Politik dan Keamanan

JAKARTA – Semua korban meninggal saat bencana banjir di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) akan mendapat santunan dari pemerintah.

“Semua ahli waris korban akan mendapatkan santunan sebesar Rp 15 juta,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2020).

Ia menambahkan Kementerian Sosial telah menyalurkan dana untuk korban banjir di wilayah Jabodetabek sebesar Rp4,8 miliar. Dari angka itu, sebanyak Rp1,9 miliar untuk DKI Jakarta. Sementara untuk Jawa Barat sebesar Rp1,5 miliar dan Banten sebesar Rp720 juta.

Bantuan tersebut berupa paket makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, family kit, kids ware, food ware, peralatan dapur keluarga, selimut dan paket sandang.

Menteri Sosial Juliari Batubara juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Basarnas untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan menampung mereka di tempat pengungsian.

“Kita pastikan semua korban dapat tertangani dan dievakuasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) ke sejumlah titik.

“Kita mengerahkan Tagana dan Tim KSB untuk melakukan evakuasi,” ucapnya.
Juliari menuturkan Kementerian Sosial telah menyiapkan sejumlah tempat yang dijadikan lokasi penampungan para pengungsi dan dapur umum.

Tempat itu di antaranya yakni Gedung Panti Sosial Bina Netra (PSBN) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Universitas Borobudur di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur.

Lalu sebanyak tujuh Kampung Siaga Bencana (KSB) juga disiapkan seperti KSB Cilandak Timur, KSB Cilincing dan KSB Rawajati.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.

“Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).

Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.

“Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

“Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ujar Retno setelah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).(*/Ag)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono mengukuhkan Polresta Depok menjadi Polres Metro Depok.(3/1/2020)

Sebagai salah satu upaya peningkatan tipe Polres Depok dari B sekarang menjadi A berubah Metro merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalankan. Menurut Kapolda Komjen Gatot, ke depan Kapolrestro Depok Kombes Azis dapat bekerja keras terus berinovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan setelah dinaikkan status menjadi Metro kerjanya ele-elean apa lagi pelayanan kepada masyarakat tidak ada peningkatan.
Diusahakan setelah naik tipe menjadi A ini Kapolres dapat berinovasi seiring berkembangnya kejahatan konvensional sebelum berteknologi tinggi,” tuturnya dalam sambutan di depan peserta lapangan utama Mapolrestro Depok, Jumat (3/1) sore.

Perwira tinggi jebolan Akpol 88 B ini mengaku peningkatan tipe Polres merupakan konsekuensi dan beberapa aspek hal yang dipertimbangkan.

“Kita menaikan tipe Polres Depok menjadi Metro salah satunya sebagai Kota yang sudah mulai berkembang dan terdapat banyak perguruan tinggi bertaraf internasional serta sebagai kota tempat tinggal warga masyarakat dan peningkatan pembangunan yang sekarang sudah mencapai 2,3 juta penduduk,” jelasnya.

Sementara itu mengimbangi peningkatan teknologi Kapolrestro Depok Kombes Azis Andriansyah akan membuat teknologi di setiap kendaraan menggunakan aplikasi Elektronik Patroli (E-Patroli).

“Nanti jika sudah ditetapkan E-Patroli di setiap mobil kendaraan patroli yang ada di setiap Polsek dan Polres, akan terhubung langsung dengan aplikasi Halo Polisi dengan tujuan agar cepat setiap ada kejadian segera di tanggulangi dengan cepat tanpa ada eses,”tambahnya.

Sementara itu dalam meningkatkan patroli kendaraan Polrestro Depok, Kombes Azis mendapatkan kendaraan operasional hibah Pemkot Depok diserahkan langsung Walikota Depok M. Idris.
“Dari Pemkot Depok bantuan polres mendapatkan hibah 2 mobil, 12 motor, dan sejumlah peralatan kerja dengan harapan peningkatkan kinerja anggota kedepannya,” tandasnya. (*/Idr)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P melakukan pemantauan banjir dari udara menggunakan helikopter, Kamis (2/1/2020). Pemantauan menggunakan helikopter TNI AU jenis Carracal dan diberangkatkan dari helipad Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima didampingi Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Pagasus Kolonel F Situmorang dan Koorsmin Panglima Kolonel Oni Junianto. Pemantauan dilakukan ke sejumlah titik banjir di Jakarta, Bogor dan Banten.

Titik pantau tersebut antara lain Bendungan Katulampa Bogor, Lebak Banten, Kemang Jaksel, Kebon Jeruk, Ancol, Cakung Cilincing dan Halim Perdanakusuma.

Sepanjang pantauan Panglima beserta jajaran mengawasi dengan seksama daerah terdampak banjir. Dari pantauan terlihan sejumlah daerah yang sudah surut namun sebagian masih tergenang termasuk daerah Kembangan dan Cakung Cilincing. Setelah pemantauan, heli kembali ke Mabes TNI Cilangkap.(*/Ag)

BANDUNG – Pesawat udara nirawak (Puna) Medium Altitude Long Endurance (MALE) bernama Elang Hitam atau Black Eagle yang dibuat oleh enam lembaga dan BUMN ini memiliki sejumlah kelebihan.

Drone buatan anak bangsa yang rencananya mulai beroperasi pada 2024 mendatang ini mampu terbang sejauh 250 kilometer dengan membawa peluru kendali (rudal) seberat 300 kilogram.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro mengatakan, pesawat nirawak ini mampu terbang dengan maximum endurance 30 jam dalam perhitungan maximum cruising speed 235 km/jam.

Tak hanya itu, pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh ini mampu terbang sejauh 250 km. Namun, pesawat ini hanya mampu membawa beban sekitar 300 kg. Beban ini rencananya bisa dipakai untuk kebutuhan militer seperti membawa misil atau rudal.

“Tetapi untuk tahap awal bukan untuk kombatan. Tetapi bisa dipakai untuk kebutuhan pengawasan dari udara seperti ancaman daerah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam seperti illegal logging dan illegal fishing,” jelas dia, Senin (30/12/2019).

Pesawat ini memiliki lebar 16 meter, panjang 8,65 meter, dan tinggi 2,6 meter. Saat take off, pesawat bisa mengunakan landasan sepanjang 700 meter. Sedangkan saat mendarat (landing) bisa pada landasan sepanjang 500 meter. Kemampuan ini hampir mirip dengan pesawat N212 buatan PTDI yang dibuat untuk bandara perintis.

Menurut Kepala BPPT Hammam Riza, pesawat nirawak ini diperlukan untuk membantu menjaga kedaulatan NKRI dari udara yang sangat efisien dan dapat mengurangi potensi kehilangan jiwa karena dioperasikan tanpa pilot.

Dengan kemandirian ini, diharapkan PUNA MALE buatan Indonesia dapat mengisi kebutuhan skadron TNI AU dalam mengawasi wilayah NKRI melalui udara. Selain itu, dapat menumbuhkembangkan industri dalam negeri yang sesuai dengan mandat Undang-Undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “Produk ini diharapkan mengisi kebutuhan impor nasional. Sehingga menjadi negara mandiri dan kompetitif,” imbuh dia.(*/Hend)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta menunjuk Ahmad Riza Patria sebagai cawagub DKI Jakarta untuk mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Jadi wakil gubernur yang diusulkan Gerindra, yang saya undang satu, Pak Riza,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Wisma Garuda, Cipayung, Jakarta Timur, (29/12/2019).

Riza saat ini merupakan anggota DPR RI. Taufik pun optimis, Riza akan didukung oleh PKS.

“InsyaAllah direstui PKS,” ujarnya.

Dengan begitu, Cawagub DKI yang diusulkan ke DPRD DKI nanti ada dua nama. Satu dari Gerindra dan satu dari PKS. DPRD DKI akan memilih salah satu dari dua calon sebagai pengganti Sandiaga Uno.(*/Joh)

JAKARTA – Pemerintah membatalkan kenaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga mampu 900 VA pada awal tahun 2020.

Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Mulyanto, menyambut baik keputusan pembatalan tersebut.

Ia menilai keputusan itu tepat karena menghindarkan masyarakat dari tambahan beban ekonomi setelah menghadapi kenaikan iuran BPJS di waktu yang sama.
Ia juga menyebutkan pembatalan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disuarakan PKS.

“Kita patut bersyukur karena pada akhirnya Pemerintah berani mengambil keputusan yang tepat, ” kata Mulyanto anggota DPR dari Dapil Tangerang.

“Kita berharap setelah diumumkan keputusan pembatalan rencana kenaikan tarif dasar listrik ini tidak ada lagi isu yang membuat masyarakat khawatir,” seru Mulyanto di sela acara reses masa persidangan I, tahun 2019, DPR-RI, di Tangerang, Sabtu (28/12/2019).

Ia berharap keputusan yang ditetapkan pemerintah berlaku dalam waktu lama. Bukan sekedar menunda sementara dan akan diberlakukan lagi dalam waktu dekat.

“Bagi kami persoalan tarif listrik harus dihitung secara cermat karena akan berdampak terhadap banyak hal. Bukan hanya biaya rumah tangga tapi juga pada industri,” tegas anggota Komisi VII DPR-RI ini. (*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat sangat mendesak, karena hal itu berkaitan dengan keadilan fiskal.

Lebih Lanjut Saan meminta Pemerintah Daerah bersama masyarakat datang langsung ke Komisi II dan Mengajukan DOB, supaya dapat beraudiensi di Parlemen dengan para Anggota Dewan dan Kementerian Terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri RI.

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali usulan DOB. Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Saan baru-baru ini saat Kunker Reses Komisi II ke Jawa Barat.

Sebelumnya Gubernur Jabar, Kang Emil biasa disapa, menyampaikan bahwa ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. “Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.

Terkait DOB, dia menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain.

“Tapi, di Jawa Barat ini, secara SDM sangat siap. Kami buktikan di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Ini adalah DOB baru yang selalu mendapat penghargaan. Bahkan, Pangandaran saya laporkan tingkat penganggurannya terendah seluruh Jawa Barat,”terangnya

Solusi lainnya, lanjut Emil, dengan pemekaran desa artinya bagi desa-desa Jabar yang wilayahnya luas dan penduduk banyak diharapkan dapat dimekarkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi penduduk sekitar. (*/Ag)

JAKARTA – Menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi, Lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (Lemkapi) melakukan survai terhadap kebijakan keamanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hasil survai Lemkapi menjelaskan, tingkat kepuasan masyrakat terhadap kebijakan keamanan Presiden Jokowi Ma”ruf Amin dinilai banyak diapresiasi publik. Pemerintah dinilai berhasil memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan saat ini tingkat kepercayaan publik atas kebijakan keamanan pemerintah yang dalam hal ini dimotori Polri dan TNI berada pada angka 82,5 persen.

Pemerintah dinilai berhasil mrmberi rasa aman dan ketertiban kepada masyrakat. Publik puas karena berbagai alasan antara lain, Polri dan TNI dinilsi sungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya menjamin keamsnan. Sinergitas kinerja TNI dsn Polri dinilai publik bagus dari pusat hingga daerah.

Selain itu, publik juga merasa nyaman melihat kekompakan Panglima TNI Hadi dan Kapolri Idham Azis yang secara berssma2 rajin turun kelapangan dan hadir ditengah2 masyrakat di daerah daerah.

“Hasil penelitian kami, kehadiran pimpinan Polri dan TNI turun kelapangan dan hadir ditengah masyrakat membuar publik merasa nyaman,” ungkap mantan anggota Kompolnas ini, Jumat (27/12/2019).

Dalam survai ini tercarat publik puas 6.5 persen, cukup puas 8.6 persen, puas 67.4 persen, kurang puas 8.2. persen dan tidak puas 7.1 persen.

Adapun publik yang kurang puas dan tidak puas memberi alssan, publik melihat masih ada konplik sosial terjadi dan meminta Polri dan TNI lebih banyak disebar di daerah2 yang rawan konplik sosial. Publik juga meminta tahun depan diperbanyak pos pos keamanan baru.

“Kami melihat sebagian publik mengusulkan kepada Polri dan TNI menambah pos pos keamanan baru agar masyrakat lebih muda mendapatkan bantuan jika diperlukan,” tambah doktor ilmu hukum ini.

Menurut pemerhati keamanan ini, dalam penelitian yang didukung para akademisi ini tercatat ada 2.2 persen responden tidak memberikan komentar dan penilaian dengan alasan masih melihat kinerja pemerintah hingga 100 hari kedepan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara jakarta ini, survai dilakukan sejak tgl 10 – 25 Desember 2019 dengan jumlah sampel 800 responden yang tersebar di 34 propinsi dengan margin of error 3.5 dan tingkat kepercayaan 95 porsen. Usia responden yang diteliti antara 17 sampai 55 thn.
Metode penelitian menggunakan multistage random sampling.(*/Fet).

SERANG – Mengantisipasi maraknya penjualan petasan dan kembang api menjelang malam tahun baru, petugas Polsek Ciruas melaksanakan operasi terhadap penjual petasan di sejumlah lokasi yang ada di wilayahnya. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan puluhan kembang api dan petasan berbagai jenis.

“Intinya, menyambut atau merayakan pergantian tahun tidak diperkenankan menjual atau menggunakan petasan atau kembang api. Mengantisipasi agar tidak meledak, barang operasi langsung direndam ke dalam air,” jelas Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan didampingi Kapolsek Ciruas, Kompol Sukirno,(27/12/2019).

Kapolres mengatakan, operasi penertiban kembang api dan petasan merupakan instruksi langsung pimpinan agar pelaksanaan malam pergantian tahun berjalan aman, nyaman dan tenteram. Menurut Kapolres, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada polsek jajaran agar melakukan operasi petasan di wilayahnya masing-masing.

“Jika nantinya ada warga yang masih nekat untuk menjual petasan, maka pihaknya akan melakukan penertiban dan pembinaan terhadap para penjual petasan yang tidak mengindahkan himbauan petugas,” tandasnya.

Kapolres menambahkan selain tidak menggunakan petasan dan kembang api, untuk malam tahun baru, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan arak-arakan kendaraan apalagi, pesta minum-minuman keras.

“Lebih baik kita intropeksi dan bermuhasabah, seperti, berdzikir maupun berdoa bersama. Kalau mau bakar-bakaran, lebih baik bakar jagung atau sate,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam tugas pengamanan Natal dan Tahun Baru, kata Kapolres pihaknya menurunkan 460 personel dari Polres Serang, Kodim 0602, instansi terkait serta pramukan. Para personil ini akan bertugas selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2019 hingga tanggal 1 Januari 2020 di pos-pos yang telah disiapkan.

“Tugas dari personil gabungan ini untuk memberikan pelayanan di 1 Posko, 6 Pospam, 1 Pos Pelayanan dan Pos Gatur pada jalur yang akan dilintasi para pemudik dan wisatawan,” kata Kapolres. (*/Dul)