Politik dan Keamanan

JAKARTA – Direktur Job Politicoon Indonesia Asep Gunawan menilai mayoritas dukungan DPD I tingkat Provinsi Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto jika tanpa disertai dukungan DPD II tingkat Kabupaten/Kota hanya akan dianggap sebagai klaim semata.

“Meski secara hierarki DPD I lebih tinggi dari DPD II, namun sebagai pemilik suara dalam Munas, posisi kedunya sama. Bahkan DPD II jumlahnya jauh lebih banyak yakni 514, sementara DPD I hanya 34,” ujarnya, Selasa (19/11/2019).

Oleh karenanya, ketika mayoritas DPD I menginginkan pemilihan ketum Golkar 2019-2024 dilakukan secara aklamasi namun tidak ada atau minim dari DPD II yang menginginkan hal serupa, patut diduga belum ada komunikasi antara pengurus partai di tingkat provinsi dengan pengurus di bawahnya di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi, seolah DPD I sudah melakukan deal-deal politik dengan calon ketua umum tanpa sepengetahuan DPD II,” katanya, menjelaskan.

Menurutnya, jika hal ini yang terjadi, DPD II seharusnya jangan mau dibawa masuk dalam skenario aklamasi yang dirancang oleh DPD I, karena peran dan suaranya akan dikecilkan dengan hanya sekadar bagian dari DPD I.

“Padahal, DPD II memiliki jumlah suara yang jauh lebih besar dan signifikan dibanding DPD I, jika pemilihan dilakukan secara suara terbanyak (voting)” bebernya.

Kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran ini menegaskan voting akan membuat DPD II lebih independen dalam menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada calon ketua umum lewat kertas suara.

“Sebaliknya, rencana aklamasi yang hanya mengikutsertakan DPD I, hanya akan membuat DPD II gigit jari karena aspirasi dan dukungannya tidak sampai, atau setidaknya tidak bisa disampaikan secara langsung,” pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengaku telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Plt Ketum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa. Hal ini menunjukkan pintu islah PPP semakin terbuka lebar.

Bahkan, menurut Humphrey, dirinya bersama Suharso telah menyambangi mantan Ketum PPP sekaligus mantan Wakil Presiden Hamzah Haz. Sehingga semakin jelas arah kedua kubu PPP untuk secara lebih serius menyatu.

Usaha kedua Ketum itu pun disambut sangat positif dan antusias oleh akar rumput, konstituen dan juga kader-kader PPP seluruh Indonesia. “Bahkan Hamzah Haz sempat berkata, kalau kedua Ketum ini sudah duduk bersama dan sepakat untuk islah serta mau melaksanakan Muktamar Bersama, selesailah sudah,” ujar Humphrey.

Humphrey menambahkan, Muktamar Bersama yang Bermartabat dan Setara tersebut haruslah dipersiapkan secara baik dengan melibatkan struktur organisasi masing-masinng PPP, sehingga penyatuan PPP tersebut terjadi bukan hanya di kalangan atas/ elite saja tapi dari bawah ke atas (bottom up) artinya secara menyeluruh di organisasi PPP.

Mekanisme organisasi menurut AD/ART PPP adalah melalui Mukernas yg bisa mengambil keputusan sebelum dilakukannya Muktamar. Humphrey menuturkan, PPP Muktamar Jakarta akan menyelenggarakan Mukernas IV pada30 Novemver – 1 Des 2019.

“Salah satu agenda pentingnya adalah menentukan arah penyatuan PPP. Di sinilah dibahas secara rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan Muktamar Bermartabat dan Setara tersebut. Sehingga akan menghasilkan PPP,” katanya.

Sementara itu, PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa juga akan melakukan Mukernasnya pada bulan Desember.

Selanjutnya tugas Humphrey dan Suharso mengolah hasil Mukernas masing-masing PPP-nya untuk mewujudkan Muktamar Bersama yang Bermartabat dan Setara.

“Rasanya melihat komunikasi yang terjalin baik selama ini di antara keduanya Muktamar yang diharapkan tersebut bisa berjalan lancar dan sukses,” tuturnya.

Lebih lanjut Humphrey mengatakan agar Mukernas IV tanggal 30 November 2019 bisa berjalan baik perlu dilakukan penataan struktur organisasi di DPP PPP Muktmar Jakarta. Artinya pengurus DPP yang telah mencalonkan diri sebagai caleg dan masuk partai lain, tentu bukan anggota PPP Muktamar Jakarta lagi.

“Demikian juga pengurus DPP yang telah menjadi calon DPD/Senator tahun 2019, sesuai Peraturan KPU haruslah mengundurkan diri dari PPP Mutamar Jakarta,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Penugasan Perserikan Bangsa Bangsa (PBB) yang akan diemban para prajurit TNI merupakan tugas yang istimewa karena dipercaya menjadi duta bangsa, duta TNI, dan diplomat TNI di forum internasional.

Demikian sambutan tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dibacakan oleh Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., dalam rangka pemberangkatan 850 personel Satgas TNI Kontingen Garuda XXXIX-B Batalyon Gerak Cepat Mission de Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (Monusco), di bawah pimpinan Dansatgas Kolonel Inf Daniel S.P. Lumbanraja, bertempat di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/11/2019).

Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas yang diemban prajurit nantinya sarat dengan aspek politik, sosial budaya, maupun diplomasi militer. Oleh karenanya, laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa bangga. “Jaga nama baik pribadi, satuan, bangsa dan negara serta tunjukkan bahwa prajurit-prajurit TNI adalah prajurit-prajurit professional,” tegasnya.

Menurut Panglima TNI, pelaksanaan tugas oleh Satgas TNI sebelumnya dinilai cukup berhasil. Masyarakat setempat dan PBB mengakui kemampuan dan menghargai keberhasilan yang dicapai melalui pendekatan kemanusiaan.

“Hal itu merupakan modal awal yang sangat baik bagi kalian sebagai Satgas pengganti. Kalian akan memiliki gambaran awal yang lebih baik dan lebih utuh tentang wilayah penugasan,” ujarnya.

Selanjutnya, Panglima TNI mengingatkan, Kontingen Garuda dikenal karena pendekatannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok. “Untuk itu ambil sisi positif dan kembangkan untuk keberhasilan satuan serta hindari kekurangan-kekurangan yang timbul agar tugas terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Panglima TNI menekankan agar kesempatan penugasan menjadi sarana menimba pengalaman dan memperluas wawasan. “Unsur komandan harus dapat mengendalikan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh para prajuritnya,” katanya.

Panglima TNI juga menekankan, para prajurit menghormati dan menjunjung tinggi budaya setempat agar masyarakat mendukung pelaksanaan tugas. “Jadilah duta bangsa dan diplomat TNI yang baik,” pungkasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tata kelola penyelenggaraan pemilu perlu dievaluasi. Terutama, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memiliki beban berat.

Baca Juga
Emil Salim Nilai Fokus Jokowi Bangun SDM Sudah Tepat Kamal Muara Siap Promosikan Kampung Pelangi Secara Digital Sidang Kasus Kivlan Zen Ditunda

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan beban penyelenggara untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara berat. Sebab, banyaknya jenis formulir serta limitasi waktu.

“Diharapkan dengan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan,” tutur Hasyim Asy’ari dalam sidang uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (17/10).

Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, petugas KPPS, PPS dan PPK yang meninggal dunia sebanyak 886 orang, sementara yang sakit sebanyak 5.175 orang.

KPU menilai fenomena sakit dan meninggalnya petugas PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat serta-merta sebagai akibat dari sistem pemungutan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Meski dalam seleksi, petugas harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, termasuk aspek kemampuan jasmani serta rohani.

Dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan dari KPU, Bawaslu, DKPP dan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi itu, majelis hakim tidak memperdalam dengan memberikan pertanyaan. Pendalaman akan dilakukan dalam sidang selanjutnya pada 29 Oktober 2019.

“Jadi, masih dibutuhkan untuk paling tidak 1 kali lagi hadir dalam persidangan ini dan untuk sidang hari ini tidak ada forum pendalaman atau forum tanya jawab. Untuk itu, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memimpin sidang.

Adapun, perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia lantaran pemilu serentak 5 kotak dinilai menimbulkan banyak korban.(*/Ag)

JAKARTA – Pengamat politik Bambang Saputra mengatakan aksi demonstrasi yang digelar antara hari ini tanggal 17 sampai 20 Oktober 2019 selama berlaku diskresi usai adalah inkonstitusional.

“Dua hari lalu untuk menjaga kondusifitas dan kestabilan keamanan ibukota jelang pelantikan presiden – wakil presiden, pihak Polri yakni Polda Metro Jaya telah mengeluarkan diskresi tidak memberi izin terhadap aksi demonstrasi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019 mendatang,” terang Bambang pada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Joko Widodo – KH Maruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi.

“Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu,” terangnya.

Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi.

“Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasa ibukota tidak kondusif dan mengganggu keamanan,” tutup Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute.(*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa partainya tetap konsisten menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.

“Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya, dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Hidayat menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan 9 orang pimpinan MPR lain di Istana Merdeka terkait persiapan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

“Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu,” tambah Hidayat.

Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya enggak lah, PKS minta menteri, apalagi,” ungkap Hidayat.

Ia bahkan menilai bahkan kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.

“Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi,” tambah Hidayat.

Namun, Hidayat tidak menutup kemungkinan PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, persoalannya adalah kapan waktu terbaik untuk pertemuan tersebut.

“Ya (pertemuan) setelah kemudian tidak da kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan sebagainya,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan bahwa tidak apa-apa bila PKS bertindak sendirian sebagai oposisi di DPR.

“Dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah.

Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye,” jelas Hidayat.(*/Ag)

BOGOR – Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo menyampaikan tiga sikap politik pada Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Rabu (16/10/2019).

Salah satunya yakni terkait konsep pembangunan ekonomi yang telah diserahkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Dahnil menyebut, tiga sikap politik Prabowo tersebut disampaikan langsung dihadapan 4.000 kader Partai Gerindra

“Sikap politik pertama Pak Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat,” kata Dahnil di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Kedua, sikap politik Gerindra yang disampaikan Prabowo adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin terkait akan menggunakan atau tidaknya konsep yang ditawarkan Partai Gerindra untuk pemerintahan lima tahun kedepan.

“Bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi kami persilakan baik itu dengan bersamaan dengan Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI,” ungkapnya

Sikap politik ketiga ialah memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yakni dengan menjalin silaturahmi dan komunikasi demi kepentingan bangsa.

“Pak Prabowo memahami pentingnya komunikasi dan silaturahim secara terus-menerus setelah kontestasi Pilpres, seperti tadi menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Tiga point tadi yang disampaikan beliau,” tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap politiknya di hadapan ribuan kadernya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019). (*/Fuz)

BOGOR – Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Rapimnas Partai Gerindra jadi momen kembalinya Sandiaga Uno ke partai Gerindra.

Wagub DKI Jakarta itu pun disambut Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato di Rapimnas Gerindra.

“Pak Prabowo tadi sebutkan ke Bang Sandi welcome back kepada Bang Sandi,” katanya di Bogor, Rabu (16/10/2019).

Ia menjaskan dalam Rapimnas ini pun diputuskan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kembali menduduki jabatannya sebelumnya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Pak Sandi kembali ke jabatan awal beliau (Wakil Ketua Dewan Pembina),” ungkapnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap politiknya di hadapan ribuan kadernya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).(*/Fuz)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan politik ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati tiga hal.

Pertama, akan ada kerja sama antara Golkar dan Gerindra terkait dalam memperbaiki stabilitas politik di Indonesia. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, iklim politik terasa cukup panas hingga pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Karena stabilitas itu penting, termasuk stabilitas keamanan di tengah kondisi perekonomian dunia saat ini dengan bagaimana kita membuat stabilitas politik di parlemen,” ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10).

Kedua, Golkar dan Gerindra sepakat untuk memperhatikan undang-undang yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Sebab, kedua partai menganggap aturan itu sebagai salah satu pondasi Indonesia.

“Dan mempelajari undang-undang terkait parpol, terkait dengan pemilu legislatif, pemilukada, dan pemilu presiden ke depan. Karena ini merupakan pondasi politik ke depan,” ujar Airlangga.

Terakhir, Airlangga dan Prabowo sepakat untuk memprioritaskan kepentingan bangsa. “Golkar dan Gerindra juga lebih mengutamakan NKRI, Pancasila. Bineka Tunggal Ika, dan konstitusi,” ujar Airlangga.

Pertemuannya kembali dengan Golkar, kata Prabowo, menjadi ajang nostalgia tersendiri bagi dirinya. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu dapat dikatakan merupakan alumni dari partai berlambang pohon beringin itu.

“Saya hari ini kembali ke almamater saya, saya dulu lulusan Golkar, jadi Golkar memang menyumbang banyak kader di institusi rebuplik ini,” ujar Prabowo.

Ia menceritakan, ada persamaan antara Golkar dan Gerindra. Salah satunya terkait visi dan misi partai dalam berpolitik di Indonesia. “Kita akan berjuang untuk rakyat dengan komunikasi politik yang sedang baik dan tinggi antara partai. Ini akan membuat suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara,” ujar Prabowo.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10/2019), sekitar pukul 15.50 WIB.

Prabowo mengenakan kemeja safari warna putih, disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato. Keduanya memberikan ‘cipika-cipiki’ saat bersalaman.

Prabowo ditemani Waketum Gerindra Ahmad Sufmi Dasco, Edhie Prabowo, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan, Airlangga didampingi Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus.

Dia langsung masuk ke kantor DPP Golkar tanpa memberikan komentar.(*/Adyt)