Politik dan Keamanan

DEPOK – Sekitar 15 tahun  kantor KPU Depok masih mengontrak, mendapat perhatian angota DPR RI. Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengungkapkan, sudah tiga kali kegiatan Pemilu Kantor KPU tersebut mengontrak.

Selain itu, karena kondisi yang ada, kantor KPU Depok tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan sejumlah barang logistik kegiatan Pemilu maupun Pilkada karena terlalu sempit.

Nana Shobarna didampingi mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati, kondisi ini tidak membuat jajaran KPU Kota Depok patah semangat, pihaknya tetap melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Depok, baik kegiatan pemilihan presiden, pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota selama ini.

Sebetulnya, terangn dia, pihak KPU Kota Depok telah melakukan pendekatan ke Kejaksaan Agung untuk dapat memakai atau diberikan pinjaman bekas kantor kejaksaan negeri Depok di Jl. Tole Iskandar tapi sampai saat ini belum terkabul.

“Pemkot Depok sendiri sudah menjanjikan bakal menyiapkan lahan sekitar 1 Ha di kawasan Grend Depok City (GDC) termasuk anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 5 miliar,namun nyatanya sampai saat ini hanya dijanji angin sorga,” ungkapnya. (*/Idr)

JAKARTA – Ilham Permana, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendapatkan kehormatan dari Partai Golkar dengan menerima penghargaan Satya Aditama Karya Utama.

Penghargaan tersebut diraih oleh Ilham Permana atas raihannya sebagai kader berprestasi bagi partai berlambang pohon beringin ini.

Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2019-2024 yang baru terpilih pada Munas X Golkar lalu, Airlangga Hartarto, menyerahkan langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Rabu (11/12/2019).(*/Adyt)

JAKARTA – Bila Airlangga Hartarto kembali menjadi ketua umum Golkar periode 2019-2024 dianggap menguntungkan bagi partai politik lain, seperti PDI Perjuangan dan NasDem.

Pengamat politik dari Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah mengatakan, pada Pemilu 2014 Golkar mendapat 91 kursi, namun, di Pemilu 2019, partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

“Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membawa perolehan Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri, sehingga konsolidasi Parpol berkurang,” kata Dedi, Minggu (1/12/2019).

Dedi juga melihat Airlangga tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput. Kemudian, Airlangga juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.

“Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan Parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan NasDem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar,” jelas dia.

Oleh karena itu, direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) mendorong Airlangga untuk memimpin kementerian dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi.

“Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru,” jelas Dedi. (*/Adyt)

JAKARTA – Pengamat politik Ari Nurcahyo mengatakan, mekanisme dukungan 30 persen bagi bakal Caketum Golkar di awal pendaftaran hingga isu intervensi tiga menteri merupakan bentuk proses nirdemokrasi. Ari mengkhawatirkan apabila mekanisme pemilihan seperti itu dipaksakan, maka Golkar rawan terpecah.

Hal ini disampaikan menyusul, pemilihan ketua umum Partai Golkar, dinilai mengarah ke aklamasi. Sehingga rawan membuat Golkar terpecah. Dengan demikian, bakal merugikan konsolidasi politik Presiden Joko Widodo yang sudah dibangun selama ini.

“Jadi otoriter inkumben ini sebenarnya akan menjerumuskan Partai Golkar pada perpecahan. Itu (Airlangga) sebenarnya harus berbesar hati bahwa mekanisme demokrasi harus dilaksanakan,” kata Ari, Minggu (1/12/2019).

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, ini mengharapkan Ketum Golkar Airlangga melaksanakan Munas secara demokratis, terbuka dan menjauhkan intervensi eksekutif terlibat dalam pemilihan ketua umum Golkar. Dia tidak ingin Golkar sebagai partai terbesar kedua saat ini, partai tua dan modern, menggadaikan nama besarnya untuk ambisi seseorang.

“Sebenarnya cara-cara tidak demokratis itu mempertaruhkan masa depan Golkar. Partai yang paling siap melakukan modernisasi partai, tapi tidak siap dengan demokrasi. Itu kan ironis,” tuturnya.

Ari juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik Presiden Jokowi yang susah payah dibangun selama ini pupus karena ulah Airlangga. Sebab, apabila Golkar terpecah, maka eksodus dari partai tersebut menjadi oposisi Presiden Jokowi. Karena sulit orang-orang dari pecahan Golkar itu satu atap dengan Airlangga.

“Konstruksi ini kan kalau sampai terpecah pasti merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang kalau Golkar kenapa-kenapa, ya, pemerintah yang rugi, Pak Jokowi yang rugi. Konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sia-sia,” tutupnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Direktur Job Politicoon Indonesia Asep Gunawan menilai mayoritas dukungan DPD I tingkat Provinsi Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto jika tanpa disertai dukungan DPD II tingkat Kabupaten/Kota hanya akan dianggap sebagai klaim semata.

“Meski secara hierarki DPD I lebih tinggi dari DPD II, namun sebagai pemilik suara dalam Munas, posisi kedunya sama. Bahkan DPD II jumlahnya jauh lebih banyak yakni 514, sementara DPD I hanya 34,” ujarnya, Selasa (19/11/2019).

Oleh karenanya, ketika mayoritas DPD I menginginkan pemilihan ketum Golkar 2019-2024 dilakukan secara aklamasi namun tidak ada atau minim dari DPD II yang menginginkan hal serupa, patut diduga belum ada komunikasi antara pengurus partai di tingkat provinsi dengan pengurus di bawahnya di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi, seolah DPD I sudah melakukan deal-deal politik dengan calon ketua umum tanpa sepengetahuan DPD II,” katanya, menjelaskan.

Menurutnya, jika hal ini yang terjadi, DPD II seharusnya jangan mau dibawa masuk dalam skenario aklamasi yang dirancang oleh DPD I, karena peran dan suaranya akan dikecilkan dengan hanya sekadar bagian dari DPD I.

“Padahal, DPD II memiliki jumlah suara yang jauh lebih besar dan signifikan dibanding DPD I, jika pemilihan dilakukan secara suara terbanyak (voting)” bebernya.

Kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran ini menegaskan voting akan membuat DPD II lebih independen dalam menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada calon ketua umum lewat kertas suara.

“Sebaliknya, rencana aklamasi yang hanya mengikutsertakan DPD I, hanya akan membuat DPD II gigit jari karena aspirasi dan dukungannya tidak sampai, atau setidaknya tidak bisa disampaikan secara langsung,” pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengaku telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Plt Ketum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa. Hal ini menunjukkan pintu islah PPP semakin terbuka lebar.

Bahkan, menurut Humphrey, dirinya bersama Suharso telah menyambangi mantan Ketum PPP sekaligus mantan Wakil Presiden Hamzah Haz. Sehingga semakin jelas arah kedua kubu PPP untuk secara lebih serius menyatu.

Usaha kedua Ketum itu pun disambut sangat positif dan antusias oleh akar rumput, konstituen dan juga kader-kader PPP seluruh Indonesia. “Bahkan Hamzah Haz sempat berkata, kalau kedua Ketum ini sudah duduk bersama dan sepakat untuk islah serta mau melaksanakan Muktamar Bersama, selesailah sudah,” ujar Humphrey.

Humphrey menambahkan, Muktamar Bersama yang Bermartabat dan Setara tersebut haruslah dipersiapkan secara baik dengan melibatkan struktur organisasi masing-masinng PPP, sehingga penyatuan PPP tersebut terjadi bukan hanya di kalangan atas/ elite saja tapi dari bawah ke atas (bottom up) artinya secara menyeluruh di organisasi PPP.

Mekanisme organisasi menurut AD/ART PPP adalah melalui Mukernas yg bisa mengambil keputusan sebelum dilakukannya Muktamar. Humphrey menuturkan, PPP Muktamar Jakarta akan menyelenggarakan Mukernas IV pada30 Novemver – 1 Des 2019.

“Salah satu agenda pentingnya adalah menentukan arah penyatuan PPP. Di sinilah dibahas secara rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan Muktamar Bermartabat dan Setara tersebut. Sehingga akan menghasilkan PPP,” katanya.

Sementara itu, PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa juga akan melakukan Mukernasnya pada bulan Desember.

Selanjutnya tugas Humphrey dan Suharso mengolah hasil Mukernas masing-masing PPP-nya untuk mewujudkan Muktamar Bersama yang Bermartabat dan Setara.

“Rasanya melihat komunikasi yang terjalin baik selama ini di antara keduanya Muktamar yang diharapkan tersebut bisa berjalan lancar dan sukses,” tuturnya.

Lebih lanjut Humphrey mengatakan agar Mukernas IV tanggal 30 November 2019 bisa berjalan baik perlu dilakukan penataan struktur organisasi di DPP PPP Muktmar Jakarta. Artinya pengurus DPP yang telah mencalonkan diri sebagai caleg dan masuk partai lain, tentu bukan anggota PPP Muktamar Jakarta lagi.

“Demikian juga pengurus DPP yang telah menjadi calon DPD/Senator tahun 2019, sesuai Peraturan KPU haruslah mengundurkan diri dari PPP Mutamar Jakarta,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Penugasan Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) yang akan diemban para prajurit TNI merupakan tugas yang istimewa karena dipercaya menjadi duta bangsa, duta TNI, dan diplomat TNI di forum internasional.

Demikian sambutan tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dibacakan oleh Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., dalam rangka pemberangkatan 850 personel Satgas TNI Kontingen Garuda XXXIX-B Batalyon Gerak Cepat Mission de Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (Monusco), di bawah pimpinan Dansatgas Kolonel Inf Daniel S.P. Lumbanraja, bertempat di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/11/2019).

Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas yang diemban prajurit nantinya sarat dengan aspek politik, sosial budaya, maupun diplomasi militer. Oleh karenanya, laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa bangga. “Jaga nama baik pribadi, satuan, bangsa dan negara serta tunjukkan bahwa prajurit-prajurit TNI adalah prajurit-prajurit professional,” tegasnya.

Menurut Panglima TNI, pelaksanaan tugas oleh Satgas TNI sebelumnya dinilai cukup berhasil. Masyarakat setempat dan PBB mengakui kemampuan dan menghargai keberhasilan yang dicapai melalui pendekatan kemanusiaan.

“Hal itu merupakan modal awal yang sangat baik bagi kalian sebagai Satgas pengganti. Kalian akan memiliki gambaran awal yang lebih baik dan lebih utuh tentang wilayah penugasan,” ujarnya.

Selanjutnya, Panglima TNI mengingatkan, Kontingen Garuda dikenal karena pendekatannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok. “Untuk itu ambil sisi positif dan kembangkan untuk keberhasilan satuan serta hindari kekurangan-kekurangan yang timbul agar tugas terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Panglima TNI menekankan agar kesempatan penugasan menjadi sarana menimba pengalaman dan memperluas wawasan. “Unsur komandan harus dapat mengendalikan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh para prajuritnya,” katanya.

Panglima TNI juga menekankan, para prajurit menghormati dan menjunjung tinggi budaya setempat agar masyarakat mendukung pelaksanaan tugas. “Jadilah duta bangsa dan diplomat TNI yang baik,” pungkasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tata kelola penyelenggaraan pemilu perlu dievaluasi. Terutama, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memiliki beban berat.

Baca Juga
Emil Salim Nilai Fokus Jokowi Bangun SDM Sudah Tepat Kamal Muara Siap Promosikan Kampung Pelangi Secara Digital Sidang Kasus Kivlan Zen Ditunda

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan beban penyelenggara untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara berat. Sebab, banyaknya jenis formulir serta limitasi waktu.

“Diharapkan dengan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan,” tutur Hasyim Asy’ari dalam sidang uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (17/10).

Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, petugas KPPS, PPS dan PPK yang meninggal dunia sebanyak 886 orang, sementara yang sakit sebanyak 5.175 orang.

KPU menilai fenomena sakit dan meninggalnya petugas PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat serta-merta sebagai akibat dari sistem pemungutan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Meski dalam seleksi, petugas harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, termasuk aspek kemampuan jasmani serta rohani.

Dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan dari KPU, Bawaslu, DKPP dan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi itu, majelis hakim tidak memperdalam dengan memberikan pertanyaan. Pendalaman akan dilakukan dalam sidang selanjutnya pada 29 Oktober 2019.

“Jadi, masih dibutuhkan untuk paling tidak 1 kali lagi hadir dalam persidangan ini dan untuk sidang hari ini tidak ada forum pendalaman atau forum tanya jawab. Untuk itu, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memimpin sidang.

Adapun, perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia lantaran pemilu serentak 5 kotak dinilai menimbulkan banyak korban.(*/Ag)

JAKARTA – Pengamat politik Bambang Saputra mengatakan aksi demonstrasi yang digelar antara hari ini tanggal 17 sampai 20 Oktober 2019 selama berlaku diskresi usai adalah inkonstitusional.

“Dua hari lalu untuk menjaga kondusifitas dan kestabilan keamanan ibukota jelang pelantikan presiden – wakil presiden, pihak Polri yakni Polda Metro Jaya telah mengeluarkan diskresi tidak memberi izin terhadap aksi demonstrasi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019 mendatang,” terang Bambang pada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Joko Widodo – KH Maruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi.

“Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu,” terangnya.

Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi.

“Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasa ibukota tidak kondusif dan mengganggu keamanan,” tutup Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute.(*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa partainya tetap konsisten menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.

“Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya, dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Hidayat menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan 9 orang pimpinan MPR lain di Istana Merdeka terkait persiapan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

“Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu,” tambah Hidayat.

Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya enggak lah, PKS minta menteri, apalagi,” ungkap Hidayat.

Ia bahkan menilai bahkan kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.

“Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi,” tambah Hidayat.

Namun, Hidayat tidak menutup kemungkinan PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, persoalannya adalah kapan waktu terbaik untuk pertemuan tersebut.

“Ya (pertemuan) setelah kemudian tidak da kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan sebagainya,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan bahwa tidak apa-apa bila PKS bertindak sendirian sebagai oposisi di DPR.

“Dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah.

Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye,” jelas Hidayat.(*/Ag)