Nusantara

SURABAYA – Puluhan kendaraan roda dua dan sejumlah mobil terendam banjir di parkiran Darmo Park II. Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur mulai pukul 16.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Ketinggian air di parkiran mencapai sekitar 60 cm. Atau merendam separuh tinggi kendaraan roda dua.
Para pemilik kendaraan rata-rata merupakan mereka yang bekerja di wilayah Darmo Park II. Beberapa dari mereka tampak sibuk mencoba memanaskan motor mereka yang terendam.

Tak hanya motor, di parkiran tersebut juga tampak sejumlah kendaraan roda empat. “Ya belum dikeluarin. Paling juga mogok,” kata Satpam Darmo Park II, Sariono, Rabu (15/1/2020).Selanjutnya “Baru kali ini banjir sampai begini.
Sebelumnya belum pernah begini,” ungkapnya.

Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kutai dan Jalan Ciliwung menuju Jalan Mayjen Sungkono macet total. Ada genangan air sampai mata kaki orang dewasa di dua jalan tersebut. Sehingga para pengendara lebih berhati-hati dan menghindari genangan yang lebih dalam.
Bahkan di Jalan Mayjen Sungkono sempat terjadi genangan yang cucup dalam. Sehingga kemacetan mengular sampai Jalan Diponegoro.
Untungnya petugas gabungan dari Satpol PP dan Dishub Kota Surabaya langsung mengambil tindakan. Mereka membersihkan sampah yang menyumbat di gorong-gorong.
Sehingga genangan perlahan surut dan kemacetan mulai terurai.(*/Gio)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melanjutkan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menjelaskan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dapat menetapkan ataupun memperpanjang masa tanggap darurat apabila ada beberapa daerah atau minimal dua kabupaten/ kota yang terkena bencana alam menetapkan hal yang sama sehingga mempermudah penanganan lintas kabupaten/kota.

“Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, saya sudah menginstruksikan OPD terkait dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk merehabilitasi dampak bencana dan mendukung aksesibilitas,” ungkap Gubernur, Rabu (15/1/2020).

Dijelaskan, sebagai kepanjangan tangan pusat tetap memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada daerah terdampak bencana yang lebih besar. Baik soal pengungsian, rehabilitasi pascabencana, bantuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Pemprov Banten tetap memberikan dukungan (support) ke Pemkab Lebak yang memperpanjang masa tanggap darurat mulai 14 hingga 28 Januari 2020, khususnya memberikan dukungan dalam menangani pengungsian,” kata Wahidin Halim.

Selain memberikan dukungan penanganan pengungsian, Pemprov Banten akan melanjutkan penanganan bencana, yaitu masa rehabilitasi bencana atau penanganan sarana, seperti jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten, Kusmayadi membenarkan masa tanggap darurat bencana di tingkat Provinsi Banten tidak dilanjutkan, sedangkan, Pemkab Lebak melanjutkan masa tanggap darurat bencana hingga 28 Januari 2020.

“Meski tidak melanjutkan masa tanggap darurat bencana, tetapi Pemprov Banten tetap men-support Pemkab Lebak dalam menangani dampak bencana, seperti penanganan pengungsian. Apa yang dilakukan Pemkab Lebak dalam menangani pengungsi, kami dukung,” ujarnya.

Selain membantu Pemkab Lebak dalam menangani masalah pengungsian, kata Kusmayadi, Pemprov Banten melanjutkan penanganan bencana ke tahap rehabilitasi. Pada masa rehabilitasi, kata dia, Pemprov akan memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seperti jembatan Ciberang dan Cinyiru.

“Ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana juga akan ditangani Pemprov Banten. Khusus untuk jembatan Cinyiru, sekarang sudah bisa dilintasi,” tandasnya.

Ditanya soal penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kusmayadi mengatakan, Pemkab Lebak akan mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat. “Kami mendorong, agar rumah yang rusak ditangani pemerintah pusat. Dan Pemkab Lebak sudah mengusulkan,” ungkapnya. (*/Dul)

BLITAR – Jumlah anak yang kecanduan game online di Kota Blitar meningkat tiga kali lipat. Ironisnya, kebanyakan mereka berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kesibukan kedua orang tua mencari nafkah membuat anak kurang dilibatkan dalam kegiatan di rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar, Sulistiyani menyebut tahun 2018 hanya ada 5 anak yang dibawa konseling orang tuanya ke psikolog di bawah dinas ini. Namun hingga akhir tahun 2019, jumlah ini naik menjadi 18 anak yang terindikasi kecanduan game online.

“Dari jumlah itu, didominasi pelajar SMP. Dan mereka ini latar belakang orang tuanya dari kalangan ekonomi bawah,” kata Sulistiyani kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu(15/1/2020).

Menurut Sulis, tingkat kecanduan game online di kalangan pelajar Kota Blitar belum sampai ke tahap akut. Ini karena orang tua peka dengan perubahan perilaku anak mereka dalam keseharian.

Seperti tidak tanggap dengan kondisi di sekitarnya, tidak respon saat dipanggil, nilai pelajaran turun dan lebih suka berdiam diri sambil memegang HP di dalam kamar.

“Dalam sesi parenting kami sampaikan gejala-gejala itu. Sehingga saat orang tua menemui kondisi seperti yang kami sampaikan, mereka bergegas membawa anak mereka kesini,” imbuhnya.

Proses konseling dalam tahap pemulihan kondisi anak sampai kembali normal, lanjut dia, memerlukan komitmen para orang tua untuk melanjutkan sendiri di rumah mereka masing-masing. Tindakan preventif terus dilakukan dalam sosialisasi ke sekolah agar kasus kecanduan game online tidak sampai terlambat sampai akut.

“Biasanya sampai tiga empat kali konseling ke sini. Kalau kondisi anak semakin stabil, kami juga minta orang tua punya komitmen untuk meneruskan di rumah,” pungkasnya. (*/Gio)

PALEMBANG – Warga di delapan kabupaten di Sumatera Selatan diminta untuk mewaspadai hujan disertai petir karena berpotensi mengalami bencana banjir dan longsor pada 13-15 Januari 2020.

Dikutip dari Antara, Kasi Informasi dan Observasi BMKG SMB II Bambang Benny S mengatakan, wilayah yang berpotensi mengalami genangan/banjir, banjir bandang dan tanah longsor yakni Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Muara Enim.

Menurut dia peningkatan intensitas hujan di wilayah tersebut seiring aktifnya musim hujan di wilayah Sumsel dengan indikasi menguatnya Angin Muson Cina Selatan (Muson Barat) yang sarat uap air dan melalui wilayah Indonesia pada umumnya.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan curah hujan dan adanya potensi hujan disertai petir dan angin kencang yang umumnya terjadi pada siang-sore hari sedangkan potensi hujan ringan-sedang yang berlangsung lama (kontinyu) apabila terjadi pada malam-dini hari.

Permukaan Sumsel yang berkarakteristik rawa dan sungai menjadi penyuplai uap air dan adanya pusat tekanan rendah di wilayah Australia (Belahan Bumi Selatan) menyebabkan adanya belokan (trough) dan pertemuan massa udara (konvergensi) di wilayah Sumsel.

Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan konvektif (awan hujan akibat pemanasan matahari), sedangkan pada wilayah Sumsel bagian Barat (Dataran Tinggi Bukit Barisan) Angin Lembah yang terjadi mendapat pasokan uap air dari Samudera Hindia yang meningkatkan pertumbuhan awan Orografik (awan hujan akibat ketinggian permukaan).

Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan peningkatan dan kontinyuitas (terus menerus) curah hujan di wilayah Sumsel bagian barat yakni pada wilayah dataran tinggi (Bukit Barisan) yang akan berdampak potensi adanya bencana hidrometeorologi.

Sedangkan potensi bencana hidrometeorologi angin kencang/puting beliung dan genangan/banjir) yakni wilayah Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, KabupatenBanyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Secara khusus hujan yang disebabkan awan konvektif dan orografis pada siang-sore hari di wilayah Sumsel ini akan berpotensi tetap terjadi hingga tujuh hari ke depan.

Secara umum, berdasarkan prakiraan BMKG diketahui kondisi hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumsel akan meningkat pada tanggal 13-15 Januari 2020, kemudian mengalami penurunan 16-18 Januari 2020 dan akan kembali meningkat pada 19-20 Januari 2020.

“Kami mengimbau masyarakat dan stakeholder terkait untuk tetap waspada dan update informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG,” kata dia, di Palembang, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan, para pemangku kepentingan diharapkan melakukan perbaikan infrastruktur lebih tahan bencana, membersihkan dan memperbaiki drainase, memangkas/mengurangi dahan dan ranting pohon agar tidak tumbang, perbaikan DAS/Daerah Aliran Sungai, menyiapkan kolam-kolam retensi.

Warga juga diminta berhati-hati beraktivitas di luar rumah dengan tidak berteduh di bawah pohon dan menghindari genangan yang berpotensi kemacetan apabila terjadi hujan pada siang-sore hari.(*/Gint)

SEMARANG – Banjir melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Paling banyak, banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai.

Yang cukup parah terjadi di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak. Di mana akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang, ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir dengan ketinggian yang cukup tinggi.

Menindaklanjuti hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Jaga Kali. Tim ini bertugas memantau kondisi sungai, agar peristiwa ambrolnya tanggul tak terulang.

Tim ini menurut Ganjar melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai, Pemprov Jateng dan pemkab ataupun pemkot. Tim ini menurut dia, akan rutin melakukan patroli di aliran sungai.

“Maka fungsi tanggul ini jangan diotak-atik untuk apapun. Jangan ditanami, jangan bikin pintu air dan jangan ngambil air dengan membuat gorong-gorong. Ini harus kita rawat. Karena begitu ini rentan, jika curah air hujan tinggi akan langsung dihajar. Kita bentuk tim Jaga Kali untuk patroli,” kata Ganjar,(14/1/2020).

Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut Ganjar, jebolnya tanggul menyebabkan banjir di beberapa titik. Dari aliran Sungai Tuntang saja sudah menyebabkan banjir di Demak dan Grobogan.

Selanjutnya di Brebes, yang juga ada sedimentasi. Ganjar mengapresiasi respon cepat yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang langsung terjun ke lokasi.

“Ini tindakan cepat. Kalau saya melihat di Sungai Tuntang, di sebelah kirinya adalah kawasan pemukiman yang jelas lebih rendah dari Sungai Tuntang. Maka tanggul ini fungsinya adalah mengamankan, sehingga air tidak limpas atau masuk ke pemukiman,” kata Ganjar.

Untuk itu, Ganjar menghimbau tim Jaga Kali untuk selalu berpatroli dan mengecek kerusakan tanggul. “Kita perlu sosialisasi dan patroli jaga kali. Kenapa? Air mesti kita jaga terus dan semua menggunakan. Tapi selalu saja ada daerah rawan yang di situ perlu tanda peringatan dan sesekali ada patroli apakah di situ ada gangguan atau tidak,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, Ganjar mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah terus menggalakkan penanaman pohon secara massal di hulu. Di Jawa Tengah, upaya reboisasi dilakukan di kawasan Gunung Muria, Pegunungan Kendeng dan daerah hulu lainnya.

“Kami bekerja sama merawat sedimentasi. Meski ini ranahnya BBWS tapi kami siap bantu. Kalau semua diserahkan PUPR duitnya tidak cukup. Tapi sedimentasi bukan hanya soal mengeruk lho. Sekarang kita tanam terus dalam beberapa minggu ini. Di Muria, Kendeng dan hulu yang lain,” pungkasnya.

Senin (13/1/2020) kemarin, Ganjar juga meninjau lokasi tanggul jebol di Sungai Tuntang, dan mengunjungi pengungsi.

Ada dua sisi tanggul Sungai Tuntang di Desa Trimulyo yang jebol. Tujuh eskavator telah diterjunkan ke lokasi untuk menggarap tanggul semipermanen. Sebelumnya tanggul darurat telah dibangun namun tak kuasa membendung derasnya arus sungai.

Musibah banjir dan rob yang melanda Kota Semarang juga mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Usai pulang dari Jeddah Arab Saudi mengikuti kegiatan pameran industri kreatif dan pariwisata asal Jateng, pada Selasa (4/12) siang, Ganjar langsung berkeliling untuk meninjau lokasi-lokasi yang tergenang banjir dan rob di Kota Semarang.(*/D Tom)

SERANG – Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang sudah ditetapkan Gubernur Banten Wahidin Halim, sejak 1 Januari berakhir hari ini, 14 Januari 2020. Meski status tanggap darurat bencana berakhir, masih ada korban banjir bandang dan tanah longsor yang bertahan di posko-posko pengungsian di Kabupaten Lebak.

“Status tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur dari tanggal 1 sampai 14 (Januari) sudah berakhir. Karena secara umum bahwa penanganan bencana walaupun mungkin pengungsi tetap ada, tapi tidak dilanjut ke tahap perpanjangan,” ujar Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi kepada wartawan.

Ia menjelaskan, meski status tanggap darurat berakhir, bantuan logistik tetap disalurkan kepada para korban di daerah-daerah yang aksesnya terputus maupun yang berada di posko pengungsian.

“Logistik tetap telah disuplai menggunakan pesawat dari TNI dan helikopter dari TNI yang di-BKO-kan oleh Kodim Lebak. Jadi tetap walaupun masa tanggap darurat sudah berakhir, untuk pemulihan tetap berjalan,” ujarnya.

Selain logistik, pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak korban banjir tetap diberikan.

Kusmayadi menambahkan, saat ini Pemprov Banten bakal menetapkan masa transisi darurat bencana. Secara bersamaan, proses rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana juga akan dilakukan.

“Tentu akan dilakukan proses pasca (bencana), yakni rehabilitasi, rekonstruksi,” ucapnya.

Sekadar diketahui, status tanggap darurat bencana ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 362/Kep.I-Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020.(*/Dul)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim beberapa proyek pengendali banjir di Jawa Barat, mulai dari hulu di Bogor hingga di Bekasi selesai tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang merampungkan pembangunan dua bendungan di Bogor yaitu Bendungan Ciawai dan Sukamahi lantaran pengerjaannya sudah mencapai 50 persen.

Selain dua bendungan itu, Ridwan Kamil menyebut, di Bekasi tepatnya di pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas, sedang dibangun proyek pengendali banjir dengan menghabiskan anggaran hampir Rp 4 triliun.

“Insya Allah kami kebut agar bisa mengurangi banjir di bekasi,” kata Ridwan Kamil usai mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Terowongan Curug Jompong di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Senin 13 Desember 2020.
Selain, di Bogor dan Bekasi, Pemprov Jawa Barat dibantu oleh Kementerian PUPR juga melanjutkan proyek Bendungan Cideet di Karawang.

Untuk proyek Terowongan Curug Jompong, Ridwan Kamil berupaya memahami betul mekanisme kerja trowongan sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat secara lugas.Basuki Hadimuljono mengonfirmasi, kementeriannya saat ini tengah mengerjakan proyek di pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas di Bekasi sehingga banjir bisa dikendalikan, tidak seperti yang terjadi awal tahun 2020.
Sementara untuk pengendalian banjir di Cekungan Bandung, dia menargetkan seluruh proyek bisa selesai tahun 2020 sehingga tahun berikutnya bisa melanjutkan proyek di kawasan hilir.

Basuki Hadimuljono mengatakan, di Cekungan Bandung, selain pembangunan Terowongan Curug Jompong, dia juga telah menormalkan anak Sungai Citarum di Rancaekek, di antaranya Sungai Cikijing, Cikeruh, Cimande, dan Up Stream Citarum.

“Kemudian drainase di jalan nasional sudah kami buat,” ujarnya.
Kepala BBWS Citarum Bob Arthur Lombogia menyampaikan, Terowongan Curug Jompong dengan panjang 230 meter dan diameter 8 meter mampu mengalirkan air di Sungai Citarum sekira 700 meter kubik per detik.

Terowongan Curug Jompong merupakan salah satu proyek pengendalian banjir. Lokasinya berada di kawasan hilir.

Saat ini BBWS Citarum tengah mengerjakan beberapa proyek di kawasan hulu dengan melakukan serangkaian kegiatan normalisasi di empat anak Sungai Citarum.(*/Hend)

LEBAK – TNI AD bersama personel BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kembali menyalurkan bantuan logistik menggunakan helikopter bagi warga di Desa Lebaksitu, Kabupaten Lebak yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Pantauan di lapangan, helikopter mendarat sekitar pukul 11.33 WIB di Lapangan Sepak Bola Pasir Batang Desa Lebaksitu. Bantuan yang diberikan di antaranya mi instan, sarden atau ikan kemasan, minyak goreng, biskuit, ikan asin, beras, dan lain sebagainya.

Kosasih salah seorang warga setempat mengatakan bantuan dari pemerintah menggunakan helikopter sudah dilakukan sejak 3 Januari yang diperkirakan hingga 14 Januari 2020.

“Satu hari bantuan bisa datang dua hingga tiga kali tergantung kondisi cuaca,” katanya.

Setelah diturunkan dari helikopter,bantuan logistik tersebut langsung dibawa dan diangkut oleh warga setempat termasuk anak-anak dengan menuruni jalan setapak yang licin dan tingkat kemiringan cukup terjal.

Sementara itu, Kepala Desa Lebaksitu, Tubagus Imron, mengatakan desa tersebut diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada Rabu (1/1) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Akibatnya ribuan masyarakat terisolasi karena jalan utama ke desa itu terputus.

“Terutama warga di RT 1 yang terdampak cukup parah dan harus segera direlokasi karena tempat tinggal mereka sudah tidak memungkinkan untuk dihuni lagi,” katanya.

Namun, masalahnya adalah pemerintah desa belum memiliki lokasi baru untuk merelokasi 359 jiwa warga di RT 1 tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk segera mencarikan solusinya.

Secara umum, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan 13 rumah rusak berat dan ringan serta lima unit rumah rata dengan tanah. Selain itu, pascabencana, aktivitas belajar mengajar di desa itu juga belum berjalan dengan normal.

Warga, pihak sekolah dan perangkat desa setempat sepakat untuk meliburkan anak didik karena dikhawatirkan bakal terjadi banjir bandang dan tanah longsor susulan. Apalagi, dua sekolah yaitu SD Negeri 1 Lebaksitu dan SMP Negeri 2 Lebaksitu berada di pinggir bukit yang rawan bencana.(*/Dul)

SERANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten menyebut ada sekitar 2.167 hektare lahan di Kota Serang dalam kondisi kritis. Lahan yang tersebar di daerah seperti Cilowong, Pancur, Sayar, Sepang, hingga Umbul Tengah di Kecamatan Taktakan ini berpotensi terdampak bencana longsor yang membahayakan masyarakat. Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto mengatakan, lahan kritis ini terjadi lantaran beberapa sebab, mulai dari tingkat kemiringan lahan, kegiatan galian C hingga penebangan hutan.

“Taktakan ini banyak lahan yang perbukitan, lereng-lereng yang tingkat kemiringannya cukup tinggi, sementara ada penebangan hutan dan galian C liar. Memang rawan bencana longsor, apalagi di lahan sekitar TPS Cilowong itu,” ujar Ipiyanto, Senin (13/1).

Untuk meminimalisasi bencana yang terjadi akibat lahan kritis tersebut, saat ini ia baru bisa melakukan upaya pencegahan dengan imbauan untuk tidak melakukan penebangan pohon di area kritis. Sementara untuk penghijauan di lahan tersebut, Ipiyanto mengaku terkendala kepemilikan lahan yang mayoritas adalah punya warga.

Menurutnya, pemerintah Kota Serang masih harus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang hingga Pemprov Banten hingga unsur masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena wilayah seperti di TPS Cilowong yang termasuk lahan kritis, tidak hanya digunakan oleh warga Kota Serang.

“Masalah anggaran juga, kita mau melakukan penghijauan seperti penanaman vetiver atau akar wangi, tapi lahannya milik warga. Kita mau kucurkan dana dari APBD, apakah dibolehkan di lahan milik perorangan? Ini masih harus kita kaji dulu. Apakah nanti dibiayai penghijauan itu dengan hibah saja? Jadi pengelolaan sampai perawatannya dari masyarakat saja. Atau masalah anggaran, kita kan APBD nya terbatas, maka perlu bantuan seperti dari Pemprov Banten,” ujarnya.

Wali Kota Serang Syafrudin tidak menampik jika salah satu penyebab lahan kritis di Kota Serang akibat keberadaan galian C sehingga ia sudah mengambil tindakan tegas dengan langsung menutup aktivitas tersebut. “Pemkot sudah melakukan tindakan beberapa bulan yang lalu, itu untuk eksekusi tutup. Jadi, sudah tidak ada lagi galian C,” katanya.

Terkait titik-titik lahan kritis longsor di Kota Serang, ia menyebut daerah yang paling berpotensi memang di Kecamatan Taktakan. Salah satu titik yang paling berbahaya, di antaranya adalah TPS Cilowong, yang sempat memakan korban jiwa pada longsor 2018.

“Sebenarnya di Taktakan ini hanya satu titik saja yang rawan longsor terutama di Cilowong, saya kira yang lain itu masih kondusif dan terjaga. Kemudian, menurut perkiraan pada tahun ini, memang akan bertambah yang kritis itu antara Cilowong dan Sayar,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menuturkan, pemkot harus terlebih dahuku membahas penyelesaian masalah ini dengan warga yang berpotensi terdampak bencana dari lahan kritis ini. Peringatan atau imbauan DLHK terkait kerentanan area yang rawan bencana tersebut, harus diinformasikan kepada warga.

“Pertama, selesaikan dulu masalah dengan warga. Bisa membahas terkait imbauan kebencanaan atau terkait rencana penghijauan di lahan kritis. Sementara terkait pembebasan lahan atau anggaran, memang perlu sinergi dengan Provinsi Banten, karena kan lahannya memang luas ya. Berat kalau hanya mengandalkan pemkot,” ujar Hasan.

Anggaran Pemkot Serang disebutnya memang terbatas dan tidak akan mencukupi untuk mengatasi masalah ini sendiri. Sementara kerentanan bencana pada musim hujan ekstrem saat ini mengharuskan tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah lahan kritis ini.

“Ini proyek besar yang harus diselesaikan, seperti TPS Cilowong itu juga kan nggak cuma digunakan oleh warga Kota Serang, ada Kota Cilegon, Kabupaten Serang,” tuntasnya.(*/Dul)

LEBAK – Banjir bandang yang terjadi di Lebak Banten akibat dari pengundulan hutan dan penambangan liar yang marak tidak ada kontrol dari pihak berwenang .Puluhan personil gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Bareskrim dan Korem 064 Maulana Yusuf melakukan penyisiran tambang emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak. Hasilnya tiga blok penambangan di Desa Cidoyong, Desa Cijulang, dan Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak ditutup.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan personil gabungan telah melakukan penelursuran di tiga lokasi aktivitas penambangan emas ilegal. Penambangan liar ini dituding menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak.

“Ini tindak lanjut Perintah Presiden RI dan intruksi Kapolda Banten Irjend Pol Agung Sabar Santoso dalam upaya tindak penambang liar yang bahayakan keselamatan masyarakat,” katanya kepada wartawan, (12/1/2020).

Edy menambahkan dari ketiga lokasi tersebut tim gabungan menemukan beberapa lokasi tambang emas yang diduga tidak memiliki izin. Sehingga petugas melakukan penindakan dengan memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.

“Selain melakukan pengecekan lokasi tambang, kami juga memberikan garis polisi di sekitar lokasi pertambangan liar, dan lokasi itu sudah ditinggal oleh penambang,” tambahnya.

Edy menegaskan penindakan langsung ke lokasi penambangan liar tersebut guna mencegah terjadinya bencana susulan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga aktivitas pertambangan bisa dihentikan. “Menghindari adanya longsor akibat pertambangan ilegal, sehingga masayarakat bisa merasa aman dan resah akibat pertambangan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rudi Hananto mengatakan, Satgas PETI sudah melakukan penyelidikan ke lokasi penambangan emas tanpa ijin yang berada di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak.

“Ada tiga blok, pertama di Blok Cikidang yang lokasinya berada di Kecamatan Cikotok, kemudian Blok Pilar dan Blok Cibuluheun di Kecamatan Lebakgedong,” katanya.

Rudi menjelaskan, ketiga blok penambangan emas tersebut berada di aliran sungai Ciberang yang melintasi wilayah Kecamatan Lebakgedong, Cipanas, dan Sajira. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah yang terkena bencana alam banjir bandang dan longsor.

“Yang sedang kita kejar yaitu pemilik atau penyandang dana kegiatan Peti. Kemudian, kita telusuri ada atau tidaknya anggota polri yang terindikasi membekingi dan terakhir pemasok yang menyediakan zat mercury pada sejumlah penambangan emas ini,” tandasnya. (*/Dul)