Nusantara

BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak seluruh masyarakat Banten untuk turut menyukseskan sensus penduduk nasional yang akan berlangsung mulai Februari 2020 mendatang secara online.

Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting dalam program nasional tersebut, terlebih hasil dari sensus juga untuk kepentingan masyarakat.

“Saya berharap masyarakat untuk ikut mendukung program nasional ini karena menyangkut kepentingan kita bersama,” papar Gubernur kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Menurut Gubernur, data kependudukan merupakan dasar dari segala program kerja pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Baik itu sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan hingga politik dan hukum. Dengan data penduduk yang valid, maka program pemerintah dapat terlaksana dan ter-impelentasikan secara efektif dan tepat sasaran.

“Jangan sampai nanti yang seharusnya menerima manfaat malah tidak menerima karena saat sensus tidak terdata,” ujarnya

Oleh karenanya, Gubernur memaklumatkan dan mendukung sepenuhnya sensus penduduk nasional yang akan diselenggarakan secara online tersebut dan mengajak seluruh masyarakat Banten untuk berperan aktif menyukseskannya.

“Petugas juga akan datang langsung secara door to door pada Juli 2020,” imbuh Gubernur

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sensus Penduduk Indonesia 2020 atau disingkat SP2020 adalah pendataan penduduk Indonesia yang mencakup Jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Sensus 2020 adalah sensus yang ke-7.

Sensus penduduk tahun 2020 berbeda dengan sensus tahun-tahun sebelumnya. Sensus penduduk, yang merupakan hajatan rutin setiap 10 tahun ini, akan dilaksanakan secara online. Tujuan sensus penduduk ini adalah untuk mendapatkan satu data akurat terkait kependudukan, disamping juga agar data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Cipil sinkron.

Badan Pusat Statistik akan memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan SP2020 dengan melakukan pendataan mandiri, tanpa proses wawancara langsung dengan petugas, melalui moda Computer Aided Web Interviewing (CAWI) yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2020 Sampai Dengan 31 Maret 2020.

Mekanisme dari sensus penduduk kali ini adalah, masyarakat dapat mengisi data dirinya dalam website yang sudah ditentukan oleh BPS. Data diri tersebut sebenarnya sudah ada, yang didapat dari Dukcapil Pusat, sehingga masyarakat tinggal meng-update saja jika ada perubahan data.

Misalnya, terkait perubahan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan sebagainya. Satu orang diizinkan untuk meng-update seluruh anggota keluarganya dalam satu Kartu Keluarga. (*/Dul)

LAMPUNG – Kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah Lampung menjadi penyebab utama bencana yang terjadi selama ini. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, saat ini sekitar 37,42 persen kawasan hutan di Lampung rusak. Kerusakan terjadi tidak saja hutan produksi, akan tetapi merambah kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Rektor Universitas Bandar Lampung Yusuf Barusman mengatakan, bencana alam kerap terjadi akibat rusaknya hutan dan lingkungan. Sebab itu, tidak ada cara lain mengatasinya selain memperbaiki hutan dan lingkungan yang rusak tersebut dengan mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan air.

“Kerusakan hutan dan lingkungan merupakan tangung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Maka, sinergitas ketiga pihak tersebut dalam upaya konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan sangat dibutuhkan,” kata Yusuf dalam keterangan persnya di Bandar Lampung, Senin (20/1).

UBL bekerja sama dengan PWI Lampung akan membedah kerusakan hutan di Lampung dan dampaknya, serta mencari solusi bersama untuk mencegah dan mengatisinya dalam diskusi yang digelar di UBLI, Rabu (22/1). Dalam kegiatan tersebut, akan hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Walhi dan lainnya.

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Sunarto mengatakan, diskusi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. “Bila masalah tanah dan perusakan lingkungan diabaikan, anak cucu kita tidak menikmati indahnya bumi. Hanya ada padang tandus dan kekeringan, dampaknya kelaparan,” katanya.

Pertama, masalah tanah dari hulu ke hilir. Lalu, hutan dirusak, diambil kayunya, bercocok tanam rakyat kecil juga bermasalah. Sedangkan masalah besar adalah berhadapan dengan penguasa dan pengusaha.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Wiyogo Supriyanto mengakui, aksi penebangan liar di hutan Lampung masih marak. Bahkan, ia menyatakan, pembalakan hutan berlangsung sangat parah dan sulit untuk mengungkapnya.

Ia mengklaim kesulitan untuk melakuan pengawasan di lapangan, karena keterbatasan personel di lapangan. Menurut dia, selama ini yang tertangkap tangan membawa kayu hasil hutan secara ilegal di luar hutan, sedangkan di dalam hutan belum terungkap, apalagi dalangnya. “Dalangnya belum terungkap,” katanya.

Dari hasil pengembangan kasus, ia menyatakan terus melakukan upaya penelusuran kasus penebangan liar, hingga terungkap dalang utamanya. Kepada masyarakat, ujar dia, dapat memberikan informasi terkait jaringan penebagan liar tersebut, agar aksi kejahatan dalam hutan dapat teratasi.(*/Kri)

BLITAR – Jatah pupuk subsidi untuk para petani di Provinsi Jawa Timur terpangkas 48,28 persen. Pada tahun 2020 ini pemerintah pusat hanya mampu memberikan kuota sebesar 1,3 juta ton.

Di sela kunjungan di wilayah Selopuro, Kabupaten Blitar, Hadi Sulistiyo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur mengatakan pemangkasan itu murni kewenangan pusat.

Saat ditemui dan dikonfirmasi, pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) beralasan pengurangan kuota disebabkan terbatasnya dana APBN.

“Kemarin kami bertemu Dirjen PSP. Yang bersangkutan beralasan karena dana APBN kurang, “ujar Hadi kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Entah bertujuan untuk memberi harapan. Dalam konfirmasi itu, kata Hadi Dirjen PSP juga menyampaikan masih akan melakukan crosscheck RDKK yang diajukan (Pemprov Jatim) dengan Kementan (Kementerian Pertanian).

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) merupakan rencana kebutuhan pupuk subsidi yang disusun kelompok tani atau gabungan kelompok tani di sebuah daerah. “Kami sudah mengirim surat gubernur ke kementan untuk segera dipenuhi kekurangan pupuk yang ada di Jawa Timur,” ungkap Hadi.

Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Terjadinya kekurangan pupuk dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi petani tahun 2020 ini.

Selain untuk kebutuhan tanaman pangan (pertanian), selama ini pupuk subsidi juga untuk perkebunan, perikanan dan lain sebagainya.

Atas dasar itu Hadi mengusulkan jumlah kuota pupuk subsidi ke pusat sebesar 4,9 juta ton. “Hari ini ibu gubernur juga ke Jakarta akan menemui bapak menteri untuk menanyakan soal pupuk itu,” kata Hadi.

Sambil menunggu kabar kejelasan dari pusat, dinas pertanian akan berusaha sekuat daya mengelola kekurangan yang terjadi di petani.

Solusi yang bisa diambil dinas menurut Hadi adalah dengan melakukan relokasi pupuk. Misalnya kebutuhan dari Kabupaten A untuk sementara diambilkan dari Kabupaten B yang belum membutuhkan.

Sebab keluhan adanya kekurangan pupuk sudah mulai muncul dari beberapa daerah. “Jadi untuk bulan Januari-Maret ada kebutuhan yang dimajukan, ” tuntasnya.(*/Gio)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menanaman jengkol di lahan 100 hektare (ha) menggunakan APBD. Penanaman jengkol dilakukan karena alasan komoditas ini mempengaruhi inflasi di Banten.

Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid mengatakan, jengkol jadi jenis hortikulura yang punya nilai ekonomis. Tecatat, jengkol jadi penyebab inflasi 5 tahun terakhir di Tangerang Raya.

Harga komoditas ini juga lebih mahal dari unggas dengan kisaran harga Rp 40 ribu/kilogram (kg). Rencananya, Agus menjelaskan, Dinas Pertanian akan menanam jengkol di daerah Gurung Kencana dan Cirinten di Lebak.

Lahan disediakan 100 ha dari target penanaman 1.000 ha.

“Rencananya akan kami bantu dari APBD seluas 100 hektare, persiapan kita 300-1.000 hektare akan dikelola swasta, bisa perusahaan daerah. 100 hektare ini ditanami dengan dukungan APBD,” kata Agus saat ditemui wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (21/1/2020).

Saat ini, bibit berlabel untuk jengkol memang belum tersedia. Namun, pengadaan akan dilakukan di bulan Juni dengan target awal 10 ribu batang bibit.

“Ini baru tahap awal, di samping ada prospek ekonomi juga ada fungsi konservasi,” ujarnya.

Karena komoditas ini bisa tumbuh selama 6 tahun, di lahan 100 hektare juga akan dilakukan tumpang sari. Termasuk untuk penanaman padi gogo.”Sampai menunggu 6 tahun, ada tumpang sari,” tandasnya.(*/Dul)

LEBAK – Setelah melakukan penutupan empat pengolahan hasil penambangan emas tanpa izin (peti) di Kabupaten Lebak, Banten. Polisi kini tengah mengejar para pemiliknya yang akan dimintai keterangannya.

Keempat pemilik tambang yakni H Entus dan H Suhaemi yang memiliki pengolahan emas di Kampung Cikomara, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Kemudian H Jalaludin pemilik pengolahan emas di Kampung Hamberang, Desa Luhur jaya Kecamatan Cipanas, Lebak dan H Toharudin pemilik pengolahan emas di Kampung Tajur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.

“Ya (akan diperiksa) ke empat nya (pemilik pengolahan emas tanpa izin). Pasti nanti jadi terperiksa,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Rudi Hananto, Senin (20/1/2020).

Sejauh ini, kata Rudi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja tambang guna mendalami kasus penambangan emas ilegal yang diminta Presiden Joko Widodo agar dihentikan. “Empat tempat pengolahan peti yang diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso mengatakan, Satgas PETI telah melakukan penyelidikan dan investigasi langsung ke lokasi-lokasi keberadaan tambang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.
“Investigasi yang kita lakukan, berdasarkan keterangan yang kita peroleh, bahwa penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, akibat curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya labil, adanya garapan sawah di TNGHS dan salah satunya adalah aktivitas PETI,” katanya.

Menurut Sabar, dari informasi tersebut Satgas PETI melakukan Penyelidikan dan Investigasi, berupa olah TKP, mengamankan barang bukti, memasang garis polisi dan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi.

“Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, Baik terhadap pekerja, pengawas dan saksi ahli,” ungkapnya.(*/Dul)

SUKABUMI – Dua pedagang terluka akibat kebakaran pasar penampungan pedagang Pasar Pelita Kota Sukabumi, Jawa Barat yang terjadi pada Senin pukul 08.45 WIB.

“Dua pedagang yang terluka tersebut adalah Dede Ilham pemilik kios kelapa parut yang mengalami luka bakar di punggung kaki kanan atas dan seorang lainnya terluka tusuk kaca pada tangan yang diketahui bernama Iwan. Kedua korban sudah mendapatkan perawatan serta pengobatan terhadap lukanya,” kata Kepala Seksi Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi Iskandarsyah di Sukabumi, Senin (20/1/2020).

Beruntung kedua korban tidak mengalami luka serius hanya luka ringan saja dan sudah mendapatkan pertolongan pertama dari relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi yang ikut dalam proses pemadaman dan membantu evakuasi.

Menurutnya, kebakaran ini dipicu akibat ledakan mesin parut kelapa milik korban yang mengalami luka bakar. Ledakan tersebut dipicu dari tumpahan bahan bakar jenis bensin ke kabel yang terkelupas, sehingga api dengan cepat membesar dan merembet ke delapan kios lainnya.

Untuk kerugian akibat kebakaran yang menghanguskan sembilan kios di pasar penampungan yang berada di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang ini masih dalam perhitungan. Dilihat dari besarnya api yang membakar kios mayoritas pedagang yang menjadi korban tidak berhasil menyelamatkan barang dagangannya.

Sementara, Kepala UPTD Pasar Pelita dan Penampungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Djabier Ohorella mengatakan belum bisa memastikan apakah ke depannya pedagang yang menjadi korban kebakaran akan dipindahkan atau dibangun lagi kiosnya.

“Kami masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menentukan kebijakan terhadap pedagang yang menjadi korban kebakaran. Sebab, kami masih menghitung jumlah kerugian,” tuntasnya. (*/Yan)

CIAMIS – Keberadaan batu susun di tatar galuh Ciamis, belakangan ini viral. Sebenarnya batu susun yang mirip candi tersebut sudah diketahui sejak lama, akan tetapi baru ramai dibicarakan setelah ada yang mengunggah di media sosial.

Pantauan di lapangan, lokasi batu susun sendiri berada perbatasan antara Desa Selasari, Kecamatan Kawali dengan Blok Rompe, Desa Sukaraharja, Kecamatan Lumbung. Sejak muncul di medsos, tempat yang sebelumnya sepi, sejak beberapa hari ini ramai.

Banyak warga dari luar daerah yang penarsaran dengan batu susun yang apabila dilihat mirip struktur bangunan. Untuk mencapai batu susun, juga bukan hal mudah, karena harus meniti jalan setapak sekira dua kilometer. Selain harus meniti pematang sawah, juga menyeberangi sungai kecil yang airnya dingin. Lokasinya juga jauh dari permukiman warga.

Dari jauh formasi batu susun mulai terlihat bentuknya seperti bangunan candi. Pohon kiara berukuran besar serta beberapa pohon lain tumbuh persis di atas batu susun, hingga mengsankan suasana penuh misteri. Ketika lebih dekat, jelas batu yang bersusun tersebut berada di bawah bukit, di sisi persawahan warga.

Beberapa bagian yang tampak mirip gerbang dengan tinggi sekira dua meter. Selain itu juga batu susun yang diduga bagian dari pilar yang kokoh. Semakin meyakinkan lagi, ketika bagian sisi batu susun tersebut tidak lancip. Kondisinya tampak sudah terkikis.
“Sebenarnya batu susun itu sudah dietahui sejak lama, dari dulu warga sini sudah tahu keberadaan batu susun, akan tetapi jarang yang mengunjungi. Setelah viral, di medsos, baru banyak mendapat perhatian,” tutur AgusAwing (30), warga Sukasari yang pertama mengupload batu susu hingga viral, Minggu 19 Januari 2020.

Dia mengungkapkan sejak kecil juga sudah bermaian di sekitar aliran sungai kecil tidak jauh dari batu susun. Perasaannya mulai tergerak usai ikut kerjabakti membersihkan aliran Sungai Selamaya tidak jauh dari lokasi batu susun pada akhir tahun 2019.“Saya kan suka hal yang berkaitan dengan sejarah. Saya kemudian merekam video serta mengupload di medsos. Saya juga melapor ke Dinas kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ciamis. Tujuannya agar tidak dirusak, dicorat-caret, perlu penelitian,” ungkapnya.

Cawing mengatakan pernah mendengar cerita bahwa pada masa lalu lokasi batu susun tersebut merupakan tempat seserahan calon pengantin. Keberadaan batu susun berkait dengan batu kuda yang dikatakan tidak jauh dari lokasi tersebut.

Ternyata unggahan yang viral tersebut langsung mendapat respons dari Disbudpora Ciamis. Tim dipimpin Kadisbudpora Erwan langsung mendatangi lokasi batu susun. Setelah melihat lingkungan serta kondisinya, mereka menempel tulisan Disbudpora Kab. Ciamis, 16 Januari 2020.

Dalam kesempatan tersbeut Erwan mengusulkan agar Balai Arkeologi Bandung serta Balai Pelestarian Cagar Budaya agar melakukan kajian lebih mendalam untuk memastikan apakah batu bersusun tersebut memiliki nilai hitrois, peninggalan sejarah atau bukan.
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana yang minta agar Disbudpora Ciamis menindaklanjuti batu susun yang viral. Untuk memastikan batu susun, harus dilakukan penelitian arkeologi. Pada hari Sabtu 18 Januari 2020 Nanang juga langsung melihat batu susun.

“Untuk memastikan apakah batu susun tersbeut peninggalan sejarah atau batu alam biasa, tetap harus melalui penelitian atau kajian ilmiah oleh tim arkeologi. Jika dilihat memang strukturnya mirip candi, ini perlu segera dibedah karena untuk menentukan langkah kedepan,” tandasnya.(*/Asp)

SUMEDANG – Kabupaten Sumedang menyiapkan sejuta pohon untuk menghijaukan kawasan tandus dan menanggulangi rawan bencana.

Rencananya sejuta pohon tersebut akan ditanam di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang termasuk wilayah rawan bencana banjir dan longsor.

“Kami ingin musim hujan ini sejuta pohon yang kita siapkan bisa ditanam di daerah-daerah yang rawan di antaranya Sumedang Selatan dan Sumedang Utara,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai melakukan penanaman pohon di Gunung Palasari, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/1/2020).

Saat ini 200 pohon dengan berbagai macam tanaman keras ditanam di lahan bekas kebakaran di Gunung Palasari. “Semoga bekas lahan terbakar ini bisa tumbuh kembali, supaya nanti bisa mencegah bahaya longsor di taman hutan rakyat,” Ujar Dony.

Untuk pencegahan, Dony akan terus melakukan monitoring dengan sejumlah pihak dan menggandeng masyarakat untuk upaya penyadaran risiko perusakan hutan. “Dengan seluruh komponen masyarakat tidak hanya pemerintah yang ikut terlibat merawatnya,” tandasnya. (*/Asp)

SERANG – Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) bulan September 2019, Penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan dari total 654,46 ribu orang per Maret 2019, menjadi 641, 42 ribu orang pada September 2019.

Atas data tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik, dengan terus melakukan upaya-upaya strategis pengentasan kemiskinan baik dari komoditi makanan maupun non makanan.

“Capaian ini kita syukuri, tapi tahun ini harus lebih baik lagi capaiannya. Upaya penekanan angka kemiskinan harus lebih terarah dan tepat sasaran,” papar Gubernur kepada wartawan, Rabu (16/1/2020).

Gubernur menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Banten setiap tahunnya terus bergulir melalui program-program strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari komoditi makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, roti dan lainnya serta kebutuhan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Termasuk pendidikan dan kesehatan kita dukung melalui program-program unggulan Pemprov Banten yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat,” tuturnya

Sesuai data Susenas September 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan Provinsi Banten tercatat sebesar 4,94 persen atau mengalami penurunan 0,15 poin dibanding periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 5,09 persen.

Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2019 sebesar 4,12 persen, turun menjadi 4,00 persen pada September 2019. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 7,49 persen atau turun menjadi 7,31 persen pada September 2019.

“Artinya, selama periode Maret 2019 hingga September 2019 penduduk miskin di perkotaan berkurang 7,5 ribu orang dari 378,73 orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 orang pada September 2019. Sementara penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 5,6 ribu orang dari 275,73 ribu pada Maret 2019 menjadi 270,13 ribu orang pada September 2019,” jelas Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana

Adhi menambahkan, secara umum pada periode 2002 hingga 2019 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun presentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018.

“Kenaikan kemiskinan pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak,” tandasnya. (*/Dul)

INDRAMAYU – Penemuan bangunan berbentuk gentong menggemparkan masyarakat Indramayu. ‘Gentong’ raksasa itu ditemukan di timbunan tanah area eks kantor Pegadaian Losarang, Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Indramayu meninjau langsung lokasi penemuan ‘gentong’ raksasa itu. Pendataan awal terhadap struktur benda tersebut pun dilakukan. Menurut data TACB, ‘gentong’ ini memiliki ketinggian lebih dari 5 meter. Diameternya mencapai 2 meter. ‘Gentong’ tersebut terbuat dari bata merah.

“Bahannya bata merah, kemudian perekatnya itu bubuk bata dicampur kapur. Ini hasil pendataan awal kami,” kata Ketua TACB Kabupaten Indramayu Dedy Musashi kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, ‘gentong’ raksasa tersebut mungkin difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Namun Dedy mengaku belum mengetahui secara persis korelasi benda tersebut dengan kantor Pegadaian.

“Ada informasi di Majalengka juga sama, di kantor Pegadaian, namun bentuknya tidak sebesar ini. Untuk fungsi jelasnya, kami masih mendalami,” ujar Dedy.

Dedy mengaku mendapatkan informasi adanya keberadaan tiga ‘gentong’ raksasa lainnya. Pihaknya masih berupaya mencari wujud ‘gentong’ tersebut. “Menurut warga, ada tiga (‘gentong’ raksasa) lagi. Informasi tertimbun tanah, belum kami temukan,” katanya.

Menurut informasi dari masyarakat setempat, Dedy menjelaskan, ‘gentong’ raksasa ini dikenal dengan sebutan ‘kong’ oleh masyarakat setempat. Namun Dedy mengaku tak tahu arti dari kata ‘kong’ itu.

“Infonya sudah ada sejak 1950-an. Kami coba gali di sekitar bangunan, namun tidak ditemukan apa-apa. Disebut dengan nama ‘kong’, tapi belum tahu maknanya apa,” tandasnya. (*/As))