LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengerahkan tim khusus guna menjaga situasi di Kabupaten Pesisir Barat tetap kondusif usai terjadi bentrok antara warga dengan PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU).
“Tim khusus dari Ditreskrimum sudah dikerahkan untuk menjaga situasi di Pesisir Barat usai bentrokan,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah, di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (16/8).
Selain itu, lanjut dia, tim yang dikerahkan Polda Lampung juga bertugas melakukan penyelidikan kenapa bentrok antara warga dan PT KCMU bisa terjadi yang mengakibatkan empat orang terluka.
“Ditreskrimum Polda Lampung juga akan membantu melakukan penyelidikan bersama Polres Pesisir Barat, serta pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata dia.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, saat ini kondisi di Pesisir Barat sudah membaik, bahkan masyarakat juga sudah merasa aman dan nyaman sehingga bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa,
“Kami mengimbau warga setempat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang belum tentu kebenarannya,” kata dia.
Ia pun meminta semua pihak dapat mengecek terlebih dahulu kebenarannya setiap informasi yang diperoleh baik dari media sosial atau lainnya.
“Bagi warga yang memperoleh informasi baik dari sosial media atau yang lain, perlu dilakukan cek dan ricek supaya tetap bisa berkegiatan dengan baik,” katanya lagi.
Diketahui sebelumnya, warga Pekon Marang terlibat bentrok dengan PT KCMU, Selasa (15/8) sekira pukul 16.00 WIB. Bentrokan tersebut diduga disebabkan rebutan lahan sawit antara warga dan perusahaan.
Akibat bentrokan itu, empat orang warga mengalami luka-luka, selain itu juga terdapat satu unit mobil Suzuki New Carry tanpa nomor polisi ikut terbakar dalam bentrok tersebut.(*/Tian)
CIREBON – Regenerasi petani di Kabupaten Cirebon diharapkan bisa berjalan. Hal itu utuk menjaga produktivitas pertanian serta mencegah terjadinya krisis pangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron, saat mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam acara Climate Smart Agriculture Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Farmer’s Field Day CSA Simurp Scaling Up Balai Penyuluhan Pertanian, di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8/2023).
Imron menyebutkan, sebagian besar petani di Kabupaten Cirebon kini mulai meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi karena sektor pertanian tidak lagi menjanjikan bagi para pelakunya.
“Sebaliknya, pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan dalam kondisi apa pun, termasuk saat pandemi Covid-19,’’ ujar Imron.
Selain itu, Imron juga meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk memperbaiki tata kelola air bagi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, saat musim kemarau, sejumlah lahan pertanian milik masyarakat di Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan suplai air secara maksimal.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyebutkan produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Barat terus meningkat. Provinsi ini pun tercatat sebagai daerah produksi terbanyak kedua di Indonesia.
Namun begitu, kata Uu, luas lahan pertanian padi di Jawa Barat terus menyusut karena adanya alih fungsi lahan. Hal itu dikarenakan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman penduduk.
“Ini merupakan bagian dari konsekuensi dari kemajuan suatu daerah. Tahun 2042 diprediksi jumlah penduduk akan bertambah menjadi 62 juta jiwa. Pertambahan ini dikarenakan adanya urbanisasi, bukan kelahiran asli warga Jawa Barat,’’ kata Uu.
Uu mengimbau kepada para petani, agar tidak menjual lahan pertanian meskipun ada kenaikan harga jual tanah. “Jangan menjual, harus meningkatkan produksi padi. Karena kalau tidak, Jawa Barat bakal mengalami krisis pangan. Ini juga menimbulkan efek domino,’’ katanya.(*/El)
TASIKMALAYA – Penggunaan sepeda listrik di kalangan masyarakat mulai marak dalam beberapa waktu ke belakang, termasuk di Kota Tasikmalaya. Para pengguna sepeda listrik tak jarang terlihat berlalu lalang di jalan raya wilayah Kota Tasikmalaya.
Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Tasikmalaya Kota AKP Tejo Reno Indratno mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan imbas dari maraknya penggunaan sepeda listrik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan para penjual sepeda listrik di wilayah Kota Tasikmalaya.
“Para penjual diminta mengimbau setiap pembeli sepeda listrik agar kendaraan hanya digunakan di permukiman warga. Karena berbahaya untuk digunakan di jalan raya,” kata dia, Selasa (8/8/2023).
Apabila pengguna sepeda listrik kedapatan berkendara di jalan raya, polisi disebut akan memberikan imbauan. Pemberian imbauan itu disebut akan dilakukan dengan lebih humanis, di mana pengguna sepeda listrik akan diberi arahan agar tak berkendara di jalan raya.
Selain itu, ia menambahkan, penggunaan sepeda listrik itu juga harus sesuai aturan lalu lintas. Artinya, pengguna sepeda listrik harus menaati aturan, seperti mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm, tidak boleh berboncengan lebih dari satu orang.
“Jadi harus sesuai aturan kendaraan roda dua. Kita antisipasi jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas,” kata Tejo.
Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada laporan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna sepeda listrik. Ia berharap, peristiwa itu tak akan terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
“Anggota juga kan patroli terus. Apabila ada pengendara sepeda listrik, anggota akan memberi imbauan, lalu dipandu untuk masuk ke gang rumahnya,” ungkapnya.(*/Dang)
BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan sistem tilang elektronik melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.
“Hati-hati modus WhatsApp penipuan pembayaran tilang elektronik yang sekarang terjadi di masyarakat dengan mengatasnamakan tilang elektronik,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Menurut dia, pemberitahuan tilang hanya dikirimkan melalui pesan SMS dari sistem tilang elektronik, tidak melalui pesan WhatsApp. Selain itu, menurutnya pembayaran denda tilang, hanya menggunakan kode Briva dan bukan nomor rekening.
“Apabila ada masyarakat yang menerima pemberitahuan pembayaran denda tilang elektronik selain SMS agar segera menghubungi petugas Polri atau mengabaikannya,” kata dia.
Ibrahim mengatakan, sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diberlakukan guna mendisiplinkan masyarakat ketika berlalu lintas.
Dia mengatakan, sistem ETLE bakal merekam setiap pelanggar lalu lintas, kemudian surat tilang beserta bukti pelanggaran bakal dikirim ke alamat pemilik kendaraan.
Jika alamat atau data yang ada di STNK kendaraan berbeda dengan pemiliknya, menurutnya penerima surat bisa melakukan konfirmasi melalui hotline atau laman yang tertera pada surat tilang.
“Artinya kendaraan tersebut sudah dijual namun belum dibalik nama, pemilik pertama atau penerima surat bisa melakukan konfirmasi melalui alamat web, memasukkan keterangan mobil sudah terjual serta memasukkan nama pembeli dan nomor telepon serta email pembeli,” terangnya.(*/Hen)
LAMPUNG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung menemukan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi mengubah Kartu Keluarga (KK). Kecurangan ini diketahui setelah adanya laporan dari pihak sekolah ke kantor Disdukcapil Bandar Lampung.
Menurut Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Febriana, modus yang dilakukan pendaftar PPDB tingkat SMA jalur zonasi dengan cara mengubah KK seolah-olah sudah berdomisili selama satu tahun, sebagai syarat PPDB zonasi. “Mereka ubah sendiri,” kata Febriana, Rabu (12/7/2023).
Dia mengatakan, pengubahan KK oleh pendaftar PPDB jalur zonasi banyak laporan dari pihak sekolah untuk mengonfirmasi keberadaan pendaftar langsung ke Disdukcapil. Kecurangan ini dapat diketahui, karena pengisian KK tersistem dan dapat diakses secara daring (online).
Modus lainnya yakni pengubahan domisili pendaftar yang berada di sekitar sekolah, padahal pendaftar tersebut berdomisili di luar Kota Bandar Lampung. Hal ini diketahui, dari adanya oknum yang mengubah rekomendasi Disdukcapil agar pendaftar PPDB dapat diterima di sekolah yang diinginkan.
Febriana mengatakan, data dan identitas kependudukan yang ada di Disdukcapil sudah tersistem secara komputerisasi dan online. Untuk mengubah datanya, dia mengatakan juga dilakukan secara komputerisasi melalui jaringan online.
Mengenai laporan kecurangan pendaftar PPDB tingkat SMA tersebut, Disdukcapil telah menerima sedikitnya 17 SMA di Kota Bandar Lampung. Pengubahan secara manual dilakukan sendiri ini, tidak akan berhasil, karena data kependudukan sudah tersistem secara komputerisasi dan online.
Sedangkan PPDB tingkat SMP jalur zonasi saat ini masih tahap pendaftaran selama dua hari (10-12/7/2023). Para orang tua masih kesulitan mendampingi anaknya untuk mendaftar secara daring. Seharusnya tidak datang ke sekolah yang dituju, tapi para orang tua masih banyak yang datang langsung ke sekolah.
“Kami masih bingung cara mendaftarnya. Jadi, kami putuskan datang ke SMP Negeri 14, biar bisa daftar langsung ke sekolahnya,” kata Ita (35 tahun), wali murid.
Tujuannya ke sekolah, kata dia, agar pihak sekolah dapat mendampingi anaknya dapat mendaftar PPDB secara daring. “Kalau petugas sekolah, tidak salah lagi,” ujarnya.
Hal sama dialami Desiana. Dia kesulitan mendaftar PPDB zonasi saat memasukan data rumahnya untuk mengetahui titik koordinat di dalam maps. Untuk itu, dia mendatangi SMPN 44 langsung agar mendapatkan petunjuk dan bimbingan proses pendaftaran.
Dia berharap pendaftaran PPDB jalur zonasi ini sebaiknya disederhanakan karena tidak semua orang tua mengerti dengan teknologi sekarang, apalagi tingkat SMP. “Bagaimana kalau orang tuanya tinggi di desa atau pinggiran kota yang tidak pernah pegang HP,” jelasnya.(*/Ti)
LAMPUNG – Sebelum adanya aksi yang dimotori sekumpulan anak muda tergabung dalam Pandawaragroup dibantu seribuan lebih relawan, pada Senin (10/7/2023), aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, sudah pernah dilakukan. Namun, sampah domestik tersebut kian bertambah, apalagi saat hujan turun.
Kegiatan bersih-bersih baik oleh Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung, maupun dari peran swasta dan masyarakat, hanya bersifat tentatif. Sampah domestik (rumah tangga) berbahan plastik terbawa hanyut saat hujan turun memasuki perairan Teluk Lampung.
Sampah plastik akhirnya menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para nelayan payang (jaring), tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi apalagi menghilangkan tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya menjaring ikan di laut.
Menurut Sudirman (48 tahun), nelayan payang Sukaraja, sampah-sampah tersebut sampai menumpuk di pantai terjadi berpuluh tahun. “Bukan sekarang saja, sampah-sampah plastik ini sudah 30 tahunan,” kata Sudirman, Selasa (11/7/2023).
Dia mengatakan, banyak yang dulunya mengeklaim sampah-sampah plastik berasal dari rumah kampung nelayan yang berdiri di bibir pantai. Padahal, ujar dia, setiap hujan turun dapat dipastikan, sampah-sampah dari sungai pemukiman warga di Kota Bandar Lampung terbawa hanyut dan bermuara di laut.
“Coba sekali-sekali saat hujan turun, lihat di muara sungai, penuh sampah masuk ke laut,” ujarnya.
Dia mengatakan, warga yang bermukim di Kampung Nelayan Sukaraja pernah membersihkan sampah-sampah tersebut, namun tidak ada gunanya kalau sampah-sampah dari kota masuk ke laut lagi, terbawa ombak ke tengah laut, dan terperangkap jaring nelayan, lalu menepi ke pantai.
Volume sampah di pantai terus bertambah, sampah-sampah di laut berserakan, jelas mengganggu aktivitas nelayan payang. Cara kerja nelayan ini, dengan menebar jaring di tengah laut pada pagi hari, menjelang petang, nelayan mulai bergotong royong empat sampai enam orang menarik jaring ke pantai.
Setelah jaring ditarik dan mendekat bibir pantai, nelayan mengambil ikan yang terjaring. “Setiap kali jaring ditarik, pasti terbawa sampah plastik. Sedangkan ikan yang terjaring sedikit sekali,” kata Erwan (45 tahun), nelayan payang Sukaraja.
Menurut Erwan, sampah-sampah sudah menumpuk menjadi pemandangan sehari-hari. Warga tidak bisa berbuat banyak untuk membersihkannya, secara luas. “Setiap hujan, sampah bertambah terus,” ujarnya.
Edi (56 tahun), nelayan lainnya mengatakan, keberadaan sampah plastik sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan payang. Sampah-sampah plastik dari rumah tangga tersebut tergenang di laut dan menumpuk di pantai. Sehingga, jaring-jaring nelayan yang sudah ditebar di tengah laut, banyak sampahnya.
“Sampah-sampah plastik tidak pernah hilang. Kami nelayan sudah sulit mencari ikan di laut, karena banyak sampah. Banyak sampah yang dijaring dibandingkan ikannya,” kata Edi.
Ketua Komunitas Nelayan Sukaraja Maryudi mengatakan, banyaknya sampah di kampung nelayan Sukaraja sudah lama terjadi sampai sekarang. Warga sudah tidak sanggup lagi untuk membersihkannya, karena volume sampah yang masuk laut semakin meningkat, terutama sampah plastik.
Dia mengatakan, banyaknya sampah yang masuk laut berasal dari aliran sungai dalam kota. Sungai-sungai tersebut masih banyak warga yang menjadikannya tempat pembuangan sampah, sehingga saat hujan turun apalagi deras, air sungai meluap dan sampah mengalir hingga muara laut.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia pernah meninjau kawasan kampung nelayan Sukaraja yang berada di pesisir Teluk Lampung pada 18 Juni 2019. Kunjungan itupun, setelah berita sampah mengganggu hasil tangkapan ikan nelayan.
Chusnunia berdialog dengan nelayan dan warga setempat. Kala itu dia menyatakan, akan ada kajian kewenangan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung terkait dengan pengelolaan Teluk Lampung. “Kita akan mengkaji apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Jangan sampai keputusan yang diambil nanti membuat nelayan dan masyarakat keberatan,” kata mantan bupati Lampung Timur itu kepada nelayan.
PT Pelindo II Cabang Panjang bergerak untuk membersihkan sampah di perairan Teluk Lampung. Pelindo menyumbangkan satu kapal pengangkut sampah yang diberi nama Telok Betong. Kapal ini menyisir dan mengangkut sampah di laut teluk setiap hari.
Kapal Telok Betong beroperasi setelah diluncurkan 31 Juli 2019. General Manager PT Pelindo II Cabang Panjang Drajat Sulistyo mengatakan, baru satu kapal yang akan mengangkut sampah di laut. Ia berharap kontribusi dari pemerintah daerah dan swasta lainnya dapat menambah jumlah kapal pengangkut sampah, mengingat luasnya perairan Teluk Lampung.
Namun seiring waktu setelah peluncuran, Kapal Telok Betong yang bertugas menyisir dan mengangkut sampah di laut setiap hari, menurut warga setempat, tidak lagi beroperasi, sedangkan sampah di laut semakin banyak. (*/Ti)
KARANGANYAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan layanan dan berbagai fasilitas wisata halal. Tujuannya untuk mendongkrak perekonomian dan jumlah wisatawan.
“Kami saat ini menyiapkan seluruh stakeholder mendorong betul perhotelan, kuliner, maupun wisata halal atau ramah Muslim yang tentu akan meningkatkan pendapatan kawasan khususnya pelaku wisata,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat penutupan Lawu Culture and Tourism Festival 2023 di Kabupaten Karanganyar, Senin (10/7/2023).
Menurut Wagub, berbagai aspek pendukung wisata halal perlu disiapkan, baik pada sisi hilir saja maupun hulunya. Ia menjelaskan wisata halal ini bukan diperuntukkan bagi kalangan Muslim saja karena konsep wisata tersebut dilakukan untuk memberikan fasilitas dan layanan yang sesuai bagi wisatawan Muslim.
Aspek yang perlu ada, lanjut Wagub, mulai dari fasilitas ibadah, kebersihan tempat wisata hingga kuliner yang tersertifikasi halal oleh pemerintah sehingga diharapkan baik muslim maupun non Muslim bisa nyaman untuk berwisata.
“Wisata halal bukan hanya diperuntukkan bagi orang Muslim. Kita hanya menyediakan fasilitas untuk kawan-kawan beragama Islam yang ingin berkunjung. Kita seharusnya bisa menarik wisatawan bukan di dalam negeri, tapi sampai ke mancanegara harus datang ke Indonesia, khususnya Jateng,” ujarnya.
Wagub menyebut banyak potensi wisata yang bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan ke Jateng. Apalagi setiap wilayah di Jateng memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata, baik wisata religi, wisata edukasi, agrowisata, wisata alam, maupun rekreasi.(*/ D TOM)
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperketat pengawasan lalu lintas ternak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit antraks di daerah itu.
“Kami terus mewaspadai adanya antraks serta penyakit lainnya di sini. Terkhusus untuk antraks ini merupakan penyakit zoonosis artinya dari binatang bisa menular ke manusia jadi sangat berbahaya,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardidi Bandar Lampung, Jumat (7/7/2023).
Ia mengatakan, melihat dari kasus yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, maka pemerintah daerah mulai melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan memperketat pengawasan lalu lintas ternak yang akan masuk ke daerahnya.
“Sementara ditingkatkan pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan meski belum ada kasus di sini. Lalu akan menyiagakan tim dengan bekerja sama pihak terkait untuk memonitor pergerakan ternak baik keluar atau masuk Lampung,” katanya.
Menurut dia, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebab Lampung menjadi daerah lumbung ternak yang berpotensi terpapar antraks. “Di sini karena banyak ternak jadi potensi persebaran juga ada. Jadi nanti dibuat aturan kendaraan-kendaraan bekas pengangkutan ternak dari daerah terjangkit akan ada perlakuan khusus,” ucapnya.
Dia menjelaskan penyakit antraks tersebut berbeda dari penyakit lain karena memiliki potensi penyebaran spora antraks dari hewan ternak ke manusia. “Karena ini zoonosis dan tingkat mortalitas tinggi jadi perlu hati-hati. Kalau untuk tata laksana hewan yang terpapar harus segera dimusnahkan dengan dikubur atau dibakar kalau tidak akan cepat menular ke manusia,” ujarnya.
Dia mengatakan, Lampung juga pernah mengalami kasus antraks pada ternak, namun dapat dikendalikan dengan dilakukan pemusnahan pada ternak terjangkit. “Lampung pernah beberapa kali terjadi (kasus antraks) tapi bisa cepat dimusnahkan dan sekarang berdasarkan pendataan masih bisa dikendalikan meski belum bisa dikatakan bebas sepenuhnya,” ujar dia lagi.
Diketahui antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus Anthracis yang menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, domba dan lainnya, serta bisa menular kepada manusia. Ada empat jenis antraks pada manusia, yang paling umum di Indonesia adalah antraks kulit (cutaneous) dengan risiko kematian berkisar 25 persen karena pengaruh sayatan atau luka lecet hingga bakteri masuk ke dalam jaringan kulit.
Berikutnya adalah antraks paru-paru dengan potensi kematian mencapai 80 persen akibat spora antraks yang terhirup ke pernapasan dan mencapai dinding alveoli. Antraks juga mampu menyerang saluran pencernaan dengan potensi kematian 25 hingga 75 persen.
Bakteri masuk ke tubuh penderita usai mengonsumsi daging dari hewan yang tertular dan tidak dimasak dengan sempurna. Dan antraks injeksi sebagai jenis baru yang menyerupai antraks kulit.(*/Ti)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis, pemerintah pusat akan menjamin nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Saat ini, proses hukum pimpinannya, Panji Gumilang terus berlangsung.
Kementerian Agama (Kemenag), kata dia, akan mengambil alih ponpes tersebut agar proses kegiatan belajar mengajar para santri dapat tetap berjalan maksimal. Termasuk, menetralisir dugaan penyimpangan yang telah terdoktrinasi terhadap para pengajar.
“Pesantrennya sendiri sedang disebut akan dibina. Itu artinya akan diambil alih oleh Kemenag. Hanya butuh waktu, untuk mengurus tujuh ribuan siswa,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (6/6/2023).
Emil mengatakan, untuk mengurusi santri tidak sederhana. Karena, harus dipikirkan gurunya darimana dan kualifikasinya apa. “Makanya rentang waktu pembinaan dan pengambilalihan itu selama PPDB ini,” katanya.
Sehingga, kata dia, saat masuk sekolah maka urusan Al-Zaytun sudah selesai. Saat ditanya apakah staf pengajar Ponpes Al-Zaytun akan diganti semua, Emil menilai hal tersebut belum tentu terjadi. Menurutnya, hal itu tergantung hasil dari kajian dan evaluasi Kemenag.
Saat ditanya apakah semua guru Al Zaytun akan diganti, Emil mengatakan belum tentu juga, karena, harus diseleksi dulu. “Intinya harapan masyarakat sebenarnya akan terwujud. Ada ketenangan, tidak ada lagi kontroversi, kemudian institusi yang diduga, mungkin dipersepsikan sumber dinamika ini bisa dikelola, diambilalih langsung oleh negara,” katanya.
Emil mengimbau kepada masyarakat, untuk tetap menjaga kondusivitas karena tindakan hukum telah diterapkan. Sehingga tidak perlu lagi ada pro dan kontra akan polemik yang terjadi, hingga keluarnya putusan hukum.
“Masyarakat mohon tetap kondusif. Tindakan pidana sedang berlangsung. Tindakan penuntutan pidana dengan penyelidikan, penyidikan dari Polri,”ungkapnya.(*/He)
SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan kesalehan sosial. Yaitu, dengan cara saling berbagi bahagia dan memberi sapaan kesejahteraan melalui pembagian daging hewan qurban.
“Mudah-mudahan Allah SWT memberikan tambahan kekuatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, kata Khofifah di Masjid Al Akbar Surabaya, Kamis (29/6/2023).
Khofifah kemudian secara simbolis menyerahkan hewan qurban kepada pengurus Masjid Al Akbar Surabaya. Antara lain sapi dari Presiden Joko Widodo, sapi dari dirinya sebagai gubernur Jatim. Sapi qurban dari Jokowi adalah jenis sapi Limosin dengan berat 1.150 kilogram.
Sedangkan sapi kurban yang diberikan Khofifah adalah jenis Limosin berumur 2 tahun 3 bulan dengan berat 1.100 kilogram. “Kami ingin meniatkan kurban sapi tahun ini ditujukan untuk tujuh almarhum gubernur Jatim pendahulu kami,” katanya.
Tujuh almarhum yang dimaksud, yakni alhamarhum Gubernur Suryo, Mardjani, R. Samadikun, Raden Tumenggung Ario Milono, Raden Soewondo Ranoewidjojo, Mochamad Wijono, dan Raden Panji Mohammad Noer Letnan Jenderal TNI (Purn). Khofifah mengatakan pada peringatan Idul Adha tahun ini, jumlah hewan qurban yang terhimpun di Masjid Al Akbar Surabaya sebanyak 40 ekor sapi 45 ekor kambing.
Khofifah pun menyampaikan terima kasih atas partisipasi jamaah yang mengamanatkan hewan qurban melalui Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Terkait distribusi daging qurban, akan dilakukan dengan memprioritaskan warga sekitar.(*/Gi)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro