Berita Daerah

LAMPUNG – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat Lampung yang hendak menuju DKI Jakarta harus mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

“Bagi masyarakat di Provinsi Lampung yang akan melakukan perjalanan keluar masuk DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), hal tersebut sesuai dengan yang diintruksikan melalui Pergub DKI JakartaNomor 47 tahun 2020, sebab saat ini masih banyak masyarakat Lampung yang belum memahami mengenai mekanisme ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, di Bandarlampung, Jumat (29/5/2020).

Ia menjelaskan, surat izin keluar masuk tersebut dapat diurus secara daring melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta, dengan memenuhi beberapa persyaratan. “Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bila ada warga Lampung yang hendak melakukan perjalanan dinas ke DKI Jakarta.

Yaitu pengantar RT/RW, surat pernyataan sehat, surat keterangan bekerja di Jakarta, surat tugas perjalanan dinas dari kantor, pas foto berwarna, scan KTP,” katanya.

Menurutnya, surat izin keluar masuk bukan di peruntukan bagi masyarakat yang hendak mencari kerja, namun bagi masyarakat yang memiliki kepentingan khusus di DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi persebaran Covid-19.

“Surat ini bukan untuk mencari kerja di Jakarta, tetapi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan khusus sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan yang ada, sebaiknya bagi masyarakat yang tidak berkepentingan menunda dahulu perjalanan selama pandemi Covid-19,” ucapnya.

Ia mengatakan, sejumlah langkah juga telah dilakukan dalam rangka mencegah persebaran Covid-19. Salah satunya telah dilakukan penyekatan dan pengetatan pengamanan di sejumlah cek poin di perbatasan.

“Kami masih melakukan pengetatan pengamanan dan penyekatan di sejumlah chek point di perbatasan, sebab Provinsi Lampung merupakan gerbang pulau Sumatera sehingga kita harus lebih ketat dan cermat agar persebaran Covid-19 dapat dicegah,”tegasnya.(*/Kris)

SURABAYA – Sejumlah wilayah di Kota Surabaya, Jawa Timur, terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis (28/5) siang hingga sore. “Tadi saat saya lewat di daerah Panjang Jiwo, jalanan mulai tergenang air,” kata warga Karang Pilang Surabaya, Samuel saat melewati Jalan Panjang Jiwo Surabaya.

Informasi yang diperoleh, wilayah yang terendam banjir akibat hujan deras di antaranya berada di kawasan Surabaya Timur meliputi Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Gunung Anyar. Bahkan air hujan sudah masuk rumah warga di sejumhlah kawasan Rungkut.

Menurut Samuel, akibat hujan deras tersebut jalanan tidak bisa dilewati sehingga beberapa kendaraan bermotor khususnya roda dua mogok. “Tadi ada beberapa sepeda motor yang mogok. Sedangkan untuk pohon tumbang tidak ada,” ujarnya.

Hal sama juga dikatakan warga Gunung Anyar Kemas. Ia mengatakan hujan deras telah mengakibatkan sejumlah wilayah di Gunung Anyar terendam air. “Hujannya awet. Ini jalananan di kampung mulai terendam air,” ujarnya.

Begitu halnya dialami warga Wonorejo, Isa. Ia mengaku baru kali ini Perumahan Rungkut Harapan banjir akibat air hujan. Bahkan air mulai masuk rumah penduduk. “Sampai sore ini hujan belum berhenti,” katanya.

Isa berharap rumah pompa yang ada di kawasan Rungkut bisa dimaksimalkan agar air hujan tidak masuk rumah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Irvan Widyanto mengatakan pihaknya masih menunggu informasi terkait adanya kawasan di Surabaya yang terendam air hujan.

Sementara itu, Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Surat Nomor ME.01.02/PDR/01/APM/V/BMKG-2020 mengeluarkan peringatan dini tentang potensi terjadinya banjir di kawasan pesisir (rob) akibat pasang air laut, gelombang tinggi serta curah hujan tinggi di Indonesia pada 27-28 Mei 2020. “Akibat aktivitas pasang air laut, kondisi gelombang tinggi dan curah hujan tinggi dapat memengaruhi dinamika pesisir di wilayah Indonesia berupa banjir pesisir. Karena itu, masyarakat pesisir pantai diimbau waspada,” kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo.

Wilayah yang berpotensi terjadi banjir pesisir adalah pesisir selatan Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Bali. JUga pesisir selatan Nusa Tenggara Barat.(*/Gio)

BANDUNG – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Barat menyatakan pengelola pusat perbelanjaan atau mal siap dikenai sanksi apabila melanggar protokol kesehatan saat fase normal baru diterapkan.

APPBI sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan.

“Jadi pada saat buka nanti, semua mal yang di APPBI ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat,” Sekjen APPBI Jawa Barat Satriawan Natsir, Kamis (28/5/2020).

Meski mendapat relaksasi saat penerapan normal baru, menurut dia para pengelola mal juga wajib mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai Covid-19. Hal itu, kata dia, juga menjadi komitmen para pengelola mal dalam mentaati protokol kesehatan.

Di antaranya, para pengelola mal nantinya mengecek suhu pengunjung di setiap pintu masuk. Selain itu, para pengelola mal juga bakal menyediakan fasilitas pencuci tangan yang mudah dijangkau pengunjung.

Satriawan mengatakan para pengunjung juga bakal diwajibkan menerapkan pembatasan fisik pada setiap antrean. Mulai dari antrean lift, eskalator, dan antrean saat masuk ke dalam sebuah toko. “Artinya kami membatasi antrean-antrean yang berjarak, yang sesuai dengan ketentuan, di toilet juga urinoir-nya kami selang-seling, ” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bakal memulai fase normal baru pada 1 Juni 2020. Sejumlah mobilitas publik bakal dilonggarkan untuk relaksasi ekonomi. “Semua toko atau yang bergerak di bidang ekonomi harus buat surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (27/5).

Menurut dia, sanksi yang paling buruk yaitu Pemprov Jabar bisa menutup mal yang melanggar protokol kesehatan. Maka dari itu, kata Ridwan, setiap mal harus terlebih dahulu membuat surat pernyataan. “Yang penting harus ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Nominalnya nanti kami sosialisasikan,”ungkap Gubenurn.(*/Hend)

LAMONGAN – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengirim bantuan berupa 1.000 paket sembako terhadap warga yang terdampak banjir di Kabupaten Lamongan. Banjir diketahui menerjang sekira 300 rumah d Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, dan sebagian Kecamatan Brondong,

Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 10 butir telur ayam, serta 10 bungkus mi instan, dan biskuit. Selain itu, karena saat ini juga masih dalam suasana pandemi Covid-19, paket tersebut ditambah tas kecil berisi paket vitamin, masker, dan hand sanitizer.

“Saya sudah meminta BPBD Jatim segera turun ke lapangan, dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten guna melakukan langkah strategis dan mendata warga terdampak. Dari data yang kami peroleh, kami kirimkan 1.000 paket sembako bagi mereka yang terdampak,” ujar Khofifah, Rabu (27/5/2020).

Menurutnya, bantuan ini semoga segera disalurkan kepada warga terdampak. Warga yang terdampak banjir diminta tetap bersabar dan tawakal. Apalagi banjir ini terjadi saat pandemi Covid-19 dan juga bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Lamongan yang ke-451.

“Bantuan sembako, masker, vitamin, serta hand sanitizer yang dikirimkan kami harap bisa membantu meringankan beban warga terdampak. Kami berharap semua daerah di Jatim yang memiliki kerawanan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Khofifah.

Sebagaimana diketahui, hujan lebat yang mengguyur wilayah utara Kabupaten Lamongan sejak Selasa (26/5/2020) dini hari membuat Sungai Asinan yang berada di perbatasan Brondong-Paciran meluap.

Akibatnya, 4 rumah di wilayah Desa Blimbing, Paciran rusak dan jalan raya yang berada di pinggir jembatan tergenang air hingga 1 meter. Tidak hanya itu, jalan di sekitar Jembatan Sumberagung dan jalan di dekat jembatan lingkar Blimbing, Paciran juga ambles menutup separuh sungai.(*/Gio)

BANDUNG – Jabar masuk dalam penerapan era New Normal sesuai intruksi pemerintah pusat, bersama tiga provinsi lain yakni Sumbar, Gorontalo dan DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa sosialisasi New Normal akan dilakukan sejak saat ini juga.

“Sosialisasi akan dimulai hari ini. Saya minta kerja sama ke media selama 4-5 hari ini ya,” katanya.

“Kita fokus mengedukasi tentang tata cara normalitas baru karena terkendalinya Jabar akan terganggu kalau dalam normalitas baru ada euforia orang seolah-olah normal yang lama,” jelasnya.

“Kalau normal yang lama itu kan bisa ke toko lagi, sekolah lagi tapi gak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan gak mau ngantri nah itu akan membahayakan prestasi kita,” terangnya.

Emil berterima kasih kepada semua pihak di jabar, termasuk ke petugas PSBB sejak sebelum puasa hingga pascalebaran.

“Saya ucapkan juga ke petugas yang selama lebaran menjaga, kita mendapat apresiasi dari gugus tugas sebagai provinsi terbaik dalam mengelola penanganan covid,” katanya.

“Apresiasi ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi petugas yang siang dan malam berjaga,” jelasnya.

Emil juga berterima kasih kepada Kapolda Jabar, yang telah melaporkan lebih dari 6.000-an kendaraan sudah diputarbalikkan kembali ke Jawa Tengah dan ke DKI Jakarta.

“Nah itu akan terus kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai di normalitas baru, warga Jabarnya terkendali tapi ada pengunjung dari zona merah pakai apa lalu masuk ke wilayah yang sudah terkendali,” katanya.

“Akhirnya bubar jalan, kita repot lagi,” terangnya.

Terakhir, kewaspadaan normalitas baru kita akan fokus ke pengetesan, jadi dia sudah perintahkan tim pelacakan pengetesan segera isi ambulans itu dengan rapid test.

Nanti ambulans mendatangi kawinan kemudian sampling, mendatangi yang lagi ibadah sampling, kira-kira begitu.

“Sampai suatu hari, sampling-sampling ini ternyata negatif serta keramaian dan kerumunan bisa diatur, hiduplah kita di suasana baru tetap tidak nyaman,” jelasnya.

“Tapi menunggu obat dan vaksin datang itulah yang harus bisa kita lakukan adaptasi. Itu skenario Jabar selalu ilmiah dalam mengambil keputusan,” paparnya.

Untuk sosialisasi dan simulasi New Normal, akan disiapkan Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi.

“Kita siapkan tahapan simulasi New Normal. Karena Pak Kapolda butuh waktu untuk mengukur jumlah pasukan di mall,” katanya.

“Yang tadinya di mall gak ada TNI dan Polri karena perintah presiden selama 14 hari harus ada dulu melatih disiplin kan harus dihitung ya,” jelasnya.

“Itu butuh waktu sampai hari Minggu. Jadi kita melakukan pemetaan itu, biar senin dimulai new normal dan terlaksana dengan baik,” paparnya.

Emil juga menegaskan, bahwa sanksi akan diterapkan dalam era new normal.

“Ya sama ada sanksi. Kalau dulu istilahnya kita sudah lewat masa hanya mengimbau, masuklah kategori denda,” katanya.

“Ini kan denda sudah dilakukan di beberapa tempat, denda kepada pribadi maupun denda kepada pemilik toko,” katanya.

“Itu yang penting harus ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Nominalnya nanti kita sosialisasikan,” tandasnya.(*/Hend)

SURABAYA – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap I dan II di Surabaya Raya dinilai gagal. Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, hingga Senin (25/5/2020), jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur (Jatim) mencapai 3.886 orang. Hari ini saja, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 223 orang.

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menyatakan, kegagalan PSSB diakibatkan beberapa hal.

Antara lain, penerapan PSBB sangat longgar dan tidak adanya konsep penyiapan warga.

Lalu, tidak ada konsep komunikasi preventif yang efektif. Kondisi itu diperburuk dengan kurang maksimalnya penyiapan fasilitas kesehatan.”Praktik PSBB dan protokol kesehatan belum diterapkan secara disiplin sesuai ketentuan,” ungkapnya, Senin (25/5/2020).

Akibatnya, banyak perilaku sosial yang tidak mendukung penerapan PSBB. Masyarakat tak pernah disiapkan atau dilibatkan maksimal dalam penyelenggaraan PSBB. Sebagian besar di antara mereka hanya sebagai sasaran program saja. “Selama ini, warga hanya dianjurkan untuk di rumah saja.

Dampak kejenuhan tak pernah diperhitungkan. Jika diperhitungkan, tidak diberikan solusi,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut dia, warga diminta dengan komunikasi daring atau online. Padahal, ini juga sesuatu ‘new normal’ yang tidak mudah dilakukan, utamanya untuk generasi tua. “Bukan hanya soal kemampuan mempelajari teknologinya, tetapi fasilitasnya pun belum tentu semua warga memiliki. Lihat sejumlah kasus, kesulitan orang tua membimbing putranya mengerjakan PR dari sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, komunikasi publik, sebagai “kendali” melaksanakan PSBB dan protokol kesehatan, melahirkan banyak distorsi informasi. Tidak juga disiapkan manajemen edukasi dan konsultatif, sehingga banyak terjadi penolakan (reject) atas pesan yang disampaikan ke warga. “Fasiltas komunikasi publik hanya bertumpu pada online yang belum semuanya (terutama orang tua) akrab dengan pola komunikasi online,” tandasnya.

Fasilitas kesehatan yang disediakan juga dinilai belum mampu menampung secara ideal untuk merawat pasien COVID-19 dalam jumlah banyak. Melihat laju penambahan orang terpapar, maka rumah sakit (RS) yang tersedia bakal tak mampu menampungnya.

Pihaknya memberikan rekomendasi, yakni penerapan PSBB secara disiplin. Kemudian, melibatkan tenaga relawan terlatih seperti Pramuka. Aktivis masyarakat juga harus diturunkan ke masyarakat.

“Berikan latihan singkat dan massif kepada para Tim Pendamping (kalangan relawan). Tugaskan mereka untuk memberikan edukasi dan konsultasi melakukan penerapan protokol kesehatan secara optimal,” katanya.

Pemerintah, tambahnya, juga bisa menyelenggarakan manajemen komunikasi publik yang efektif. Libatkan industri media (radio, televisi, koran, online), untuk menjadi komunikator pencegahan COVID-19.

“Buat arus informasi mengalir massif ke masyarakat dengan isi panduan pesan bersama, sampai mereka menerima dan memahami serta melakukannya. Desain informasi, dan penyelenggaraan komunikasi harus terkonsep,” papar Suko.

Selain itu, tambah Suko, berikan dana memadai untuk kegiatan komunikasi kesehatan. Bangun segera sarana kesehatan. Mulai dari sarana kebersihan umum, rumah sakit, dan fasilitas sejenisnya. “Termasuk tenaga medis yang memadai. Segera memanfaatkan ruang-ruang gedung tertentu untuk rumah sakit darurat,” ucapnya.

Pemerintah tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan kepada kalangan media, akademisi, aktivis sosial untuk terlibat dalam menjalankan PSBB maupun protokol kesehatan. “Hanya dengan keserentakkan tindakan yang didukung semua elemen, maka kebijakan PSBB dan anjuran protokol kesehatan dapat berhasil,” tukasnya.(*/Gio)

BANDUNG – Meskipun tidak berharap bakal terjadi, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang kedua penyebaran COVID-19 seiring pemberlakuan kebijakan new normal.

“Sebetulnya, dari awal di Jabar dengan persiapannya mudah-mudahan bisa saya katakan kita sudah siap. mudah-mudahan gelombang kedua tidak terjadi,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad, Selasa (26/5/2020).

Persiapan yang sudah dilakukan, kata Daud, di antaranya penyiapan tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar dimana tingkat keterisiannya saat ini hanya sekitar 30 persen.

“Artinya, ada 70 persen tempat tidur yang kosong. Mudah-mudahan tidak sampai terisi,” kata Daud.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan sejumlah tempat isolasi, seperti di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar di Kota Cimahi dimana saat ini, tingkat keterisiannya pun baru sekitar 50 persen.

“Total kamar yang tersedia di pusat isolasi ini (Gedung BPSDM) sekitar 200 kamar,” sebutnya.

Bahkan, kata Daud, jika diperlukan, pihaknya pun menyiapkan tempat isolasi di instalasi-instalasi militer yang hingga kini belum sempat digunakan.
“Tempat isolasi ini tidak hanya disiapkan di tingkat provinsi, tapi kabupaten kota juga sudah menyiapkannya,”tukasnya.(*/Hend)

GARUT – Sejumlah personel polisi bersama petugas instansi lainnya melakukan penyekatan mengantisipasi kunjungan wisatawan di jalur utama objek wisata Pantai Rancabuaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mencegah kerumunan orang di tengah darurat wabah COVID-19.

“Dengan demikian sesuai anjuran pemerintah dilakukan penyekatan atau penyetopan pengunjung yang akan berlibur lebaran ke lokasi objek wisata Rancabuaya,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Garut Ipda Muslih Hidayat kepada wartawan di Garut, Selasa.

Ia menuturkan, jajaran kepolisian melaksanakan pengamanan Ketupat Lodaya 2020 di Pos Pengamanan Polsek Caringin atau kawasan yang memiliki objek wisata pantai di Garut.

Petugas gabungan, kata dia, juga melakukan patroli ke sejumlah tempat, khususnya kawasan yang menjadi tujuan wisatawan untuk selanjutnya menertibkan setiap ada kerumunan orang.

“Kita melakukan tindakan penyekatan pengunjung yang masuk lokasi objek wisata sebagai upaya tindakan preventif dan persuasif guna mencegah penyebaran COVID-19,” katanya.

Ia menyampaikan, petugas di lapangan juga melakukan pemantauan pergerakan pengunjung di lokasi objek wisata Pantai Rancabuaya dan pengaturan arus lalu lintas di perempatan lintas selatan Garut yang menghubungkan Garut dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.”Pengaturan lalin dan antisipasi kecelakaan lalu lintas di perempatan lintas Rancabuaya karena tempat tersebut titik temu arus lalin dari arah Cianjur, Bandung dan Garut via Pameungpeuk dan sebaliknya,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama operasi penyekatan di Pantai Rancabuaya itu ditemukan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat dari luar kota yang disinyalir hendak berwisata ke kawasan pantai di Garut.

Seluruh kendaraan wisatawan yang hendak berwisata itu, kata dia, terpaksa oleh petugas diputarbalikan, dan bagi wisatawan lokal yang berkerumun diminta untuk meninggalkan tempat wisata. “Pemutarbalikan pengunjung, terutama pengunjung dari luar daerah Kecamatan Caringin.
Selama pelaksanaan pengamanan di lokasi wisata aman, lancar, kondusif serta terkendali,” katanya.(*/Dang)

SURABAYA – Pemprov Jatim memastikan penerapan Pembatasan Sisial berskala besar (PSBB) di kawasan Surabaya Raya, kembali diperpanjang selama 14 hari. Terhitung mulai Selasa (26/5/2020) hingga Senin (8/6/2020).

Perpanjangan PSBB tersebut, mengacu pada Keputusan Gubernur Jatim No. 188.258/KPTS/013/2020 Tentang Perpanjangan ke Dua PSBB penanganan COVID-19 di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono di Gedung Negara Grahadi, Senin (25/5/2020). Agar perpanjangan PSBB ini bisa berjalan efektif, Heru meminta pada masing-masing kepala daerah untuk mengerahkan sumber daya manusia (SDM), peralatan dan logistik yang ada guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Jika dalam hal SDM, peralatan dan logistik di masing-masing daerah yang memperpanjang PSBB tidak memadai, bisa meminta bantuan kepada kabupaten dan kota yang terdekat dan atau instansi lain. Terkait biaya dalam hal SDM, peralatan dan logistik dibebankan pada APBD masing-masing,” katanya.

Sekda Kabupaten Sidoarjo, Achmad Zaini mengatakan, tren penyebaran COVID-19 di wilayahnya masih sangat tinggi, sudah mencapai 533 positif dan hari ini bertambah lagi 30 menjadi 563 positif. Pihaknya akan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) untuk pelaksanaan PSBB Tahap III.

“Kami akan melakukan pemberdayaan di tingkat desa, RT dan RW. Kami tambahkan kampung tangguh untuk revisi Perbup Sidoarjo. Hasil evaluasi kemarin, kami sudah sepakat dengan Surabaya dan Gresik untuk melanjutkan PSBB Jilid III. Ini agar penyebaran COVID-19 menjadi turun,” katanya.

Plh Sekda Kabupaten Gresik, Nadlif mengungkapkan, untuk Gresik hari ini ada tambahan 6 positif menjadi 132 positif. Untuk itu, Gresik sepakat melanjutkan PSBB Tahap III. “Tema tahap ketiga adalah Penegakan Protokol Kesehatan. Yakni, pembatasan mobilitas manusia dari dan ke Surabaya, terutama daerah perbatasan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk posko check point dari 16 titik tinggal 7 titik. Ke-9 titik check point diupayakan di fasilitas umum, seperti pasar dan mall. Selain itu, Gresik juga memberlakukan pintu masuk dan keluar untuk perusahaan. Yakni, antara pintu masuk dan pintu keluar dipisah. “Selain itu, juga melaporkan hasil rapid test semua karyawan kepada Pemkab Gresik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pelaksanaan PSBB Tahap I dan II secara paralel sudah dievaluasi Pemkot Surabaya. Pihaknya juga sudah dapat banyak masukan dari Pemprov Jatim dan instansi terkait.

“Kami sepakat dengan Gresik, dan Sidoarjo, untuk PSBB Tahap III. Kami ingin meningkatkan civil society. Yakni, pemberdayaan masyarakat tingkat RT/RW melalui pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat RW. Yakni, membentuk ‘Kampung Wani Jogo Suroboyo’. Kampung ini berbasis RW, polanya adalah gotong royong dan kemandirian,” ungkapnya.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan seluruh warganya untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun setelah Idul Fitri.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, sikap tersebut penting dilakukan mencegah penularan COVID-19 mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.

“Ada atau tidak ada Idul Fitri, menjaga jarak dan jauhi kerumunan adalah kewajiban kita karena kita sedang berperang melawan COVID-19.

Insya Allah kita hidup di normal baru dengan cara yang lebih baik,” tegas Kang Emil, Senin (25/4/2020).

Atas nama pemprov dan pribadi, Kang Emil menyampaikan ucapan maaf lahir batin dan mendoakan warga Jabar agar diberikan hikmah Ramadhan dan Idul Fitri untuk kehidupan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan tahun ini lebih memberikan hikmah agar kita hidup lebih adil kepada alam, hidup lebih yakin dan beriman kepada Allah SWT, dan lebih fokus dengan niat ibadah,” kata Kang Emil.

Untuk diketahui, sama halnya dengan sebagian besar warga Jabar lainnya yang merayakan hari raya Idul Fitri di rumah, Kang Emil beserta keluarga pun merayakannya di kediaman dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung.

Selesai melaksanakan salat Idul Fitri di halaman rumah dinasnya, Kang Emil kemudian sungkeman dengan keluarganya. Gedung Pakuan pun kali ini tidak menggelar open house untuk mengantisipasi sekaligus menghindari penularan COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan silaturahmi digelar secara virtual.(*/Hend)