ikut terdampak dan setelah air surat mereka kembali beraktivitas seperti biasa.

Ia mengatakan dari beberapa wilayah yang terdampak banjir dilaporkan paling terdampak berada di daerah Kelapa Dua, tepatnya di kawasan Lippo Karawaci. “Di wilayah itu sejumlah jalan dan pemukiman warga terendam banjir yang diduga akibat jebolnya tanggul di wilayah itu,” ujarnya.

Hingga kini tim BPBD Kabupaten Tangerang terus melakukan pemantauan dan monitoring di beberapa titik terjadinya banjir tersebut. “Hasil monitoring beberapa pemukiman sudah tidak ada genangan air, dan sebagian warga melakukan pembersihan lingkungan akibat kejadian banjir kemarin,” tuturnya.

Tim BPBD Kabupaten Tangerang telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak, seperti bantuan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir tersebut. “BPBD juga sudah memberikan bantuan logistik untuk warga yang terdampak yang kami serahkan ke kelurahan Bencongan berupa 25 paket sembako,”ujarnya.(*/Idr)

CIBINONG – Panitia pelaksana Konferensi Luar Biasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor memastikan kesiapan menjelang pelaksanaan acara yang akan digelar pada Rabu, 2 Juli 2025 di Hotel Lorin Sentul, Bogor.

Ketua Panitia, Uyo Taryo, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan teknis dan substansi acara telah dimatangkan. “Alhamdulillah, persiapan sudah hampir rampung. Mulai dari tata ruang, perlengkapan sidang, konsumsi, hingga dukungan teknis lainnya telah kami siapkan,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Konferensi ini merupakan forum penting untuk memperkuat struktur organisasi dan menjaga soliditas anggota PWI di Kabupaten Bogor. Seluruh anggota yang memiliki hak suara dijadwalkan hadir dan mengikuti rangkaian sidang.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan profesionalisme wartawan dalam bingkai organisasi. Kami harap seluruh peserta datang dengan semangat musyawarah dan tanggung jawab,” lanjut Uyo.

Acara akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, didampingi Plt Ketua PWI Jawa Barat. Kehadiran kedua tokoh ini sekaligus menjadi dukungan moral bagi penyelenggaraan konferensi yang demokratis dan bermartabat.

Konferensi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dan turut dihadiri tokoh pers serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah.(*/Ali)

BEKASI RAYA – Narasi yang dibangun oleh para anggota Kongres KLB perlahan runtuh dan berdampak sangat nyata karena semua tuduhan mentah dimata hukum .

Anggota dan Ketua Pelaksana Tugas (Plt)Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyatakan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Kongres PWI yang dijadwalkan berlangsung paling lambat pada 30 Agustus 2025.

Keberatan ini muncul menyusul dihentikannya penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah anggota Pengurus PWI Pusat oleh Kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, Polri menyatakan laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.

“Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut. Hasilnya, belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga penyelidikan dihentikan terhitung sejak 10 Juni 2025,” demikian bunyi keterangan resmi dalam SP2 Lid tersebut.

Sebelumnya, Hendry Ch Bangun dan Sayid Iskandarsyah dilaporkan atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. Namun, tuduhan tersebut kini telah gugur setelah penyidik menyatakan tidak ditemukan unsur pidana.

Plt Ketua PWI Bekasi Raya, Taufik Ilyas, menilai kondisi organisasi saat ini belum kondusif untuk melaksanakan kongres.

“Kongres seharusnya menjadi momen untuk memperkuat organisasi, bukan dilakukan saat kita masih berupaya membersihkan diri dari berbagai tudingan yang belum tuntas. Apalagi Kongres Persatuan yang akan digelar tidak diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT),” ujarnya pada Sabtu (21/6/2025).

Taufik juga menyoroti bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang sebelumnya digelar dianggap tidak sah.

“Dasar pelaksanaan KLB tersebut adalah tuduhan penggelapan dana organisasi, yang ternyata tidak terbukti. Karena itu, KLB tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI,” jelasnya.

“Kami mendesak agar rencana kongres dibatalkan karena sudah tidak relevan setelah Polri menghentikan penyelidikan dugaan korupsi tersebut,”tandasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Sebanyak lima rute baru Transjabodetabek telah diresmikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih ingin memperluas jaringan Transjabodetabek dengan membuka sejumlah rute ke beberapa daerah penyangga Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hingga saat ini baru ada lima rute baru Transjabodetabek yang dibuka, yaitu Alam Sutera-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, dan Bogor-Blok M. Di luar lima rute itu, masih ada lima rute lagi yang akan dibuka.

“Ya, (jadi ada) 10 rute (baru) tahun ini,” kata dia, Jumat (20/6/2025).

Syafrin menyebutkan, salah saru rute Transjabodetabek yang bakal dibuka dalam waktu dekat adalah Bekasi-Dukuh Atas via Tol Becakayu. Namun, ia masih belum bisa memastikan waktu Transjabodetabek rute Bekasi-Dukuh Atas akan diresmikan.

“(Diresmikan) Dalam waktu dekat, tapi kami tentu menyesuaikan dengan kesibukan waktu Pak Gubernur,” ujar dia.

Sementara untuk empat rute lainnya yang akan dibuka, Syafrin masih enggan mengungkapnya. Menurut dia, empat rute baru Transjabodetabek yang hendak dibuka itu nantinya akan diinformasikan satu per satu kepada masyarakat.

“Nanti setelah Bekasi diluncurkan, keluar lagi satu. Nanti di-spill satu-satu ya,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya masih berencana membuka lima rute baru Transjabodetabek. Menurut dia, salah satu rute yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah Bekasi-Dukuh via Tol Becakayu.

“Yang segera dibuka, kebetulan ada Kepala Dinas Perhubungan, adalah dari Bekasi ke Dukuh Atas lewat (tol) Becakayu,” kata dia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).(*/Al)