Politik dan Keamanan

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad tidak boleh lagi memutasi aparatur sipil negara (ASN) terhitung Februari 2020.

Ketua KPU Kota Depok Nana Soebarna mengatakankepala daerah atau petahana yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya diberikan kesempatan untuk mutasi ASN, enam bulan sebelum penetapan calon (paslon).Penetapan paslon Wali Kota Depok akan dimulai pada 8 Juli 2020.

“Lewat dari enam bulan setelah ditetapkan paslon, wali kota tak boleh lagi memutasi ASN,” kata Nana, di Depok, Senin (6/1/2020).

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad kembali akan mencalonkan diri dalam pilkada yang akan digelar 23 September 2020.

Nana mengatakan KPU Kota Depok telah membuat jadwal dan tahapan.Jadwal pendaftaran paslon 16-18 Juni, pencoblosan 23 September 2020.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok Dede Selamet mengatakan saat ini tahapan pilkada sudah berjalan.
Bawaslu gencar menyampaikan imbauan kepada masyarakat, ASN agar menjaga netralitas dan bahkan kepada petahana yang akan kembali bertarung dalam pilkada nanti.

Menurut Dede, wali kota dilarang menggunakan kewenangan melakukan mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kota Depok sesuai UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Jika tidak dihiraukan, petahana yang bersangkutan bisa di diskualifikasi dari pencalonan wali kota dan wakil wali kota,” tandasnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada Jumat (3/1) memutasi besar-besaran, 104 ASN eselon II, III dan IV di lingkup Pemkot Depok. Ada yang mengaitkan mutasi sebagai upaya ‘mendukung’ pencalonannya sebagai kepala daerah mendatang.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna juga ramai diberitakan akan mencalonkan diri dan menjadi rival Idris Abdul Shomad. (*/Idr)

JAKARTA – Presiden Jokowi mengatakan tidak ada tawar menawar soal kedaulatan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi pelanggaran batas laut yang dilakukan kapal China di perairan Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi membuka Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (6/1/2020).

China sudah mengklaim bahwa mereka tidak melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Mereka masih berada diwilayah China yang mereka sebut dengan nine dashed line.

Nine dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna. Namun nine dash line ini tidak pernah diratifikasi dunia internasional.

Indonesia telah melayangkan protes ke China terkait pelanggaran batas tersebut. Pengamanan dilaut Natuna pun ditingkatkan pasca insiden tersebut. (*/Adyt)

BOGOR – DPP Partai Golkar bersama PP AMPG kembali melanjutkan bakti sosial dengan menyalurkan paket bantuan pada masyarakat yang terdampak musibah Banjir di beberapa walayah, Minggu (5/1/2020).

Kali ini, paket bingkisan tersebut disalurkan di dua lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat.

“Kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari bakti sosial kemarin. Kemarin di Kampung Pulo, hari ini di Sukajaya-Bogor dan Rawa Buaya-Jakarta Barat,” kata Putra Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ravindra Airllangga yang juga ikut turun ke lokasi penyaluran bantuan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Minggu (5/1/2020).

Ravindra menerangkan, kali ini pihaknya sengaja memilih lokasi-lokasi yang susah dijangkau sebagai titik penyaluran paket bantuan.

Sebab, kata dia, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, lokasi-lokasi yang susah dijangkau justru masih kekurangan bantuan. Padahal, lokasi-lokasi itu juga terdampak banjir cukup parah.

“Makanya bantuan ini kita maksimalkan sampai ke tempat-tempat yang akses jalannya tertutup seperti desa cileuksa, pasir Madang, supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa kelaparan karena bantuan tidak sampai ke tempat yang sulit dilalui,” ujar Ravindra.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana menjelaskan bahwa paket bingkisan yang mereka salurkan hari ini berisi makanan, minuman, obat-obatan, selimut, serta beberapa item kebutuhan lainnya. Kata dia, di masing-masing lokasi jumlah paket 250 untuk 250 keluarga.

“Meskipun nilainya tidak seberapa, namun tentu kami sangat berharap bantuan yang kami salurkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah banjir ini,” ujar Ilham.

Ilham bersyukur kedatangan pihaknya ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir disambut antusias warga. Ia pun berharap kegiatan ini semakin mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat, tanpa ada sekat di antara keduanya.

“Jadi sesuai dengan tagline Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum pak Airlangga Hartarto yaitu ‘Golkar Indonesia – Indonesia Golkar’. Artinya Partai Golkar ini adalah satu kesatuan dengan Indonesia dan Rakyat Indonesia,” tuturnya.

“Kegiatan ini arahan langsung dari Ketua Umum. Kita diminta untuk membumikan tagline tersebut dengan turut meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah. Alhamdulillah itu sudah kami leksanakan dan disambut baik oleh warga,” tuntasnya.(*/Art)

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hal itu terkait dengan klaim negara tersebut atas perairan Laut Natuna.

Demikian ditegaskan Mahfud usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.

Mahfud menyampaikan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.

Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.

“Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” tegasnya.Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.

Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.

“Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik,” sambungnya.

Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.

“(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi,” ucapnya.

Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.

“Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan,” tegasnya lagi.“Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada,” pungkasnya.

Sementara, Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia jangan sampai bersikap lembek terhadap China soal Natuna.

”Justru, bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” ujarnya.Hikmato juga menyampaikan bahwa masalah Natuna tidak perlu diselesaikan melalui perundingan.

”Mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan penegakan hukum jika ada nelayan asing, termasuk China, melakukan penangkapan ikan ilegal.

Peningkatan patroli itu juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.

”Tapi perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan Coast Guard Tiongkok,” ungkap guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.(*/Ag)

JAKARTA – Semua korban meninggal saat bencana banjir di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan mendapat santunan dari pemerintah.

“Semua ahli waris korban akan mendapatkan santunan sebesar Rp 15 juta,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2020).

Ia menambahkan Kementerian Sosial telah menyalurkan dana untuk korban banjir di wilayah Jabodetabek sebesar Rp4,8 miliar. Dari angka itu, sebanyak Rp1,9 miliar untuk DKI Jakarta. Sementara untuk Jawa Barat sebesar Rp1,5 miliar dan Banten sebesar Rp720 juta.

Bantuan tersebut berupa paket makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, family kit, kids ware, food ware, peralatan dapur keluarga, selimut dan paket sandang.

Menteri Sosial Juliari Batubara juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Basarnas untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan menampung mereka di tempat pengungsian.

“Kita pastikan semua korban dapat tertangani dan dievakuasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) ke sejumlah titik.

“Kita mengerahkan Tagana dan Tim KSB untuk melakukan evakuasi,” ucapnya.
Juliari menuturkan Kementerian Sosial telah menyiapkan sejumlah tempat yang dijadikan lokasi penampungan para pengungsi dan dapur umum.

Tempat itu di antaranya yakni Gedung Panti Sosial Bina Netra (PSBN) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Universitas Borobudur di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur.

Lalu sebanyak tujuh Kampung Siaga Bencana (KSB) juga disiapkan seperti KSB Cilandak Timur, KSB Cilincing dan KSB Rawajati.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.

“Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).

Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.

“Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

“Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ujar Retno setelah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).(*/Ag)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono mengukuhkan Polresta Depok menjadi Polres Metro Depok.(3/1/2020)

Sebagai salah satu upaya peningkatan tipe Polres Depok dari B sekarang menjadi A berubah Metro merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalankan. Menurut Kapolda Komjen Gatot, ke depan Kapolrestro Depok Kombes Azis dapat bekerja keras terus berinovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan setelah dinaikkan status menjadi Metro kerjanya ele-elean apa lagi pelayanan kepada masyarakat tidak ada peningkatan.
Diusahakan setelah naik tipe menjadi A ini Kapolres dapat berinovasi seiring berkembangnya kejahatan konvensional sebelum berteknologi tinggi,” tuturnya dalam sambutan di depan peserta lapangan utama Mapolrestro Depok, Jumat (3/1) sore.

Perwira tinggi jebolan Akpol 88 B ini mengaku peningkatan tipe Polres merupakan konsekuensi dan beberapa aspek hal yang dipertimbangkan.

“Kita menaikan tipe Polres Depok menjadi Metro salah satunya sebagai Kota yang sudah mulai berkembang dan terdapat banyak perguruan tinggi bertaraf internasional serta sebagai kota tempat tinggal warga masyarakat dan peningkatan pembangunan yang sekarang sudah mencapai 2,3 juta penduduk,” jelasnya.

Sementara itu mengimbangi peningkatan teknologi Kapolrestro Depok Kombes Azis Andriansyah akan membuat teknologi di setiap kendaraan menggunakan aplikasi Elektronik Patroli (E-Patroli).

“Nanti jika sudah ditetapkan E-Patroli di setiap mobil kendaraan patroli yang ada di setiap Polsek dan Polres, akan terhubung langsung dengan aplikasi Halo Polisi dengan tujuan agar cepat setiap ada kejadian segera di tanggulangi dengan cepat tanpa ada eses,”tambahnya.

Sementara itu dalam meningkatkan patroli kendaraan Polrestro Depok, Kombes Azis mendapatkan kendaraan operasional hibah Pemkot Depok diserahkan langsung Walikota Depok M. Idris.
“Dari Pemkot Depok bantuan polres mendapatkan hibah 2 mobil, 12 motor, dan sejumlah peralatan kerja dengan harapan peningkatkan kinerja anggota kedepannya,” tandasnya. (*/Idr)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P melakukan pemantauan banjir dari udara menggunakan helikopter, Kamis (2/1/2020). Pemantauan menggunakan helikopter TNI AU jenis Carracal dan diberangkatkan dari helipad Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima didampingi Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Pagasus Kolonel F Situmorang dan Koorsmin Panglima Kolonel Oni Junianto. Pemantauan dilakukan ke sejumlah titik banjir di Jakarta, Bogor dan Banten.

Titik pantau tersebut antara lain Bendungan Katulampa Bogor, Lebak Banten, Kemang Jaksel, Kebon Jeruk, Ancol, Cakung Cilincing dan Halim Perdanakusuma.

Sepanjang pantauan Panglima beserta jajaran mengawasi dengan seksama daerah terdampak banjir. Dari pantauan terlihan sejumlah daerah yang sudah surut namun sebagian masih tergenang termasuk daerah Kembangan dan Cakung Cilincing. Setelah pemantauan, heli kembali ke Mabes TNI Cilangkap.(*/Ag)

BANDUNG – Pesawat udara nirawak (Puna) Medium Altitude Long Endurance (MALE) bernama Elang Hitam atau Black Eagle yang dibuat oleh enam lembaga dan BUMN ini memiliki sejumlah kelebihan.

Drone buatan anak bangsa yang rencananya mulai beroperasi pada 2024 mendatang ini mampu terbang sejauh 250 kilometer dengan membawa peluru kendali (rudal) seberat 300 kilogram.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro mengatakan, pesawat nirawak ini mampu terbang dengan maximum endurance 30 jam dalam perhitungan maximum cruising speed 235 km/jam.

Tak hanya itu, pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh ini mampu terbang sejauh 250 km. Namun, pesawat ini hanya mampu membawa beban sekitar 300 kg. Beban ini rencananya bisa dipakai untuk kebutuhan militer seperti membawa misil atau rudal.

“Tetapi untuk tahap awal bukan untuk kombatan. Tetapi bisa dipakai untuk kebutuhan pengawasan dari udara seperti ancaman daerah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam seperti illegal logging dan illegal fishing,” jelas dia, Senin (30/12/2019).

Pesawat ini memiliki lebar 16 meter, panjang 8,65 meter, dan tinggi 2,6 meter. Saat take off, pesawat bisa mengunakan landasan sepanjang 700 meter. Sedangkan saat mendarat (landing) bisa pada landasan sepanjang 500 meter. Kemampuan ini hampir mirip dengan pesawat N212 buatan PTDI yang dibuat untuk bandara perintis.

Menurut Kepala BPPT Hammam Riza, pesawat nirawak ini diperlukan untuk membantu menjaga kedaulatan NKRI dari udara yang sangat efisien dan dapat mengurangi potensi kehilangan jiwa karena dioperasikan tanpa pilot.

Dengan kemandirian ini, diharapkan PUNA MALE buatan Indonesia dapat mengisi kebutuhan skadron TNI AU dalam mengawasi wilayah NKRI melalui udara. Selain itu, dapat menumbuhkembangkan industri dalam negeri yang sesuai dengan mandat Undang-Undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “Produk ini diharapkan mengisi kebutuhan impor nasional. Sehingga menjadi negara mandiri dan kompetitif,” imbuh dia.(*/Hend)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta menunjuk Ahmad Riza Patria sebagai cawagub DKI Jakarta untuk mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Jadi wakil gubernur yang diusulkan Gerindra, yang saya undang satu, Pak Riza,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Wisma Garuda, Cipayung, Jakarta Timur, (29/12/2019).

Riza saat ini merupakan anggota DPR RI. Taufik pun optimis, Riza akan didukung oleh PKS.

“InsyaAllah direstui PKS,” ujarnya.

Dengan begitu, Cawagub DKI yang diusulkan ke DPRD DKI nanti ada dua nama. Satu dari Gerindra dan satu dari PKS. DPRD DKI akan memilih salah satu dari dua calon sebagai pengganti Sandiaga Uno.(*/Joh)