Berita Daerah

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin mengatakan Pemprov Jabar segera membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 dengan Dewan Pengupahan paling lambat 17 November 2023.

“Penetapan besaran (UMP) dengan Dewan Pengupahan akan dilakukan rapat mulai tanggal 17 November 2023,” ujar Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Selasa (14/11/2023).

Penetapan besaran upah di Jabar, kata dia, ditentukan berdasarkan aturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

Menurutnya, formula baru untuk perhitungan upah minimum mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu ini, kata dia, menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,1 sampai dengan 0,3. Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Formula yang diharapkan yang alfa 0,1 sampai 0,3,” kata Bey.

Menurutnya, formula UMP baru berdasarkan PP No 51 tahun 2023 memberi kepastian upah minimum naik setiap tahun. PP baru juga, diharapkan dapat mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah.

UMP ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 21 November yang akan menjadi pedoman pemda kabuaten/kota bersama Dewan Pengupahan masing – masing untuk menetapkan UMK (upah minimum kota/kabupaten).

UMK paling lambat diumumkan 30 November 2023 dan berlaku 1 Januari 2024 yang mana harus dipatuhi oleh seluruh pengusaha.(*/He)

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Pj Kepala Daerah di enam kabupaten/kota yang akan segera berakhir masa jabatannya.

Adapun keenam daerah tersebut di antaranya Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Subang.

Bey mengatakan, pengusulan nama Pj Kepala Daerah ini dilakukan bersamaan dengan DPRD di enam kabupaten/kota. Artinya, legislator di masing-masing daerah punya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama yang kompeten pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Memang kami mengusulkan tetapi dari DPRD juga dan ada juga dari Kemendagri. Jadi pengusulan itu ada 3 pengusulan, dari kami Pemprov, DPRD kota kabupaten, dan nanti dari Kemendagri,” ucap Bey, Rabu (15/11/2023).

Bey mengungkapkan, baik pemprov maupun DPRD hanya bisa mengusulkan tiga nama untuk Pj Kepala Daerah. Nantinya, semua usulan itu akan diseleksi menjadi tiga besar.

“Kemudian disaring jadi 3 besar dan kemudian di bapak presiden keputusannya,” ungkapnya.
Bey mengatakan, Pemprov Jabar sendiri sudah mengusulkan masing-masing tiga nama. Seluruh nama tersebut sudah diserahkan pada Kemendagri untuk nantinya disaring kembali dan direkomendasikan ke presiden.

“Nama-namanya sudah diserahkan ke Kemendagri. Untuk Pj di enam kabupaten kota,” ujarnya.

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9279/OD.03.02/PEMOTDA yang diteken Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 3 November 2023 yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri RI. Nama yang diusulkan mayoritas dari kepala dinas hingga pejabat daerah lainnya. Berikut daftarnya:

Kota Cirebon:

– Benny Bachtiar (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat)

– Ai Saadiyah Dwidaningsih (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat)

– Teppy Wawan Dharmawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat)

Kota Banjar:

– Dodit Ardian Pancapana (Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat)

– Ida Wahida Hidayati (Kepala Dinas Sosial Jawa Barat)

– Yudia Ramli (Direktur BUMD, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Kabupaten Bogor:

– Dedi Taufik Kurohman (Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat)

– Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat)

– Indra Maha (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat)

Kabupaten Subang:

– Sumasna (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat)

– Dadan Hidayat (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat)

– Asep Nuroni (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang)

Kabupaten Majalengka:

– Dedi Supandi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat)

– Asep Sukmana (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat)

– Mochamad Ade Afriandi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat)

Kabupaten Kuningan:

– Raden Iip Hidajat (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat)

– Berli Hamdani Gelung Sakti (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat)

– Engkus Sutisna (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Jawa Barat).(*/Hen)

BANDUNG – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru), permintaan sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan hingga 15 persen. Gin Gin mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dari jauh-jauh hari dengan mengintensifkan koordinasi ke distributor, agen, dan pedagang.

“Nataru ini kondisi yang berulang dan pasti akan terjadi setiap tahunnya. Yang kita lakukan gimana supaya distribusi persediaan itu lancar, itu jaminan kita bisa lakukan,” kata Gin Gin di Balai Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, sebelumnya DKPP juga telah menggelorakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengintervensi harga pangan di pasaran. Dibarengi dengan upaya pengendalian stabilisasi pasokan pangan melalui kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di 30 kecamatan di Kota Bandung.

“Secara umum ketersediaanya cukup, bahkan bulog menyatakan untuk beras tersedia sampai akhir tahun. Dan pangan lainnya kita sedang coba siapkan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait pergerakan harga di pasaran, Gin Gin mengatakan, selain beras, sejumlah komiditas pokok seperti cabai rawit, cabai merah besar, telur ayam dan daging ayam mulai menunjukkan kenaikan. Saat ini, harga beras berkisar di Rp 13.000 per kilogram, dari Rp 10.900 per kilogram. Sedangkan harga cabai kini berkisar di harga Rp 90-100 ribu per kilogram.

“Tapi barusan di GPM di jual dengan harga Rp 70 ribu. Kemungkinan juga telur sekarang di harga Rp 26-27 ribu, kita berharap bisa sampai diangka Rp 25 ribu perkilogram, daging ayam sekarang di angka Rp. 31-32 ribu per-kg,” terang Gin Gin.

“Dan memang pangan pokok pangan stategis yang 8 itu cendrung permintaanya mulai meningkat, tapi mudah mudahan bisa terimbangi,” imbuhnya.

Kenaikan ini, kata dia, salah satunya disebabkan oleh fenomena El Nino yang banyak mengurangi kualitas dan hasil panen raya. Oleh karenanya, dia mengaku telah melakukan kerja sama antar daerah dan sentra-sentra produksi pertanian agar distribusi dan pasokan pangan di Kota Bandung tetap terjamin.

“Secara umum dampak el nino ini masih terasa karna produksi pangan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Selain produksi menurun kualitas juga menurun di satu sisi permintaan juga meningkat jadi itu selain faktor distribusi yang saat ini kita masih tergantung dari luar termasuk beras, kedelai itu tergantung dari import sangat terpengaruh saat ini,” papar Gin Gin.

Meski begitu, dia memastikan bahwa hingga akhir tahun nanti kondisi pasokan pangan di Kota Bandung dalam kondisi aman terkendali. Bulog dan Pemkot Bandung juga telah melaksanakan beragam program untuk menjaga stabilisasi dan intervensi harga pangan, tegasnya. Selain itu, bantuan beras juga dijadwalkan disalurkan pada akhir tahun mendatang.

“Kemudian sekarang bantuan bansos beras akan diperpanjang seharusnua selesai sampai bulan ini (November) tapi akan diperpanjang sampai Desember 2023. Dengar dengar juga sampai Juni 2024 akan diberikan juga bantuan beras untuk masyarakat miskin, ini sesuatu upaya untuk menjaga kesetabilan supaya daya jangkaunya terjaga kesetabilan juga terjaga,” tandasnya.(*/He)

BANDUNG – Saber Pungli Kota Bandung menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Ketua Pokja Pencegahan Saber Pungli Kota Bandung, Riki Fahdiar menerangkan, melalui sosialisasi ini, Saber Pungli dapat memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan tata cara pemberantasan pungutan liar yang melibatkan semua instansi baik pemerintah maupun swasta.

“Tujuannya mewujudkan komitmen kita bersama untuk terus berupaya memberantas pemungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Kota Bandung,” terang Riki di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 14 November 2023.

Sosialisasi pencegahan pungli terbagi menjadi 2 sesi yang diikuti oleh beragam peserta. Sesi 1 dimulai pukul 09.00 WIB khusus untuk kepala perangkat daerah, Kapolsek, dan Pokja Unit Saber Pungli Kota Bandung. Sesi 2 pukul 13.00 WIB khusus sekretaris perangkat daerah Kota Bandung di Auditorium Balai Kota Bandung. Selain itu, ia menambahkan Pokja Pencegahan Pungli dari 2022-2023 juga telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak SMA dan pesantren di Kota Bandung.

“Kepala perangkat daerah 60 orang, sekretaris perangkat daerah 58 orang, kepala Polsek se-Kota Bandung 27 orang, Pokja unit Saber Pungli 4 orang, kepala bidang 28 orang, dan sekretariat UPP Kota Bandung 13 orang,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, regulasi yang ada dalam sistem pemerintahan sudah banyak berubah mengikuti kebutuhan, termasuk perubahan dari konvensional menjadi berbasis teknologi. Menurutnya, dengan meminimalisasi pertemuan tatap muka masyarakat dan pelaksana layanan, maka diharapkan mampu mencegah pungli terjadi.

“Dulu kita memulai dengan sistem Hayu Bandung, sehingga semua perizinan berbasis dengan sistem teknologi. Jadi sudah tidak ada interaksi dari pengunjung dan pelaku pelaksana pelayanan,” ungkap Ema.

Ema berharap, sistem seperti ini tak hanya diaplikasikan pada tataran ASN, tapi edukasi tersebut juga bisa sampai hingga ke lapisan masyarakat. DIa menekankan, salah satu PR besar Kota Bandung dalam menangani pungli itu adalah permasalahan parkir liar.

“Padahal potensi pendapatan Kota Bandung dari parkir itu bisa luar biasa. Tapi yang kita terima sampai saat ini masih sangat minim. Hanya 20 persen saja dari seharusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ema menilai masyarakat juga harus tahu apakah yang mereka lakukan itu berpotensi pungli atau tidak. Sebab tindakan seperti parkir liar, mengamen dengan paksaan, dan lainnya merupakan potensi pungli.

“Mudah-mudahan dengan adanya tim saber pungli bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kota Bandung bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dan nyaman. Sebab nyaman itu bukan hanya saat kita istirahat, tapi juga dalam beraktivitas,” tutur Ema.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Ahli Saber Pungli Jabar, Rusman memaparkan, sebuah tindakan dikatakan pungli jika masuk dalam 3 kriteria. Pertama, memungut biaya tanpa ada dasar hukumnya. Kedua, memungut tapi melampaui apa yang telah ditentukan. Ketiga, memungut bukan pada tempatnya.

“Misal, harusnya tiket di pintu masuk, tapi ada orang yang lewat belakang. Dia bayar juga dengan biaya yang beda, itu termasuk pungli. Maka, jika memenuhi 3 poin ini, berarti itu termasuk tindakan pungli. Bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga bisa di lingkup masyarakat,” papar Rusman.

Ia menyebutkan salah satu praktik pungli yang kerap terjadi adalah biaya proses pernikahan. Harusnya biaya menikah itu hanya Rp600.000. Namun, di beberapa daerah bahkan bisa ditarik biaya sampai Rp2 juta. Dia juga menyebut kebiasaan yang masih melekat di masyarakat umum seperti rasa sungkan jika tidak memberikan sesuatu, juga dapat menjadi pemantik terjadinya pungli.

“Masih ada di masyarakat kita yang sudah dilayani, tapi merasa tidak enak kalau tidak kasih sesuatu. Namun, karena status kita pegawai negeri, jika menerima hadiah seperti ini masuknya gratifikasi. Gratifikasi itu harus dilaporkan, sehingga jelas sumbernya,”ungkapnya.(*/He)

LAMPUNG – Polda Lampung mulai mengusut bentrok antara petugas Satpam PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan warga pada 8 November 2023. Bentrok yang terjadi di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulangbawang, Lampung tersebut menimbulkan korban luka-luka dari warga.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan, petugas masih melakukan tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi setelah adanya laporan dari warga ke Polda Lampung beberapa waktu lalu. Laporan itu terkait adanya korban penganiayaan diduga oleh Satpam PT SIL kepada beberapa warga.

“Sudah ada tiga orang saksi, atas saran dari warga ke Polda Lampung,” kata Kombes Pol Umi Fadilah Astutik di Polda Lampung, Selasa (14/11/2023).

Sebelumnya, kata dia, berdasarkan laporan petugas PT SIL, Polres Tulangbawang sudah memeriksa enam orang saksi dalam kasus bentrok tersebut, dan belum ada penetapan tersangka. Kedua belah pihak baik dari warga maupun petugas PT SIL melaporkan kejadian bentrok tersebut ke polisi.

Menurut Kapolres Tulangbawang AKBP Jibrael Bata Awi, PT SIL telah melaporkan kejadian bentrok ke polisi pada Rabu (8/11/2023), terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap anggota Satpam PT SIL oleh salah seorang warga.

“Memang kedua belah pihak sudah saling lapor ke polisi. PT SIL melaporkan ke Polres Tulangbawang, sedangkan warga ke Polda Lampung,” kata AKBP Jibrael BA.

Petugas Polres Tulangbawang masih menyiagakan sejumlah petugas di lokasi kejadian, untuk mencegah terjadi aksi susulan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan petugas Polres Tulangbawan, terdapat seorang anggota Satpam PT SIL yang menjadi korban dan dirawat di rumah sakit.

Bentrok antara warga dan petugas Satpam PT SIL berkaitan dengan konflik lahan di KM 26 Kampung bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulangbawang, Lampung. Pada kejadian 8 November 2023 lalu, seorang warga bernama Sawi Zaidi melaporkan kejadian ke Polda Lampung bahwa tiga orang petugas keamanan PT SIL melakukan penganiayaan terhadap empat warga.

Kejadian bentrok tersebut, saat warga yang sedang mengolah lahan di Kampung Bakung didatangi sejumlah pekerja dan Satpam PT SIL. Petugas membongkar tenda warga dan menduduki lahan yang sedang diolah warga, yang diklaim milik perusahaan. Berdasarkan pengakuan warga, petugas Satpam dan pekerja menyerang warga yang berjumlah 12 orang. Dari jumlah itu, tiga orang warga luka parah.

Menurut Zaidi, warga telah mengolah lahan milik mereka untuk bercocok tanam selama hampir sebulan ini. Lahan milik Zaidi sendiri sudah memiliki hak atas lahan sejak 2003. “Tiba-tiba anggota petugas perusahaan melepaskan tembakan dan merusak tenda-tenda warga, lalu mengusir kami,” kata Zaidi saat melaporkan kejadian itu ke Polda Lampung.

Dia mengatakan, kejadian ini pernah dilaporkan PT SIL ke masyarakat adat di Tulangbawang, namun tidak ada bukti bahwa masyarakat melakukan penyerobotan lahan tersebut. Hal tersebut karena masyarakat adat memiliki bukti-bukti administrasi yang lengkap atas lahan miliknya.(*/Tian)

INDRAMAYU – Massa dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Senin (13/11/2023).

Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 Indramayu sebesar 15 persen.

Koordinator aksi, Hadi Haris Kiyandi, menyebutkan, UMK 2023 Kabupaten Indramayu sebesar Rp 2.541.996,72 per bulan. Dia menilai, besaran upah itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Indramayu.

Hadi menyebutkan, pihaknya pernah melakukan survei kebutuhan hidup layak secara independen. Hasilnya, UMK Kabupaten Indramayu semestinya berada di kisaran Rp 5 juta per bulan.

‘’Karena itu kami minta UMK tahun depan naik 15 persen,’’ tukas Hadi.

Selain itu, massa juga menolak formula penetapan upah dengan menggunakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

‘’Kalau menggunakan formula PP 36/2023 yang baru, maka kenaikan upah kita cuma 0,3 persen. Itu berarti cuma naik Rp 10 ribu,’’ cetus Hadi.

Buruh juga meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung inflasi dan laju ekonomi di Kabupaten Indramayu. Selama ini, penghitungan tersebut selalu mengacu pada Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, mengungkapkan, pihaknya masih menunggu formula penetapan upah yang akan digunakan untuk menentukan UMK 2024 Kabupaten Indramayu.

Disnaker Indramayu juga masih menunggu penetapan UMP Jabar pada 21 November 2023. Setelah itu, baru dilakukan rapat pleno penentuan UMK 2024 Kabupaten Indramayu.

‘’Untuk rapat pleno, dijadwalkan 22-30 November 2023,’’ ungkapnya.(*/Dang)

MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan sejumlah langkah kesiapsiagaan dalam mengantisipasi musim penghujan. Hal ini terutama terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi selama musim tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyatakan setidaknya terdapat tiga langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan. Langkah pertama dengan menentukan pos lapang di empat titik wilayah guna percepatan penanganan darurat bencana.

“Yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ngantang, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Gedangan,” katanya , Senin (13/11/2023).

Langkah berikutnya, yakni wilayah kecamatan hingga desa/kelurahan didorong untuk segera membentuk Satgas Keadaaan Darurat Bencana Hidrometeorologi. Pembentukan satgas ini bertujuan antisipasi dan percepatan penyampaian informasi serta penanganan darurat bencana.

Langkah selanjutnya dengan menyiapkan rencana kontinjensi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Kabupaten Malang telah memiliki data daerah-daerah yang rawan atas bencana tersebut. Penentuan daerah-daerah tersebut berdasarkan riwayat kejadian banjir atau longsor pada waktu-waktu sebelumnya.

Adapun wilayah yang rawan terkena banjir atau banjir bandang di Kabupaten Malang, antara lain Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang. Ada pula Kecamatan Pakis, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

“Lalu Kecamatan Gedangan, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Wagir,” jelasnya.

Sementara itu, wilayah yang rawan terkena longsor, yakni Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang. Kemudian Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Selain itu, juga terdapat Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari.(*/Gi)

DENPASAR – Ribuan siswa dan peserta dari unsur TNI, Polri, komunitas dan tokoh masyarakat di Provinsi Bali mengusung Bendera Merah Putih menyemarakkan Kirab Merah Putih untuk menggelorakan semangat nasionalisme dalam memperingati Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda.

“Kirab Merah Putih ini ekspresi semangat nasionalisme yang tak pernah padam, yang terus berkobar untuk Indonesia tercinta, sekaligus semangat kebersamaan dalam keberagaman,” kata Penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam sambutan di Denpasar, Minggu(12/11/2023).

Sambutan Pj Gubernur Bali itu dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata dalam acara Kirab Merah Putih dengan titik finis (akhir) di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar.

Kirab yang dapat dikatakan mencatatkan sejarah di Provinsi Bali ini mengambil start (awal) di depan GOR Ngurah Rai dan berakhir di Lapangan Puputan Badung, Kota Denpasar dengan membentangkan Bendera Merah Putih ukuran 1.001 meter x 1,01 meter yang berjumlah 1 buah.

Kemudian juga diusung Bendera Merah Putih ukuran 101 meter x 3 meter yang berjumlah 7 buah dan Burung Garuda ukuran 5 x 5 meter serta 5.000 panji-panji dan bendera. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan drumband, kesenian Jegog serta Barong Sai.

Kirab yang melibatkan siswa SMP-SMA dan berbagai komponen bangsa ini diikuti sekitar 10 ribu orang dan diklaim merupakan yang terpanjang pernah dilaksanakan di Bali.

Kirab dilepas Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika.

“Dalam konteks Kirab Merah Putih kali ini, kita bersepakat akan terus menggelorakan semangat kebangsaan dan patriotisme. Kita implementasikan nilai-nilai cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, gotong-royong dan semangat kekeluargaan serta nilai-nilai Pancasila,” ujar Mahendra Jaya.

Pihaknya berharap dengan suksesnya Kirab Merah Putih ini bisa menginspirasi kebersamaan kita untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Penjabat Gubernur Bali mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama ngrombo (bergotong royong) dan sepakat melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang bersih, bebas dari tekanan, polarisasi, dan tidak mencampur-adukkan antara politik dan agama.

Selain itu menempatkan politik dengan benar sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan dalam situasi kondusif.

Sementara itu Ketua Panitia Kirab Merah Putih Gusti Kade Sutawa mengatakan upaya-upaya untuk memperkokoh rasa kebangsaan harus terus digelorakan segenap komponen bangsa. Hal ini menjadi penting dan strategis di tengah perkembangan ipoleksosbudhankam yang semakin cepat berubah.

Oleh karena itu diperlukan sikap preventif dan antisipatif dalam menghadapi perubahan. Terlebih posisi dan keberadaan Indonesia sangat strategis di tengah perkembangan geopolitik yang cenderung tidak kondusif (perang Rusia-Ukraina belum selesai, ketegangan kawasan Laut Cina Selatan yang masih laten, dan terakhir perang Israel-Hamas).

Demikian pula dengan tahapan pesta demokrasi menuju Pemilu 2024 tengah berlangsung. “Kirab Merah Putih yang diprakarsai oleh Presiden, Kapolri, jajaran TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya menjadi momentum untuk memberi penguatan terhadap jati diri dan martabat bangsa serta upaya-upaya konkret memperkokoh bangsa dan negara (NKRI),” ujarnya.

Sementara itu Ketua Kirab Merah Putih Harmoni Nusantara Bangkit RA Endang Nanik Purwati mengatakan kirab sudah digelar di sejumlah daerah di Nusantara.

“Sekarang ini kirab yang ke-18 di Bali. Kami berharap dengan kegiatan ini akan memperkuat pemahaman kebangsaan dan NKRI,” ujarnya.
Endang berharap dengan melibatkan siswa, anak-anak akan tertanam jiwa kebangsaan, cinta Tanah Air dan Merah Putih untuk membangun bangsa menjadi jaya dan maju.(Ant/Gi)

LAMPUNG – Harga cabai merah dan cabai rawit mahal di pasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong warga untuk mulai menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing. Satu solusi yang tepat mengatasi harga mahal, dengan menanam cabai sendiri di rumah untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi, kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit sudah tidak terbendung lagi, dikarenakan pengaruh iklim El-Nino. Kondisi cuaca demikian, kata dia, sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman termasuk tanaman cabai.

“Solusi (mengatasi) harga cabai mahal, ya dengan menanam cabai di pekarangan rumah (masing-masing),” kata Kusnardi yang pernah menjabat kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Minggu (12/11/2023).

Dia mengatakan, sebenarnya kembali menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing program lama yang harus digalakkan lagi masyarakat. Hal tersebut, sangat bermanfaat dan berguna untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga cabai pada saat perubahan musim.

Pada saat musim kemarau atau pengaruh El Nino seperti sekarang, dia mengatakan pertumbuhan pohon cabai tidak maksimal, sehingga juga memengaruhi pertumbuhan cabai itu sendiri. Akibatnya, masa perkembangan buah dan panen terganggu, yang akhirnya memengaruhi harga jual dari petani kepada agen hingga pengecer.

“Sekarang program lama tersebut dihidupkan lagi, dengan menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing,” kata Kusnardi.

Menurut dia, tidak ada yang dirugikan dari menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing, selain dapat memenuhi konsumsi harian di rumah juga dapat mengendalikan pengeluaran untuk kebutuhan dapur rumah tangga, sehingga tidak bersifat konsumtif.

Saat ini, harga cabai merah di pasar tradisional Kota Bandar Lampung sudah mencapai Rp 100 ribu per kg pada Minggu (12/11/2023). Sedangkan harga cabai rawit juga naik mencapai Rp 80 ribu per kg. Padahal, harga normal cabai merah paling mahal hanya Rp 30 ribu per kg, cabai rawit Rp 35 ribu per kg.

Di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, dan Pasar Natar, Lampung Selatan, Minggu (12/11/2023), pedagang sudah menaikkan harga cabai merah dari Rp 80 ribu menjadi Rp 100 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dari Rp 70 ribu menjadi Rp 80 ribu per kg. Kenaikan harga cabai ini dipengaruhi merosotnya pasokan karena belum ada petani cabai yang panen.

Menurut Gani (45 tahun), pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, harga cabai merah dan cabai rawit terus naik selama musim kemarau. “Sekarang harga cabai merah sudah mahal Rp 100 ribu per kg, cabai rawit Rp 80 ribu per kg,” kata Gani.

Dia mengatakan, kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit karena dari agen harga sudah naik terus. Dia tidak menyetok untuk penjualan eceran dengan jumlah besar, dikarenakan jumlah pembeli berkurang dan juga takaran pembelian cabai juga tidak banyak lagi.(*/Ti)

CIREBON – Gonjang-ganjing terkait ada nya beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diduga menguasai banyak proyek, semakin mengemuka. Namun ironisnya, hal tersebut ternyata bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan kontraktor yang ada di Kabupaten Cirebon.

Beberapa kontraktor dan pelaksana dilapangan yang wanti wanti nama mereka dirahasiakan dengan alasan keamanan itu, mengakui bahwa memang itu bukan isu. Malahan, sudah menjadi rahasia umum dan dikeluhkan semua SKPD yang mempunyai paket kegiatan.

“Lah kan ini sudah berlangsung lebih dari tiga tahun. Setiap tahun ya oknum-oknum dewan itu yang menguasai banyak paket kegiatan. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan dinas terkait juga punya datanya,” kata mereka, Minggu 12 november 2023.

Mereka juga mengeluhkan, dengan kondisi seperti itu banyak rekanan yang akhirnya meminta paket pekerjaan kepada oknum-oknum dewan yang punya jatah banyak paket pekerjaan. Ironisnya, karena diduga dikuasi oknum dewan, maka banyak juga kontraktor yang tidak kebagian jatah pekerjaan.

“Teman-teman rekanan banyak yang minta kegiatan ke dinas tapi ada yang di zonk. Alasannya ya punya dewan ini, punya dewan itu. Masa sih kami dibohongi oleh dinas,” ucap mereka.

Sementara itu, Kadis PUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki mengaku semua pembagian paket pekerjaan sesuai prosedur. Untuk Pokir sendiri, dirinya mengaku memang ada karena memang susuai aturan. Sedangkan adanya klaim bahwa proyek di PUTR dikusai oknum dewan, dirinya enggan berkomentar.

Baca Juga : Pergunu Jabar dan PCNU Majalengka Usulkan Nama KH Abdul Chalim untuk Bandara Kertajati

“No coment mas. Mendingan nanti ke kantor saja,” kata Iwan saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sedangkan beberapa kepala SKPD lainnya yang sejak awal teriak, bahwa banyak paket pekerjaan dikuasai oknum dewan, saat ini malah memilih untuk diam. Mereka sepakat, semua kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, sudah sesuai dengan prosedur.

Hal yang sama dikatakan, Bupati Cirebon Imron. Untuk yang kesekian kalinya, Imron mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. Imron malah yakin, tidak mungkin dinas bertindak seceroboh itu. Dirinya juga yakin, semua proses paket pekerjaan baik yang lelang maupin Pilsung, dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.

“Saya kan sudah katakan, saya belum mendengar masalah ini. Memang sempat ada isu seperti itu. Tapi tidak ada bukti kan. Jadi saya yakin semua sesuai mekanisme,” aku Imron.

Seperti diberitakan sebelumnya, ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi, dia menampik tudingan tersebut.nDia menjelaskan, kalau ada dewan yang bermain proyek Pokir, harusnya dilihat dulu berapa anggarannya.

Alasannya, karena Pokir adalah selevel dengan RPJMD Pemkab Cirebon. Artinya, semua proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon memang sebagian hasil dari ajuan dewan.

Ditanya apakah dirinya yakin tidak tahu ada oknum-oknum dewan yang ikut bermain proyek, Luthfi kembali mengaku baru mendengar informasi tersebut. Termasuk, dirinya sendiri yang diisukan mendapat jatah paket-paket pekerjaan terbanyak, di semua SKPD. Dirinya meminta, hal tersebut dibuktikan dengan data valid.

“Mana ada saya mendapat jatah proyek mas. Silahkan sebutkan, dimana lokusnya dan di dinas mana saya dapat. Saya tidak mau mainan seperti itu, ” elaknya beberapa waktu lalu. (inilahkoran/La)