Nusantara

PANDEGLANG – Arus laut dengan gelombang yang tinggi membuat tujuh dari nelayang hilang namun pencarian dari pihak Banarnas terus dilakukan .

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten memperkirakan tujuh nelayan Teluk Labuan Pandeglang, Banten, yang hilang di Selat Sunda terbawa arus ke pesisir Sumatra bagian barat. Hingga enam hari terakhir belum ditemukan.

“Berdasarkan arus gelombang saat terjadi kecelakaan KM Puspita Jaya yang ditumpangi 16 nelayan itu, arus gelombang mengarah ke pesisir Sumatera bagian barat,” kata Kasubsi Operasional Basarnas Banten Herudi Pandeglang, Rabu (24/6).

Tim evakuasi Basarnas Banten sudah kembali melakukan penyisiran sekitar perairan Selat Sunda meliputi Pulau Panaitan, Pulau Rakata, Pulau Belimbing, Pulau Awan-awan dan Ujung Kulon. Tim evakuasi gabungan yang melibatkan Basarnas Banten, Jakarta, Lampung, TNI AL, KSOP Banten dan Polairud Banten bekerja keras untuk menemukan tujuh nelayan Teluk Labuan Pandeglang yang hingga kini belum ditemukan.

Pencarian ketujuh nelayan tersebut difokuskan di sekitar perairan Selat Sunda berdasarkan laporan nelayan yang selamat. Namun, diprakirakan ketujuh nelayan tersebut terbawa arus gelombang ke pesisir Sumatra bagian barat.

Cuaca saat kecelakaan KM Puspita Jaya itu terjadi arus gelombang cukup besar mengarah ke pesisir Sumatra bagian barat. “Kami berharap tim evakuasi bisa mengoptimalkan di sekitar pesisir Sumatera bagian barat,” katanya.

Menurut dia, pencarian nelayan Teluk Labuan Pandeglang yang hilang, selain melibatkan perahu RIB 02 juga melibatkan Kapal Wisnu dari Basarnas Jakarta.

Keberadaan kapal tersebut mampu menghadapi gelombang tinggi hingga enam sampai tujuh meter.

Karena itu, Basarnas Banten optimistis hari keenam pencarian tujuh nelayan bisa ditemukan dalam kondisi selamat. “Kami berharap cuaca perairan Selat Sunda dan Sumatera bagian barat normal sehingga pencarian nelayan maksimal,” ujarnya.

Ketujuh nelayan yang hilang itu adalahJamal (25), Sancan (35), Rasmin (30), Kasirah (60), Suri (50), Boler (30) dan Joni (30). Semua nelayan itu warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, Sanna (55), istri Kasirah yang menjadi korban kecelakaan laut di Perairan Selat Sunda mengatakan saat ini keluarga kebingungan setelah suaminya itu tak kunjung ditemukan padahal sudah enam hari pencarian berlangsung. Meski demikian, dia tetap optimistis para nelayan itu bisa menyelamatkan diri. Ia berharap suaminya bisa berenang dan berlindung di Pulau Panaitan atau Ujung Kulon.(*/Dul)

SERANG – BPN Banten meminta dukungan dari DPRD Banten agar PTSL berlangsung dengan lancar  sebab PTSL akan berhubungan dengan masyarakat  untuk pengurusan tanah .

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim didampingi oleh Ketua Komisi I Asep Hidayat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, Selasa (23/06/2020).

Pada audiensi ini, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng didampingi oleh Plt Kabag TU dan lima kabid yakni Kabid Infrastruktur Pertanahan, Hubungan Hukum Pertanahan, Penataan Pertanahan, Pengadaan Tanah, serta Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Andi Tenri Abeng menyampaikan beberapa program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten salah satunya adalah pelaksanaan dan kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Andi berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten agar dapat turut membantu suksesi program PTSL tersebut baik dukungan pendekatan dengan masyarakat dan juga dukungan anggaran.

“Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten dalam mensukseskan program PTSL baik melalui dukungan pendekatan dengan masyarakat maupun dukungan anggaran,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai PTSL merupakan program yang sangat penting di Provinsi Banten dalam rangka penguasaan kepastian hukum untuk masyarakat agar memiliki legalitas tanah dengan sertifikat.

Fahmi Hakim juga berpendapat, bahwa masyarakat di Kabupaten dan Kota sangat antusias menyambut program PTSL. Karena menurutnya, program PTSL ini sangat mendukung masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah.

“Selain itu hal ini juga berdampak penguatan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat tanah, dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat khususnya di desa-desa,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga menilai audiensi ini dirasa sangat penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi dan saling mendukung.

“Audiensi ini sangat penting, dalam rangka program ini bisa dijalankan dan bisa sharing program Pemerintah Pusat dan didukung program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan dari Kepala Kanwil BPN Banten terkait dukungan untuk suksesi program PTSL di masyarakat serta dukungan anggaran.

“Insya Allah, kita dari DPRD Banten akan menindaklanjuti kaitan dengan penyuksesan program ini dan kita juga tentunya supporting anggaran dan ini nanti secara administratif akan kita lakukan secara berkelanjutan dengan membukakan berapa jumlah yang kita support nanti dari Pemerintah Provinsi Banten dengan jumlah jangkauan PTSL itu yang sekarang sudah berjalan dan sudah luar biasa dan ini tentunya akan menjadi salah satu bagian penguatan program DPRD Banten,”ungkapnya.(*/Dul)

PURWAKARTA – untuk mencegah penyebaran covid-19 berbagai upaya Pemerintah Daerah seperti tak memberikan izin buka sementar tempat wisata .Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) belum memberikan izin semua tempat wisata untuk kembali dibuka.

Sesuai surat edaran ada beberapa destinasi wisata yang masih dilarang untuk dibuka hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa Pandemi Covid-19 ini berakhir.

Sekretaris Disparbud Kabupaten Purwakarta Heri Anwar mengatakan tempat wisata air seperti kolam renang atau waterboom masih dilarang dibuka kembali hingga 26 Juni mendatang.

Keputusan kembali dibuka akan disampaikan kembali tergantung kebijakan pemerintah.

“Sesuai surat edaran belum boleh dibuka sampai tanggal 26 (Juni),” kata Heri , Selasa (23/6).

Ia mengatakan sejak pekan lalu, pihaknya masih terus mengecek kesiapan tempat-tempat wisata untuk dibuka kembali dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pengelola wisata harus menyiapkan protokol kesehatan sebelum nantinya bisa dibuka kembali untuk masyarakat.

Menurutnya, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus disiapkan untuk memenuhi syarat beroperasi kembali. Mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Seperti menyiapkan petugas yang memantau pelaksanaan protokol kesehatan, pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30 persen kapasitas, melakukan pembersihan disinfektan secara berkala, serta menyediakan fasilitas cuci tangan, pembatasan jarak, hingga pengecek suhu pengunjung,” tuturnya.

Ia pun mengimbau pengelola wisata air tidak bandel membuka wisatanya sebelum diizinkan pemerintah daerah. Menurutnya ada tindaklanjut kepada pengelola wisata yang diketahui curi start membuka tempat wisatanya.

“Kalau yang ada buka, nanti dari Satpol PP yang bertindak selaku penegak peraturan,”tegasnya.(*/As)

INDRAMAYU – Daerah Indramayu menjadi tertinggi peneybaran covid-19 di daerah Ciayumajakuning . Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyatakan kasus terkonfirmasi positif di daerah itu bertambah dua orang. Sehingga saat ini, total kasus di wilayah ini naik menjadi 31 dan menjadi yang tertinggi di wilayah III Cirebon atau Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

“Dua penambahan kasus positif Covid-19 itu dari orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pemantauan (ODP),” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara di Indramayu, Senin (22/6/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya penambahan dua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka di Kabupaten Indramayu saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah Ciayumajakuning, yakni dengan 31 kasus.

Dua kasus positif tersebut, kata dia, satu kasus dari hasil kegiatan tes usap (swab) massal dan satunya lagi dari tes usap mandiri.

Deden menjelaskan, pasien pertama yang terkonfirmasi positif yakni DP (34), yang berjenis kelamin laki-laki dari Kecamatan Patrol.

“Pasien DP sebelumnya melakukan pemeriksaan tes usap secara mandiri dan hasilnya ternyata positif, padahal tidak mengeluh apa pun atau OTG,” katanya.

Menurut dia pasien tersebut sudah berada di ruang perawatan isolasi RS Bhayangkara dengan kondisi sehat dan tidak ada gejala klinis. “Kami akan melakukan pelacakan dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” katanya.

Untuk pasien kedua yang positif, yakni U (43) berjenis kelamin perempuan, dari Kecamatan Sukagumiwang, di mana hasil laboratorium menunjukan positif.

Pasien tersebut, kata dia, adalah orang yang sedang berobat ke Puskesmas Sukagumiwang dengan keluhan batuk pilek dengan diagnosa ODP yang kemudian dilakukan pengambilan tes usap pada saat itu juga.

“Oleh Puskesmas Sukagumiwang pasien sekarang sudah dibawa ke ruang perawatan RSUD Indramayu. Dan akan dilakukan tracing dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” ungkapnya.(*/Dang)

SURABAYA – Kasus covid-19 masih tinggi di jawa timur namun hal ini tidak menghalangi untuk sektor mendukung perekonomian tetap berjalan dan perlu menerapan protokol kesehatan dan kepedulian masyarakat .

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa aktivitas perekonomian warga dan sektor pariwisata di Malang Raya bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.

Khofifah memutuskan untuk menetapkan status Malang Raya sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi menuju New Normal. Keputusan itu dilakukan setelah angka penyebaran Covid-19 di Jatim terus meningkat.

“Secara bertahap mereka (di Malang Raya) bisa beraktivitas dari segi ekonomi, perdagangan dan pariwisata,” kata Khofifah dikutip dari okzone, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Khofifah menekankan, setelah berkordinasi dengan pihak Bupati dan Wali Kota, mereka memastikan bahwa dalam aktivitas tersebut akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tak hanya itu, Khofifah menuturkan, standar protokol kesehatan yang ketat juga berlaku di pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Timur. Pedagang maupun penjual akan dipastikan menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Tapi SOP protokol dipastikan bisa dilaksanakan. Pasar tradisional Malang Raya, relatif sudah melakukan protokol tapikan tetap tiap hari ada pengunjung baru dan penjual ada masker terbatas, ini harus dikawal betul-betul,” papar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, diputuskannya Malang Raya melakukan masa transisi atau belum menerapkan New Normal, lantaran setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal evaluasi penyebaran di wilayah Jatim.

“Sebetulnya sejak awal juga belum. Setelah PSBB mereka ambil keputusan masuk transisi kami didampingi pakar Epidemiologi, sejak awal transisi dievaluasi. Kami sampaikan bahwa posisi Batu dan Kota Malang Zona Kuning, Kabupaten Malang zona oranye,” tandasnya.(*/Gio)

SERANG – Pada akhirnya untuk Kiai dan santri bisa menjalankan rapid test sementara yang lalu sempat menolak sebab belum mendapatkan penjelas yang jelas sebab untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid -19.

Kiai dan santri se-Kota Serang akhirnya mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid19. Sebelumnya, para kiai dan santri menolak dilakukan rapid test.

Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang Hasanudin mengaku sikap penolakan rapid test dilakukan secara spontan oleh para kiyai.

Mereka khawatir adanya pihak-pihak yang ingin menjerumuskan para kiyai dan memanipulasi hasil dari rapid test.

“Para kiai takut tidak di rapid test. Kecemasannya para kiai khawatir yang tadinya tidak sakit jadi sakit,” kata Hasanudin kepada wartawan usai dilantik. Senin (22/6/2020).

Saat ini, setelah diberikan penjelasan dan kepastian oleh Wali Kota Serang Syafrudin para kiyai akhirnya mendukung penuh program pemerintah yang akan melakukan rapid test.

Apalagi, lanjut Hasanudin, rapid test dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid19. “Intinya kalau untuk kemaslatahan umat semua program pemerintah harus kita dukung,” ujarnya.

Dia berharap, pandemi covid19 berakhir sehingga masyarakat dan umat islam khususnya dapat kembali beraktifitas seperti sediakala, seperti ibadah dan bekerja.

“Masyarakat kota serang bisa bebas dari covid19, pandemi ini juga cepat hilang muka bumi,” tandasnya.(*/Dul)

BANDUNG – Test yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Jabar di Puncak menjaring para wisatawan dari Jabodetabek mayoritas dari Jakarta .

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan 69 wisatawan asal Jakarta sekitarnya dinyatakan reaktif Corona (Covid-19) saat rapid test di Puncak Bogor.

“69 dari 2000-an pengunjung puncak Bogor & Cipanas Cianjur ditemukan reaktif saat rapid test massal. Mayoritas wisatawan dari Jakarta,” ujar Ridwan Kamil dalam akun Twitternya @ridwankamil, Senin (22/6/2020)

“Segera ditindaklanjuti dengan swab dan kontak tracing. Gugus Tugas Provinsi akan terus sidak dan random sampling selama AKB di tempat-tempat keramaian. Mari disiplin,” ujar Ridwan Kamil menambahkan.

Koordinator Sub Divisi Pengawasan dan Penegakan Aturan GTPP Jabar Dedi Taufik mengatakan, 69 pengunjung tersebut didapatkan dari 1.540 pengetesan.

Operasi tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada Sabtu dan Minggu (20-21/6/2020)

Dedi mengatakan pada hari pertama tes dilakukan di empat titik, yakni Rest Area Segar Alam Kab. Cianjur, Area Masjid Atta’awun, Argowisata Gunung Mas, dan Simpang Gadong Ciawi.

Selanjutnya, tes digelar di Taman Wisata Matahari.Kemudian, ujar Dedi, para pelaku perjalanan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab test.

Pemeriksaan sampel akan dilakukan di Labkesda Jabar dan mobil PCR yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar menargetkan 400 pengetesan di setiap titik.Dedi mengatakan, 2.000 alat rapid test dan 500 swab test disediakan dalam operasi gabungan kala itu.

“Kami antisipasi pergerakan yang masuk ke wilayah Bogor dan Cianjur. Karena Bogor dan Cianjur ini kan lintasan dan tujuan, terutama untuk wisata,” tukasnya.(*/Hend)

KOTA MALANG – Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Pemkot Malang sangat ketat untuk para wisatan yang akan menginap di daerah wisata dan sekitarnya .

Wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di Kota Batu, Jawa Timur terutama dari daerah daerah zona persebaran corona tinggi diminta untuk melampirkan hasil swab.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan bila pelampiran surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan hasil tes swab diutamakan bagi wisatawan yang datang dari Jakarta dan Surabaya.

“Ketika tamu itu dari zona merah, terutama Jakarta dan Surabaya, kami minta hasil swab, baru boleh menginap di Kota Batu,” ujar Dewanti Rumpoko ditemui usai rapat evaluasi masa transisi di Bakorwil Malang, Sabtu (20/6/2020).

Menurutnya, hasil melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 dari hasil swab ini untuk meminimalisir penyebaran corona melalui orang tanpa gejala. Bila itu tidak disiapkan wisatawan tak akan diperbolehkan menginap di hotel – hotel di Kota Batu.

“Ketika menginap, itu harus swab, kalau tidak membawa surat itu, tidak boleh menginap di Batu,”tegasnya.

Dewanti menambahkan, beberapa tempat wisata di Kota Batu sudah mulai buka pada akhir Juni 2020. Namun, pihaknya menginginkan verifikasi ketat guna mengantisipasi penyebaran corona melalui para wisatawan yang hadir.

“Kalau wisata, itu masih belum buka, ada syarat sendiri. Semua tempat wisata belum buka. Akhir bulan Juni ini, ada beberapa tempat wisata yang akan dibuka,” jelasnya.

“Tapi, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan dengan tim lengkap. Sehingga ketika itu benar-benar aman untuk dibuka, baru boleh dibuka, kita akan komunikasi dengan tempat wisata itu bagaimana, apa cukup rapid, atau swab juga,” tambahnya.

Nantinya sejumlah personel baik dari TNI, Polri, dan instansi terkait akan terus melakukan pengawasan selama tempat wisata tersebut buka. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan diberlakukan supaya tetap aman.

“Nanti kami minta kepada aparat TNI Polri untuk menjaga, agar situasinya tetap aman terkendali,” ungkpanya.(*/Gio)

MAGELANG – Hujan abu yang mengguyur kecamatan di Magelang dampak dari Gunung Merapi yang sedang erupsi.

Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi pada Minggu, 21 Juni 2020 pagi. Tercatat Gunung Merapi mengeluarkan abu vulkanis sebanyak dua kali.

Akibatnya, sejumlah wilayah di Magelang, Jawa Tengah, diguyur hujan abu vulkanis.

Berdasarkan pantauan BPPTKG Yogyakarta, erupsi Gunung Merapi pada minggu pagi tercatat dua kali, yakni pukul 09.13 dengan ketinggian kolom abu vulkanis 6.000 meter dari puncak serta pukul 09.27 dan tidak terdeteksi ketinggian kolom abu vulkanis.

Saat erupsi berlangsung arah angin mengarah ke barat sehingga diperkirakan sebagian besar wilayah Magelang diguyur hujan abu.

Laporan di BPBD Kabupaten Magelang hingga pukul 10.10 WIB hujan abu melanda 3 kecamatan di wilayah Magelang.

“Sampai saat ini BPPB Kabupaten Magelang melakukan pemantauan. Tercatat di Magelang sampai pukul 10.10 WIB sebaran hujan abu tercatat setidaknya 13 titik, di antaranya di 3 kecamatan, Srumbung Dukun, Salam” kata petugas Pusdalops, Rian Iqbal Kurniawan, Minggu (21/6/2020).

Pihaknya mengimbau warga agar tetap tenang dan terus memantau informasi dari pihak terkait dan jangan termakan berita berita yang tidak jelas informasinya.(*/D Tom)

PEKALONGAN – Bencana rob yang melanda Kota Pekalongan belum juga berakhir sebab itu Status tanggap darurat bencana rob di Kota Pekalongan diperpanjang hingga 24 Juni mendatang.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya informasi potensi banjir pesisir yang masih terjadi di kawasan pesisir Utara Kota Pekalongan.

Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz menyampaikan, bahwa status tanggap darurat banjir di Kota Pekalongan yang awalnya hanya 4-17 Juni 2020, kini diperpanjang sampai sepekan atau 24 Juni 2020.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 362.642 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir Rob Kota Pekalongan Tahun 2020.

“Telah disepakati dalam rapat koordinasi dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Rob, kami memutuskan perpanjangan status tanggap darurat bencana rob di Kota Pekalongan sampai tanggal 24 Juni 2020,” tutur Saelany, Sabtu (20/6/2020).

Menurut Saelany, dalam rangka menanggulangi beberapa hal kegawatdaruratan tersebut, telah dipersiapkan dana penanganan gawat darurat rob di Kota Pekalongan sebanyak Rp3,3 miliar, salah satunya untuk pembangunan tanggul untuk sarana prasarana tanggul darurat sebagai pencegahan rob tersebar di 10 titik sebesar Rp2.4 miliar.

Kondisi saat ini di wilayah Kota Pekalongan, lanjut Saelany, setelah banjir rob pada saat awal Juni kemarin, masih ada rumah-rumah warga yang tergenang air dengan ketinggian 5-10 sentimeter, meskipun jalan telah kering akibat banjir rob yang melanda hampir semua kecamatan di Kota Pekalongan khususnya di Slamaran, Kecamatan Pekalongan Utara.

“Bahkan, menurut informasi BMKG potensi bencana rob masih akan terjadi satu bulan atau hingga akhir Juni. Sehingga, kami perlu memperpanjang status tanggap darurat rob, dana logistik masih ada yang belum tercairkan, namun kami terus pacu untuk menyelesaikannya.
Mudah-mudahan bencana rob Kota Pekalongan bisa segera berakhir sehingga tidak ada perpanjangan status tanggap darurat bencana lagi,”tutupnya.(*/D Tom)