Berita Daerah

CIREBON – Pandemi covid -19 membuat banyak wilayah untuk mnerapkan PSBB .Mulai Rabu (6/5/2020) pekan depan, Kabupaten Cirebon siap memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu mengacu pada ajuan Pemprov Jabar.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, penerapan PSBB itu merupakan perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat melakukan teleconference bersama bupati/wali kota se-Jabar, Jumat (1/5/2020).

“Sebenarnya, kami dari dulu ingin dilakukan PSBB. Karena Cirebon ini kewalahan dari imbas kota lain,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya rencana penerapan PSBB tingkat provinsi Jawa Barat itu dia menyambut baik hal tersebut. Alasannya, karena selama ini Pemkab Cirebon memperketat kedatangan pemudik. Namun tetap saja, pemudik dari kota kabupaten jabar lainnya belum bisa memperketat mobilisasi masyarakat.

“Kita sudah memperketat, tapi dari daerah lainnya longgar ya kita sebagai perlintasan utama, sangat kewalahan. Ya mendingan PSBB sekalian biar semua terkontrol,” ujarnya.

Sedang dari segi persiapan lanjut Imron, Pemkab Cirebon sudah sangat siap. Saat ini, pihaknya sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 hingga ke tingkat desa. Imron pun menghimbau keada masyarakat untuk bisa menyesuaikan dalam beraktifitas saat nanti penerapan PSBB tingkat provinsi ini dijalankan.

“Saya menghimbau, supaya masyarakat Kabupaten Cirebon mengikuti aturan PSBB, ketika nanti mulai diterapkan. Pokoknya, ikuti instruksi yang sudah dibuat karena ini demi mempercepat putusnya mata rantai covid-19. Kalau terus berlarut-larut, kita-kita juga yang rugi,” tandasnya. (*/Dang)

SUKABUMI – Guncangan gempa dengan dengan magnitudo (M) 5 dirasakan di Sukabumi, Jawa Barat. Laman online Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa terjadi pada Kamis (30/4/2020) sekitar pukul 15.22 WIB.

Pusat gempa diketahui berada Tenggara Sukabumi. Lok:7.39 LS, 106.71 BT (48 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:24 Km dan tidak berpotensi tsunami.

Dalam kolom Saran BMKG memberikan peringatan hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi. Meskipun terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, gempa dirasakan hingga ke wilayah Kota Sukabumi.

“Gempa kerasanya hanya sekali tapi cukup kuat, lampu gantung sampai bergoyang saya lari keluar ternyata tetangga juga sudah pada di luar,” kata Annisa warga Puri Cibereum 1, Kota Sukabumi .

Imas masliah (36) warga Kampung Kutamekar Kel/Kecamatan Palabuhanratu merasakan tembok di belakang kepalanya berderak. Saat kejadian ia sedang tertidur.

“Sedang tertidur, tapi tahu-tahu tembok belakang berderak beberapa kali, saya langsung melompat lari keluar,”terangnya.(*/Yan)

PURWAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total. Nantinya, di seluruh wilayah di Jabar.

Seluruh wilayah di Jabar, harus memberlakukan PSBB secara persial berdasarkan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya sangat sepakat dengan penerapan PSBB tersebut. Ini, sebagai bagian dari upaya antisipasi, penanggulangan dan pencegahan menyebarnya wabah virus corona di wilayahnya.

“Untuk di Purwakarta, PSBB ini dilaksanakan secara parsial. Yakni di 8 dari 17 kecamatan. Artinya, tidak seluruh wilayah di kita diberlakukan PSBB,” ujar Anne, Kamis (30/4/2020).

Anne menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Jabar, PSBB parsial ini akan mulai diterapkan pada Rabu (6/5/2020) pekan depan. Adapun ke delapan kecamatan tersebut, masing-masing Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Babakan Cikao, Campaka, Cibatu dan Pasawahan.

Menurut Anne, PSBB ini memang sudah harus diberlakukan di wilayahnya. Terlebih, saat ini Purwakarta menjadi wilayah transmisi lokal. Sehingga, salah satu yang perlu diawasi itu warga yang berstatus Orang Pelaku Perjalanan (OPP). Sebagian OPP tersebut, memang dari luar kota yang menuju ke Purwakarta.

Anne menambahkan, sejauh ini langkah-langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19. Di antaranya, tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan pasien dalam pengawasan. (*/As)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan pendapatan seluruh kepala daerah dipotong 50%. Usulan tersebut disampaikan pada saat video conference musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2020.

Pemotongan nominal pendapatan sebesar 50%, kata Ganjar sebagai bentuk sensitivitas para pejabat daerah di tengah hantaman virus Corona.

“Saya usul size of crisis kita hari ini mesti kita uji Pak. Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50%, pendapatan bukan gaji, kalau ini bisa menjadi keputusan nasional setidaknya melegakan,” kata Ganjar dalam video conference Musrenbangnas 2020, Kamis (30/4/2020).

Ganjar bilang pemotongan pendapatan sebesar 50% ini juga akan dikembalikan pada saat ekonomi Indonesia kembali tumbuh ke level yang lebih tinggi.

Di tengah pandemi Corona, tidak semua kalangan masyarakat bisa bertahan hidup. Menurut Ganjar yang kuat bertahan hidup di tengah COVID-19 adalah mereka yang mendapatkan gaji.

“Keputusan ini penting agar publik, rakyat tahu sensitivitas kita menghadapi persoalan ini, yang aman hari ini yang bergaji Pak, yang mereka ada di luar tidak aman semuanya, maka sensitivitas ini harus ditunjukkan,”terangnya.(*/D Tom)

SURABAYA – Pemprov Jatim meminta para pengusaha dan pemilik industri padat karya untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran covid-19 di Jatim.

PSBB sendiri dimulai sejak Selasa 28 April sampai 11 Mei 2020 atau selama 14 hari. Pada hari pertama PSBB terjadi kemacetan yang sangat parah di pintu masuk kota Surabaya sebelah selatan tepatnya di Bundaran Waru.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, yang menjadi penyebab masih tingginya arus lalu lintas dan mobilitas penduduk di luar rumah saat PSBB, karena masyarakat masih harus menuju tempat kerja.

“Kemarin sore kami bersama Pangdam dan Kapolda Jatim koordinasi dengan sejumlah pengusaha anggota dari Apindo Jatim khususnya yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Kita ingin turut melakukan pembatasan proses kerja di tempat kerja dengan melakukan pengaturan ulang shift kerja,” terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (29/4/2020).

Pembatasan proses bekerja di tempat kerja ini sejatinya ada di dalam Pergub No 21 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan covid-19 di Provinsi Jawa Timur tepatnya di pasal 9. Dalam pembatasan proses bekerja di tempat kerja atau kantor diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal (work from home) untuk tetap menjaga produktivitas maupun kinerja pekerja.

“Sebagian besar masyarakat yang masuk ke Surabaya di check point Waru itu adalah mereka yang menuju tempat kerja. Kita juga akan menambah check point agar lalu lintas lebih lancar. Hasil pertemuan dengan pemilik pabrik dan industri terjadi kesepakatan untuk adanya pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja,” papar Khofifah.

Para pengusaha tersebut akan segera memberikan daftar dan laporan untuk pelaksanaan pembagian jam kerja di tempat kerja, agar bisa mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah demi memotong mata rantai penularan covid-19.

“Evaluasi day by day akan terus kita lakukan. Intinya kami mencari format yang terbaik. Tapi yang perlu dipahami bersama adalah semua harus sama-sama membangun kesadaran bahwa tujuan PSBB adalah untuk melindungi masyarakat,”pungkasnya.(*/Gio)

PADANG – Sebanyak 3.844 pekerja yakni sopir dan kernet bus umum dan pariwisata dari 123 perusahaan transportasi di Sumatera Barat (Sumbar) dirumahkan imbas pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua DPD Organda Sumbar, S Budi Syukur menjelaskan, penyebab terjadinya masalah itu akibat terpuruknya usaha transportasi darat, apalagi ditambah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berujung pemberhentian operasional transportasi.

“Para pekerja yang dirumahkan itu tergabung dalam 123 perusahaan transportasi darat Sumbar, di antaranya bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan pariwisata. Untuk AKAP 12 perusahaan dengan 755 kendaraan, AKDP 84 perusahaan rincian 1.003 kendaraan, kemudian 27 perusahaan angkutan pariwisata yang memiliki 164 kendaraan,” katanya, Rabu (29/4/2020).

Menurutnya, pemberhentian operasional bus akibat pandemi corona membuat perusahaan transportasi darat mengalami kerugian besar. “Pertama sekali soal kredit bank dan biaya operasional tetap dibayar, sedangkan mereka tidak dapat pemasukan,” ucapnya.

Budi Syukur mengakui saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah ada ketentuan untuk restrukturisasi. Namun demikian, para perusahaan belum mendapatkan kejelasan yang pasti bagaimana bantuan tersebut.

“Belum ada bantuan didapatkan dari pengusaha transportasi darat. Kedua untuk sektor para pekerja transportasi, ini kami juga belum dapat bantuan. Memang ada bantuan dari kepolisian Rp600 ribu per orang, tapi masih menunggu prosesnya,” katanya.

Dengan kondisi ini, Organda Sumbar berharap pemerintah provinsi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap perusahaan yang terdampak. Salah satunya, dari segi sektor transportasi darat yang terancam gulung tikar.

“Kami sudah ajukan surat ke Pak Gubernur meminta berbagai keringanan-keringanan terhadap perusahaan transportasi ini, seperti pemberlakuan izin, pajak, serta distribusi dihapuskan,”tuturnya.(*/Wid)

PURWAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta kembali merilis soal penyebaran wabah virus corona. Hingga Selasa (28/4) siang WIB, jumlah Orang dalam pengawasan (ODP) bertambah satu orang, yakni dari sebelumnya 158 orang menjadi 159 orang.

Hal itu, disampaikan langsung Ketua Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada Selasa (28/4/2020). Selain ODP, pihaknya juga menyampaikan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP).

Untuk PDP, kata dia, datanya berkurang 2 orang, yakni dari sebelumnya 57 menjadi 55 orang.

“Dari jumlah kemarin, ada dua pasien dinyatakan sembuh. Tapi tadi siang, dari data yang masuk ada penambahan dua PDP lagi,” ujar Anne di Posko Penanggulangan Covid-19 Purwakarta di Gedung Bakorwil.

Anne menjelaskan, untuk yang PDP ini 14 pasien di antaranya masih dalam perawatan medis. Adapun untuk jumlah warga yang terkonfirmasi positif tetap 8 orang. Sebagaimana diketahui, total sebelumnya ada 13 orang dan telah sembuh sebanyak 5 orang.

Selain itu, lanjut dia, untuk warga yang berstatus Orang Pelaku Perjalanan (OPP) per hari ini terjadi penambahan yang cukup signifikan. Yaitu sebanyak 67 orang. Sebagian OPP tersebut, memang dari luar kota yang menuju ke Purwakarta.

“Upaya kita untuk OPP ini, yakni dengan mengkroscek ke lapangan apakah mereka melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau tidak, terutama yang berasal dari zona merah,” jelas dia.

Bupati Purwakarta itu juga mengatakan langkah-langkah antisipasi terus dilakukan oleh jajaran Pemkab Purwakarta melalui gugus tugas covid-19, di antaranya tetap melakukan rapid test (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) bagi yang kontak erat dengan pasien dalam pengawasan. (*/As)

BANDUNG – Selain penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid 19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan rapid test secara massal di beberapa kota dan kabupaten.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, rapid tes massal dilakukan untuk mengetahui pemetaan penyebaran Covid-19. Hingga dengan saat ini, Emil menyebut telah lakukan ratusan ribu rapid tes massal di Jabar.

“Sudah hampir 100 ribu tes masif yang kami lakukan dengan metode RDT (Rapid Diagnostic Test),” kata Emil, dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (28/4/2020).

Dari hasil rapid test tersebut, ribuan orang diketahui positif terpapar virus corona. Tidak disebutkan, wilayah mana saja yang terbanyak positif terpapar.

“Dari hasil RDT, ada 2.000-an positif,” sambungnya.

Emil menyebutkan, pihaknya telah melakukan penanganan lanjutan dari 2.000 orang yang positif terpapar corona. Kepada mereka, Emil mengatakan, akan dilakukam test lanjutan dengan metode PCR.

“Kita tindak lanjuti dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction),”tandasnya.(*/Hend)

SURABAYA – Suasana duka menyelimuti RSUD dr Soewandhie, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, salah satu dokter yang bertugas di sana meninggal dunia pada Senin (27/4/2020) sore setelah terpapar positif Covid-19 atau virus corona.

Dokter malang tersebut bernama Berkatnu Indrawan Janguk. Jenazah sang dokter sudah dikebumikan di salah satu pemakaman di Kota Surabaya.

Sang dokter sempat dinyatakan positif Covid-19 karena tertular pasien yang tak jujur atas penyakit yang diderita.

Namun, usai menjalani perawatan di RSUD Soewandhi, kondisi almarhum membaik. Bahkan sempat dilakukan tes swab beberapa kali hasilnya negatif. Almarhum mempunyai riwayat penyakit asma.

Koordinator Protokol Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, menyatakan Pemkot Surabaya berduka cita atas meninggalnya sang dokter. Almarhum salah satu pejuang medis yang bertugas di garda terdepan menangani pasien Covid-19.

“Almarhum adalah dokter yang menangani pasien Covid-19 asal Pemalang. Namun karena pasien tidak mengaku kalau positif Covid-19, akhirnya almarhum ikut terpapar,” kata Feni, sapaan akrabnya, Selasa (28/4/2020).

Menurut Feni, awalnya sang dokter mengeluh sakit asmanya kambuh sekitar tiga pekan lalu. Kemudian dia dirawat di RSUD Soewandie dan menjalani tes swab. Hasil swab dinyatakan positif Covid-19.

Setelah dirawat selama tiga pekan, sang dokter kondisinya sempat membaik. Ketika menjalani tes swab hasilnya negatif alias sembuh. Tapi, ternyata tubuhnya tidak bisa membentuk imun sehingga nyawanya tidak tertolong.

“Pukul 17.46 WIB dia meninggal dunia. Padahal swabnya negatif tiga kali. Saya berharap tidak ada lagi pejuang medis yang terpapar hingga meninggal dunia,” tuturnya.

Tenaga medis yang terpapar Covid-19 hingga meninggal di Surabaya tidak hanya kali ini terjadi. Sebelumnya, perawat senior di RS Siloam Hospital Surabaya, Hastuti Yulistiorini, meninggal pada 16 April 2020.(*/Gio)

MALANG – Setelah sempat belum menemukan kata sepakat untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tiga kepala daerah di Malang raya akhirnya ‘sadar’.

Sebelumnya kesepakatan PSBB Malang raya sirna, setelah Kabupaten Malang dan Kota Batu memutuskan tidak sepakat lantaran jumlah pasien positif corona yang masih sedikit. Belakangan hanya Kota Malang yang keukeuh mengajukan PSBB ke Gubernur Jawa Timur, namun akhirnya ditolak.

Namun, penambahan jumlah pasien positif corona dalam tiga hari terakhir menjadi 45 pasien positif corona, membuat kepala daerah ‘menyerah’ dan mulai ‘sadar’.

Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan wacana pemberlakuan PSBB di Malang Raya kembali digaungkan. Bahkan, ia berencana mengajak Pemkab Pasuruan dan Pemkot Pasuruan bergabung di dalamnya.

“Ya kami akan ajak gabung Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan selain kota Malang dan Batu dalam PSBB Malang Raya. Karena termasuk karesidenan Malang dan untuk mendukung PSBB yang ada di Jawa Timur,” ujar Sanusi, usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (27/4/2020).

Menindaklanjuti keseriusan pembicaraan PSBB tersebut, Sanusi telah meminta bantuan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Timur dan Bakorwil III Kota Malang. “Sudah meminta bantuan untuk koordinasi dan nanti Bakorwil akan memimpin koordinasi lima kepala daerah,” ungkapnya.

Sesuai rencana rapat koordinasi dengan lima kepala daerah tersebut akan dilakukan pada Selasa 28 April 2020. “Nanti selasa 5 kepala daerah akan bertemu dan akan melakukan koordinasi di Pendopo Agung Kota Malang sini,” kata Sanusi.

Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku asa Malang raya untuk mengajukan PSBB kembali besar setelah melihat situasi pasien positif corona yang terus bertambah. “Alhamdulillah, ini rapat koordinasi mendadak dengan Forkopimda, kami membahas tentang situasi sekarang di Batu dan Malang Raya. Kami sepakat akan persiapan PSBB untuk Malang Raya,” ujar Dewanti.

Ia mengakui jika mendapat undangan dari Bakorwil yang mewilayahi Malang raya untuk melakukan rapat koordinasi membahas terkait wacana pengajuan kembali PSBB.

“Kami tadi membicarakan bagaimana langkah efektif dan memiliki hasil yang bisa menekan penyebaran dengan baik. Sambil menyiapkan, Selasa besok saya diundang Bakorwil untuk koordinasi dengan Malang Raya, ini saya sudah punya bahannya yang tadi dirapatkan,” ujarnya.

Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji yang dari awal tetap keukeuh mengajukan PSBB merasa perlu pentingnya sinergitas Malang raya guna membendung peningkatan pasien positif corona.

“Sejak kami luncurkan surat pengajuan PSBB lewat Pemprov, saya tidak merasa “bangga”, perhatian saya tertuju pada jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) yang terus bertambah dan OTG. Kegelisahan itu juga dikuatkan oleh kendala bahan uji laboratorium untuk swab yang sempat habis dan menunggu pasokan,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita telisik, dan mengapa kembali saya tegaskan penting lakukan PSBB (Malang Raya), ” tutup Sutiaji.

Sebagai informasi, 45 orang dinyatakan positif corona di Malang raya, 310 orang masuk kategori PDP, dan 1.158 masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) hingga Senin siang ini.(*/Gio)