Berita Daerah

SURABAYA – Penyebaran virus corona di Jawa Timur masih meluas, saat ini ada 11 kabupaten/kota di Jawa Timur berstatus zona merah Covid-19 atau kategori resiko tinggi. Ke-11 kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Jombang, Malang, Tuban, Lamongan, Kota mojokerto, Kota Batu, dan Mojokerto.

Kemudian ada lima kabupaten/kota yang masuk dalam zona kuning. Antara lain, Trenggalek, Kota Pasuruan, Ponorogo, Lumajang, dan Kota Blitar.

Sementara itu, 22 kabupaten/kota lainnya berstatus zona oranye atau resiko sedang. Di antaranya, Sampang, Kota Probolinggo, Bondowoso, Madiun, Blitar, Jember, Probolinggo, Nganjuk, Bangkalan, Sumenep, Tulungagung, Banyuwangi, Magetan, Ngawi, Kota Kediri, Kota Malang, Pacitan, Kota Madiun, Situbondo, Kediri, Bojonegoro dan Pasuruan.

“Zonasi ini sesuai dengan indikator dari Gugus Tugas Pusat berdasarkan risiko tinggi, sedang dan rendah serta area tidak terdampak,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir dari Sindonews.com, Rabu (10/6/2020).

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, sesuai dengan 10 indikator yang ditetapkan Gugus Tugas Pusat dan BNPB, Risiko Kenaikan Kasus COVID-19 terbagi menjadi empat. Zona merah (Resiko Tinggi), zona oranye (Resiko Sedang), zona kuning (Resiko Rendah) dan zona hijau (Tidak Terdampak).

Jatim sendiri, kata Khofifah, selama dua pekan terakhir mengalami penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19.

“Ada kenaikan di beberapa daerah. Sebaliknya juga ada penurunan bahkan tidak ada penambahan kasus tujuh hari berturut- turut. Sehingga statusnya menjadi kuning atau resiko rendah,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) dan angka kematian juga terkontrol. Sementara angka kesembuhan secara prosentase terus mengalami peningkatan.

“Kapasitas rumah sakit rujukan di beberapa daerah di Jatim pun relatif mencukupi bahkan di beberapa daerah seperti Magetan, Madiun dan Ngawi jumlah bed yang tersedia masih lebih. Sebaliknya, ada beberapa daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo jumlah bednya masih belum mencukupi,” terangnya.

Ia pun berharap dalam seminggu ke depan, jika kedisiplinan meningkat, kurva di Jatim bisa semakin melandai bahkan menurun. Sehingga seluruh kabupaten/kota di Jatim bisa segera masuk dalam tatanan hidup normal baru.

“Zonasi Covid-19 ini jangan sampai membuat masyarakat lengah. Sehingga mengurangi tingkat kewaspadaan. Tetap waspada, disiplin, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama,” tandasnya.(*/Gio)

SURABAYA – Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah menegur keras Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya termasuk Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik soal penanganan Covid-19.

Widodo meminta para kepala daerah untuk lebih bersungguh-sungguh menangani wabah Covid-19 dan tidak banyak drama. Karena dia melihat sampai saat ini kurang adanya keseriusan para kepala daerah sehingga jumlah kasus Covid-19 justru semakin meningkat.

“Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya,” tegas Pangdam dalam rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.

Dijelaskannya, penanganan Covid-19 tak bisa hanya di tangani satu kepala daerah, melainkan harus bersama sama. Bahkan ia menyebut, pemerintah daerah di Surabaya Raya tak punya aturan tegas dalam penanganan Covid-19 sehingga masyarakat banyak yang melanggar.

“Ketika terjadi pelanggaran hanya diperingatkan biasa dan kesalahan yang sama akan diulang kembali oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Mohammad Fadil Imran kepada kepala daerah untuk bekerja sama dan bergotong royong menyelesaikan masalah Covid-19 serta tak mengedepankan ego sektoral.

“Saya meminta kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota membuat pakta integritas agar bisa saling bersinergi menyelesaikan Covid-19 di Jatim,” tandasnya.(*/Gio)

MALANG – Sejumlah daerah di Indonesia mewacanakan penerapan kehidupan dengan normalitas baru (new normal life). Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang saat ini sedang berada di masa transisi setelah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu area Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (TNBTS) masuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Malang. Selebihnya di bawah lingkup pemerintah Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan.

Mengenai jadwal operasi TNBTS, Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas pada TNBTS, Sarif Hidayat mengatakan, pihaknya belum bisa membuka kembali kegiatan wisata di tempatnya. Balai Besar TNBTS (BB TNBTS) masih harus berkoordinasi dahulu dengan berbagai pihak termasuk dari Jakarta.

Kemudian memperoleh kesepakatan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang.

“Karena ini sangat penting dan menjadi perhatian kami berkaitan dengan protokol dan komitmen semua pihak,” kata Sarif saat dikonfirmasi dikutif dari republika, Rabu (10/6).

Saat ini jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 6.499 pada Selasa (9/6). Dari angka tersebut, 1.681 orang sembuh, 4.182 orang dalam perawatan dan 539 jiwa meninggal. Sementara jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) mencapai 7.579 orang dengan angka kematian sekitar 713 orang. Adapun total Orang dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 25.801 orang dengan jumlah kematian 111 jiwa.

Sebelumnya, Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 17 sampai 30 Mei 2020. Namun kebijakan ini disepakati bersama dengan pemerintah Kota Malang dan Kota Batu hanya berjalan satu putaran. Selanjutnya, ketiga daerah di Malang Raya tersebut melaksanakan masa transisi untuk menyambut kehidupan dengan normalitas baru (new normal life).

Tercatat kasus positif Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai 109 orang, 334 PDP dan 494 ODP, Selasa (9/6). Sementara di Pasuruan terdata 112 kasus positif Covid-19 sedangkan di Lumajang mencapai 47 orang. Adapun kasus positif Covid-19 di Probolinggo tercatat 120 orang di hari yang sama.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Setelah diberlakukannya PSBB transisi sejak dua hari lalu kini perkembangan pasien positif Covid-19 terus meningkat.
Euforia merayakan akan berakhirnya PSBB yang sudah berlangsung tiga bulan terakhir, kini membeludak.

Koordinator Divisi Pengurangan Risiko Bencana MDMC PP Muhammadiyah Budi Santoso melihat, angka pasien positif terus meningkat karena masyarakat terlena adanya PSBB transisi. Padahal, statusnya masih tanggap darurat.

“Perlu diingat meski saat ini diimplisitkan masa transisi, status sebenarnya masih tanggap darurat Covid-19, baik nasional maupun wilayah,” kata Budi dalam Covid-19 Talk: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi Pandemi, Rabu (10/6).

Untuk itu, dia mengingatkan, kewaspadaan pada fase transisi ini harus menjadi kesadaran bersama masyarakat. Sebab, tingkat risiko yang kini terlihat sangat memungkinkan adanya penyebaran virus secara acak ke masyarakat luas.

Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah dr Ahmad Muttaqin Alim menyampaikan, ancaman Covid-19 kian beragam. Ancaman tidak lagi memandang usia, bahkan manifestasi bentuk penyakit yang ditimbulkannya belakangan semakin beragam.

“Covid-19 ini bersifat random, gangguan terjadi bisa melalui pernapasan, gangguan darah yang mengental hingga gangguan multi organ. Misteriousitynya masih luas, acak tidak bisa terprediksi korban yang dikenainya,” ujar Alim.

Kondisi yang tergambarkan terlihat memilukan dengan adanya kenyataan virus memang tidak dapat tersebar melainkan terbawa manusia itu sendiri. PSBB transisi menjadikan masyarakat semakin berkegiatan di luar ruangan.

Tidak heran, tingkat penyebaran tentu akan semakin membeludak. Belum lagi kesadaran akan mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan kesadaran akan imunitas diri mayoritas masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP Aisyiyah, Dyah Suminar menilai, meningkatkan ketahanan hadapi pandemi Covid-19 melalui keluarga merupakan kunci utama masyarakat. Sebab, keluarga jadi sumber kesehatan itu sendiri.

Dia berpendapat, meningkatkan kesadaran akan keselamatan bagi individu harus dimulai dari keluarga. Lalu, akan menjadi baik jika dapat diterapkan minimal kepada satu demi satu lingkungan seperti lingkungan RT.

“Adapun ketahanan yang harus ditingkatkan tentunya pada sektor kesehatan, ketahanan pangan hingga ketahanan menghadapi informasi yang valid terkait pandemi Covid-19,”jelasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Disparbud Jabar) menyatakan kunjungan wisatawan baik lokal dan mancanegara ke objek wisata yang ada di Provinsi Jabar turun hingga 80 persen akibat pandemi Covid-19.

“Jadi tren itu terjadi merata dalam akumulasi di 27 kabupaten kota di Provinsi Jabar. Hal serupa juga terjadi pada jumlah kunjungan wisata mancanegara yang turun 16 persen,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Dedi Taufik di Bandung, Rabu (10/6/2020).

Dedi mengatakan sektor industri pariwisata adalah sektor yang paling terdampak sejak pandemi COVID-19 terjadi dan sejumlah rencana pembangunan yang menjadi program strategis akan dilanjutkan pada tahun 2021.

“Di masa pandemi ini, kami sudah melakukan beberapa strategi mitigasi bencana di sektor pariwisata dengan beberapa pendekatan. Yaitu, tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi. Tiga fase ini akan dilakukan,” kata dia.

Dia mengatakan masa tanggap darurat sudah dilakukan dengan cara refocussing anggaran dan masa pemulihan diharapkan bisa dimulai bulan Juni hingga berjalan sampai Desember 2020 dengan melakukan produktivitas sesuai arahan Presiden RI diiringi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengatakan jika semua berjalan, maka tahap normalisasi bisa difokuskan pada Januari 2021.

“Sekitar seminggu kemarin survei ke lapangan, ada beberapa pemerintah daerah yang sudah menyiapkan teknis untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat hingga sanksi atau pembatasan kapasitas di tempat pariwisata dan lain lain,” kata dia.

“Namun pembukaan pariwisata di beberapa daerah mungkin nanti setelah 14 juni bergantung pada tren kasus COVID-19,” lanjut Dedi.

Menurut dia objek wisata di Kabupaten Pangandaran sudah membuka tempat wisata pada 5 Juni 2020 namun ada banyak syarat yang harus dipenuhi yakni wisatawan yang masuk ke Pantai Pangandaran harus punya surat sehat dan “rapid test”.

“Semua pelaksanaannya akan dievaluasi secara menyeluruh. Dan pola ini akan diadopsi oleh Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut namun masih dalam pembahasan,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Subang masih belum memutuskan kapan pariwisatanya dibuka sedangkan di Kabupaten Bandung Barat baru memulai kesepakatan sanksi antar pelaku wisata dan bupati.

Sementara itu, di lain pihak, rencana pembangunan sektor pariwisata yang menjadi program strategis di Jabar harus dihentikan sementara dan dilanjutkan pada tahun depan.
Pihaknya mencontohkan salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan di Pangandaran.

“Di Pangandaran yang sedang berjalan pembangunannya, di 2021 diprioritaskan kembali untuk diselesaikan pembangunannya. Geopark Ciletuh di Sukabumi juga akan dilanjutkan di tahun 2021,”tukasnya.(*/Hend)

CIREBON – Volume sampah di Kabupaten Cirebon, semakin hari semakin meningkat. Namun pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sampai saat ini belum juga terealisasi lantaran pendemi covid-19.

“Awalnya tahun sekarang kita anggarkan, tapi karena anggarannya terpotong oleh dana covid, ya terpaksa tahun depan kita anggarkan lagi,” kata Kadis Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, melalui Sekdis LH, Dedi Sudarman, Rabu (10/6/2020).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak LH masih mengandalkan lokasi TPAS Gunung Santri yang berlokasi di Kecamatan Palimanan. TPAS yang luasnya sekitar 5 hektare itu, masih cukup menampung volume 140 meter kubik sampah setiap harinya. Sedangkan volume sampah yang ada di Kabupaten Cirebon, per harinya rata-rata 1,7 juta meter kubik.

“Kami tidak sanggup mengangkut seluruh sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Banyak kendala dilapangan yang harus kami hadapi. Persoalan tempat juga menjadi hal persoalan yang harus cepat diselesaikan,” ungkap Dedi.

Sedangkan jumlah kendaraan, Dedi menilai masih sangat kurang. Saat ini LH hanya memiliki 39 kendaraan pengangkut sampah. Idealnya, Harus ada dua kendaraan pengangkut sampah setiap kecamatannya.

Jadi, dengan 40 kecamatan yang ada, harus ada 80 kendaraan pengangkut sampah.

“Kalau mengacu pada standar master plan persampahan, Kabupaten Cirebon harus ada 102 kendaraan pengangkut sampah. Tapi kita prioritaskan pengadaan lahan saja, karena percumah kendaraan banyak, tapi TPAS nya tidak ada,” ungkap Dedi.

Dedi menambahkan, meskipun Pemprov Jabar saat ini sedang melakukan kajian TPAS di wilayah Kecamatan Ciwaringin, namun lebih baik mempunyai TPAS sendiri. Persoalan biaya sewa atau tipping fee yang harus dikeluarkan Pemkab menjadi salah satu alasan. Walaupun nantinya, Pemkab tinggal membuang sampah dilokasi tersebut, namun anggaran tipping fee yang harus dikeluarkan, lumayan besar.

“Mendingan punya lahan sendiri, dari pada kita nanti mengeluarkan anggaran untuk tipping fee. Anggarannya pasti besar,” tukasnya. (*/Dang)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasarkan kajian tim epidemiologi dari FKM Unair menyebutkan, tingkat attack rate Covid-19 di Surabaya masih tinggi, yaitu di angka 94,1. Sedangkan untuk Kabupaten Gresik sebesar 15,8, dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 31,7.

Khofifah melanjutkan, untuk rate of transmission (RT) atau tingkat penularan dengan indikator bilangan reproduksi efektif di kawasan Surabaya Raya memang sudah ada tren penurunan. Diketahui, saat ini RT di di kawasan Surabaya Raya sebesar 1,1. Rinciannya, Kota Surabaya mempunyai RT sebesar 1,0, Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,2 dan Kabupaten Gresik sebesar 1,6.

Akan tetapi, kata dia, sesuai pedoman WHO dan Bappenas, kriteria terkendalinya wabah Covid-19 di suatu daerah, maka RT harus di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut. Artinya, item pertama untuk penerapan era kenormalan baru di Surabaya Raya belum terpenuhi.

“Saat ini seluruh kawasan Surabaya Raya belum di bawah 1 (RT-nya). Sehingga sejatinya item pertama ini belum terpenuhi dan belum aman,” kata Khofifah di Surabaya, Selasa (9/6/2020).

Begitu juga dengan item kedua yaitu adanya kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat yang dirasanya belum aman. Dimana saat ini, kata dia, untuk wilayah Surabaya Raya masih belum tercukupi ketersediaan bed dibanding pasien yang harus dilayani.

Kemudian ketiga, minimalisiasi risiko pandemi dengan asesmen risiko penularan. Keempat, penegakan protokol kesehatan di fasilitas publik dan lingkungan kerja, kelima pengelolaan kasus impor dan ko-morbid (penyakit penyerta) dilakukan dengan baik, dan keenam melibatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pengendalian pandemi.

“Pada dasarnya Surabaya Raya belum aman dan butuh kesabaran untuk bisa melangkah ke masa transisi menuju new normal. Tapi bahwa ada komitmen bersama yang tinggi dari tiga kepala daerah untuk mampu menegakkan protokol kesehatan dan juga tinjauan aspek sosial dan ekonomi,” ujar Khofifah.

Maka dari itu, lanjut Lhofifah, Forkopimda Jatim menyepakati untuk Surabaya Raya masuk masa transisi new normal dalam kurun waktu empat belas hari. Itu juga dikuatkan dengan menandatangani pakta integritas. Pakta integritas ini akan menjadi format pengawalan bersama upaya-upaya yang dilakukan pemda kawasan Surabaya Raya dalam mencapai kondisi yang memenuhi syarat WHO untuk suatu daerah bisa menerapkan new normal.

“Forkopimda Jatim meminta ada penegasan dan pendisiplinan terkait penerapan protokol kesehatan. Sebab Forkopimda Jatim tidak ingin adanya pelonggaran restriksi justru akan menyebabkan euforia di masyarakat sehingga berpotensi adanya second wave penularan Covid-19,” ujarnya.(*/Gio)

KUDUS – Kabupaten Kudus dipastikan belum bisa menerapkan kebijakan normal baru dalam waktu dekat. Itu menyusul bertambahnya warga yang positif terkena virus corona (Covid-19) di salah satu wilayah di Jawa Tengah ini.

“Meskipun belum bisa memastikan kapan normal baru diterapkan, Pemkab Kudus masih tetap melakukan persiapan untuk memberlakukan normal baru,” kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo di Kudus, Selasa (9/6/2020).

Persiapan yang dilakukan di antaranya dengan menggelar simulasi protokol kesehatan normal baru dengan uji coba di dua objek wisata di Kudus, Yakni, Makam Sunan Muria dan Taman Sardi.

Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus juga mulai diminta masuk kantor secara serentak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kudus sendiri mencatat kasus konfirmasi positif sebanyak 77 kasus, sebanyak 55 kasus di antaranya dalam wilayah dan 22 kasus dari luar wilayah.

Jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat dari dalam wilayah sebanyak 15 orang, enam orang isolasi mandiri, sedangkan dari luar wilayah ada enam orang.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bisa disebut tahap kedua, sedangkan puncaknya memang diperkirakan pada Juni 2020.

Dengan kondisi demikian, Kudus belum memungkinkan untuk menerapkan tatanan kehidupan baru secara luas.

“Pemkab Kudus sendiri masih masih fokus melakukan pelacakan kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid-19,” ujar M. Hartopo yang juga Ketua Tim GTPP Covid-19 Kudus.

Ia menjelaskan, dengan ditemukannya beberapa kluster Covid-19 maka pihaknya berupaya melakukan pelacakan agar mereka yang sudah tertular bisa melakukan karantina dan mencegah penyebarannya semakin meluas.(*/D Tom)

SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Heru Tjahjono mengungkapkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo hanya sampai 8 Juni, dan tidak diperpanjang. Kepastian tersebut setelah tiga kepala daerah yang bersangkutan memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB, pada rapat koordinasi yang diggelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (8/6).

“Pimpinan daerah Surabaya Raya telah mengambil langkah-langkah yang artinya bahwa PSBB tidak dilanjutkan. Bukan Provinsi lho ya (yang ambil keputusan). Gubernur dan Forkopimda hanya sebagai mediator untuk mengkoordinasikan bahwa PSBB hanya sampai 8 Juni 2020,” kata Heru.

Setelah tiga kepala daerah yang bersangkutan memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB, lanjut Heru, maka secara otomatis Surabaya Raya akan memasuki masa transisi dari PSBB menuju era kenormalan baru. Pada rapat yang digelar, lanjut Heru, masa transisi disepakati selama 14 hari.

“Ada masa yang harus dilakukan adalah masa transisi. Masa transisinya tadi sudah diputuskan selama 14 hari,” ujar Heru.

Nantinya, kata Heru, akan dibuatkan Perbup dan Perwali sebagai pengatur masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, selama masa transisi tersebut. Perbup dan Perwali tersebut baru akan didiskusikan oleh daerah yang bersangkutan pada malam ini. Kemudian pada Selasa (9/6), Perbup dan Perwali yang disusun akan kembali didiskusikan dengan Pemprov Jatim.

“Ini akan didiskusikan malam ini oleh Kota Surabaya, Kabulaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Besok kita ketemu untuk mem-fix-an Perwali dan Perbup tersebut dengan isi yang lebih teknis. Ruhnya adalah masa transisi,” kata Heru.

Perwakilan Tim Advokasi PSBB dan Survailans FKM Unair dr. Windhu Purnomo menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian terkait PSBB Surabaya Raya. Berdasarkan data per 30 Mei 2020, tercatat PSBB Surabaya Raya berhasil menurunkan tingkat penularan atau rate of transmission (RT) dari 1,7 menjadi 1,1.

Artinya, walaupun dalam pengamatan masih tercatat naik-turun, secara optimistis tercatat menurun dari awal penerapan PSBB. Windhu memprediksi, jumlah kumulatif penularan Covid-19 setelah PSBB Surabaya Raya tahap III masih akan meningkat, tetapi ada harapan akan melandai di hari-hari berikutnya.

“Jika dilihat dari Rt-nya, Surabaya Raya kecenderungannya turun. Walau masih naik turun, namun optimistik menurun,” kata Windhu Purnomo.

Sedangkan, dari sisi kajian sosial dan perilaku masyarakat, lanjut Windhu, berdasarkan pantauan dari google mobility, kepatuhan masyarakat untuk anjuran stay at home secara umum di Surabaya Raya tercatat membaik. Utamanya di Kota Surabaya. Meski demikian, pada beberapa tempat masih ditemui banyak lokasi yang tidak memenuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan survei, kata dia, tercatat 88,2 persen orang yang nongkrong di warung dan kafe masih tidak memakai masker dan 89,3 persennya tidak menerapkan physical distancing. Selain itu, 78,8 persen orang di kegiatan sosial budaya juga belum menggunakan masker dan 82 persennya tidak menerapkan physical distancing.

Menurutnya, berdasarkan data ini, penerapan protokol kesehatan harus terus ditingkatkan di berbagai sektor. Mengacu hasil tersebut, ketiga wilayah dalam perancangan Perbup dan Perwali menuju masa transisi pasca PSBB diharapkan bisa menambahkan aturan tentang kewajiban pemakaian masker maupun physical distancing.

“Penegakan aturan terkait penerapan protokol kesehatan ini tak lain demi peningkatan ketertiban masyarakat sebelum menuju New Normal Life yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Windhu.(*/Gio)

CIREBON – Ada yang menarik saat demo kuwu (kepala desa) se-Kabupaten Cirebon di Gedung DPRD setempat, Senin (8/6/2020). Demo yang meminta pertanggungjawaban komentar Aan Setiawan dari fraksi PDIP, yang dinilai menyakitkan seluruh kuwu, ternyata ada yang diabaikan.

Apalagi kalau bukan social distancing atau jaga jarak aman, yang didengung dengungkan pemerintah saat covid-19 ini.

Pantauan di lapangan menyebutkan, saat ratusan kuwu berkumpul di depan gedung dewan, lalu mereka masuk ke ruang rapat utama, tidak ada satupun yang memperhatikan terkait jaga jarak. Beberapa kuwu yang sempat ditanya masalah tersebut mengaku tidak mau menghiraukan karena persoalan yang sedang dihadapi sangat urgent.

“Kita ingat juga masalah jaga jarak saat corona ini. Hanya saja mau bagaimana lagi, toh semuanya masuk mas. Mau jaga jarak bagaimana,” kata salah seorang kuwu yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon , M. Luthfi usai aksi unjuk rasa para kuwu mengaku, bingung dengan banyaknya masa yang masuk ke ruang rapat utama. Padahal, sekretariatan dewan sudah menyiapkan kursi yang sudah ditandai dan diatur jaraknya.

“Kami selalu terapkan protokol kesehatan covid-19. Tapi mau bagaimana lagi, kuwu memaksa masuk semua. Ya sudahlah, toh sudah terjadi,” kata Luthfi

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Rahmat Hidayat, mengaku memang ada protokol covid yang terabaikan, yaitu jaga jarak. Namun awalnya tidak ada mobilisasi, masa karena hanya audensi saja. Tapi karena hubungan emosional yang sudah terjalin sangat erat, akhirnya kedatangan semua kuwu tidak bisa dicegah.

“Ya mudah mudahan tidak ada apa. Kita konsen dulu ke masyarakat mas,” tandasnya. (*/As)