Berita Daerah

YOGYAKARTA – Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta mewaspadai kekeringan meteorologis di wilayah tersebut. Hal ini tak lepas dari peringatan dini terkait kekeringan meteorologis yang dikeluarkan BMKG Stasiun Klimatologi DIY.

Kekeringan meteorologi sendiri merupakan kekeringan yang disebabkan karena kurangnya curah hujan atau berada di kondisi bawah normal. Hal ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. “Peringatan dini kekeringan meteorologis adalah berkurangnya curah hujan dari keadaan normalnya dalam jangka waktu yang panjang dengan kurun waktu bulanan, dua bulanan, dan seterusnya,” kata Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas, Rabu (31/5/2023).

Reni menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan curah hujan hingga 31 Mei 2023 ini, telah terjadi potensi kekeringan meteorologis dengan status waspada. Artinya, suatu daerah mengalami HTH (Hari Tanpa Hujan) yang lebih dari 21 hari, dan prakiraan curah hujan rendah atau kecil dari 20 milimeter per dasarian, dengan peluang terjadi diatas 70 persen.

“(Hal ini terjadi di) Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul,” ujar Reni.

Untuk itu, Reni mengimbau masyarakat maupun pemerintah daerah di DIY untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis ini. Terutama bagi warga dan pemerintah daerah yang berada dalam wilayah peringatan dini.

Reni menyebut, yang perlu diwaspadai guna mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis diantaranya pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan. Selain itu, juga perlu mengantisipasi pengurangan ketersediaan air tanah atau kelangkaan air bersih. “Waspadai juga peningkatan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.(*/D Tom)

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah mengajukan lagi rencana pembangunan Trans-Sumatera Railway. Pembangunan ini guna mendukung perkembangan transportasi massal di wilayahnya.

“Kemarin, Pemerintah Provinsi Lampung sudah berkirim surat kepada pusat terkait rencana pembangunan Trans-Sumatera Railway, yang sempat digagas beberapa tahun lalu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogodi Bandarlampung, Lampung, Rabu (31/5/2023).

Ia mengatakan jalur kereta api dari Bakauheni menuju Palembang yang rencananya dibangun sejajar dengan Jalan Tol Trans-Sumatera itu, akan mendukung pengembangan transportasi umum di daerahnya.

“Jadi, saat ini kami mengingatkan kembali untuk mengembangkan angkutan massal ini di Sumatera khususnya di Lampung. Sebab kereta api ini akan menjadi transportasi yang murah cepat dan bisa mengangkut banyak orang,” katanya.

Dia menjelaskan melalui rencana pembangunan jalur kereta api antardaerah di Sumatra ini dapat mengatasi permasalahan kelebihan muatan pada kendaraan yang menjadi penyebab rusaknya jalan.

“Ini bisa mengatasi masalah ODOL juga jadi semua beban tidak ditaruh semua di jalan, kalau sudah ada jalur ini bisa juga untuk mengangkut logistik. Dan, memang kita membutuhkan angkutan andal untuk mendukung aktivitas,” ucapnya.

Menurut dia, untuk transportasi kereta api di daerahnya menjadi salah satu transportasi yang diandalkan. Dengan jumlah pengguna mencapai 1.500-1.800 orang per hari.

“Saat angkutan Lebaran dan saat reguler kereta api Kuala Stabas di Lampung terutama rute Baru Raja-Martapura-Kota Bumi-Tanjung Karang sehari bisa 1.500-1.800 orang atau bisa dikatakan keterisiannya mencapai 90 persen. Ini bisa membantu pekerja yang dari Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bumi, dan Way Kanan,” tambahnya.

Ia pun mengharapkan rencana pembangunan jalur kereta api antardaerah di Sumatera dapat terealisasi, sehingga membantu menunjang perkembangan transportasi massal.(*/Tian)

LAMPUNG – Dokter Zam Zanariah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah mengikuti acara relawan Anies Baswedan DPW Partai Nasdem Lampung, dua bulan lalu. Namun, Pemprov Lampung belum terima suratnya dan belum ditindaklanjuti.

“Secara fisik, saya belum terima suratnya,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Fredy SM kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (29/5/2023), menanggapi sanksi administratif oleh KASN terhadap dr Zam Zanariah.

Menurut dia, sanksi yang dijatuhkan KASN kepada dokter Zam Zanariah sudah diketahuinya dari media massa. Namun, dirinya belum membaca isi surat dan rekomendasinya kepada Pemprov Lampung.
Karenanya, dia belum bisa mengomentari tindakan yang diambil. “Barangkali suratnya sudah naik ke gubernur,” ujarnya.

Mengenai sanksi kepada dokter Zam Zanariah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan KASN No.R-1942/NK.01.00/04/2023 yakni penundaan kenaikan gaji berkala ASN selama satu tahun, Fredy masih akan melihat terlebih dahulu rekomendasinya. “Nanti kita tindak lanjuti dengan tim penilaian kinerja,” ujarnya.

Dia mengatakan kepada semua ASN, sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat bahwa ASN perlu menjaga netralitas, bagi yang ingin terlibat langsung politik praktis harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari ASN. “Kalau mau berpolitik mundur dulu (dari ASN),” kata Fredy.

KASN telah merekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaksanakan sanksi terhadap dr Zam Zanariah Ibrahim, dokter neurologi senior rumah sakit Pemerintah Provinsi Lampung tersebut.

Dalam sanksi KASN tersebut, tercantum pelanggaran dokter Zam Zanariah, yakni melanggar Pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.

Ketua KSN Agus Pramusinto menyatakan, sebagai ASN tindakan dokter Zam menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan penyalahgunaan jabatan. ASN tersebut dinilai tidak patuh pada SK Gubernur Lampung nomor 862.2/732VI.04/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

Dokter senior RSUD Abdul Moeloek Lampung tersebut dinilai telah terbukti hadir pada pertemuan relawan bakal Calon Presiden Anies Baswedan yang digelar di DPW Partai Nasdem di Lapangan Way Dadi, Kota Bandar Lampung, dua bulan lalu.

Namun, dr Zam Zanariah telah mengeklaim telah mengundurkan diri dari ASN. Surat pengunduran diri dr Zam masih diproses di Baperjakat. Terkait pengunduran diri tersebut, akan dipertimbangkan masa kerja Zam Zanariah selama 20 tahun untuk dilakukan proses pensiun.

Bawaslu Lampung telah memeriksa kasus kehadiran dokter Zam di pertemuan relawan bakal calon presiden tersebut. Hasilnya diteruskan ke KASN.(*/Tian)

LAMPUNG – Pemberlakuan peraturan pelarangan penjualan gabah keluar dari Lampung, diprediksi akan mematikan ekonomi petani. Pasalnya, harga jual gabah diramalkan anjlok akibat kemampuan serap penggilingan padi di daerah ini belum sebanding dengan volume hasil panen raya.

Salah satu penyuplai gabah di Lampung, Rayon Timur mengatakan, petani akan menjadi korban terbesar karena harga gabah diperkirakan terjun bebas jika penggilingan padi di Lampung belum mampu menyerap seluruh hasil panen raya.

“Sesuai hukum supply and demand, harga akan turun jika pasokan melimpah. Harga bisa turun di bawah Rp 5.000 per kg. Yang akan jadi korban petani,” ujar Rayon, Sabtu (27/5/2023).

Dia menyebut, apabila harga gabah turun, maka yang menikmati adalah penggilingan. Dia memperkirakan, penggilangna gabah akan mendapat untuk Rp 10-15 juta dalam satu kali giling seberat 20 ton.

Menurut dia, selain diserap oleh penggilingan lokal, sudah sejak lama gabah di Lampung juga dipasarkan oleh pembeli luar daerah, dari jawa hingga Sumatera.

Rayon menduga, ada upaya untuk menghalangi pembeli luar daerah masuk ke wilayah itu dengan tujuan mengurangi persaingan. Dia berharap, pemerintah daerah meninjau kembali Perda larangan gabah Lampung dijual ke luar provinsi dengan melibatkan asosiasi petani dan tidak hanya asosiasi penggilingan padi.

“Kami berharap agar jangan hanya karena kepentingan segelintir pihak akan mengorbankan kepentingan yang lebih luas,” jelas dia.

Aturan serupa, kata dia, juga pernah diberlakukan di salah satu daerah di Sulawesi sekitar lima tahun yang lalu. Akibatnya terjadi keributan dan protes dari petani, pedagang dan penggilingan akibat harga gabah turun drastis.

“Petani yang tadinya diam jadi memberontak. Mestinya kita bisa belajar dari kasus tersebut,” paparnya.

Rayon juga menjelaskan, mengenai harga gabah kering panen (GKP) di Lampung seringkali kurang menguntungkan saat panen. Ini karena ketergantungan petani kepada tengkulak.

Terbatasnya modal dan akses pasar menyebabkan petani sebagai ujung tombak pertanian menjadi pihak yang kurang menikmati keuntungan. Ketergantungan tersebut bermula saat mulai musim tanam.

Mereka membutuhkan modal kerja untuk pengadaan benih, pupuk, pestisida, dan lainnya. Akibat keterbatasan, mereka meminjam kepada tengkulak dan akan dibayar saat panen.

Tidak jarang juga ada permainan untuk menekan harga. Bahkan bisa di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) jika sedang panen raya.

Misalnya, gabah telat dibongkar sehingga harus menginap sehingga harganya makin turun. Selain itu, untuk jenis padi tertentu juga sering ditekan, seperti beras bulat yang pangsa pasarnya lebih terbatas.

“Harga gabah yang ditekan tersebut menyebabkan ekonomi petani kurang sejahtera,” kata Rayon.

Dia menilai, harga gabah mulai wajar sejak masuknya perusahaan besar karena kemampuan pembeliannya juga besar. Kondisi ini disebut menguntungkan petani. Harga GKP saat ini di atas Rp 5.000 per kg dinilai wajar untuk meningkatkan kesejahteraan petani Lampung.

“Supplier sekarang kejarnya kuantitas, jadi harus bayar cash. Sekarang apa adanya saja, kalau hasilnya bagus langsung bayar. Kalau dulu sampai berbulan-bulan, sekarang gak ada cerita,” tambah dia.

Kusniran petani asal Kalianda, Lampung Selatan mengatakan, harga gabah kering panen di daerahnya saat ini cukup baik sekitar Rp5.800 per kg. “Harga saat ini cukup baik dan petani dapat menikmati keuntungan dengan harga tersebut,” jelasnya.

Dia mengaku, akan menjual gabah kering panennya di harga saat ini karena harga tersebut wajar dapat menutupi modal dan memenuhi kebutuhan hidup. Harga GKP Rp 5.500 – Rp 5.800 per kg saat ini dinilai tepat agar petani ikut menikmati keuntungan.(*/Tian)

LAMPUNG – Dokter Zam Zanariah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), setelah mengikuti acara relawan Anies Baswedan DPW Partai Nasdem Lampung, dua bulan lalu. Sanksi KASN tertuang dalam SK No.R-1942/NK.01.00/04/2023 yakni penundaan kenaikan gaji berkala ASN selama satu tahun.

KASN telah merekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaksanakan sanksi terhadap dr Zam Zanariah Ibrahim, dokter neurologi senior rumah sakit Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. Dalam sanksi KASN tersebut, tercantum pelanggaran dokter Zam Zanariah yakni melanggar Pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.

Ketua KSN Agus Pramusinto menyatakan, sebagai ASN tindakan dokter Zam menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan penyalahgunaan jabatan. “Dia tidak patuh pada SK Gubernur Lampung nomor 862.2/732VI.04/2020 tertanggal 3 Juli 2020,” katanya, Jumat (26/5/2023).

Dokter senior RSUD Abdul Moeloek Lampung tersebut dinilai telah terbukti hadir pada pertemuan relawan bakal calon presiden Anies Baswedan yang digelar di DPW Partai Nasdem di Lapangan Way Dadi, Kota Bandar Lampung, dua bulan lalu.

Inspektorat Lampung telah memeriksa dr Zam Zanariah terkait kehadirannya pada pertemuan relawan Anies Baswedan.

Menurut Kepala Inspektorat Lampung Fredy, dr Zam Zanariah mengakui kehadirannya di tempat itu. Namun, dr Zam Zanariah telah mengeklaim telah mengundurkan diri dari ASN.

Surat pengunduran diri dr Zam masih diproses di Baperjakat. Terkait pengunduran diri tersebut, akan dipertimbangkan masa kerja Zam Zanariah selama 20 tahun untuk dilakukan proses pensiun. Bawaslu Lampung telah memeriksa kasus kehadiran dokter Zam di pertemuan relawan bakal calon presiden tersebut. Hasilnya diteruskan ke KASN.(*/Tian)

DENPASAR – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar meminta wisatawan dan nelayan tradisional mewaspadai potensi tinggi gelombang laut hingga 2,5 meter di kawasan wisata Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 28-29 Mei 2023.

“Nelayan dan pelaku wisata bahari waspadai potensi tinggi gelombang laut di Nusa Dua,” kata Kepala BMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho, Sabtu.

Sedangkan kecepatan angin diperkirakan hingga 38 kilometer per jam atau 20 knot yang bergerak dari arah timur-tenggara. Kawasan Nusa Dua berbatasan langsung dengan Selat Badung di sebelah timur Bali.

Berdasarkan perkiraan BMKG, ketinggian gelombang laut di Selat Badung juga mencapai hingga 2,5 meter. Kawasan Nusa Dua merupakan wisata bahari dan kawasan nelayan melaut.

Selat Badung merupakan jalur penyeberangan dari Sanur Denpasar menuju Pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung dan juga jalur kapal penyeberangan feri yang berlayar ke Pulau Lombok.

BMKG menjelaskan kondisi cuaca tersebut disebabkan oleh suhu muka laut di sekitar wilayah Bali yang berkisar 26-30 derajat celcius dan masa udara basah terkonsentrasi di lapisan permukaan hingga lapisan 850 milibar atau 3.000 meter.

Sementara itu, secara umum cuaca di Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan ketinggian gelombang laut di perairan Selatan Bali diperkirakan hingga mencapai tiga meter.

BMKG menyebutkan kondisi angin dan gelombang laut yang berisiko tinggi terhadap keselamatan berlayar yakni kepada perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Wajib pajak di Kota Yogyakarta diajak untuk patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih awal atau tidak mendekati jatuh tempo, maupun setelah jatuh tempo. Hal ini dilakukan Pemkot Yogyakarta salah satunya dengan mengadakan Pekan Panutan Pembayaran PBB.

Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan bahwa PBB merupakan komponen penting dan mendasar dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan daerah maupun nasional. Perolehan pajak, katanya, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, dan memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Dengan membayar PBB, merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Untuk itu, pihaknya menilai perlu didorongnya masyarakat untuk membayar PBB.

“Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan, maka sudah menjadi tugas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mendorong masyarakat taat membayar pajak, serta memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak,” kata Singgih.

Singgih menekankan bahwa Pekan Panutan Pembayaran PBB juga menjadi salah satu upaya untuk memenuhi target PBB di Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini dihadirkan wajib pajak potensial dengan nominal pajak cukup tinggi, sehingga diharapkan bisa menambah capaian target PBB.

Jatuh tempo pembayaran PBB di 2023 ini jatuh pada 30 September nanti. Meski begitu, ia menilai membayar pajak lebih awal akan lebih baik.

“Ini adalah program yang perlu kita dukung dan perlu kita sukseskan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada bapak ibu wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dengan ikhlas dan tepat,” ucap Singgih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, tujuan digelarnya Pekan Panutan Pembayaran PBB yakni untuk memberikan panutan kepada masyarakat dalam kepatuhan membayar PBB. Pasalnya, dalam kegiatan ini juga dilakukan pembayaran PBB secara langsung oleh wajib pajak.

Menurutnya, jika ada 900 wajib pajak yang diundang dapat hadir dan membayar PBB, maka penerimaannya bisa mencapai sekitar Rp 26 miliar. Sedangkan, target PBB Kota Yogyakarta tahun 2023 ini sekitar Rp 104 miliar, dan baru terealisasi sekitar Rp 19 miliar.

“Jadi ini sebagai contoh, teladan semua dari pejabat, pengusaha dalam membayar pajak PBB tidak harus mendekati jatuh tempo. Kami akan terus berusaha meningkatkan pelayanan, transparansi dan mengurangi berbagai kesalahan melalui pembangunan data,” jelasnya.(*/D Tom)

JAMBI – Era yang membutuhkan komunikasi begitu penting namun masih ada daerah yang tertinggal dalam pengembangan komukasi .

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jambi mencatat sampai saat ini ada 180 desa di provinsi itu yang belum tersentuh dan mendapatkan sinyal telekomunikasi. Kepala Dinas Kominfo Jambi Ariansyah di Jambi mengatakan sampai saat ini sedikitnya 180 desa yang ada di pelosok Jambi yang hingga saat ini belum ada sinyal atau blank spot.

Kominfo Jambi tengah mengusahakan agar desa-desa tersebut bisa tersentuh sinyal telekomunikasi. Kominfo Provinsi Jambi sejauh ini, kata dia, dengan program prioritas Gubernur Jambi Al Haris yaitu internet masuk desa, setidaknya bisa mengurangi area blank spot (titik buta) ketiadaan sinyal di Jambi.

Ariansyah menerangkan pada 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah menyasar 125 desa mendapat sinyal lewat program internet masuk desa untuk memberikan fasilitas internet kepada masyarakat yang ada di desa.

Namun yang menjadi masalah hanya radius jangkauannya.

“Tahun lalu internet masuk desa, menyasar 125 desa, tahun ini rencana ada sebanyak 80 desa lagi yang akan menerima sinyal sehingga masih tersisa sebanyak 100 desa di Provinsi Jambi yang blank spot dan pemerintah akan terus berusaha untuk memenuhinya,” kata Ariansyah, Senin (22/5/2023).

Diskominfo Jambi juga meminta kepada pihak desa untuk proaktif mengembangkan fasilitas yang ada, bekerja sama dengan vendor, melalui Bumdes. “Nah Bumdes ini harus proaktif untuk mengembangkan itu dan pihak ketiga siap untuk menjangkau semua desa tetapi harus membeli voucher,” ungkapnya.(*/Gint)

LAMPUNG – Harga biji kopi robusta tingkat petani di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung naik dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kg.

Petani kopi asal Desa Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Tanggamus, Lampung, Triyatno, menyampaikan, harga kopi itu terbilang cukup tinggi, mengingat beberapa bulan lalu hanya Rp 25 ribu per kg. Harga biji kopi saat ini membuat petani gembira, karena dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka.

“Harga bahan pangan saat ini mahal. Kami bersyukur dengan harga kopi saat ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” ujar dia.

Meskipun harga biji kopi tinggi, kata Triyatno, tak dibarengi dengan produktivitas tanaman kopi yang tahun ini hanya 700 kilogram per hektare. “Panen kopi turun dibandingkan tahun lalu karena faktor curah hujan tinggi. Tapi, produksinya kami rasa masih cukup baik,” ungkapnya.

Mulyadi, petani kopi lainnya mengatakan bahwa harga saat ini cukup tinggi menembus Rp 35 ribu/kg. “Kami senang banget dengan harga kopi saat ini,” kata Mulyadi.

Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanggamus mengatakan kopi robusta menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus. Kadis Disbunnak Kabupaten Tanggamus Dhani Riza mengatakan, kopi robusta di Kabupaten Tanggamus penyuplai terbesar kedua di Provinsi Lampung.

“Penyuplai kopi tersebar di Lampung adalah di Lampung Barat dan yang kedua ada di Tanggamus,” kata Dhani.

Dia mengatakan pula jumlah produksi kopi di Tanggamus pada 2022 mencapai 31.986 ton. Untuk jumlah komposisi luas lahan petani kopi, kata dia, seluas 41.611 hektare yang terbagi menjadi tiga golongan. Yakni tanaman belum menghasilkan seluas 830 hektare, tanaman menghasilkan ada 37.630 hektare, dan tanaman rusak seluas 3.131 hektare.

Dia menjelaskan, saat ini di Tanggamus hampir seluruh kecamatan sudah menjadi sentra penghasil kopi dan kecamatan tersebut sudah dijadikan sebagai wilayah pembuatan peta kebun kopi. Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Cukuh Balak, Talang Padang, Wonosobo, Pugung, Pulau Panggung, Sumberejo, Ulubelu, Pematang Sawa, Kelumbayan, Semaka, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Gisting, Gunung Alif, Limau, Air Naningan, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, dan Kecamatan Bulok.(*/Ti)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan tim ke Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengecek langsung harta kekayaan milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana.

“Kemarin sudah tim berangkat ke sana (Lampung) sekalian kumpulin informasi dari lapangan ya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Reihana sejatinya kembali menjalani klarifikasi laporan kekayaannya pada hari ini. Namun, dia meminta KPK untuk melakukan penundaan dengan alasan dirinya masih perlu mengumpulkan dokumen serta data-data pendukung yang dibutuhkan.

Pahala mengatakan, pihaknya telah menjadwal ulang pemanggilan terhadap Reihana. “Minggu depan pastinya,” ujar dia.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Reihana pada Senin (8/5/2023). Berdasarkan hasil klarifikasi itu, Reihana diketahui meminta stafnya untuk mengisi LHKPN miliknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain itu, dia juga ternyata memiliki enam rekening. Namun, Reihana hanya mencantumkan satu rekening dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

Temuan ini sempat dikonfirmasi ke Reihana saat pemanggilan pertamanya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui jika rekeningnya tak dilaporkan secara lengkap karena LHKPN itu diisi oleh stafnya. Sehingga KPK merasa perlu kembali memanggil Reihana untuk mengklarifikasi laporan kekayaan miliknya.

Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2023, Reihana tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar Rp2.715.000.000. Jumlah ini dinilai janggal dan tidak sesuai dengan profilnya yang diketahui telah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun.

Kejanggalan tersebut juga muncul dari gaya hidup Reihana yang menyita perhatian publik di dunia maya. Penampilan wanita berusia 60 tahun ini selalu nyentrik dengan gaya hidup flexing (memamerkan sesuatu).

Warganet menyoroti penampilan gaya hidup Reihana yang menjadi pejabat Pemprov Lampung pada era tiga gubernur Lampung, yakni Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, dan terakhir Arinal Djunaidi. Setiap tampil di publik, baik acara kedinasan maupun nonkedinasan, penampilan Reihana tampak berbeda dengan pejabat selevelnya.

Lalu di video yang beredar viral di medsos, warganet menyoroti tas mewah yang selalu ditampilkan Reihana setiap acara dengan kisaran harga Rp 200 juta. Warganet juga menyoroti cincin yang dikenakannya diduga menyamai perhiasan milik Pengacara Hotman Paris Hutapea.(*/Jo)