Nusantara

SUBANG – Cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan didaerah – daerah terkena dampak banjir dan angin puting beliung .Begitu pula di daerah Subang sedikitnya delapan kecamatan di Kabupaten Subang diterjang banjir. Kecamatan Pamanukan disebut menjadi daerah paling parah.

Selain rumah warga yang terendam banjir dari Selasa (26/2/2020), beberapa titik jalan penghubung antar kecamatan terputus di terjang banjir.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, normalisasi sungai akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi terjadinya banjir di kawasan tersebut. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi pendangkalan sungai.

“Kami sudah sepakati solusinya adalah normalisasi, karena pendangkalan disungai adalah pangkal masalah dari banjir,” ujar Ridwan Kamil usai meninjau banjir kabupaten Subang, Kamis (27/2/2020).

Namun, dia mengatakan, untuk merealisasikan normalisasi sungai tersebut merupakan kewenangan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Jadi kita akan segera koordinasi dengan kementrian PUPR melalui BBWS sesuai dengan tata kelola di negara ini, karena memang wilayahnya sungai,” ucap dia.

Ridwan Kamil menyampaikan, penanganan banjir selalu menjadi bahasan dalam setiap rapat bersama Presiden Joko Widodo. Terlebih Badan Meteorologo Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan masih akan tinggi pada tahun ini.

“Saya harap dengan pola penataan dan antisipasi yang sekarang dilakukan akan mengurangi dampak banjir tahun depan,” tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun banjir di Kabupaten menerjang delapan kecamatan, dua desa di Kecamatan Pamanukan terdampak paling parah. Kemudian sedikitnya 1.200 warga dikabarkan telah mengungsi. (*/Dang)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/2). Rapat kerja yang digelar dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengingat bagi para kepala desa, untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin.

“Harapannya adalah ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” ujar Khofifah di sela acara.

Khofifah menjabarkan, di Jatim ada 7.724 desa, dengan dana desa yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp 7,654.000.000.000. Adapun dana desa yang dicairkan di tahap pertama, adalah 40 persen dari total dana desa yang digelontorkan tersebut.

Pada rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jatim juga menghadirkan narasumber dari kejaksaan, BPKP, dan pihak terkait lainnya. Harapannya, kata Khofifah, adanya pendampingan secara berkelanjitan, dan bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.

“Kita berharap bahwa cash for work itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini. Bagaimana sebetulnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai,” ujar Khofifah.

Khofifah melanjutkan, dari 7.724 desa yang ada di Jatim, masih ada 365 desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan dua desa dari 365 tersebut, masuk kategori sangat tertinggal. Yaitu satu desa di Porong, Sidoarjo, dan satu desa lainnya di Bondowoso.

“Yang di Porong ini karena dampak lumpur Lapindo. Kalau yang di Bondowoso, karena memang daerah ini sulit dijangkau. Maka tadi saya sebut dari sisi keterjangkaun dia harus bersinergi dengan desa sekitarnya. Maka pihak kabupaten harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap, pada 2020 pihaknya bisa mewujudkan zero desa tertinggal. Sebaliknya, Pemprov Jatim ingin meningkatkan posisi desa maju dan desa mandiri. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran, agar dana desa bisa digunakan untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan.(*/Gio)

MEDAN – Para ilmuwan peneliti gunung mengungkapkan bahwa letusan Gunung Toba 70.000 tahun yang lalu merupakan letusan gunung berapi terdahsyat yang pernah ada di muka bumi ini.

Letusan Gunung Toba di Indonesia dikatakan 5.000 kali lebih besar dari letusan Gunung St Helens pada 1980-an dan menyebabkan hampir punahnya spesies manusia.

Alat-alat batu yang ditemukan di situs arkeologi Dhaba menunjukkan letusan super Toba membunuh lebih sedikit populasi manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Tetapi meskipun skala bencana, penelitian baru menunjukkan lebih banyak manusia selamat dari letusan super Toba dari yang diperkirakan sebelumnya.

Studi yang dipublikasikan di Nature Communications, menunjukkan Homo sapiens hadir di Asia lebih awal dari yang diharapkan dan bahwa super-letusan Toba tidak se-apokaliptik seperti yang diyakini pertama kali.

Ini menggambarkan catatan unik 80.000 tahun lapisan batu dari situs Dhaba di Lembah Putra Tengah India utara.

Alat-alat batu yang ditemukan di Dhaba sehubungan dengan waktu acara Toba menunjukkan bahwa populasi pengguna alat Palaeolitik Tengah hadir di India sebelum dan setelah 74.000 tahun yang lalu.

Profesor Jagannath Pal, dari Universitas Allahabad di India, mengatakan, meskipun abu Toba pertama kali diidentifikasi di Lembah Son pada tahun 1980-an, sampai sekarang pihaknya tidak memiliki bukti arkeologis yang terkait. “Sehingga situs Dhaba mengisi celah kronologis utama,” ujar dia seperti dilansir dari The Sun, Rabu (26/2/2020).

Gunung Toba memuntahkan sejumlah besar abu dan batu ke atmosfer Bumi dan diperkirakan telah memicu “musim dingin vulkanik” yang berlangsung enam hingga 10 tahun.

Penulis utama Profesor Chris Clarkson dari University of Queensland menambahkan: “Populasi di Dhaba menggunakan alat-alat batu yang mirip dengan toolkit yang digunakan oleh Homo sapiens di Afrika pada saat yang sama.

“Fakta bahwa toolkit ini tidak hilang pada saat letusan super Toba atau berubah secara dramatis segera setelah menunjukkan bahwa populasi manusia selamat dari bencana yang disebut dan terus menciptakan alat untuk memodifikasi lingkungan mereka.”

Para peneliti mengatakan, temuan mereka mendukung bukti fosil bahwa manusia bermigrasi keluar dari Afrika dan berkembang di Eurasia sebelum 60.000 tahun yang lalu.

Ini juga mendukung temuan genetik yang dikawinkan manusia dengan spesies purba hominin, seperti Neanderthal, sebelum 60.000 tahun yang lalu.(*/Gint)

SUBANG – Delapan kecamatan di pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat, terendam banjir. Ribuan rumah warga dan ratusan hektare lahan pertanian tergenang air setinggi sekitar 50 sampai 70 cm.

Banjir akibat aliras air sungai yang meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama tiga hari. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang aman karena rumah mereka tertutup air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, Hidayat mengatakan, dari delapan kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Pemanukan yang kondisinya paling parah. “Ada ribuan rumah penduduk yang terendam di Pemanukan. Mereka (penduduk) diarahkan untuk mengungsi,” ujarnya Rabu (26/2/2020).

Sementara itu, Camat Pamanukan, Ella Nurlaela menyebut, di wilayah Kecamatan Pemanukan rumah penduduk yang terendam terdapat di lima desa, yakni Desa Pamanukan, Rancasari, Lengkong Jaya, Mulyasari, dan Pamanukan Hilir.

“Dari lima desa itu nggak semua rumah penduduk terendam. Tapi memang banyak sekali. Data sementara kurang lebih ada 5.000 rumah yang terendam,” ungkapnya.

8 Kecamatan di Subang Terendam Banjir, Ribuan Warga Sempat Mengungsi di Kolong Jembatan
Selain dari warga Kecamatan Pamanukan, sejumlah warga dari Kecamatan Ciasem, Binong, Purwadadi, Pagaden, Pusakaganagara, Pusakajaya, dan Compreng, juga mengungsi karena banjir. Jumlah rumah yang terendam di delapan kecamatan itu diperkirakan lebih dari sepuluh ribu rumah.

Penduduk yang mengungsi mencapai ribuan jiwa. Mereka mengungsi di bawah jembatan sebelum akhirnya dievakuasi ke tempat lebih aman seperti kantor desa, masjid, dan ke kantor kecamatan. Hingga siang ini warga yang mengungsi masih banyak meskipun ada yang sebagian memilih pulang, menyusul air yang menggenang sedikit-sedikit mulai surut.

“Kami pastikan warga yang mengungsi aman. Dan bantuan makanan dan obat-obatan juga sudah tersedia,”tutupnya.(*/Dang)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sedang menyiapkan batik khas Serang untuk digunakan sebagai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada enam motif batik khas telah dipilih yakni motif sate bandeng, paduraksa, seribu bedug, al madad, sawung patok, dan menara.

Kepala Bidang (Kabid) kebudayaan Dindikbud Kota Serang Evie Shofiyah Usman mengatakan pemilihan motif ini sudah melalui serangkaian proses sejak 2018 lalu. Hasilnya enam motif tersebut terpilih dan salah satunya akan digunakan sebagai seragam ASN pada hari tertentu.

“Sekarang masih ditahap sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang motif-motif ini. Rencananya seragam ASN akan memakai yang motif seribu bedug, ada juga di hari lain pakai motif sawung patok,” jelas Evie Shofiah Usman, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, penerapan seragam batik ini adalah langkah yang memang harus diambil karena daerah lain seperti Cilegon, Pandeglang, Lebak sudah lebih dahulu memiliki batik khas dan dikenakan oleh ASN. Untuk itu kata Evie, Pemkot Serang memulai aturan ini dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2019 yang menetapkan motif batik khas daerah.

“Kita harap juga agar batik khas Kota Serang ini bisa dipakai untuk masyarakat, karena tujuan dari penerapan ini kan supaya budaya kita dikenal oleh warganya sendiri. Jadi batik ini sebagai identitas dan upaya agar warga mengenal budaya sendiri,” ujarnya.

Meski bukan sebagai daerah penghasil batik, Evie berharap penerapan ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada budaya daerah yang mulai terlupakan saat ini. “Jadi jangan sampai warga kita hanya tahu batik atau kebudayaan daerah lain, jangan sampai yang jauh dipandang yang dekat tidak terlihat,” ujarnya.

Sementara Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuluddin mengatakan, penerapan batik khas ini memang menjadi program prioritas Pemkot Serang. Tahapan penetapan motif juga diaebut ya sudah memalui proses yang panjang dan hanya menyisakan tahapan realisasinya saja.

“Memang ini (pemakaian batik) sudah menjadi program prioritas kita, sementara tahapannya masih di perwal untuk paten motif batiknya yang ada enam itu. Dari enam itu ada satu batik yang dijadikan seragam pegawai dan ada yang jadi seragam di sekolah,” ungkapnya.(*/Dul)

SUBANG – Banjir hingga Selasa pukul 14.00 WIB melanda enam wilayah kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyebabkan 3.435 rumah warga tergenang dan 2.819 orang mengungsi menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu mengatakan bahwa banjir meliputi Kecamatan Subang, Pamanukan, Purwadadi, Pusaka Jaya, Pusakanagara, dan Ciasem.

Di Kecamatan Subang, banjir meliputi wilayah Kampung Kreti di Kelurahan Dangdeur, menggenangi persawahan warga dan berdampak pada tiga keluarga yang terdiri atas 12 orang.

Di Kecamatan Pamanukan, banjir menggenangi 635 rumah di Desa Mulyasari, 100 rumah di Desa Rancasari, 230 rumah di Desa Lengkong Jaya, 280 rumah di Desa Pamanukan Hilir, 65 rumah di Desa Karang Mulya, 474 rumah di Desa Pamanukan.

Banjir memaksa 2.819 orang mengungsi di Kecamatan Pamanukan.

Selain itu, banjir menggenangi 29 rumah warga Desa Rancamahi dan 670 rumah warga Desa Kumendung di Kecamatan Purwadadi. Sebanyak 87 warga yang terdampak banjir di kecamatan itu mengungsi.

Banjir juga melanda Desa Randu di Kecamatan Pusaka Jaya serta Desa Ciasem Tengah dan Desa Dukuh di Kecamatan Ciasem.
​​​​​​​
Budi mengatakan BPBD Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Subang untuk menangani dampak bencana banjir tersebut.(*/As)

KARAWANG – Pemkab Karawang belum mendirikan dapur umum untuk warga terdampak banjir sebab itu warga korban banjir di Perumahan BMI Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendirikan dapur umum secara swadaya.

“Kebutuhan untuk makan sangat mendesak. Jadi warga sepakat mendirikan dapur umum,” kata warga setempat Yusup Nurwenda, di Karawang, Selasa.(25/2/2020)

Ia mengatakan, warga yang terdampak banjir di perumahan tersebut hampir mencapai 3.000 orang. Karena itu dibutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan.

Menurut dia, warga inisiatif mendirikan dapur umum karena harus tidak bisa menunggu lama pada dapur umum yang didirikan Pemkab Karawang.

“Selain dari donasi perorangan, warga juga dibantu dari salah satu perusahaan di wilayah Dawuan untuk mendirikan dapur umum,” katanya.

Sementara itu, bencana banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Karawang semakin meluas dan kini banjir melanda 14 kecamatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang Yasin Nasrudin, mengatakan, sebelumnya pada Senin (24/2/2020), banjir melanda ribuan rumah di sembilan kecamatan.

Sesuai dengan pendataan BPBD Karawang, kini banjir sudah terjadi di 14 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Rengasdengklok, Cilebar, Telukjambe Barat, Kutawaluya, Jayakerta, Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan.

Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Ciampel, Karawang Timur, Pedes, Karawang Barat, Cikampek, Telukjambe Timur dan Kecamatan Cilamaya Wetan.

Dari 14 kecamatan, sedikitnya ada 11,212 keluarga yang terdiri atas 32,961 jiwa terkena dampak banjir. Sedangkan rumah yang terendam mencapai 10.529 rumah.

Untuk ketinggian air bervariasi, mulai 30 centimeter hingga 2 meter.Banjir di Karawang terjadi akibat tingginya curah hujan yang disusul dengan meluapnya beberapa sungai.(*/Dang)

LEBAK – Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak memfasilitasi warga korban bencana banjir bandang dan longsor agar memiliki tempat hunian sementara difokuskan di Kecamatan Lebak Gedong dan Sajira. Selama ini, warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak masih banyak tinggal di posko pengungsian dengan menempati tenda-tenda pengungsian.

Kebanyakan tenda pengungsian itu terbuat dari terpal plastik yang dibangun oleh dermawan maupun relawan. “Kita terus menjembatani dan memfasilitasi untuk membantu warga korban bencana alam yang masih tinggal di pengungsian,” kata Sekretaris PMI Kabupaten Lebak Martajaya di Lebak, Senin (24/2/2020).

Hingga saat ini bantuan dari pemerintah untuk membangun hunian sementara maupun hunian tetap masih belum direalisasikan. Oleh karena itu, PMI Lebak memfasilitasi kepada lembaga kemanusiaan maupun relawan atau donatur yang ingin membangun tempat tinggal hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana alam.

“Kami menargetkan semua warga pengungsi bisa tinggal di tenda-tenda pengungsian,” katanya.

Menurut dia, PMI Lebak juga menggalang dana bersama PMI se-Banten untuk meringankan beban warga korban banjir bandang dan longsor yang menimbulkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Selain itu juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, kantor pemerintahan, pesantren hingga sembilan warga dilaporkan meninggal dunia.

PMI dan pemerintah daerah bekerja keras untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor agar bisa kembali pulih, sehingga bisa hidup nyaman, aman dan sehat. “Kami terus membantu sarana fisik untuk warga yang terdampak banjir bandang dan longsor itu dengan memfasilitasi membangun hunian sementara itu,” katanya menjelaskan.

Bubun (55), seorang tokoh masyarakat Kampung Seupang Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak mengaku bahwa warga kini sudah tinggal di tenda pengungsian yang dibangun dermawan dan relawan.

Bahkan, PMI Lebak dapat memfasilitasi pembangunan hunian sementara hingga 50 unit dengan 290 jiwa dari 70 kepala keluarga. “Semua warga di sini tinggal di tenda pengungsian, karena menunggu relokasi yang dijanjikan pemerintah daerah,” katanya menjelaskan.(*/Dul)

BENGKULU – Angka perceraian di Kota Bengkulu, sebanyak 1067 perkara. Ribuan perkara cerai gugat dan talak itu masuk ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, pada tahun 2018 dan 2019.

Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu, Susi Handayani mengatakan, dari angka itu, 1040 perkara telah memiliki hukum tetap atau berstatus duda dan janda.

Sementara 27 perkara masih dalam proses persidangan di 2020.

Dia menyatakan, gugatan perceraian disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab lainnya adalah meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum/penjara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, zina, pindah agama, mabuk, dan madat.

”Ada 10 faktor penyebab gugatan perceraian di Kota Bengkulu. Untuk di Kota Bengkulu, yang telah putus Pengadilan Agama Kota Bengkulu, sebanyak 1040 perkara,” kata Susi , Senin (24/2/2020).

Gugatan cerai bukan hanya didaftarkan dari kalangan perempuan. Namun, juga didaftarkan kalangan pria ke pengadilan.

”Ribuan gugatan cerai yang telah putus itu bukan hanya berstatus janda, namun juga duda,” ungkapnya.(*/Hend)

SERANG – Warga Lingkungan Cipta Unggul, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten kecewa berat lantaran jalanan di lingkungannya tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kekecewaan warga pun memuncak dengan menanam pohon pisang di tengah kubangan jalan yang rusak.

Ketua RT setempat, Ahmad Nuryani mengatakan, aksi penanaman pohon pisang di jalan rusak berlubang ini merupakan bentuk kekecewaan warga karena jalanan itu terkesan dibiarkan rusak sejak tahun 2012, dan hingga kini tak kunjung diperbaiki.

“Ini bentuk kekecewaan warga sampai tanam pohon pisang karena pemerintah yang tidak merespons cepat keluhan dari masyarakat. Padahal, sudah mengadukan kondisi jalan ke pemerintah,” ujar Ahmad Nuryani kepada wartawan. Senin (24/2/2020).

Padahal, kata Ahmad, jalan penghubung antardesa itu merupakan akses utama masyarakat yang sangat dibutuhkan. Terutama para petani yang akan menjual hasil pertaniannya ke pasar.

“Keinginan kita sangat besar agar jalan ini bagus supaya perekonomian masyarakat di sini semakin baik,” ucapnya.

Apalagi, di musim penghujan seperti saat ini jalan sepanjang 2,5 kilometer akan membahayakan masyarakat terutama pengguna roda dua. “Kalau hujan becek, jalanan ketutup genangan air, jalan licin. Bahaya makan korban akibat kecelakaan,” tandasnya.

Sementara di lokasi yang sama, Kepala Pekerjaan Umum Kota Serang, M Ridwan berjanji akan memperbaiki jalan lingkungan yang rusak tersebut dalam waktu dua hari ke depan. Namun, perbaikan jalan tidak permanen melihat anggaran yang ada.

“Untuk sementara kita urgensi dulu diperbaiki. Nanti, pada APBD perubahan akan kita usulkan dan tahun 2021 akan dimulai betonisasi dan akan dilebarkan jalan ini,” kata Ridwan.(*/Dul)