Berita Daerah

BANDUNG – Sejumlah ruas jalan umum dan wisata di Jawa Barat telah siap menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Ruas jalan tersebut telah diperbaiki dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 82,79%.

“Ada 24 ruas jalan alternatif, serta ratusan jalur wisata lainnya yang telah siap dipakai pada musim libur Nataru tahun ini,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono di Bandung, (24/11/2023).

Menurut dia, jalur tersebut telah di klasterisasi berdasarkan jalur yang biasa dipakai jalan alternatif pada musim Nataru. Diantaranya calater Bogor Puncak Cianjur; cluster Sukabumi raya, Cluster Bandung raya, cluster Jabar selatan dan lainnya, dan Cirebon Raya.

“Jalur wisata yang merupakan jalan provinsi seperti ke Pantai Santolo, Karang Bolong, Pangandaran, dan lainnya telah kami siapkan dan perbaiki. Diluar jalan provinsi, kami juga koordinasi dengan Pemkab dan pemerintah pusat,” katanya.

Dia berharap, dengan telah diperbaikinya ratusan ruas jalan di Jawa Barat, diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat pada momen Nataru. Pada momen tersebut, diperkirakan banyak masyarakat melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan ratusan personel sepanjang H-7 hingga H+7 tahun baru. Mereka akan disebar di 41 titik posko yang dibangun pada tahun ini. Posko tersebut dapat digunakan sebagai tempat istirahat dan pemantau petugas.

“Ada 19 posko yang juga disiagakan di tempat rawan bencana longsor atau banjir lengkap dengan alat berat dan lainnya. Sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kami bisa langsung bergerak,” jelas dia.

Diakuinya, pada 2022 lalu terdapat 240 kasus bencana longsor dan banjir di ruas jalan di Jawa Barat. Sementara hingga bulan ini, tercatat telah terjadi 23 kejadian longsor dan banjir. Jalur yang rawan longsor di antaranya Jabar selatan, utara, dan Bandung Raya. Masyarakat diminta waspada.(*/Hen)

INDRAMAYU – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu, telah menyiapkan ruang khusus bagi caleg yang gagal. Penyiapan ruangan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada caleg yang stres hingga depresi setelah gagal dalam pemilu.

Humas RSUD Indramayu, Tarmudi mengatakan, biasanya terjadi peningkatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mulai dari gejala ringan hingga berat setelah pemilu usai.

“Biasanya muncul setelah pemilu. Ketika hasil tidak sesuai dengan harapan Caleg, seperti tidak terpilih, sementara mereka sudah berjuang biaya dan pikiran, sehingga Caleg tersebut menjadi stres atau depresi. Maka kami RSUD Indramayu siap melayani mereka, sehingga mereka bisa terobati,” kata dia, kepada Media, saat ditemui di RSUD Indramayu,(23/11/2023).

Tarmudi menyampaikan, pihak RSUD Indramayu sendiri telah menyiapkan Dokter Spesialis jiwa dan perawat yang sudah terlatih. Selain itu, ruangan khusus bagi pasien ODGJ, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat jalan, hingga ruangan perawatan juga sudah disiapkan.

“Untuk ruangan Poli kami menerima berapapun jumlah pasien yang akan rawat jalan. Sementara untuk IGD juga kami sudah mempunyai fasilitas khusus, yaitu IGD Jiwa. Lalu yang perawatan kami punya ruangan Malgova dengan kapasitas tempat tidur 17 sampai 20 orang. Tentunya RSUD Indramayu sudah siap, dari mulai penanganan pasien berat atau ringan,” ujar dia.

Tarmudi memprediksi, Pada Pemilu 2024 mendatang, akan ada peningkatan ODGJ di Indramayu. Mengingat, pada pemilu saat ini KPU Indramayu telah merilis, terdapat 589 daftar calon tetap (DCT) untuk DPRD Indramayu. Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan pada pemilu 2019 yang hanya berjumlah 565 caleg.

“Prediksi akan ada caleg yang depresi, karena mereka-mereka telah berjuang dengan pengorbanan tenaga, biaya, dan waktu. Sementara hasil tidak sesuai yang diharapkan, pastilah akan mengalami gangguan jiwa, baik ringan hingga berat,” terang dia
Karena itu Tarmudi menyarankan, kepada para caleg di Indramayu, jika telah mengalami gejala stres, segera konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan perawatan.

“Sebaiknya setelah mengalami gangguan susah tidur, pikiran gak tenang, segera konsultasikan, agar tidak terjadi gangguan jiwa berat,” jelasnya.(*/Dang)

LAMPUNG – Para nelayan di pesisir Kota Bandar Lampung kesulitan mencari solar untuk melaut. Stok BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) selalu habis, akhirnya mencari di SPBU dalam kota Bandar Lampung.

Di Kota Bandar Lampung hanya terdapat satu SPBN yang berada di kawasan TPI Lempasing. Namun, stok solar yang tersedia tidak mampu menampung kebutuhan kapal motor nelayan yang ingin melaut. Akhirnya, nelayan terpaksa mencari solar di SPBU untuk kendaraan umum, namun saat ini terjadi antrean panjang.

Kebutuhan solar bersubsidi untuk kapal motor nelayan di SPBN tersebut sangat menentukan jadi tidaknya melaut mencari ikan. Sementara pasokan solar di SPBN selalu habis, sehingga nelayan yang tidak kebagian mencari dan membeli solar di luar dengan harga di atas normal dan sulit didapat.

Menurut Said (56 tahun), nelayan Kotakarang, kekosongan solar subsidi di SPBN selalu terjadi, akhirnya nelayan menunggu pasokan solar lagi dari Pertamina untuk mengisi tangki kapal motornya untuk melaut.

“Selama menunggu solar murah di SPBN, kapal motor kami masih sandar,” kata Said, Kamis (23/11/2023).

Sedangkan Naldi (52), nelayan di TPI Lempasing, terpaksa meminta surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mencari dan membeli solar di SPBU dalam Kota Bandar Lampung. Untuk membeli solar di SPBU kendaraan sudah mengantre panjang dan belum tentu dapat dalam sehari.

“Sekarang memang orang sulit mencari solar, sedangkan kami nelayan ingin membeli solar di tempat umum,” kata Naldi.

Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya

Agar bisa melaut, menurut dia, solusinya banyak nelayan membeli solar kepada pengecer namun harganya sudah tinggi. Kondisi seperti ini kesulitan mencari solar sudah lama terjadi, sehingga banyak nelayan lama menyandarkan perahu motornya.

Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya

Ketua DPD HNSI Lampung Bayu Witara mengatakan, kekosongan stok solar di SPBUN sudah lama terjadi. Akibatnya, para nelayan bermodal surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan mencari solar di SPBU, namun stok solar di SPBU juga sedang kosong.

Dia mengatakan, meskipun dapat surat rekomendasi dari dinas, nelayan juga kesulitan mendapatkan solar untuk kapal motornya karena di SPBU saat ini juga terjadi antrean panjang kendaraan, karena kondisi pasokan solar juga berkurang. “Solar ini nyawanya nelayan, karena kapal motor butuh solar biar bisa melaut,”ungkapnya.(*/Tian)

GARUT – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Mandalawangi, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan adalah cabai, beras, jengkol, hingga tomat.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku sudah langsung melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Mandalawangi, pada Kamis (23/11/2023). Ia mengatakan, sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan, seperti cabai, beras, dan lainnya.

“Semua ada kenaikan. Saya cek harga-harga bahan pokok, memang cabai masih mengalami kenaikan,” kata dia, Kamis.

Akibat harga yang tinggi, Rudy menilai, daya beli masyarakat menjadi turun. Berdasarkan pengamatannya di beberapa pasar dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Garut, penurunan daya beli masyarakat itu diklaim mencapai 20 persen. Alhasil, omzet para pedagang menjadi berkurang.

Menurut dia, Pemkab Garut akan melakukan langkah untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memasok sejumlah kebutuhan pokok ke pasar-pasar. Langkah itu diharapkan dapat menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami akan konsolidasi dengan dinas pertanian agar segera didrop ke sini,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan rutin terkait harga kebutuhan pokok. Menurut dia, ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Garut sejauh ini masih aman. Namun, iaberharap, harga kebutuhan pokok akan kembali stabil, mengingat saat ini merupakan momen jelang pergantian tahun.(*/Dang)

LAMPUNG – Stok solar terbatas, menyebabkan antrean panjang kendaraan yang ingin mendapatkan BBM subsidi di beberapa SPBU dalam Kota Bandar Lampung, Lampung, Rabu (22/11/2023). Sebagian sopir truk barang rela bermalam di SPBU untuk mendapatkan jatah solar, agar truknya dapat jalan.

Pemantauan di SPBU Jl Soekarno – Hatta, Bandar Lampung, sopir truk rela antre berjam-jam di jalan lintas Sumatra tersebut, hanya untuk mendapat jatah solar subsidi yang masih tersedia. Hal sama terlihat di SPBU Jl Yos Sudarso, Telukbetung, Bandar Lampung, sopir truk terpaksa menginap di SPBU untuk mendapat jatah solar besok paginya.

“Mau tidak mau, harus rela antre panjang di jalan berjam-jam. Habis mau cari solar di mana lagi, semua SPBU banyak kosong solarnya,” kata Gani (52 tahun), sopir truk barang yang hendak menuju Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Rabu (22/11/2023).

Dia sengaja mengisi solar di dalam kota, agar dapat memastikan keberadaan solar dibandingkan membeli solar di SPBU di daerah yang selalu habis atau kosong. Menurut dia, mengisi solar di SPBU dalam kota dapat meninggalkan kendaraan sampai pasokan solar tersedia.

Di SPBU Jl Yos Sudarso, Telukbetung, yang dikenal pusat industri lebih parah lagi. Ratusan mobil truk rela mengantre panjang di jalan raya untuk mendapatkan jatah solar meskipun saat itu kondisi solar di SPBU lagi kosong.

“Sengaja kami tinggalkan truk di jalan, ikuti antrean sampai ada solar di SPBU. Kalau tidak diisi truk ini tidak bisa jalan kami tidak dapat uang,” kata Herman (38 tahun), sopir truk barang dari perusahaan PT Bumi Waras, produsen kebutuhan rumah tangga.

Berkurangnya stok solar subsidi di SPBU dalam Kota Bandar Lampung sudah terjadi sepekan terakhir. Para sopir truk tidak berani berspekulasi membeli solar di SPBU di daerah atau kabupaten, dikarenakan selalu habis atau kosong. “Mending mengantre panjang di SPBU kota, kalau daerah selalu solar selalu habis,” ujar Herman.

Arif, petugas SPBU Jl Soekarno – Hatta Bandar Lampung, membenarkan adanya pengurangan pasokan solar subsidi ke SPBU. Selain itu, juga pengiriman solar ke SPBU juga sering telat hampir sepekan terakhir.

“Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan pribadi dan truk barang. Kami petugas SPBU dapat tambahan kerjaan mengatur antrean di jalan raya,” ungkapnya.(*/Tian)

MALANG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang mengharapkan tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel saat libur akhir tahun bisa mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan.

Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (21/11/2023) mengatakan bahwa pada November 2023, untuk tingkat okupansi memang belum mengalami peningkatan signifikan, dan berada pada kisaran 50 persen. “Harapan kami okupansi akhir tahun bisa penuh. Inginnya seperti itu, 80-90 persen. Untuk saat ini, 50 persen itu juga termasuk baik pada November, itu masih bisa cover, karena sebelum-sebelumnya (okupansi) juga bagus,” kata Agoes.

Agoes menjelaskan, dalam kondisi normal, kenaikan tingkat okupansi hotel menjelang libur Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi pada pertengahan Desember. Namun, pada 2023, ada sesuatu yang berbeda yang dinilai menjadi tantangan tersendiri.

Menurutnya, datangnya tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga diperkirakan akan memberikan dampak terhadap sektor perhotelan di wilayah Kota Malang. Meningkatnya kegiatan politik, diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas wisata.

“Tetapi, kalau untuk tahun ini akan berbeda, karena ada nuansa kegiatan politik yang berpengaruh. Pengaruhnya mungkin ke kegiatan wisata,” katanya.

Namun, lanjutnya, para pelaku sektor perhotelan yang ada di Kota Malang, masih bisa menangkap peluang dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan politik menjelang Pemilu 2024 tersebut. Sehingga, tingkat okupansi pada akhir tahun diharapkan tetap dalam kondisi baik.

“Hotel itu biasanya bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tergantung kepandaian, kejelian dari masing-masing hotel untuk bisa memanfaatkan peluang nuansa politik ini,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan dipenuhi kegiatan bernuansa politik termasuk di wilayah Kota Malang, PHRI Kota Malang berharap kondusifitas tetap terjaga sehingga para wisatawan tetap merasa nyaman. “Harapan akhir tahun, dari pihak kami, kondusifnya suatu kota, aman, tertib, kebersihan, kenyamanan itu dijaga. Hal-hal yang berkaitan dengan kreasi daripada pelaku pariwisata, didukung dengan jalan yang lancar, kota bersih, itu akan berpengaruh (kenyamanan),” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang hingga September 2023 tercatat mencapai 1.903.516 kunjungan. Dari total tersebut, ada sebanyak 37.400 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kota Malang. Diharapkan, sepanjang 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang bisa bertambah dan menggerakkan perekonomian setempat.(*/Gio)

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyebut daerah itu masih kekurangan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang kesehatan.

“Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala seperti belum tercukupinya kebutuhan dokter,” katanya di Padang, Minggu(19/11/2023).

Ia mengatakan itu saat menghadiri telewicara dalam rangka puncak peringatan HUT ke-73 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Padang dengan tema “Peran Strategi IDI sebagai Organisasi Profesi Dokter dalam Memajukan Kesehatan Sumatera Barat”.

Menurut Mahyeldi rasio dokter dengan jumlah penduduk menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 1:1.000. Artinya satu dokter melayani 1.000 penduduk.

Sementara itu, jumlah dokter di Sumbar saat ini 4.897 orang, dengan total penduduk 5.640.629 jiwa berdasarkan data BPS 2022. Sehingga rasio dokter di Sumbar hari ini adalah 1 : 1.152.

“Berdasarkan data itu Sumbar masih kekurangan 743 dokter lagi,” katanya.

Selain masih kurang, penempatan dokter di Sumbar juga belum merata. Sebagian besar dokter saat ini masih berada di kota besar sementara di daerah-daerah belum memadai.

Ia menambahkan, saat ini dari total 280 unit puskesmas di Sumbar, masih terdapat dua puskesmas tanpa dokter (0,7 persen), yaitu di Puskesmas Air Amo Kabupaten Sijunjung, di mana satu-satunya dokter di sana sedang menjalani studi spesialis, serta di Puskesmas Bosua Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kami berharap, agar semua pihak, termasuk IDI, FK Unand, dan pihak terkait lainnya, turut mendorong terjadinya pemerataan penempatan dokter di Sumbar, terutama di daerah terisolasi,” katanya.

Sementara itu untuk dokter spesialis menurutnya juga masih minim terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kami meminta keterlibatan semua pihak, karena untuk mewujudkan Indonesia sehat itu, tidak mungkin hanya pemerintah yang berusaha melainkan perlu kerja sama dan kolaborasi,” ujarnya.

Gubernur Mahyeldi berharap dalam momentum HUT IDI kali ini dapat menjadi gerbong awal bagi perbaikan serta reformasi sistem kesehatan di Sumbar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Lila Yanwar menyampaikan peran IDI telah sangat besar untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan di Sumbar.

Ia berharap, ke depan IDI terus konsisten menjadi organisasi profesi yang mandiri, akuntabel, serta melakukan pembentukan kultur baru dalam dunia kesehatan.(*/Gint)

SUKABUMI — Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sukabumi, Jawa Barat, sudah menertibkan dan menyita ribuan alat peraga kampanye (APK). Penyitaan dilakukan terhadap alat peraga yang melanggar ketentuan.

“Hingga saat ini telah menyita sekitar 15 ribu APK, yang di antaranya terdiri dari baliho dan spanduk,” kata Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi Ayi Jamiat, (17/11/2023).

Dalam melakukan penertiban APK, Dinas Satpol PP berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti yang dilakukan pada 5 November lalu, saat dilakukan penertiban oleh petugas gabungan yang diinisiasi Bawaslu.

Menurut Ayi, penertiban APK yang melanggar ketentuan ini baru dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol atau kawasan perkotaan. “Kalau penertiban ke kampung, kami belum sempat karena waktunya juga perlu lama,” kata Ayi.

Sebagaimana informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ayi mengatakan, masa kampanye pemilu akan dimulai pada 28 November 2023. Karenanya, APK yang tidak sesuai ketentuan ditertibkan.

Menurut Ayi, Dinas Satpol PP juga akan memberikan dukungan dalam upaya pengamanan saat masa kampanye pemilu. Personel Satpol PP akan dikerahkan untuk membantu jajaran Polri dan TNI.

“Untuk personel sudah dibagi. Selain melakukan kegiatan rutin yang sudah biasa, pada saat kampanye memang posisinya berada di ring dua, kemungkinan bersama TNI dan Polri,” jelasnya.(*/Yan)

PURWAKARTA – Ratusan warga di Kampung Cikubang, RW 01, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta diduga mengalami keracunan makanan pada Jumat (17/11/2013) malam. Akibatnya, mereka harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan peristiwa keracunan warga Purwakarta terjadi pada Jumat (17/11/2023) malam. Mereka mengalami gejala pusing, muntah, buang air bersih, dan diare.

“Terjadi kejadian diduga korban keracunan makanan dengan gejala pusing, muntah dan buang air besar, diare. Korban berjumlah sebanyak 168 orang,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

Dari ratusan orang yang mengalami keracunan, ia mengatakan sebanyak 85 orang diobati di klinik Ibnu Sina dan dirawat 10 orang. Di puskesmas Kiarapeses, yang berobat 14 orang dan di Puskesmas Wanayasa yang berobat 58 orang dan yang dirawat 31 orang.

Sedangkan di Rumah Sakit Holistik yang dirawat 9 orang, di Klinik Hafiz Wayanasa yang dirawat 1 orang, di Bidan Desa Puskamulya yang dirawat satu orang. Sedangkan yang meninggal dunia dipastikan tidak ada.

Ibrahim melanjutkan awal mula keracunan terjadi di masyarakat setelah mereka mengkonsumsi nasi bungkus yang terdiri dari nasi, telur balado, mie kuning, dan gorengan. Mereka mengkonsumsi makanan tersebut setelah melaksanakan shalat Jumat.

“Setelah selesai melaksanakan shalat Jumat berjamaah di Mesjid Al Hidayah, para jamaah mengambil nasi karena sudah menjadi kegiatan rutin setiap hari Jum’at dalam tema Jumat berkah,” kata dia. Ia mengatakan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan Inafis telah mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan.(*/Dang)

LAMPUNG – Polisi memburu tiga pelaku lain yang menjadi bagian dari tim perjokian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan 2023 yang tertangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Para pelaku diduga kuat melancarkan aksi berkelompok alias sindikat.

Terduga pelaku berinisial RDS (20) sebelumnya berhasil diamankan Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung saat tes SKD berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung saat ini telah diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Lampung.

“Mereka adalah tim sebetulnya. Namun demikian ketika (kasus) ini mencuat, tiga (terduga pelaku) lainnya melarikan diri,” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Jumat (17/11/2023).

Umi mengatakan, Polda Lampung telah mengidentifikasi ketiga pelaku yang melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh petugas.

Disinggung soal peran masing-masing pelaku, Umi menyebut, terduga pelaku RDS bertindak sebagai eksekutor alias penjoki, sedangkan ketiga rekan lainnya berperan memuluskan dan membantu aksi RDS

“Ketiga orang terduga menjadi tim dari RDS. Ketiga orang tim dari RDS ini untuk memuluskan kegiatan joki. Jadi yang joki hanya RDS,” jelas Umi.

Lebih lanjut Umi mengungkapkan, keempat terduga pelaku sindikat joki ini merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) alias berasal dari satu universitas sama dengan RDS.

“Iya, mereka semuanya sama-sama dengan RDS (mahasiswa ITB),” ucap Umi
Selanjutnya Umi berharap agar pihak kampus mendukung upaya pengungkapan kasus joki CPNS yang telah melibatkan mahasiswanya tersebut, sekaligus mengimbau para terduga pelaku kooperatif.

“Ya, kami minta pihak-pihak terlibat bisa menyerahkan diri,” tutur dia.

Sementara terkait upah yang diterima terduga pelaku RDS dan rekan-rekannya, Umi belum dapat membeberkan hal tersebut lantaran masih menjadi materi pendalaman pihak penyidik.

“Untuk hal tersebut masih dalam pendalaman (soal upah). Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, masih menjadi saksi,” pungkas mantan Kapolres Metro ini.(*/Ti)