Metro Jabodetabek

CIBINONG – Pengusaha kolam renang di Kabupaten Bogor mengeluhkan usahanya yang tidak beroperasi hampir empat bulan, hingga kesulitan operasional. Belum juga mendapatkan izin buka, mereka merasa berada di ambang kebangkrutan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, memang saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dihadapkan dengan dua pilihan. Antara ekonomi dan kesehatan masyarakat. “Memang jika kita bicara ekonomi pilihan kita pahit, antara ekonomi memang banyak yang kolaps.

Sisi lain adalah kesehatan, kalau kesehatan atau nyawa tidak ada gantinya,” ujar Agus di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (30/7/2020).

Hingga 31 Juli 2020, beberapa usaha di Kabupaten Bogor memang belum mendapat izin buka. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 42 Tahun 2020 Pasal 5 yang menjelaskan, aktivitas gym, spa, panti pijat atau refleksi, bioskop dan karaoke, termaksud kolam berenang masih harus ditutup.

“Kalau ekonomi masih ada peluang-peluang. Nah kalau benar-benar akan buka tolong secara betul dipikirkan dengan baik dan protokol kesehatannya juga harus diperhatikan,” kata Agus.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor, ini, menjelaskan, situasi sekarang harus diakui ekonomi masyarakat sedang bermasalah. Namun, pihaknya menegaskan kesehatan atau nyawa masyarakat tetap menjadi yang utama.

“Terus terang kita tahu ekonomi sekarang banyak yang ambruk, banyak yang kehilangan pekerjaan tapi bukan berarti kita bisa mengorbankan nyawa. Kita bisa melakukan solusi kreatif untuk membangkitkan ekonomi, serta hiburan air yang tetep buka bisa menjaga keamanannya,” ujar Agus.

Seorang pengusaha kolam renang di kawasan Gunungputri, Irma (40) menyampaikan, pemkab hendaknya memberikan pelonggaran bagi usaha wisata buatan. Setelah tutup lebih dari empat bulan, pihaknya mengurangi 29 karyawan, karena tidak lagi memperoleh pendapatan.

“Kita sudah habis-habisan, kita udah kasih BPKB mobil ke Bank untuk ini, karyawan juga dari 40 sekarang tinggal 11 karena keadaan. Kalo kita tetep gak buka sangat sulit untuk kita ke depannya, saya harap pemerintah bisa melihat perjuangan kita sekatang,” harapnya.(*/T Abd)

BOGOR – Pandemi di Kota Bogor belum juga melandai malah yang terjadi ada klaster di keluarga dan mengaibarkan ada penyebaran baru .

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak masyarakat untuk saling terlibat dalam memerangi pandemi Covid-19. Ia pun membeberkan ada sekitar lima keluarga yang menjadi klaster persebaran Covid-19 di Kota Bogor.

“Ada lima atau enam keluarga jadi klaster penyebaran Covid-19. Bahkan ada yang satu keluarga 14 orang (terpapar),” ucap Bima di Kota Bogor, Jumat (31/7/2020).

Bima menjelaskan, klaster itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya sikap egois maupun kurang jujurnya orang tersebut saat dilakukan proses pemeriksaan. Terlebih, Bima mengatakan, terdapat ancaman persebaran Covid-19 melalui orang tanpa gejala (OTG).

“OTG itu berbahaya sekali, ada Covid-19 tapi mereka masih jalan-jalan. Memegang orang tapi kalo orangnya punya komorbit (penyakit penyerta) bisa meninggal gitu kan. Jadi jangan egois,” jelasnya.

Bima menyatakan akan terus mengupayakan deteksi dini melalui swab secara massif. Sampai saat ini, Bima menyebut, telah melakukan swab kepada sekitar tujuh ribu warga.

“Target kita delapan ribu akan segera terlampaui. Keluarga di swab, perkantoran di swab, orang keluar kota di swab,” katanya.

Karena itu, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang mewajibkan warga ke luar kota untuk melaporkan diri ke RT/RW setempat. Kecuali, bagi warga yang bepergian ke Jakarta secara rutin untuk bekerja.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim merinci klaster keluarga yang paling banyak yakni klaster semplak dengan total 14 kasus. Dedie menjelaskan klater Semplak awalnya tiga kasus bertambah 11 kasus. Enam diantaranya merupakan warga Kabupaten Bogor.

Kemudian, klaster keluarga Rimba Mulya bertambah satu orang menjadi tujuh kasus. Klaster ini, mengakibatkan ayah dan anak meninggal dunia.

Sementara, klaster Cimanggu City dari yang mulanya berjumlah tiga orang bertambah satu orang menjadi empat kasus. Terbaru, yakni klaster keluarga di Bantarjati. Klater ini disebabkan dari kepala keluarga pemilik restoran dinyatakan positif Covid-19. Saat dilakukan pelacakan, Ia melakukan kontak erat setidaknya dengan 17 orang.

Kemudian, pada 21 Juli 2020 dilakukan swab kepada yang kontak erat. “Ada 17 kontak erat dan lima di antaranya positif,” ungkapnya.(*/Iw)

JAKARTA – Terminal Bus Kampung Rambutan menyiapkan 300 bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) pada H-1 libur Idul Adha. “Jumlah ini meningkat sekitar 50 unit bus dari yang kita operasikan Rabu (29/7) sebanyak 250 unit,” kata Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni, di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Made mengakui operasional bus AKAP yang disediakan lebih banyak dari jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang kampung. Alasannya, jumlah tersebut untuk mengantisipasi penumpang yang terlantar akibat pembatasan kapasitas tampung bus sebanyak 50 persen selama Covid-19.

Hingga Kamis siang dilaporkan jumlah penumpang bus AKAP berkisar 1.428 orang dari situasi normal sekitar 20.000 penumpang.

“Yang tujuan ke Jawa Timur ada 100 hingga 200-an penumpang, sisanya didominasi Sumatera dan Jawa Barat,” katanya.

Made mengatakan, sebanyak 80 persen dari total 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kampung Rambutan seluruh beroperasi pada mudik kali ini. “Sisanya sekitar 20 persen PO masih tutup sebab pengaruh penumpang yang tidak menentu,” tukasnya.(*/Did)

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin memastikan bahwa tidak ada gelaran sholat Idul Adha di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Jumat (31/7/2020) karena masih suasana pandemi kali ini ditiadakan .

“Kita belum perbolehkan untuk di lapangan untuk di pemda. Kita solat di Masjid Baitul Faizin,” kata Ade Yasin, Kamis (30/7).

Masjid Baitul Faizin sendiri masih berada di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor. Biasanya solat pada hari besar Islam, selalu dilakukan di Lapangan Tegar Beriman.

Dia menyebutkan, secara umum peraturan solat Idul Adha sama dengan aturan sholat Idul Fitri yang boleh dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid lingkungan terdekat.

“Solatnya berlaku seperti Idul Fitri di wilayahnya masing-masing, tidak menclok ke mana-mana,” tegas politisi PPP itu.

Diketahui, pada Idul Fitiri lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor sepakat membolehkan warganya untuk menggelar solat ied di luar rumah.

“Boleh dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di wilayah yang masyarakatnya homogen dan penyebaran virusnya terkendali, berdasarkan keterangan pihak berwenang,” kata Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji.(*/Iw)

CIBINONG – Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Cibinong, Kabupaten Bogor, memvonis pemilik Tempat Hiburan Malam (THM) untuk membayar denda Rp12 juta, Kamis (30/7/2020).

Setidaknya ada 11 pemilik THM yang diseret ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor.

Seluruh THM itu beroperasi di kawasan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Asep Agus Ridhallah menyayangkan dari 11 THM yang seharusnya mengikuti sidang, hanya dua diantaranya yang hadir dalam persidangan.

“Dari 11, cuma dua orang yang hadir. Secara verstek, mereka yang tidak hadir diberi sanksi denda Rp12 juta atau kurungan penjara 10 hari oleh mejelis hakim. Sementara dua yang hadir diberi sanksi denda Rp10 juta,” kata Agus.

Dia menerangkan, para pemilik THM itu kemudian diberi waktu untuk mengurus perizinan mereka, sebelum kembali beroperasi. Jika tidak dilaksanakan, Satpol PP tidak segan untuk melakukan pembongkaran.

“Kita akan bongkar paksa bangunan THM yang tidak berizin. Tapi kita beri surat peringatan 1-3 dulu serta memberi waktu untuk mengurus perizinan,” tegasnya.

Dia menuturkan, operasi THM ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menjamin ketenteraman masyarakat. “Terutama arena bernyanyi. Kita sudah lakukan pemetaan. Operasi akan berlangsung rutin,” tegasnya.(*/T Abd)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada warganya untuk tetap berikhtiar memerangi Covid-19. Yakni, dengan mengedepankan perilaku 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak 1-2 meter, dan mencuci tangan sesering mungkin agar pandemi ini segara dapat diatasi.

“Kita berharap agar ikhtiar ini bisa menuntaskan penyebaran Covid-19 di Jakarta,” kata Anies saat rapat virtual membahas mengenai Salat Idul Adha dan Kurban di Masa Pandemi, di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Selain itu, Anies meminta, agar masyarakat di Jakarta terus mendoakan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menghadapi wabah Covid-19 dengan menangani pasien yang memiliki penyakit pneumonia akibat virus corona jenis baru ini.
Menurut Anies, mereka sangat berisiko tinggi bisa tertular penyakit itu karena sepanjang hari mengurus pasien di rumah sakit.
Terlebih, tenaga medis sempat menjadi stigma di masyarakat karena dianggap sebagai pembawa Covid-19.

“Bayangkan mereka harus menyuapi, tapi dia tahu ini orang bawa Covid-19 dan kalau mendengar tenaga medis betapa menegangkan berinteraksi dengan pembawa Covid-19 setiap hari,” ujarnya.

Meski bukan tugas yang mudah dan tetap ada risiko, Anies yakin Jakarta bisa menuntaskan mata rantai penularan Covid-19.

“Kemudian, kita bisa kembali pada kehidupan seperti bisa agar kita merasakan aman, sehat dan produktif,” katanya menambahkan.

Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan angka tertinggi dalam jumlah harian kasus baru Covid-19. Pada Rabu (29/7), pemerintah pusat mengumumkan 577 kasus baru, sementara data versi Pemprov DKI Jakarta 584 kasus.

Anies malah bersyukur, kasus baru Covid-19 di Jakarta terus ditemukan dalam jumlah signifikan. Itu berarti, kata Anies, strategi penanganan Covid-19 yang dilakukan pihaknya berjalan baik.

“Jakarta mengambil strategi mencari orang yang terpapar, lalu diisolasi untuk diputus mata rantainya. Kalau Jakarta hanya ingin angkanya kecil, maka Pemprov DKI tidak perlu melakukan testing, dijamin angka kasus Covid-19 langsung turun,” kata Anies.

Anies tak bisa membayangkan bila pasien positif berkategori OTG, mereka akan menularkan virus kepada kerabat, kolega, hingga keluarganya di rumah. Virus ini bahkan makin mengganas bila menyerang orang lansia dan memiliki riwayat penyakit bawaan atau akut.

“Dengan orang ini ketemu, maka dia bisa mencegah dirinya menularkan ke orang lain. Saya selalu sampaikan kalau ada angka positif harus kita syukuri bisa ketahuan,” ucapnya.

Anies memaparkan, alasan angka kasus Covid-19 di Jakarta bisa tinggi karena sejak awal Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta telah aktif melakukan pencarian kasus baru (active case finding) lewat pelacakan (tracing) kepada orang yang pernah kontak fisik dengan pasien positif dan berada di zona merah Covid-19.

Menurut dia, upaya pencarian kasus baru dilakukan karena wabah Covid-19 belum mereda. Justru, kata Anies, pemerintah daerah bisa salah mengambil langkah, bilamana wabah tetap muncul namun pengetesan dikurangi.

“Saya jelaskan bahwa yang dikerjakan Pemprov DKI adalah mengetes sebanyak mungkin, mencari yang positif. Kalau dia OTG (orang tanpa gejala) dia diisolasi mandiri, tapi kalau memiliki gejala atau beresiko dia akan diminta isolasi di rumah sakit.

Kemudian di Jakarta ini secara aturan dan secara target tes itu minimal dilakukan kepada 10 ribu orang per minggu. Tapi kami di Jakarta dalam satu pekan terakhir ini saja sudah 43 ribu per minggu,” tukasnya.(*/Joh)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai hari ini telah siap menerapkan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Namun, sanksi yang diberikan masih berupa teguran.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan hal itu menyusul telah diterimanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang sanksi administratif terhadap pelanggar tertib kesehatan.

“Kita sudah bisa jalankan hari ini juga. Pergubnya sudah siap,” kata Bima Arya, Rabu (29/7/2020).

Meski begitu, sanksi yang diberikan baru sebatas teguran karena masih tahap sosialisasi. Setelahnya, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) untuk menguatkan Pergub tersebut.

“Kita lihat di lapangan, mana yang bisa dilakukan teguran ringan, ya tegur ringan, belum tentu semuanya perlu itu (denda). Nanti kita perkuat dengan Perwali, karena Bogor kan sudah punya pengalaman di PSBB ketiga kita sudah menerapkan,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih kepada warga dahulu terkait sanksi tersebut.

“Kita sosialisasi dulu ya, maksimal satu minggu ini supaya warga tahu ada Pergub itu. Kita tetap mulai penindakan, tapi tidak dengan denda dulu. Bentuk sanksinya masih teguran lisan saja,” ucap Agus.

Nantinya, tambah Agus, pihaknya akan melakukan razia masker di tempat-tempat kerumunan warga. Sedangkan terkait besaran denda, sejauh ini masih mengacu kepada Pergub Nomor 60 Tahun 2020.

“Kita kan ada 10 titik posko penindakan disiplin terpadu yang tersebar di Kota Bogor. Kita akan maksimalkan di situ. Tapi kita juga akan sasar tempat-tempat yang menjadi kerumunan,” tukasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani mengusulkan agar Pembatasan Sosial Berksala Besar (PSBB) masa transisi di Jakarta diperpanjang, bahkan diperketat kembali. Hal itu diminta Zita karena kasus konfirmasi positif corona (Covid-19) di Jakarta terus mengalami lonjakan.

“Pendapat saya, PSBB transisi perlu diperpanjang mengingat positif Covid-19 di DKI sedang meningkat tajam, jadi perlu PSBB transisi diperpanjang bahkan diperketat, khususnya perkantoran saya dengar menjadi klaster baru Covid-19,” kata Zita saat dikonfirmasi Rabu (29/7/2020).

Zita juga menyoroti adanya klaster baru penyebaran virus corona di Jakarta yakni, di perkantoran. Hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Zita. Oleh karenanya, ia mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan sidak di perkantoran layaknya di tempat hiburan malam.

“Ini perlu Pemprov lebih tegas lagi, mungkin melakukan sidak di perkantoran. Saya tahu Pemprov sudah melakukan sidak di tempat hiburan, seperti di kafe, itu saya sudah tahu dan pernah melihat langsung, tapi saya belum pernah melihat sidak dilakukan di perkantoran,” tegas Zita.

“Ini supaya kita tahu apakah perkantoran ini mengikuti protokol kesehatan. Jangan-jangan hanya di luar saja, ketika kita masuk ke dalam, karyawannya tidak patuh, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan tidak cuci tangan,” sambungnya.

Berdasarkan laporan harian Satgas Penanganan Covid-19, Jakarta kembali menjadi Provinsi penyumbang terbanyak angka kasus konfirmasi positif corona di Indonesia per tanggal, 28 Juli 2020. Ada penambahan sebanyak 409 kasus positif corona di Jakarta dalam satu hari kemarin.

Klaster perkantoran merupakan salah satu yang menjadi penyumbang tertinggi terkait lonjakan kasus corona di Jakarta. Hal itu terjadi setelah PSBB mulai dilonggarkan dan dirubah menjadi PSBB transisi.

Sementara tingkat kesembuhan pasien corona di Jakarta pada 28 Juli 2020 sebanyak 376 orang. Sedangkan yang meninggal tercatat ada sebanyak 15 orang.

Dengan demikian, Jakarta menjadi Provinsi yang paling banyak tingkat penularan kasus corona disusul Jawa Timur sebanyak, 313 kasus, dan Jawa Tengah sejumlah 185 kasus.(*/Ta)

CIBINONG – ‘Dituding’ tanpa kordinasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sat peluncuran layanan bus Jabodetabek Residence Connection (JRC) di Sentul City, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjawab bahwa peluncuran bus JRC tersebut masih dalam tahap uji coba.

“Peluncuran layanan bus JRC jurusan Sentul-Blok M tersebut hanya untuk test pasar, jika kemudia nantinya operator menyimpulkan layak dan akan lanjut, lalu mereka mengajukan perijinan resmi ke BPTJ dan seketika itu kita perlu minta rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor,” kata Humas BPTJ Budi Raharjo kepada wartawan, Selasa (28/7).
Mengenai pangkalan bus Damri jurusan Cibinong-Bandara Soekarno Hatta di halaman Cibinong City Mall (CCM) yang juga dikeluhkan Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana, Budi mengaku bahwa operasionalnya sudah mendapatkan ijin.

“Kalau pangkalan bus di halaman CCM ataupun trayek bus Damri jurusan Cibinong-Bandara Soekarno Hatta itu sudah berijin dan operasionalnya juga sudah berlangsung selama setahun,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, juru bicara PT Sentul City Alfian Mujani berkomentar bahwa belum ada sub terminal di Sentul City, kalaupun ada layanan bus JRC itu masih ditempatkan di lahan fasilitas umum.

“Fasilitas umum yang digunakan saat ini lebih pada pick up point calon penumpang bus layanan JRC, sementara mobil umum lain gak boleh masuk ke situ. Karena tidak sesuai peruntukan ataubsite plan, maka apabila bus layanan HRC disetujui kami akan menyediakan lahannya di belakang Mall Bellanova dengan luas lahan mencapai 3 hektare,” singkat Alfian.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana mengaku kecewa kepada BPTJ yang tanpa kordinasi meluncurkan layanan bus JRC di Sentul City, Kabupaten Bogor.

Apalagi, selain di Sentul City, BPTJ yang bekerjasama dengan perusahaan bus swasta sebelumnya juga meluncurkan layana bus JRC di halaman parkir Cibinong City Mall (CCM).

“BPTJ tidak Assalaamualaikum kepada Dishub atau Pemkab Bogor dalam meluncurkan layanan bus JRC baik itu bus PPD maupun Damri, kami jelas kecewa,” kata Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana kepada wartawan, Minggu (26/7).

Mantan Camat Klapanunggal ini menerangkan bahwa penujukan pangkalan atau sub terminal bus baik di CCM atau Sentul City tidak berdasarkan kajian yang matang.

“Baik pangkalan bus Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Damri) atau sub temkinal bus Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) di Sentul City tidak dikaji secara matang karena bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas apalagi disana ada Jungleland, restoran siap saji, mall dan liannya dimana tanpa ada sub terminal akses menuju pintu Tol Sentul suka macet hingga kami saat ini tidak menyetujui atau memberikan rekomendasi,” ungkapnya. (*/T Abd)

CIBINONG – Kepedulian dan perhatian dari PDAM Tirta Kahuripan bisa menjadi contoh untuk suatu kebaikan dalam berkoban untuk hari Raya Idul Adha 1441 H karena masyarakat bisa menikmati yang dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut .
Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Qurban yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah.

Pada Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2020 atau pada hari Jum’at, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menyelenggarakan pembagian hewan kurban yang diserahkan secara simbolis kepada 5(lima) masjid di sekitar kantor pusat dan cabang pelayanan cibinong yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 bertempat di halaman depan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh Direksi dan para Kepala Bagian beserta jajarannya.

Kegiatan pembagian hewan kurban ini rutin dilaksanakan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor setiap tahunnya.
Pembagian hewan kurban ini sebagai bentuk rasa peduli dan syukur segenap direksi dan karyawan PDAM Tirta Kahuripan kepada sesama umat Muslim di sekitar lingkungan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Meskipun Pandemi covid-19 belum juga mereda hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 M kegiatan pembagian hewan kurban ini tetap terlaksana dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Adapun hewan kurban yang diberikan yaitu kambing dan sapi dengan total 75 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Hewan kurban ini dibagikan keseluruh unit pelayanan yang ada di 8 wilayah pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan kali ini, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan – Hasanudin Tahir dalam sambutannya menyampaikan agar program kegiatan ini diharapkan dapat mempunyai dampak positif kepada masyarakat sekitar sehingga terjadi suatu keharmonisan diantara masyarakat dengan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor demi terciptanya pelayanan yang maksimal.(*/Angg)