Nusantara

GUNUNG KIDUL – Musim kemarau diperkiarakan sebentar lagi namun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan dana Rp 700 juta untuk menangani dampak kekeringan pada tahun 2020.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan, dana itu belum termasuk dana dalam pos anggaran di Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan bantuan dari swasta.

“Anggaran di BPBD tersedia sekitar Rp 700 juta. Tapi untuk kecamatan, saya tidak tahu karena mereka memiliki anggaran tersendiri,” kata Edy, Kamis (25/6).

BPBD Gunung Kidul sudah mulai memetakan daerah yang rawan menghadapi kekeringan selama musim kemarau serta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengantisipasi dampak kemarau.

“Mulai tahun ini pemerintah kecamatan dilarang menyalurkan bantuan sendiri. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan dropping (penyaluran) harus menggandeng pihak ketiga. Tahun sebelumnya bisa melakukan sendiri dengan tangki pengangkut air yang dimiliki, tapi untuk sekarang sudah tidak bisa dan harus bekerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.

Sementara itu, Camat Girisubo Arif Yahya mengatakan, pemerintah kecamatan sudah tidak bisa lagi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga karena penyaluran bantuan harus dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.

“Tahun ini anggarannya Rp 90 juta. Rencananya kita akan menggandeng pihak ketiga dan dropping dimulai awal Juli,”ungkapnya.(*/D Tom)

SURABAYA – Jawa timur menjadi sorotan karena mencapai penyebaran covid-19 yang paling tinggi .Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan rendahnya kesadaran masyarakat Surabaya Raya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Curhatan tersebut disampaikan ke Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).

Di hadapan Jokowi, Khofifah memaparkan hasil survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair). Hasil survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya di tempat ibadah masih rendah.

Di mana, 70 persen di antaranya masih enggan mengenakan masker dan tidak menjaga jarak sebesat 84 persen. “Kemudian di pasar tradisional, masyarakat yang tidak menggunakan masker 84 persen.

Tidak physical distancing 89 persen. Ada juga di tempat tongkrongan, 88 persen tidak bermasker, 89 persen tidak jaga jarak. Ini hasil dari IKA FKM Unair,” ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya ini membuat pihaknya kesulitan mengendalikan penyebaran Covid-19. Di mana rate of transmission (RT) atau tingkat penularan di Surabaya Raya sempat berada di bawah angka 1, kembali naik setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.

“Kami sempat mendapatkan kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni (satu hari setelah PSBB Surabaya Raya berakhir) sebetulnya rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86 persen, tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 kemarin menjadi 1,08 persen,” ujar Khofifah.

Khofifah melanjutkan, RT di Kota Surabaya juga sempat berada di bawah satu, meskipun hanya bertahan enam hari. Kemudian di Sidoarjo, angka RT di bawah satu hanya bertahan delapan hari, dan di Gresik bertahan enam hari.

Angka RT di bawah satu, tidak bisa dipertahankan sampai 14 hari sesuai standar WHO dan Bappenas, yang artinya belum bisa menerapkan tatanan normal baru atau new normal.

Khofifah berpendapat, kembali meningkatnya tingkat penularan tidak lepas dari kegiatan kunjungan masyarakat saat Lebaran. Meskipun Pemprov Jatim mengimbau untuk tidak dulu menggelar silaturahim, Khofifah mengakui sulit untuk mengendalikan masyarakat di hari Lebaran tersebut.

“Tetapi kemudian imbauan kami pada saat Lebaran supaya silaturahim secara virtual dan seterusnya, itu tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal bi halalnya nanti secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdol,”tukasnya.(*/Gio)

BANTUL – Pariwisata saat ini mulai bangkit walau masigh dalam pandemi namun penerapan protokol kesehatan sangat penting dimanapun lebih-lebih di daerah  wisata yang padat  pengunjungnya .

Pengelola berbagai jenis objek wisata di Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan destinasi baru di kawasan perbukitan. Hal ini dalam rangka menyambut new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi wabah COVID-19.

Ketua Koperasi Noto Wono Mangunan Purwo Harsono di Bantul, Rabu (24/6), mengatakan, sejak kawasan wisata Mangunan Dlingo ditutup tiga bulan lalu akibat wabah COVID-19, pengelola dan pelaku wisata terus melakukan pembersihan. Pembenahan sarana dilakukan, termasuk penataan kawasan agar wisata tetap terurus.

“Sejak ditutup Maret itu saya sudah berhitung berkaitan dengan kawasan itu kalau tidak diurus, tidak dikelola pasti terjadi kerusakan, makanya walaupun tidak ada kunjungan tetap harus aktifitas, membersihkan, menambah yang kurang, karena saya ingin saat new normal itu ada new destinasi,” katanya.

Dia mengatakan, destinasi baru yang dikembangkan di kawasan Mangunan terdapat di Bukit Mojo, konsep destinasi yang ditawarkan, yaitu pesona pemandangan alam dari atas bukit. Kemudian juga kawasan yang dipenuhi dengan susunan batu sebagai daya tarik baru.

“Saya arahkan untuk membuat destinasi baru sebagai daya tarik baru di kawasan ini yang saya ikonkan besok di Bukit Mojo, nanti begitu objek wisata dibuka di sana total new destinasi, sementara objek wisata yang lain itu mengikuti,” kata pria yang akrab disapa Ipung tersebut.

Dia mengatakan, misalnya di objek wisata Hutan Pinus akan dibuat daya tarik rumah keong. Kemudian Bukit Panguk ada kapal, Puncak Becici ada bunga mekar dan cermin kota dengan karya-karya baru dari para pengelola, sehingga banyak hal yang ditawarkan setelah pandemi COVID-19 selesai.

“Jadi daya tarik baru dengan tema new destinasi, khusus di Bukit Mojo itu ada ikon dengan bentuk seperti mahkota raja, kemudian penataan panoramatema menata batu, jadi dibuat alami seperti gerbang gapura dari tatatan batu, dibuat terasiring batu, juga ada panggung batu,” katanya.

Berkaitan dengan persiapan pembukaan kembali objek wisata di Mangunan setelah tiga bulan ditutup karena dampak pandemi corona, kata dia, Dinas Pariwisata DIY sudah melakukan pendampingan kepada pengelola di sejumlah kawasan wisata perbukitan Mangunan.

“Dinas Pariwisata DIY menjelaskan protokol kesehatan di empat objek wisata, juga kepada sanggar pedagang terkait perilaku harus bagaimana, alat kelengkapan apa, loket wisata harus bagaimana, parkir harus bagaimana, sekaligus mengecek kelengkapan yang harus ada,” tukasnya.(*/D Tom)

TASIKMALAYA – BDB yang saat ini menjadi pandemi di daerah – daerah menjadi perhatian ksusus Dinas Kesehatanan .

Dinkes Kota Tasikmalaya mencatat, hingga saat ini terdapat lebih dari 600 kasus demam berdarah dengue (DBD). Sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat mengatakan, sejak awal tahun hingga Juni 2020 tercatat ada 634 kasus DBD.

Angka itu mengalami peningkatakan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, yang menunjukkan angka 588 kasus. “Yang paling memprihatinkan, dari 16 orang yang meninggal, 11 orang di antaranya itu anak-anak,” kata dia, Rabu (24/6).

Berdasarkan data per wilayah, Kecamatan Kawalu merupakan wilayah paling tinggi mencatatkan kasus DBD dengan 118 penderita dan lima kasus kematian.

Posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Mangkubumi dengan 84 kasus, selanjutnya Kecamatan Tamansari 70 kasus, Cihideung 66 kasus, Cibereum 58 kasus, dan sisanya menyebar di kecamatan lain.

Sementara kasus kematian akibat DBD selain di Kecamatan Kawalu dengan lima kasus, juga terjadi di Cipedes tiga kasus, Purbaratu, Bungursari, dan Cihideung, masing-masing dua kasus, serta Indihiang dan Tawang masing-masing satu kasus.

Uus mengatakan, pihaknya telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk penanggulangan DBB.

Pihaknya juga akan mengumpulkan para camat agar lebih menggerakan warganya dalam program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara bersama-sama. “Karena faktor yang penting adalah PSN. Tidak bisa hanya mengandalkan fogging,” kata dia.

Ia juga mengingatkan agar warga menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Menurut dia, PSBH itu penting bukan hanya untuk menanggulangi Covid-19, tapi juga DBD.
Sebab, DBD di Kota Tasikmalaya juga berpotensi menjadi wabah.(*/Dang)

PANDEGLANG – Arus laut dengan gelombang yang tinggi membuat tujuh dari nelayang hilang namun pencarian dari pihak Banarnas terus dilakukan .

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten memperkirakan tujuh nelayan Teluk Labuan Pandeglang, Banten, yang hilang di Selat Sunda terbawa arus ke pesisir Sumatra bagian barat. Hingga enam hari terakhir belum ditemukan.

“Berdasarkan arus gelombang saat terjadi kecelakaan KM Puspita Jaya yang ditumpangi 16 nelayan itu, arus gelombang mengarah ke pesisir Sumatera bagian barat,” kata Kasubsi Operasional Basarnas Banten Herudi Pandeglang, Rabu (24/6).

Tim evakuasi Basarnas Banten sudah kembali melakukan penyisiran sekitar perairan Selat Sunda meliputi Pulau Panaitan, Pulau Rakata, Pulau Belimbing, Pulau Awan-awan dan Ujung Kulon. Tim evakuasi gabungan yang melibatkan Basarnas Banten, Jakarta, Lampung, TNI AL, KSOP Banten dan Polairud Banten bekerja keras untuk menemukan tujuh nelayan Teluk Labuan Pandeglang yang hingga kini belum ditemukan.

Pencarian ketujuh nelayan tersebut difokuskan di sekitar perairan Selat Sunda berdasarkan laporan nelayan yang selamat. Namun, diprakirakan ketujuh nelayan tersebut terbawa arus gelombang ke pesisir Sumatra bagian barat.

Cuaca saat kecelakaan KM Puspita Jaya itu terjadi arus gelombang cukup besar mengarah ke pesisir Sumatra bagian barat. “Kami berharap tim evakuasi bisa mengoptimalkan di sekitar pesisir Sumatera bagian barat,” katanya.

Menurut dia, pencarian nelayan Teluk Labuan Pandeglang yang hilang, selain melibatkan perahu RIB 02 juga melibatkan Kapal Wisnu dari Basarnas Jakarta.

Keberadaan kapal tersebut mampu menghadapi gelombang tinggi hingga enam sampai tujuh meter.

Karena itu, Basarnas Banten optimistis hari keenam pencarian tujuh nelayan bisa ditemukan dalam kondisi selamat. “Kami berharap cuaca perairan Selat Sunda dan Sumatera bagian barat normal sehingga pencarian nelayan maksimal,” ujarnya.

Ketujuh nelayan yang hilang itu adalahJamal (25), Sancan (35), Rasmin (30), Kasirah (60), Suri (50), Boler (30) dan Joni (30). Semua nelayan itu warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, Sanna (55), istri Kasirah yang menjadi korban kecelakaan laut di Perairan Selat Sunda mengatakan saat ini keluarga kebingungan setelah suaminya itu tak kunjung ditemukan padahal sudah enam hari pencarian berlangsung. Meski demikian, dia tetap optimistis para nelayan itu bisa menyelamatkan diri. Ia berharap suaminya bisa berenang dan berlindung di Pulau Panaitan atau Ujung Kulon.(*/Dul)

SERANG – BPN Banten meminta dukungan dari DPRD Banten agar PTSL berlangsung dengan lancar  sebab PTSL akan berhubungan dengan masyarakat  untuk pengurusan tanah .

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim didampingi oleh Ketua Komisi I Asep Hidayat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, Selasa (23/06/2020).

Pada audiensi ini, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng didampingi oleh Plt Kabag TU dan lima kabid yakni Kabid Infrastruktur Pertanahan, Hubungan Hukum Pertanahan, Penataan Pertanahan, Pengadaan Tanah, serta Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Andi Tenri Abeng menyampaikan beberapa program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten salah satunya adalah pelaksanaan dan kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Andi berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten agar dapat turut membantu suksesi program PTSL tersebut baik dukungan pendekatan dengan masyarakat dan juga dukungan anggaran.

“Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten dalam mensukseskan program PTSL baik melalui dukungan pendekatan dengan masyarakat maupun dukungan anggaran,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai PTSL merupakan program yang sangat penting di Provinsi Banten dalam rangka penguasaan kepastian hukum untuk masyarakat agar memiliki legalitas tanah dengan sertifikat.

Fahmi Hakim juga berpendapat, bahwa masyarakat di Kabupaten dan Kota sangat antusias menyambut program PTSL. Karena menurutnya, program PTSL ini sangat mendukung masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah.

“Selain itu hal ini juga berdampak penguatan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat tanah, dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat khususnya di desa-desa,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga menilai audiensi ini dirasa sangat penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi dan saling mendukung.

“Audiensi ini sangat penting, dalam rangka program ini bisa dijalankan dan bisa sharing program Pemerintah Pusat dan didukung program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan dari Kepala Kanwil BPN Banten terkait dukungan untuk suksesi program PTSL di masyarakat serta dukungan anggaran.

“Insya Allah, kita dari DPRD Banten akan menindaklanjuti kaitan dengan penyuksesan program ini dan kita juga tentunya supporting anggaran dan ini nanti secara administratif akan kita lakukan secara berkelanjutan dengan membukakan berapa jumlah yang kita support nanti dari Pemerintah Provinsi Banten dengan jumlah jangkauan PTSL itu yang sekarang sudah berjalan dan sudah luar biasa dan ini tentunya akan menjadi salah satu bagian penguatan program DPRD Banten,”ungkapnya.(*/Dul)

PURWAKARTA – untuk mencegah penyebaran covid-19 berbagai upaya Pemerintah Daerah seperti tak memberikan izin buka sementar tempat wisata .Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) belum memberikan izin semua tempat wisata untuk kembali dibuka.

Sesuai surat edaran ada beberapa destinasi wisata yang masih dilarang untuk dibuka hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa Pandemi Covid-19 ini berakhir.

Sekretaris Disparbud Kabupaten Purwakarta Heri Anwar mengatakan tempat wisata air seperti kolam renang atau waterboom masih dilarang dibuka kembali hingga 26 Juni mendatang.

Keputusan kembali dibuka akan disampaikan kembali tergantung kebijakan pemerintah.

“Sesuai surat edaran belum boleh dibuka sampai tanggal 26 (Juni),” kata Heri , Selasa (23/6).

Ia mengatakan sejak pekan lalu, pihaknya masih terus mengecek kesiapan tempat-tempat wisata untuk dibuka kembali dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pengelola wisata harus menyiapkan protokol kesehatan sebelum nantinya bisa dibuka kembali untuk masyarakat.

Menurutnya, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus disiapkan untuk memenuhi syarat beroperasi kembali. Mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Seperti menyiapkan petugas yang memantau pelaksanaan protokol kesehatan, pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30 persen kapasitas, melakukan pembersihan disinfektan secara berkala, serta menyediakan fasilitas cuci tangan, pembatasan jarak, hingga pengecek suhu pengunjung,” tuturnya.

Ia pun mengimbau pengelola wisata air tidak bandel membuka wisatanya sebelum diizinkan pemerintah daerah. Menurutnya ada tindaklanjut kepada pengelola wisata yang diketahui curi start membuka tempat wisatanya.

“Kalau yang ada buka, nanti dari Satpol PP yang bertindak selaku penegak peraturan,”tegasnya.(*/As)

INDRAMAYU – Daerah Indramayu menjadi tertinggi peneybaran covid-19 di daerah Ciayumajakuning . Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyatakan kasus terkonfirmasi positif di daerah itu bertambah dua orang. Sehingga saat ini, total kasus di wilayah ini naik menjadi 31 dan menjadi yang tertinggi di wilayah III Cirebon atau Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).

“Dua penambahan kasus positif Covid-19 itu dari orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pemantauan (ODP),” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara di Indramayu, Senin (22/6/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya penambahan dua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka di Kabupaten Indramayu saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah Ciayumajakuning, yakni dengan 31 kasus.

Dua kasus positif tersebut, kata dia, satu kasus dari hasil kegiatan tes usap (swab) massal dan satunya lagi dari tes usap mandiri.

Deden menjelaskan, pasien pertama yang terkonfirmasi positif yakni DP (34), yang berjenis kelamin laki-laki dari Kecamatan Patrol.

“Pasien DP sebelumnya melakukan pemeriksaan tes usap secara mandiri dan hasilnya ternyata positif, padahal tidak mengeluh apa pun atau OTG,” katanya.

Menurut dia pasien tersebut sudah berada di ruang perawatan isolasi RS Bhayangkara dengan kondisi sehat dan tidak ada gejala klinis. “Kami akan melakukan pelacakan dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” katanya.

Untuk pasien kedua yang positif, yakni U (43) berjenis kelamin perempuan, dari Kecamatan Sukagumiwang, di mana hasil laboratorium menunjukan positif.

Pasien tersebut, kata dia, adalah orang yang sedang berobat ke Puskesmas Sukagumiwang dengan keluhan batuk pilek dengan diagnosa ODP yang kemudian dilakukan pengambilan tes usap pada saat itu juga.

“Oleh Puskesmas Sukagumiwang pasien sekarang sudah dibawa ke ruang perawatan RSUD Indramayu. Dan akan dilakukan tracing dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” ungkapnya.(*/Dang)

SURABAYA – Kasus covid-19 masih tinggi di jawa timur namun hal ini tidak menghalangi untuk sektor mendukung perekonomian tetap berjalan dan perlu menerapan protokol kesehatan dan kepedulian masyarakat .

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa aktivitas perekonomian warga dan sektor pariwisata di Malang Raya bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.

Khofifah memutuskan untuk menetapkan status Malang Raya sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi menuju New Normal. Keputusan itu dilakukan setelah angka penyebaran Covid-19 di Jatim terus meningkat.

“Secara bertahap mereka (di Malang Raya) bisa beraktivitas dari segi ekonomi, perdagangan dan pariwisata,” kata Khofifah dikutip dari okzone, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Khofifah menekankan, setelah berkordinasi dengan pihak Bupati dan Wali Kota, mereka memastikan bahwa dalam aktivitas tersebut akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tak hanya itu, Khofifah menuturkan, standar protokol kesehatan yang ketat juga berlaku di pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Timur. Pedagang maupun penjual akan dipastikan menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Tapi SOP protokol dipastikan bisa dilaksanakan. Pasar tradisional Malang Raya, relatif sudah melakukan protokol tapikan tetap tiap hari ada pengunjung baru dan penjual ada masker terbatas, ini harus dikawal betul-betul,” papar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, diputuskannya Malang Raya melakukan masa transisi atau belum menerapkan New Normal, lantaran setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal evaluasi penyebaran di wilayah Jatim.

“Sebetulnya sejak awal juga belum. Setelah PSBB mereka ambil keputusan masuk transisi kami didampingi pakar Epidemiologi, sejak awal transisi dievaluasi. Kami sampaikan bahwa posisi Batu dan Kota Malang Zona Kuning, Kabupaten Malang zona oranye,” tandasnya.(*/Gio)

SERANG – Pada akhirnya untuk Kiai dan santri bisa menjalankan rapid test sementara yang lalu sempat menolak sebab belum mendapatkan penjelas yang jelas sebab untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid -19.

Kiai dan santri se-Kota Serang akhirnya mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid19. Sebelumnya, para kiai dan santri menolak dilakukan rapid test.

Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang Hasanudin mengaku sikap penolakan rapid test dilakukan secara spontan oleh para kiyai.

Mereka khawatir adanya pihak-pihak yang ingin menjerumuskan para kiyai dan memanipulasi hasil dari rapid test.

“Para kiai takut tidak di rapid test. Kecemasannya para kiai khawatir yang tadinya tidak sakit jadi sakit,” kata Hasanudin kepada wartawan usai dilantik. Senin (22/6/2020).

Saat ini, setelah diberikan penjelasan dan kepastian oleh Wali Kota Serang Syafrudin para kiyai akhirnya mendukung penuh program pemerintah yang akan melakukan rapid test.

Apalagi, lanjut Hasanudin, rapid test dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid19. “Intinya kalau untuk kemaslatahan umat semua program pemerintah harus kita dukung,” ujarnya.

Dia berharap, pandemi covid19 berakhir sehingga masyarakat dan umat islam khususnya dapat kembali beraktifitas seperti sediakala, seperti ibadah dan bekerja.

“Masyarakat kota serang bisa bebas dari covid19, pandemi ini juga cepat hilang muka bumi,” tandasnya.(*/Dul)