Berita Daerah

SURABAYA – Laju penyebaran covid-19 di Provinsi Jatim terus mengalami kenaikan. Ini dilihat dari jumlah kasus yang terjadi pada 13 Mei 2020. Dimana ada tambahan 117 warga Jatim yang terkonfirmasi positif covid-19 atau virus corona.

Bila ditotal warga Jatim yang positif virus corona sebanyak 1.766 orang. Rincian kasus baru covid-19 untuk 117 warga tersebut meliputi 72 orang dari Kota Surabaya, 21 orang dari Kabupaten Sidoarjo, 9 orang dari Kediri.

Kemudian 5 orang dari Kabupaten Lamongan, 3 orang dari Kabupaten Pasuruan, 2 orang dari Kabupaten Malang, 2 orang dari Kabupaten Bojonegoro. Disusul dari Kabupaten Mojokerto, Jember dan Tuban masing-masing 1 orang.

“Hari ini ada tambahan 117 kasus baru covid-19. Total ada 1.766 orang yang positif covid-19 di Jatim,” terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (13/5/2020) malam.

Menurut Khofifah, untuk yang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 4.372 pasien, yang dalam pengawasan ada 1.963 orang, selesai diawasi 1.986 orang, dan yang meninggal 423 orang.

Sedangkan yang Orang Dalam Pemantauan (ODP) 21.738 orang.

“Sebanyak 4.295 orang sedang dipantau, 17.365 selesai dipantau dan 78 orang meninggal dunia. Saya sampaikan pada maayarakat supaya meningkat kewaspadaan dan kehati-hatian agar terhindar dari covid-19 yang saat ini sedang pandemi,” tandas Khofifah.(*/Gio)

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, berencana akan menerapkan sanksi berupa denda hingga Rp100 ribu pada pedagang, dan pengunjung pasar tradisional yang tidak pakai masker.

Penerapan denda dimaksudkan untuk mendisplinkan warga yang berkunjung memakai masker, sehingga penularan Virus Corona dapat dicegah dan dikendalikan.

“Kami masih kaji penerapan denda hingga Rp100 ribu pada pengunjung dan pedagang pasar tradisional,” kata Juru Bicara GTPP, Gotri Wijiyanto, Kamis (14/05/2020).

Pemkab melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM serta BPBD setempat, ujarnya telah memasang kran cuci tangan di sejumlah titik bagi pengunjung guna menjaga kebersihan. Sehingga warga dapat menjaga kebersihan diri, selain itu gencarkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Rohaniawan Konghucu: Pandemi Covid-19 Hantam Kesombongan Umat Manusia

Dia menyampaikan, uang denda dari warga akan didonasikan untuk kepentingan penanggulangan dan penanganan virus korona di kabupaten tersebut. Penerapan, katanya akan mulai, dalam beberapa hari ke depan.

Saat ini pihaknya masih terus mengkaji secara teknis dan keefektivan sanksi, sementata melalui relawan masih gencarkan sosialisasi pada warga, terkait perlunya penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.(*/D Tom)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta menyiapkan pusat pelayanan khusus untuk percepatan penanganan pasien yang terkonfirmasi postitif Covid-19.

Lokasinya, berada di sekitar Jalan Raya Maracang, Kecamatan Babakan Cikao.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, dr Deni Darmawan menuturkan, rumah singgah tersebut sengaja disiapkan untuk menampung pasien-pasien yang sebelumnya terkonfirmasi positif terpapar corona dan saat ini dalam masa penyembuhan.

“Jadi, tempat ini sebagai rumah singgah sementara bagi mereka yang beranjak sembuh, sembari menunggu hasil swab negative. Setelah itu, nanti pasien boleh pulang,” ujar Deni kepada INILAH, di sela-sela soft launching Pusat Pelayanan Khusus tersebut, Kamis (14/5/2020).

Deni menjelaskan, lokasi tersebut sengaja disiapkan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya. Pada dasarnya, rumah singgah ini juga sebagai lokasi isolasi atau karantina mandiri bagi pasien covid yang mengalami gejala ringan atau sedang menunggu hasil swab dari rumah sakit.

Terkait fasilitas di pusat pelayanan tersebut, sambung dia, di lokasi ini tersedia beberapa ruangan isolasi. Ada sedikitnya 6 ruangan, yang di masing-masingnya terdapat dua tempat tidur. Tak hanya itu, di rumah singgah ini juga telah tersedia alat pelindung diri (APD) yang sudah lengkap semua.

“Kita juga siagakan ambulan untuk rujuk atau ambil pasien. Termasuk, tenaga atau SDM pun sudah disiapkan, dari mulai sopir, petugas kebersihan, penjaga malam, hingga perawat dan dokter. Untuk seluruh personel, kurang lebih ada 25-30 orang,” tambah dia.

Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta kembali merilis soal penyebaran wabah virus tersebut di wilayah ini. Dari data yang masuk, hingga siang tadi, jumlah Orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 di wilayah ini kembali bertambah dua orang. Yakni, dari sebelumnya 108 orang menjadi 110 orang.

Kemudian, untuk pasien dalam pemantauan (PDP) bertambah satu orang. Hal mana sembelumnya, jumlahnya 24 orang menjadi 25 orang. Sedangkan, warga yang terkonfirmasi positif terpapar corona, jumlahnya menjadi 21 orang atau ada penambahan satu orang dari hari sebelumnya. (*/As)

BATANG – Sebanyak 11 orang dinyatakan positif terpapar virus corona jenis baru (Covid-19) di Batang. Mereka terdiri dari tujuh orang tenaga medis dan empat peserta ijtima ulama Gowa, Sulawesi Selatan.

“Hasil swab tes yang keluar, dinyatakan ada 11 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Mereka termasuk orang tanpa gejala (OTG) dan saat ini sedang menjalani isolasi,” kata Bupati Batang Wihaji di Batang, Jawa Tengah, Rabu.(13/5/2020)

Ia mengatakan 11 orang tersebut sebenarnya bukan kasus baru karena berdasar hasil uji cepat atau rapid test, mereka sebelumnya sudah dinyatakan positif Covid-19.

Namun, kata dia, untuk memastikan apakah orang tersebut positif atau negatif terpapar Covid-19 maka mereka menjalani uji cepat terlebih dahulu.

“Saat ini, kami masih menunggu hasil swab tenaga medis lainnya yang belum keluar. Ada 24 orang tenaga medis rumah sakit swasta yang dilakukan swab, tujuh di antaranya sudah positif,” katanya.

Menurut dia, para tenaga medis yang sudah dinyatakan positif Covid-19 kini menjalani karantina di rumah sakit. “Sebanyak tujuh orang tenaga medis ini adalah tiga orang warga Kabupaten Batang dan empat lainnya warga Kabupaten Pekalongan dan Kendal,” jelas Wihaji.

Sedangkan empat peserta ijtima ulama sempat menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, setelah hasil swab dinyatakan positif Covid-19, mereka dijemput petugas untuk menjalani karantina dan perawatan di RSUD Batang.

“Setelah keluar hasil swab, maka selanjutnya kita akan melakukan tracking terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk pihak keluarga,” tukasnya.(*/D Tom)

SURABAYA – Rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur, diminta tidak menolak rujukan pasien yang terpapar virus corona penyebab Covid-19 dari luar daerah.

“Secara etika, rumah sakit atau dokter tidak boleh menolak adanya rujukan suatu penyakit (termasuk COVID-19),” kata Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya dr. Akmarawita Kadir, M.Kes, AIFO di Surabaya, Rabu (13/5).

Dalam sumpah profesi dokter, lanjut dia, tidak dibenarkan untuk menolak pasien yang sakit, selalu mengutamakan kesehatan pasien dan tidak membedakan jenis penyakit dan asal pasien.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bahwa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit-rumah sakit di Surabaya sekitar 50 persen berasal dari luar Surabaya. Risma berharap tidak semua pasien dirujuk ke rumah sakit-rumah sakit di Surabaya.

Akmarawita menyadari, pandemi Covid-19 membuat banyak rumah sakit di Surabaya harus menangani pasien dalam jumlah yang melampaui kapasitas ruang rawat dan ruang isolasi rumah sakit.

Kendati demikian, ia melanjutkan, Gubernur Jawa Timur sudah menunjuk 15 rumah sakit di Surabaya sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Sehingga konsekuensinya rumah sakit-rumah sakit tersebut harus menerima pasien dari luar Surabaya.

Akmarawita mengatakan, sejak awal Maret dia sudah mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar mempersiapkan rumah sakit darurat khusus untuk menangani pasien Covid-19 karena kejadian penyakit itu di kota-kota besar cenderung meningkat.

“Sekarang ya agak terlambat, tetapi tetap harus di lakukan, dari pada tidak sama sekali,” katanya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan fasilitas kesehatan khusus untuk menangani pasien Covid-19 atau menambah ruang rawat untuk pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan agar bisa menampung pasien yang mengalami gejala sakit ringan dan sedang.

“Juga bisa menambah ruang-ruang di rumah sakit rujukan menjadi ruang perawatan Covid-19 untuk menampung pasien-pasien yang bergejala ringan-sedang, sehingga tidak menjadi sumber penularan baru. Pokoknya berkreasi dan berkoordinasi terutama dengan instansi-instansi terkait, misalnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan lainnya,” katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan, pasien dengan gejala ringan dan sedang yang masih bisa ditangani di rumah sakit rujukan di daerah Jawa Timur yang lain tidak harus dirujuk di rumah sakit di Surabaya.

“Itu yang berat bagi kami dan sudah kami sampaikan ke Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia dan IDI. Semoga segera ada solusi,” katanya.(*/Gio)

LENGKONG – Angka kasus positif Covid-19 di Jabar terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini, Selasa (12/5/2020) pukul 11.13, terdapat 1.493 kasus positif Covid-19.

Angka tersebut mengalami peningkatan sejumlah 56 kasus dibanding kemarin. Meski demikian, peningkatan juga terjadi pada pasien positif Covid-19 yang sembuh.

Hingga hari ini, total terdapat 213 pasien yang telah sembuh, meningkat 11 orang dibanding kemarin. Sementara pasien positif yang meninggal dunia berjumlah 95 orang, tidak berubah sejak kemarin.

Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total hingga saat ini terdapat 2.537 orang yang masih berada dalam proses pengawasan. Sementara jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau berjumlah 7.445. Baik jumlah PDP dan ODP mengalami peningkatan dibanding kemarin.

Sementara untuk rapid test yang disebar di seluruh daerah di Jabar, hingga hari ini total terdapat 105.834 jumlah rapid test yang telah dilakukan. Dari angka tersebut, sebanyak 2.924 orang tercatat reaktif.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Jabar paling banyak terdapat di Kota Depok dengan total jumlah kasus mencapai 287 orang. Disusul oleh Kota Bekasi sebanyak 275 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 248 kasus.(*/Hend)

SURABAYA – Seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di wilayah Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, sudah melebihi kapasitas tampungnya atau overload.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan Rumah Sakit (RS) Darurat guna mengantisipasi semakin banyaknya pasien COVID-19 Jatim.

Rencananya, RS Darurat itu akan didirikan dengan memanfaatkan fasilitas pinjam pakai gedung Puslitbang Humaniora Kementerian Kesehatan yang berada di Surabaya.

Namun, oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono, overload itu akibat buruknya kinerja Pemprov Jatim dalam mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19.

“Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu sudah mengingatkan hal tersebut (masalah overload rumah sakit). Untuk mengantisipasinya, segera tambah kapasitas dan perbaiki sistem rujukan,” katanya, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, Pemprov Jatim baru menyiapkan RS Darurat ketika terjadi kelebihan kapasitas di RS Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Anehnya, RS Darurat tersebut hingga saat ini masih belum bisa dimanfaatkan untuk melayani pasien COVID-19. “Buruknya sistem rujukan di Jatim, membuat terjadi penumpukan pasien di Surabaya Raya,” keluh Deni.

Dengan APBD yang luar biasa besar, lanjut dia, mestinya kelebihan kapasitas di RS bisa diatasi. Itupun jika Gubernur Jatim bekerja secara serius dan fokus. “Yang lebih memalukan, kelebihan kapasitas di rumah sakit rujukan ini tidak dialami oleh provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sejumlah daerah lain di Indonesia,” tandas Deni.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus berupaya memberi perawatan rawat inap dan karantina yang terukur pada pasien dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pasalnya,

kecenderungan PDP naik menjadi kasus positif COVID-19 sudah mencapai 68 persen. “Pembangunan rumah sakit darurat di Puslitbang Humaniora Surabaya sedang dikebut. Dalam pekan ini diupayakan beroperasi,” katanya.

Khofifah juga mengumpulkan enam laboratorium yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan uji spesimen swab PCR. Dengan adanya RS darurat yang kapasitasnya sampai 200 pasien ini dibutuhkan kecepatan layanan. “Termasuk kecepatan dalam diagnosa pasien agar penanganan yang diberikan juga bisa cepat,” jelasnya.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi menambahkan, gedung Puslitbang Humaniora yang merupakan gedung lama kini sedang masuk tahap renovasi. Rehab pertama akan mampu menampung sebanyak 100 bed, kemudian di tahap dua bisa menampung 200 bed. Namun maksimal bisa sampai 500 bed.

“Untuk tenaga medis yang akan bertugas adalah relawan kesehatan yang sebelumnya sudah sempat direkrut oleh Pemprov Jatim. Namun karena kebanyakan masih baru, mereka akan diikutkan pelatihan,”tukasnya.(*/Gio)

CIREBON – Harga gabah di masa panen rendeng (penghujan) 2019/2020 di tingkat petani di Kabupaten Cirebon anjlok. Hal itu menyusul berlangsungnya masa panen raya di berbagai daerah.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, menyebutan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani saat ini rata-rata di kisaran Rp 3.700–Rp 4.000 per kg. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan saat awal masa panen pada akhir Maret 2020, yang masih mencapai Rp 4.400–Rp 4.600 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada harga gabah kering giling (GKG). Saat ini, harga GKG rata-rata di kisaran Rp 4.200–Rp 4.400 per kg. Padahal saat awal panen, harga GKG masih Rp 4.700–Rp 5.000 per kg.

‘’Harga gabah anjlok karena sekarang sedang berlangsung panen berbarengan di berbagai daerah sentra padi lainnya, seperti Indramayu dan Majalengka,’’ ujar Tasrip kepada Republika.co.id, Selasa (12/5).

Selain harganya yang turun, kata Tasrip, penjualan gabah sejak seminggu terakhir ini juga cukup sulit. Menurutnya, gabah saat ini menumpuk di pabrik penggilingan beras akibat seret-nya pendistribusian ke berbagai daerah.

Jikapun ada pembeli gabah, kata Tasrip, mereka menginginkan membeli gabah petani dengan sistem ‘tebas’ atau ijon. Dalam sistem itu, pembeli menaksir harga gabah yang masih ada di sawah dan belum dipanen. Setelah pihak pembeli dengan petani selaku pemilik tanaman mencapai kesepakatan harga, maka pembeli itu yang akan memanen gabah secara langsung dari sawah. Sedangkan petani, hanya menerima uang pembayaran yang telah disepakati dan tidak terlibat dalam panen.

‘’Berapapun hasil panennya, harganya sesuai kesepakatan di awal,’’ kata Tasrip.

Tasrip mengatakan, pembeli gabah dengan sistem tebas itu di antaranya ada yang datang dari daerah di Jawa Timur. Saat hendak memanen padi yang sudah disepakati harganya, mereka datang ke sawah petani dengan membawa mesin pemanen padi Combine.

‘’Jadi mereka tidak membutuhkan tenaga buruh panen,’’ kata Tasrip.

Tasrip menilai, meski harga yang ditawarkan oleh pihak pembelil rendah, tetapi petani terpaksa menjual gabahnya. Pasalnya, mereka terdesak kebutuhan ekonomi sehari-hari maupun kebutuhan modal untuk musim tanam gadu (kemarau) 2020.

‘’Inginnya sih bertahan (tidak menjual gabahnya). Tapi akhirnya terpaksa jual karena butuh walaupun harganya murah,’’ kata Tasrip.

Namun, kata Tasrip, bagi petani yang masih memiliki modal, mereka memiih bertahan untuk tidak menjual gabahnya. Mereka menyimpan gabah sambil menunggu harganya menjadi lebih baik.

Tasrip menyebutkan, areal tanaman padi di Kabupaten Cirebon yang sudah panen baru sekitar 45 persen dari total luas tanam 52 ribu hektare. Dia memperkirakan, masa panen raya akan terus berlangsung hingga Juni.

Sementara itu, selain di Kabupaten Cirebon, harga gabah yang anjlok juga terjadi di Kabupaten Indramayu. Selain itu, mereka juga cukup sulit mendapatkan pembeli.

Hal itu dikatakan salah seorang petani di Desa Mundakjaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Opih. Dia mengatakan, harga GKP di daerahnya hanya di kisaran Rp 3.700–Rp 3.800 per kg tergantung kualitas gabahnya. Sedangkan, GKG untuk padi jenis Kebo, dihargai Rp 4.200 per kg.

‘’Selain murah, jualnya juga susah. Kalaupun ada yang mau beli, nawarnya murah,’’ kata Opih.

Opih mengatakan, sulitnya menjual gabah itu dikarenakan tidak adanya pembeli gabah dari luar daerah, seperti Karawang. Dia memperkirakan, kondisi itu dikarenakan petani di Karawangnya juga saat ini sedang berlangsung panen.

Opih mengungkapkan, para petani saat ini sangat membutuhkan uang sehingga terpaksa menjual gabahnya walau murah. Namun, ada pula petani yang memilih menyimpan gabahnya sambil menunggu harga gabah naik.(*/As)

SURABAYA – Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menilai pemerintah kota setempat tidak berhasil dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama sejak 28 April hingga 11 Mei 2020. Pemkot Surabaya dinilai perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Senin (11/5/2020).

Menurut Laila, dengan roadmap yang jelas dan terukur itu, maka penanganan Covid-19 bisa lebih baik dan efektif. Tanpa itu, menurutnya penanganan pandemi Covid-19 ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan.

“Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu,” ujarnya.

Laila menjelaskan target itu bisa mencakup jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan. Selain itu juga perlu diukur sejauh mana agresifitas pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan.

“Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran Covid-19 di beberapa klaster,” ucapnya.

Politikus PKB ini menganggap pengawasan klaster sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru. Apalagi, kata dia, ada klaster di Surabaya yang diabaikan seperti halnya klaster pabrik rokok Sampoerna di kawasan Rungkut yang dinilai telat ditangani Pemkot Surabaya.

“Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot,” ujar Laila.

Tak kalah pentingnya, lanjut Laila, dari roadmap tersebut bisa disusun pula penanganan jaring pengaman sosial dari berbagai sumber baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

“Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap disusun jelas sejak awal. Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Laila, roadmap yang dimiliki Pemkot Surabaya semestinya mencakup seluruh kegiatan penanganan Covid-19 mulai promotif, preventif, dan kuratif. Termasuk roadmap juga harus jelas mengatur penerapan anggaran, refocusing, realokasi yang akuntabel dan transparan.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto menilai kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama itu sekitar 60 persen, sedangkan yang tidak patuh sekitar 40 persen. Untuk itu, lanjut dia, PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran.

“Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran dari Covid-19 ini bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” kata Eddy.(*/Gio)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta, mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk penanggulangan masalah sosial yang mendera masyarakat selama tanggap covid-19. Ada 12 ribu kepala keluarga (KK) yang terdata mendapat bantuan yang bersumber dari anggaran pemkab tersebut.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pemerintahannya telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan sosial ini sebesar Rp 24 miliar. Anggaran tersebut, disiapkan untuk membantu masyarakat rawan miskin selama empat bulan kedepan terhitung Mei ini.

“Hari ini, kita mulai distribusikan bantuan tersebut, setelah sebelumnya kita melakukan pemasangan stiker di rumah masing-masing penerima,” ujar Anne saat penyerahan simbolis BLT tersebut di Posko Covid-19, Gedung Bakorwil, Jalan Siliwangi, Senin (11/5/2020).

Adapun teknis pendistribusian bantuan uang tunai ini, sambung Anne, yakni dikirim ke masing-masing penerima melalui kelurahan/desa setempat. Dengan kata lain, bantuan tersebut ditransfer ke rekening desa/kelurahan untuk kemudian disalurkan ke penerima.

“Dalam dua hari ini, kami targetkan bansos tersebut sudah ditransfer ke masing-masing desa agar segera diserahkan ke masing-masing keluarga penerima,” jelas dia.

Terkait pemasangan stiker di rumah penerima, Anne memiliki alasan. Hal itu sengaja dilakukan, supaya tak terjadi tumpang tindih data penerima atau ada penerima yang dobel mendapat bantuan. Jadi, kalau warga yang telah mendapat bantuan dari pusat atau provinsi, itu tidak akan mendapat dari pemkab.

“Data penerimanya sudah ada, baik itu data penerima dari anggaran pusat, provinsi maupun kabupaten. Untuk yang dari pemkab, dua hari ini dipastikan sudah didistribusikan,” jelas dia.

Seperti diketahui, untuk penanganan masalah sosial ini di antaranya ada empat sumber. Masing-masing bansos dari Kementerian Sosial, bantuan provinsi dan Pemkab, serta BLT yang bersumber dari dana desa.

“Untuk bantuan dari Pemkab,masing-masing penerima mendapat bantuan Rp 500 ribu per bulan selama empat bulan,” tambah dia.

Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Jadi, jika setelah bantuan tersebut berjalan dan ditemukan ada penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tak masuk penerima, maka untuk bulan depannya akan direvisi. Kemudian, bantuannya akan dialihkan ke penerima yang lebih berhak.

Dalam pendistribusian bantuan tersebut, pihaknya pun berpesan kepada aparaturnya di tingkat bawah supaya menyalurkannya sesuai ketentuan. Jangan sampai, ada hal-hal yang mengarah ke penyelewengan amanat.

“Semua bantuan sosial, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten itu diawasi oleh aparat kepolisian. Jika bantuannya tidak disalurkan sesuai ketentuan, segera laporkan,” tegas Anne.

Ihwal bentuk bantuannya, Anne memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski di situask tanggap corona seperti ini.

Anne mencontohkan, dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini, nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya. Sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda, jika bantuannya berupa sembako yang manfaatnya hanya akan dirasakan oleh si penerima itu saja.

Sementara itu, di hari yang sama Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan serupa untuk mayarakat di wilayah ini. Untuk warga Purwakarta yang terdata mendapat bantuan dari Kemensos, tercatat ada sebanyak 35. ribu KK. Untuk hari ini baru disalurkan ke 29 ribu penerima.

“Angka penerima ini, merupakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan usulan dari pemerintah daerah,” ujar Kasie Penataan Lingkungan Sosial, Kementerian Sosial RI, Widiyanti Srilestari.

Untuk bantuannya sendiri, berupa uang tunai Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan. Dalam pendistribusiannya, pihaknya melibatkan kantor pos dan empat perbankan. (*/As)