Banten

SERANG – RSUD Banten menyiapkan ruang isolasi sebagai bentuk antisipasi terjadinya penularan virus corona di Provinsi Banten. Sejauh ini, tak ada warga Banten yang terjangkit virus tersebut.

“Belum ada (terjangkit virus corona). Meski demikian, kita sudah siapkan ruang isolasi dengan enam tempat tidur. Dokter umum UGD kita sosialisasikan, dokter spesialis paru kita siagakan,” kata Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, kepada sejumlah wartawan, (27/1/2020).

Menurutnya, setidaknya, ada 16 dokter yang disiagakan oleh RSUD Banten, dua dokter spesialis paru-paru dan 14 dokter umum. Mereka siaga 24 jam jika sewaktu-waktu ada korban virus Corona yang dibawa ke RSUD Banten.

“Semua dokter kita sosialisasikan dan siap siaga. Dokter ada 16 yang kita siapkan. (Virus corona) kayanya menyerang paru-paru. Kalau Banten belum denger (ada yang terjangkit),” terangnya.

Virus Corona atau Novel coronavirul (2019-nCoV) telah menyebar ke berbagai negara, seperti Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Amerika, Australia hingga Thailand. Ciri-cirinya orang yang terjangkit mengalami demam, batuk dan sulit bernafas. Sejauh ini, virus corona telah menewaskan 80 orang di China dan lebih dari 2.700 orang terinfeksi.

“Masyarakat Kota Serang diimbau untuk menggunakan masker dan melakukan pola hidup sehat. Seperti mencuci tangan sebelum makan dan sesudah melakukan aktifitas lainnya,” kata Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

Dia menjelaskan bahwa gejala virus Corona mirip dengan flu dan demam, terlebih saat cuaca hujan seperti ini, akan banyak masyarakat yang mengalami gejala flu, batuk dan meriang. Karenanya, dia mengimbau agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan warga sekitar.

“Masyarakat saya minta berhati-hati saat berdekatan dengan satwa liar ataupun orang yang mengalami gejala tersebut. Jangan panik, tetap waspada dan segera datang ke dokter jika mengalami gejala flu, batuk dan demam,” jelasnya.

Sementara itu, aktivis Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (MPLH) Kabupaten Lebak, Heri meminta pemerintah untuk melakukan medical check up pada warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Kabupaten Lebak atau wilayah lain di Banten. Alasannya, bisa saja pegawai WNA Tiongkok yang tiba di Banten akan membawa virus corona.

“Kami harap Pemprov Banten maupun Pemkab Lebak melakukan upaya medical check up untuk para pegawai WNA asal Tiongkok yang baru datang di Banten. Ini sebagai langkah antisipasi agar virus corona tidak menyebar di Banten,”tegasnya.(*/Dul)

LEBAK – Hujan deras yang mengguyur wilayah Provinsi Banten, Senin (27/1/2020), kembali menyebabkan banjir. Air di aliran Sungai Ciberang kembali naik, dan menghanyutkan beberapa jembatan dan munculnya beberapa titik longsoran baru.

Sementara hujan yang mengguyur Kota Cilegon juga mengakibatkan perumahan warga disekitar pintu Tol Cilegon Barat, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, terendam banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Kaprawi, menyebutkan bahwa ada beberapa jembatan darurat yang dibuat warga bersama relawan hanyut terbawa air. Sementara ini pihaknya akan memastikan jumlah jembatan yang hanyut dan titik lokasi yang tergenang banjir.

“Naik lagi airnya, tapi nggak seperti semula. Hujan memang sangat lebat terjadi, informasinya ada jembatan darurat yang hanyut. Kami cek kalau dibutuhkan kami akan buat jembatan baru atau menerjunkan bantuan perahu,” kata Kaprawi kepada wartawan.

Petugas dari BPBD Lebak menurutnya, kini sedang menuju Lebak Gedong daerah yang pernah terdampak banjir bandang paling parah. Informasi yang dihimpun, banjir kembali melanda Kecamatan Sajira, Cipanas dan Lebak Gedong yang terletak di Kabupaten Lebak, Minggu (26/1/2020) malam hingga dinihari.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, terutama curah hujan sedang meningkat,” kata Kaprawi.

Sementara, banjir di wilayah Cilegon Barat bahkan menutup akses jalan menuju gerbang tol Tangerang-Merak. Selain menutup akses jalan, banjir juga merendam rumah warga di wilayah sekitar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Erwin Harahap mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Cilegon terdapat beberapa titik, yakni mulai dari akses Cilegon Barat, Perumahan Puri, hingga wilayah Merak.

“Saat ini kita sedang berkoordinasi dan melakukan assesment serta pendataan banjir. Sebab banjir terjadi di beberapa titik,” terangnya.

Erwin mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya penanganan banjir guna memastikan masyarakat aman. “Semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait kita koordinasikan untuk membantu penanganan banjir,”ungkapnya. (*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten.
Sebelumnya ada rencana penghapusan pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Gubernur justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tegas Gubernur kepada wartawan,Jumat (24/1/2020)

Sebagai Gubernur, lanjutnya, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.

Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,” paparnya

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja dilingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai Guru di SMK dan SMA. (*/Dul)

LEBAK – Satgas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Polda Banten menemukan dugaan penggunaan zat kimia lain selain merkuri dalam aktivitas pengolahan hasil tambang emas.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten Kombes Pol Rudi Hananto mengatakan, dalam hasil penyelidikan menemukan zat senyawa berbahaya selain merkuri.

“Kita menemukan bahan merkuri dari labfor sedang melakukan penelitian. Kemungkinan bukan hanya merkuri karena merkuri sudah mahal tapi beralih ke sianida,” kata Kombes Pol Rudi Hananto kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, kata Rudi, Satgas Peti menutup empat lokasi pengolahan tambang dan menemukan ratusan lubang di wilayah Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Menurutnya, lubang tambang dan pengolahan emas ilegal itu berada ada di lokasi sumber-sumber bencana. Hingga saat ini pihaknya masih mendalami dari keterangan saksi yakni para pekerja juga para ahli.

“Empat lokasi (ditemukan) ini pengolahan tambang emas (ditutup). Pasti (ditangkap) bukan hanya pemiliknya tapi pengolahannya justru karena kan ini hilirnya,” ungkap .

Untuk diketahui, Satgas Peti yang terdiri dari pihak Kepolisian bersama TNI, BPBD, Dinas LHK serta Satpol PP pada Kamis (23/1/2020) kemarin, menyisir di 21 titik lokasi pertambangan ilegal.

“Pelaksanaan dibagi dalam dua tim menyisir lokasi pertambangan dan pengolahan emas ilegal,” kata Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menambahkan, Jumat (24/1/2020).

Tim pertama dipimpin oleh Karo Ops Polda Banten, Kombes Amiluddin Roemtaat melakukan penyisiran di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Lebakgedong. Kemudian Tim Kedua yang dipimpin Dansat Brimob Polda Banten, Kombes Dedi Suryadi ke wilayah Kampung Cikancra, Kecamatan Sobang. (*/Dul)

SERANG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memperpanjang rute KRL Commuter Line dari Rangkasbitung hingga Kota Serang. Rangkasbitung merupakan daerah di Kabupaten Lebak, sedangkan Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Kota ini dikelilingi Kabupaten Serang.

Saat ini KRL Commuter Line baru menjangkau Rangkasbitung. Rutenya Tanah Abang-Rangkasbitung yang mulai beroperasi April 2017. Rute ini merupakan rute KRL Commuter Line terpanjang dengan jarak 72,8 kilometer dan berhentidi 19 stasiun kereta. Jarak ini hampir dua kali lipat rute KRLCommuter Line Jakarta-Bogor yang hanya 54,8 kilometer.

Kepala Dinas Perhubungan(Dishub) Banten Tri Murtopo membenarkan tahun ini akan dibangun jalur ganda KRL Rangkasbitung-Serang. Rencananya pembangunan elektrifikasi jalur dari Stasiun Rangkasbitung hingga Kota Serang akan dimulai April mendatang, tapi pihaknya masih menunggu penghitungan appraisal. ”Tinggal bayar, sekarang masih dihitung. Kemungkinan April sudah mulai dikerjakan,” katanya.

Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA) Setda Pemprov Banten Nana Suryana mengatakan, Pemprov Banten masih menunggu dokumen perencanaan dari PT KAI, setelah itu baru bisa dikerjakan. ”Untuk tahap awal, PT KAI akan membangun elektrifikasi perpanjangan jalur dari Stasiun Rangkasbitung ke Stasiun Kota Serang,” katanya.

Nana mengaku pelebaran lahan bisa saja dilakukan mengingat jalur KA Rangkasbitung-Serang, khususnya di beberapa titik tidak bisa dipaksakan untuk dibuat dua jalur. ”Kemungkinan ada. Kita lihat kalau lahan KAI ya tinggal bangun. Kalau di atasnya ada bangunan tinggal ganti rugi saja,” ungkapnya.

Dia mengaku sudah melakukan pendataan, tinggal keluar nilainya. Bahkan, tim akan menyampaikan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk selanjutnya menetapkan besaran kompensasi. ”Intinya, baik pemprov maupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang mendukung reaktivasi ini,” katanya.

Deputi Executive Vice President PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Sofyan Hasan sebelumnya menyatakan ada rencana elektrifikasi sampai ke Serang dilakukan pada 2020. Upaya memperpanjang rute ini didasarkan pada potensi penumpang kereta api yang tinggi. ”Jadi, rencana KRL tahun depan sudah sampai Kota Serang. Masyarakat Serang dan sekitarnya sudah bisa dilayani KRL,” ujarnya.

Sofyan menjelaskan, kondisi rel kereta dari Stasiun Rangkasbitung hingga Kota Serang yang masih satu lajur bukan suatu kendala. KRL masih bisa dioperasikan mesti lajur yang tak berbasis doubletrack atau lajur ganda. ”Setahu saya trek yang ini akan diganti dulu semuanya. Nggak masalah satu track. Contoh masih ada pada kita di (Stasiun) Citeras sampai Rangkas masih satu track, yang satu belum selesai, itu bisa dioperasikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, peng operasian KRL bisa saja sampai stasiun akhir Merak. Namun, pihaknya masih melihat perkembangan pengguna kereta lokal saat ini yang sudah me miliki 10 kali perjalanan satu harinya. ”Yang pasti sampai Serang dulu (elektrifikasi), melihat pengembangan masyarakat sekitar dan jumlah masyarakat yang naik kereta,” ungkapnya.(*/Dul)

BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak seluruh masyarakat Banten untuk turut menyukseskan sensus penduduk nasional yang akan berlangsung mulai Februari 2020 mendatang secara online.

Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting dalam program nasional tersebut, terlebih hasil dari sensus juga untuk kepentingan masyarakat.

“Saya berharap masyarakat untuk ikut mendukung program nasional ini karena menyangkut kepentingan kita bersama,” papar Gubernur kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Menurut Gubernur, data kependudukan merupakan dasar dari segala program kerja pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Baik itu sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan hingga politik dan hukum. Dengan data penduduk yang valid, maka program pemerintah dapat terlaksana dan ter-impelentasikan secara efektif dan tepat sasaran.

“Jangan sampai nanti yang seharusnya menerima manfaat malah tidak menerima karena saat sensus tidak terdata,” ujarnya

Oleh karenanya, Gubernur memaklumatkan dan mendukung sepenuhnya sensus penduduk nasional yang akan diselenggarakan secara online tersebut dan mengajak seluruh masyarakat Banten untuk berperan aktif menyukseskannya.

“Petugas juga akan datang langsung secara door to door pada Juli 2020,” imbuh Gubernur

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sensus Penduduk Indonesia 2020 atau disingkat SP2020 adalah pendataan penduduk Indonesia yang mencakup Jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Sensus 2020 adalah sensus yang ke-7.

Sensus penduduk tahun 2020 berbeda dengan sensus tahun-tahun sebelumnya. Sensus penduduk, yang merupakan hajatan rutin setiap 10 tahun ini, akan dilaksanakan secara online. Tujuan sensus penduduk ini adalah untuk mendapatkan satu data akurat terkait kependudukan, disamping juga agar data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Cipil sinkron.

Badan Pusat Statistik akan memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan SP2020 dengan melakukan pendataan mandiri, tanpa proses wawancara langsung dengan petugas, melalui moda Computer Aided Web Interviewing (CAWI) yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2020 Sampai Dengan 31 Maret 2020.

Mekanisme dari sensus penduduk kali ini adalah, masyarakat dapat mengisi data dirinya dalam website yang sudah ditentukan oleh BPS. Data diri tersebut sebenarnya sudah ada, yang didapat dari Dukcapil Pusat, sehingga masyarakat tinggal meng-update saja jika ada perubahan data.

Misalnya, terkait perubahan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan sebagainya. Satu orang diizinkan untuk meng-update seluruh anggota keluarganya dalam satu Kartu Keluarga. (*/Dul)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menanaman jengkol di lahan 100 hektare (ha) menggunakan APBD. Penanaman jengkol dilakukan karena alasan komoditas ini mempengaruhi inflasi di Banten.

Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid mengatakan, jengkol jadi jenis hortikulura yang punya nilai ekonomis. Tecatat, jengkol jadi penyebab inflasi 5 tahun terakhir di Tangerang Raya.

Harga komoditas ini juga lebih mahal dari unggas dengan kisaran harga Rp 40 ribu/kilogram (kg). Rencananya, Agus menjelaskan, Dinas Pertanian akan menanam jengkol di daerah Gurung Kencana dan Cirinten di Lebak.

Lahan disediakan 100 ha dari target penanaman 1.000 ha.

“Rencananya akan kami bantu dari APBD seluas 100 hektare, persiapan kita 300-1.000 hektare akan dikelola swasta, bisa perusahaan daerah. 100 hektare ini ditanami dengan dukungan APBD,” kata Agus saat ditemui wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (21/1/2020).

Saat ini, bibit berlabel untuk jengkol memang belum tersedia. Namun, pengadaan akan dilakukan di bulan Juni dengan target awal 10 ribu batang bibit.

“Ini baru tahap awal, di samping ada prospek ekonomi juga ada fungsi konservasi,” ujarnya.

Karena komoditas ini bisa tumbuh selama 6 tahun, di lahan 100 hektare juga akan dilakukan tumpang sari. Termasuk untuk penanaman padi gogo.”Sampai menunggu 6 tahun, ada tumpang sari,” tandasnya.(*/Dul)

LEBAK – Setelah melakukan penutupan empat pengolahan hasil penambangan emas tanpa izin (peti) di Kabupaten Lebak, Banten. Polisi kini tengah mengejar para pemiliknya yang akan dimintai keterangannya.

Keempat pemilik tambang yakni H Entus dan H Suhaemi yang memiliki pengolahan emas di Kampung Cikomara, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Kemudian H Jalaludin pemilik pengolahan emas di Kampung Hamberang, Desa Luhur jaya Kecamatan Cipanas, Lebak dan H Toharudin pemilik pengolahan emas di Kampung Tajur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.

“Ya (akan diperiksa) ke empat nya (pemilik pengolahan emas tanpa izin). Pasti nanti jadi terperiksa,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Rudi Hananto, Senin (20/1/2020).

Sejauh ini, kata Rudi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja tambang guna mendalami kasus penambangan emas ilegal yang diminta Presiden Joko Widodo agar dihentikan. “Empat tempat pengolahan peti yang diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso mengatakan, Satgas PETI telah melakukan penyelidikan dan investigasi langsung ke lokasi-lokasi keberadaan tambang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.
“Investigasi yang kita lakukan, berdasarkan keterangan yang kita peroleh, bahwa penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, akibat curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya labil, adanya garapan sawah di TNGHS dan salah satunya adalah aktivitas PETI,” katanya.

Menurut Sabar, dari informasi tersebut Satgas PETI melakukan Penyelidikan dan Investigasi, berupa olah TKP, mengamankan barang bukti, memasang garis polisi dan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi.

“Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, Baik terhadap pekerja, pengawas dan saksi ahli,” ungkapnya.(*/Dul)

SERANG – Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) bulan September 2019, Penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan dari total 654,46 ribu orang per Maret 2019, menjadi 641, 42 ribu orang pada September 2019.

Atas data tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik, dengan terus melakukan upaya-upaya strategis pengentasan kemiskinan baik dari komoditi makanan maupun non makanan.

“Capaian ini kita syukuri, tapi tahun ini harus lebih baik lagi capaiannya. Upaya penekanan angka kemiskinan harus lebih terarah dan tepat sasaran,” papar Gubernur kepada wartawan, Rabu (16/1/2020).

Gubernur menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Banten setiap tahunnya terus bergulir melalui program-program strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari komoditi makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, roti dan lainnya serta kebutuhan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Termasuk pendidikan dan kesehatan kita dukung melalui program-program unggulan Pemprov Banten yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat,” tuturnya

Sesuai data Susenas September 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan Provinsi Banten tercatat sebesar 4,94 persen atau mengalami penurunan 0,15 poin dibanding periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 5,09 persen.

Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2019 sebesar 4,12 persen, turun menjadi 4,00 persen pada September 2019. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 7,49 persen atau turun menjadi 7,31 persen pada September 2019.

“Artinya, selama periode Maret 2019 hingga September 2019 penduduk miskin di perkotaan berkurang 7,5 ribu orang dari 378,73 orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 orang pada September 2019. Sementara penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 5,6 ribu orang dari 275,73 ribu pada Maret 2019 menjadi 270,13 ribu orang pada September 2019,” jelas Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana

Adhi menambahkan, secara umum pada periode 2002 hingga 2019 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun presentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018.

“Kenaikan kemiskinan pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak,” tandasnya. (*/Dul)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melanjutkan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menjelaskan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dapat menetapkan ataupun memperpanjang masa tanggap darurat apabila ada beberapa daerah atau minimal dua kabupaten/ kota yang terkena bencana alam menetapkan hal yang sama sehingga mempermudah penanganan lintas kabupaten/kota.

“Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, saya sudah menginstruksikan OPD terkait dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk merehabilitasi dampak bencana dan mendukung aksesibilitas,” ungkap Gubernur, Rabu (15/1/2020).

Dijelaskan, sebagai kepanjangan tangan pusat tetap memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada daerah terdampak bencana yang lebih besar. Baik soal pengungsian, rehabilitasi pascabencana, bantuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Pemprov Banten tetap memberikan dukungan (support) ke Pemkab Lebak yang memperpanjang masa tanggap darurat mulai 14 hingga 28 Januari 2020, khususnya memberikan dukungan dalam menangani pengungsian,” kata Wahidin Halim.

Selain memberikan dukungan penanganan pengungsian, Pemprov Banten akan melanjutkan penanganan bencana, yaitu masa rehabilitasi bencana atau penanganan sarana, seperti jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten, Kusmayadi membenarkan masa tanggap darurat bencana di tingkat Provinsi Banten tidak dilanjutkan, sedangkan, Pemkab Lebak melanjutkan masa tanggap darurat bencana hingga 28 Januari 2020.

“Meski tidak melanjutkan masa tanggap darurat bencana, tetapi Pemprov Banten tetap men-support Pemkab Lebak dalam menangani dampak bencana, seperti penanganan pengungsian. Apa yang dilakukan Pemkab Lebak dalam menangani pengungsi, kami dukung,” ujarnya.

Selain membantu Pemkab Lebak dalam menangani masalah pengungsian, kata Kusmayadi, Pemprov Banten melanjutkan penanganan bencana ke tahap rehabilitasi. Pada masa rehabilitasi, kata dia, Pemprov akan memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seperti jembatan Ciberang dan Cinyiru.

“Ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana juga akan ditangani Pemprov Banten. Khusus untuk jembatan Cinyiru, sekarang sudah bisa dilintasi,” tandasnya.

Ditanya soal penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kusmayadi mengatakan, Pemkab Lebak akan mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat. “Kami mendorong, agar rumah yang rusak ditangani pemerintah pusat. Dan Pemkab Lebak sudah mengusulkan,” ungkapnya. (*/Dul)