Berita Daerah

PURWAKATA – Penambang tanah merah di Sukatani masih saja beroperasi walau Bupati sudah sidak dan memberikan imbauan agar tak ada kegiatan penambangan .

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika marah. Dia menegur keras aktivitas penambangan tanah merah yang terdapat jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang di Kecamatan Sukatani.

Pasalnya, para penambang tanah merah di lokasi itu tetap membandel dan tak mengindahkan imbauannya. Padahal, lokasi pertambangan ini telah ditutup sementara petugas gabungan karena alasan belum mengurus perizinan.

Namun, kenyataannya mereka malah kucing-kucingan beroperasi.

Rabu (8/7/2020) pagi, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu mendapatkan laporan jika perusahaan tambang tanah merah itu kembali beroperasi. Anne pun tak mau menunggu lama. Dia langsung mendatangi lokasi tambang.

Benar saja, setelah tiba di lokasi Ambu Anne melihat sejumlah alat berat dan truk-truk pengangkut yang kembali beraktivias. Sontak, pemandangan yang dilihatnya itu membuatnya naik pitam. Turun dari mobil, Anne lantas menghampiri truk dan alat berat yang ada di lokasi.

Sayangnya, pengemudi truk serta pengemudi alat berat yang justru kabur entah ke mana.

“Sopir truknya mana ini? Sopir eskavatornya juga mana? Kalau gak ada sudah angkut saja alat berat itu ke Polres Purwakarta,” ujar Anne dengan nada geram.(8/7/2020)

Dari pantauan, ada sebanyak 13 alat berat (eskavator) yang berada di dua titik galian tanah ilegal tersebut. Termasuk, ada sejumlah truk yang yang ditinggal pengemudinya. Saat ke lokasi tambang, Anne pun turut didampingi aparat dari kepolisian dan TNI termasuk Satpol PP. Bahkan, di lokasi tersebut terlihat Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah.

“Kami akan terus koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau mereka membandel beroperasi, berarti sudah melakukan pelanggaran. Karena kan police line itu dilakukan kepolisian, jadi ya kalau jalan kembali itu ranahnya Polres Purwakarta,” katanya.

Hasil pantauannya di lapangan, di kecamatan ini terdapat empat titik aktivitas pertambangan. Anne mengaku, awal pekan kemarin sempat memanggil para perwakilan empat galian tanah ilegal ini. Di antaranya, seperti ahli waris, PT Pelangi, Mandala, dan FJ Barokah untuk meminta kesepakatan terkait tak beroperasi dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya.

“Kemarin saya sudah cek ke lapangan. Ternyata, galian tanah merah ini belum mengurus perizinan. Dan kita sudah membuat kesepakan dan meminta supaya pengelola tambang untuk terlebih dahulu mengurus dan menempuh perizinannya sesuai prosedur,” kata dia.

Anne menambahkan, pada intinya pihaknya meminta supaya para pengelola tambang untuk mengurus perizinan. Kalau izinnya belum ditempuh jangan dulu beroperasi. Kalau bandel, dengan terpaksa akan ditutup permanen.

“Hari ini ya dengan terpaksa kami persempit jalur aksesnya (truk) agar tak bandel beroperasi lagi,” pungkasnya.(*/As)

PURWOKERTO – Sebanyak delapan tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil sementara tes usap secara massal dan masif yang dilaksanakan sejak 1 Juli 2020.

Hal itu diungkapkan Bupati Banyumas Achmad Husein.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan tes swab (usap) secara masif dan massal,” katanya melalui WhatsAppd i Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (7/7) sore.

Ia mengatakan untuk sementara, tes usap tersebut telah dilakukan terhadap 550 orang yang dimulai dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, tenaga kesehatan.

Selanjutnya, kata dia, tes usap secara massal itu menyasar masyarakat umum, TNI, Polri, pesantren, dan berbagai komunitas untuk diambil sebagai sampel.

Menurut dia, tes usap secara massal yang digelar pada hari pertama (1/7) terhadap 200 orang sampel, saat sekarang sudah keluar hasilnya.

“Hasilnya, ternyata 8 orang adalah positif (Covid-19). Jadi, hari ini ada tambahan 8 positif, tapi itu adalah pencarian kami yang agresif terhadap orang tanpa gejala,” katanya.

Menurut dia, 8 orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu merupakan tenaga kesehatan dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan saat sekarang telah dilakukan penyemprotan disinfektan di kantor tersebut. Sedangkan hasil tes usap terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas belum keluar.

Lebih lanjut, Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir jika nantinya ada penambahan kasus positif Covid-19 kembali karena hal itu merupakan hasil pencarian.

“Itu adalah cara kami melindungi masyarakat, itu adalah cara kami mengayomi masyarakat, terutama yang imunitasnya rendah seperti orang-orang yang sudah sepuh (lanjut usia), ibu hamil, anak-anak di bawah umur, itu yang kemudian harus kita lindungi. Kita harus gotong royong, kita harus hati-hati, dan kita harus kompak supaya tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan,” jelasnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak meremehkan atau menyepelekan Covid-19 karena berdasarkan fakta di lapangan, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona jenis baru itu sangat berbahaya terutama bagi orang-orang yang rentan atau punya penyakit pemberat lainnya termasuk lansia, ibu hamil, dan bayi.

“Oleh sebab itu, kita harus melindungi mereka dan kita harus tolong-menolong, kompak untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Saat ditemui wartawan dalam pelaksanaan tes usap di lingkungan Setda Banyumas pada hari Rabu (1/7), Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto mengatakan sudah menyiapkan rumah sakit milik pemerintah untuk menangani orang yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap secara massal tersebut.

“Tempat tidur untuk mengisolasi Covid-19 tersedia sekitar 150-an di seluruh Banyumas. Ada 10 rumah sakit termasuk rumah sakit swasta, namun prioritasnya memanfaatkan rumah sakit pemerintah dulu,” ujarnya.(*/D Tom)

SUKABUMI – Untuk mendukung para petani dan menghimbau agar menanam bawang merah menjadikan pusat bawang merah di Sukabumi maka semua pihak harus ikut partisipasi dan menjadi produk unggulan.

Kota Sukabumi menggalakan penanaman bawang merah untuk mampu memenuhi kebutuhan lokal. Targetnya Kota Sukabumi jadi sentra bawang merah.

Hal ini ditandai dengan penanaman bawang merah oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Kampung Cibitung RW 04 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Selasa (7/7).

Kegiatan itu dihadiri pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Andri Setiawan dan kelompok tani di Cibeureum.

“Kami melaksanakan penanaman bawang merah karena menjadi salah satu komoditas menguntungkan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan.
Oleh karenanya pemda mengimbau kepada petani menggalakkan tanam bawang merah.

Harapannya kualitas bawang merah grade tipe A menjadi menguntungkan dan lahan pertanian di Sukabumi layak ditanami bawang. Untuk tahap pertama lanjut Fahmi, sentra bawang berada di Cibeureum karena ada pengusaha dan kelompok tani baru.

Nantinya ketika berkembang akan ada sentra lainnya. Selain itu, dia berharap mudah-mudahan bawang asal Sukabumi mampu bersaing dengan produksi bawang dari Brebes, Jawa Tengah.

Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan mengatakan, penanaman bawang ini menjadi salah satu cara menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan tanaman bawang merah. “Sukabumi miliki potensi bawang merah yang tidak kalah dibanding yang lain,” ujar Andri. Harapannya bawang jadi produk pertanian unggulan.(*/Yan)

CIANJUR – Dengan adanya jalur puncak II akan mengurai kemacetan yang sering terjadi diwilayah puncak .Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dalam waktu dekat akan membangun jalur Puncak II sebagai jalur alternatif yang selama ini menjadi solusi bagi kemacetan di jalur Utama Puncak.

“Seharusnya pertengahan tahun karena pandemi anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Targetnya awal tahun depan, pembangunan jalur Puncak II akan direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian termasuk pariwisata,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman pada wartawan Selasa.(7/7/2020)

Ia menjelaskan, selama ini pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari Utara hingga Selatan, sebagai upaya meningkatkan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian dan untuk mengenalkan destinasi wisata baru di berbagai wilayah di Cianjur.

Sehingga dengan dibangunnya jalur Puncak II, tingkat kemacetan di jalur utama Puncak dapat diatasi dan harapan warga untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang layak terpenuhi guna meningkatkan roda perekonomian di wilayah yang terlintasi jalan tersebut.

“Tidak hanya Puncak II, kami juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan menuju tempat wisata yang ada di Cianjur termasuk destinasi wisata baru seperti Curug atau air terjun yang jumlahnya cukup banyak di wilayah Selatan,” katanya.

Sementara pengelola tempat wisata di selatan Cianjur, berharap janji yang diucapkan Bupati Cianjur, segera terealisasi karena selama ini mereka mengembangkan tempat wisata namun tidak ditunjang dengan infrastruktur jalan yang layak seperti yang terlihat di pantai Selatan dan sejumlah air terjun yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

“Tinggal menunggu apakah segera atau nanti lagi dibangun, banyak tempat wisata yang sudah lama beroperasi dan banyak dikunjungi wisatawan asing, namun tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, sehingga jumlah wisatawan yang datang masih dapat dihitung jari setiap harinya, kecuali akhir pekan,” kata Rahman pengelola tempat wisata di pantai selatan.

Ia dan pengelola tempat wisata lainnya di Cianjur, berharap pembangunan infrastrutur terwujud akhir atau awal tahun sesuai janji bupati yang kerap berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Cianjur.(*/Yan)

SURABAYA – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo mengatakan, pihaknya terus menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau basah yang diprediksi melanda Jatim.

Gerakan percepatan tanam padi diawali di enam daerah yang menjadi lumbung padi Jatim. Enam daerah yang dimaksud yaitu Jember, Ngawi, Nganjuk Bojonegoro dan Tuban. Nantinya kabupaten/ kota yang lain mengikuti.

“Termasuk sudah ada tambahan Kabupaten Sumenep yang juga sudah menjalankan percepatan tanam padi,” kata Hadi di Surabaya, Senin (6/7/2020).

Hadi menjelaskan, musim kemarau tahun ini merupakan musim kemarau basah. Dimana pada Juli, diperkirakan masih ada sisa hujan yang bisa ditampung untuk tanaman padi. Dampak buruknya, biasanya pada musim kemarau basah, banyak hama dan penyakit.

“Tapi kemarau basah ini juga ada dampak minusnya yaitu masalah hama penyakit, terutama wereng dan tikus,” ujar Hadi.

Hadi meminta petani dan dinas pertanian kabupaten/ kota mewaspadai serangan hama tersebut. Pemprov Jatim telah menyiapkan antisipasi dengan menyediakan anti hama yang siap dikirim ke setiap kabupaten/ kota.

“Kita sudah koordinasi untuk antisipasinya jika sewaktu-waktu butuh anti hama kami siap mensuplai,” kata dia.

Untuk mendapatkan anti hama, daerah harus melakukan pengajuan terlebih dahulu. Namun, bila kabupaten kota bisa menyelesaikan sendiri pun tidak mengapa.

Hadi menjelaskan, pertanian merupakan sektor yang paling aman dari dampak Pandemi Covid-19. Termasuk untuk distribusi hasil pertanian, Pemprov Jatim sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta gugus tugas agar hasil pertanian bisa terjual dan tidak memberatkan petani.

“Kita juga sudah melakukan pemetaan ketersediaan stok pangan, jangan sampai ada kendala karena Jawa Timur ini andalan Indonesia. Produksi padi kita selalu surplus,” kata dia.

Hadi menjelaskan, Jatim merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Pada semester I 2020 luas panen Jatim sekitar 1.120.153 hektare.

Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling atau setara dengan 4.066.348 ton beras.

Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.(*/Gio)

BANDUNG – Dengan adanya pandemi mempengaruhi semua industri namun masih ada yang bertahan dengan bermacam inovasi seperti fesyen .Pemprov Jabar, akan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam 10 juta lembar pengadaan masker.
Karena, sekitar 37 ribu pelaku UMKM di Jabar terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, Pemprov Jabar menargetkan bisa melibatkan UMKM dalam pembuatan 10 juta masker. Sebelumnya, Dinas KUK Jabar sudah membuat dua juta masker.

“Sekarang, kami akan membuat delapan juta masker yang bakal dibagikan kepada masyarakat maupun instansi,” ujar Kusmana dalam konferensi pers, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/7/2020).

Kusmana mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk membantu UMKM khususnya yang selama ini berkecimpung di bidang fesyen agar mampu bertahan di tengah badai pandemi Covid-19.

Karena selama ini, banyak pelaku UMKM fesyen yang jatuh bangun bahkan tak sedikit menutup usahanya karena tak bisa mendapatkan pesanan.

“Kita coba menyerap produk masker yang mereka buat,” kata Kusmana.

Dalam program pengadaan ini, kata dia, setidaknya akan ada 800 sampai 1.000 UMKM yang bisa diikutsertakan di seluruh kabupaten/kota se-Jabar. Satu UMKM, nantinya bisa membuat minimal 10 ribu masker. Sedangkan, jika ada penambahan maka bisa mencapai 50 ribu masker.

Dalam hitungan kasar, kata dia, satu masker dihargai sekitar Rp 5.000. Artinya satu UMKM akan mendapat orderan mencapai Rp 50 juta.

“Ini cukup menguntungkan karena bagi pelaku UMKM berapapun didapat sudah baik daripada tidak ada pesanan sama sekali,”jelasnya.(*/Hend)

CIREBON – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon membuat para pengurus Pesantren dan Santri resah, dia menyebutkan banyak Pesantren tak ber IMB di Kabupaten Cirebon.

Ribuan santri akan menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (8/7) besok. Kabarnya, mereka akan mendatangi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto.

Ini buntut dari pernyataan Hermanto yang memantik kemarahan kalangan santri. Beberapa waktu lalu, dia menyebutkan banyak pesantren yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kordinator Lingkar Santri Cirebon (LSC) Ahmad Ibnu Ubaidilah mengatakan, pihaknya mengakomodir para santri yang ada di pondok pesantren di wilayah timur, barat, dan utara. Sebab, mereka merasa tersinggung dengan statemen Hermanto.

“Estimasi masa yang akan melakukan aksi di DPRD mencapai ribuan. Banyak yang prihatin termasuk jejaring alumni,” kata Inu, Senin (6/7/2020).

Menurutnya, Hermanto salah tafsir soal pesantren, dan membuat kelompok pesantren kecewa dan dirugikan. Padahal, selama ini pihaknya menjaga Marwah pesantren dan kiai. Inu menilai, statemen Hermanto, dinilai sudah keterlaluan.

“Fokus saja UMC. Jangan melebar ke IMB pesantren. Kenapa harus pesantren yang jadi kambing hitam. Ini urusannya sudah SARA. Jangan anggap remah pesantren. Sebetulnya punya kepentingan apa Hermanto dengan pesantren,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi. Menurutnya, Hermanto dinilai melakukan pengalihan isu saat membahas IMB UMC. Padahal kalau saja fokus dan tidak membawa-bawa persoalan IMB pesantren, persoalan akan menjadi lain. Maman berencana, akan mengirimkan sekitar 300 santri dalam aksi protes tersebut.

“GMBI juga ikut protes karena kami tidak terima. Kami juga punya banyak santri. Satu terluka, kami juga ikut terluka. Hermanto harus memberikan klarifikasi. Kalau tidak meminta maaf, kami akan menduduki gedung dewan,” ancam Maman.

Sementara itu, Komandan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul ulama (Banser) Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman mengaku, pihaknya masih menunggu instruksi dari PCNU setempat untuk bergerak menyikapi statmen Hermanto yang dinilai menyakitkan dan merugikan pesantren tersebut.

Apa yang disampaikan Hermanto, menurut dia, tidak sepantasnya IMB pesantren diungkit dan diperdebatkan. Mengingat pesantren berdiri sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami sebagai Komandan Banser menunggu instruksi dari orang tua Banser siap bergerak untuk meminta klarifikasi pada Hermanto atas statemennya yang lantang memojokkan pesantren,” ungkapnya.(*/Dang)

PASURUAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengaku sudah mendapat laporan kekeringan di beberapa desa di 7 kecamatan di wilayah kerjanya.

“Terhadap laporan dari tujuh kecamatan yang melapor kekeringan. Kita assessment dulu apakah benar tidaknya itu laporan,” jelas Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati, Minggu (5/7).

Tujuh kecamatan di Kabupaten Pasuruan itu adalah Kecamatan Lekok, Grati, Winongan, Lumbang, Gempol, Pasrepan dan Kejayan. Di 7 Kecamatan tersebut, terdapat 21 desa yang mengalami kekeringan.

“Bisa saja nanti dari 21 desa itu berkurang jika sudah ada sumber (air) atau pengeboran sumur. Kalau begitu kan airnya sudah terpenuhi. Makanya kita cek ke lokasi masing-masing,” jelasnya.

Tectona menambahkan, assessment itu direncanakan rampung pada pekan depan. Kemudian dilanjutkan proses pengajuan surat keputusan (SK) tanggap darurat kekeringan dan anggaran untuk suplai air.

“Suplai air saat ini masih diatasi secara mandiri oleh masyarakat serta ada pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar 21 desa itu,” bebernya.

Meskipun ada bantuan suplai air dari pihak-pihak perusahaan, Tectona menegaskan jika hal itu masih kurang. Kekurangan itulah yang nanti akan disuplai oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

“Kita yang nambah nanti (kekurangan suplai air bersih untuk masyarakat), sesuai yang akan kita usulkan dari hasil assessment,” tandasnya.(*/Gio)

LAMPUNG – Pencegahan covid-19 di Lampung akan menyasar ke pasar tradisonal karena di pasar tempat banyaknya kerumunan masyarakat .

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan delapan pasar tradisional dan satu terminal di empat kabupaten/kota menjadi target tes cepat COVID-19 secara massal.

“Di Kota Bandarlampung ada tiga pasar tradisional dan satu terminal. Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah masing-masing satu pasar dan Lampung Selatan tiga pasar yang rencananya akan kita lakukan rapid test massal,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana di Bandarlampung, Jumat.

Dia mengatakan untuk Kota Bandarlampung ketiga pasar tradisional itu adalah Pasar Smep, Pasar Wayhalim, dan Pasar Bambu Kuning, serta Terminal Kemiling. Di Kabupaten Lampung Selatan pasar yang menjadi target tes cepat massal yakni Pasar Natar, Pasar Jatiagung, dan Pasar Kalianda. Di Kabupaten Pesawaran sasarannya adalah Pasar Gedong Tataan dan Lampung Tengah di Pasar Bandar Jaya.

“Semua tempat itu berdasarkan rekomendasi dari Dinkes kabupaten/kota,” katanya.

Reihana menjelaskan urung terlaksananya tes cepat secara massal di pasar tradisional di empat kabupaten/kota tersebut karena saat ini pihaknya bersama Dinkes dari kabupaten/kota sedang mempersiapkan alatnya. Selain itu, pihaknya dan pemkab/pemkot setempat juga terus melakukan sosialisasi kepada pedagang di pasar yang akan menjadi tempat tes cepat tersebut agar mereka tidak takut.

Reihana menegaskan jika nanti ada konsumen yang datang ke pasar dan ingin melakukan tes cepat, pihaknya pun akan membantunya serta memfasilitasi.

“Apabila hasilnya reaktif, langsung kita lakukan tes usap untuk mengetahui apakah hasilnya positif atau negatif Covid-19,”tukasnya.(*/Kri)

KARAWANG – Mengantisipasi penyebaran dan mencegah penyebaran virus-19 diminta agar warga selalu menerapkan protokol kesehatan .
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan karena saat ini Karawang masih berada dalam zona kuning

“Sampai sekarang ini Karawang masih berada dalam level tiga atau zona kuning,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat Fitra Hergyana, di Karawang, Sabtu.

Ia mengatakan, penghitungan level kewaspadaan didasarkan pada delapan indikator, antara lain laju Orang Dalam Pemantauan per daerah, laju Pasien Dalam Pengawasan, laju kesembuhan, laju kematian, laju reproduksi COVID-19, laju transmisi, laju pergerakan/kemacetan serta resiko biografis.

Dengan status zona kuning tersebut, kata dia, maka Karawang tidak sepenuhnya aman dari resiko penularan COVID-19.

Fitra menyampaikan agar warga tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

Hingga Sabtu (3/7) ini jumlah kasus positif di Karawang mencapai 41 orang. Sebanyak 24 orang sembuh dan sisanya 17 orang masih dalam observasi.(*/Eln)