Politik dan Keamanan

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai membuka pendaftaran rekrutmen terbuka tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak pada, 23 September 2020.

“Sejak pendaftaran dibuka 15 Januari 2020, banyak warga mengambil formulir pendaftaran hingga hari ini sekitar 43 warga dari 11 kecamatan di Kota Depok telah mendaftarkan diri ke panitia di KPU Depok,” kata Nana Shobarna, Ketua KPU Kota Depok, Rabu (22/1/2020).

Rekrutmen anggota PPK merupakan tahapan Pilkada yang dilaksanakan KPU Kota Depok atas dasar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

Menurut dia, pendaftaran bisa juga dilakukan secara online. Untuk pelamar online dapat diakses melalui
http://bit.ly/pendaftaranppk depok, dan hardcopy harus dikirimkan paling lambat tanggal 24 Februari 2020 ke Kantor KPU Depok.

Kegiatan serupa juga dilakukan KPU Kota Tangsel yang mulai membuka pendaftaran bagi warga Tangsel untuk menjadi anggota PPK di tujuh kecamatan. “Sudah ada sekitar 23 orang warga yang mendaftar untuk menjadi PPK menjelang Pilkada serentak September 2020 mendatang,” kata anggota KPU Kota Tangsel Bidang Sosialisasi Ade Wahyu Hidayat.

Nantinya, tambah dia, setiap kecamatan dibutuhkan sekitar lima petugas PPK termasuk unsur ketua PPK yang jelas KPU Kota Tangsel membutuhkan sekitar 35 orang anggota PPK dalam melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Setelah tahap pendaftaran, selanjutnya seluruh pelamar PPK yang masuk akan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Dari seluruh berkas pelamar tentunya akan di seleksi sesuai kelengkapan berkas administrasinya, selanjutnya pada 30 Januari pelamar yang lolos akan mengikuti tes tertulis dan wawancara pada tahap terakhir tes penerimaan. “Untuk penutupan pendaftaran ini sampai Jumat (24/1) pukul 18.00 wib, jadi tidak ada penambahan waktu,”tandasnya. (*/Idr)

JAKARTA – Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang tempat tumbuh kembangnya kriminal menuai kritik dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat Santoso menilai, sebagai pejabat tinggi Negara, Yasonna seharusnya turut bertanggung jawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, bukan sebaliknya memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontraproduktif.

Politisi Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta Utara ini dengan tegas mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly. Menurut dia, setiap ucapan yang dilontarkan seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karenanya Santoso meminta Yasonna menarik kembali ucapannya seputar Tanjung Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal sehingga menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok.

“Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” tandas Santoso, Rabu (22/1/2020).

Santoso menambahkan, latar belakang Yasonna sebagai profesor kriminologi bukan menjadi dalil pembenar melontarkan sebuah pernyataan yang memiliki risiko menciptakan gesekan di masyarakat, terlebih yang bersangkutan adalah pembantu kepala negara yang notabene harus melayani kepentingan bangsa dan negara.

“Baju menteri yang melekat di badan Pak Yasonna tidak bisa dilepas dengan mengatakan beliau seorang profesor kriminologi. Bukankah seorang menteri sehatusnya mengayomi msyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” imbuhnya.

Yasonna menurut Santoso seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian. Apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal. Sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok.

“Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kedzoliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman akan bersikap kooperatif terkait kasus Wahyu Setiawan. Arief mengatakan pihaknya akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam semua informasi yang dibutuhkan.

“KPU menyatakan siap. Kalau memang ada informasi, dokumen yang dibutuhkan, kami terbuka dan kooperatif,” kata Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (22/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Arief mengakui adanya surat undangan dari KPK untuk menjadi saksi terkait kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Namun, Arief belum menerima surat panggilan tersebut.

“Katanya adanya, tapi tadi saya lihat belum ada di meja saya. Jadi saya tidak tahu. Bisa datang siang, tapi untuk saya belum (terima),” kata Arief.

Arief menilai, adanya undangan dari KPK merupakan hal yang biasa dalam proses penegakan hukum. Untuk mencari keterangan informasi dari saksi-saksi.

“Saya pikir biasa, KPK dalam memproses kasus membutuhkan informasi dan keterangan saksi,”tutupnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Penangkapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP memunculkan keraguan publik terhadap profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Karena itu, menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 kabupaten dan kota serta provinsi pada September mendatang, KPU dituntut untuk bisa menjawab keraguan publik.

”Peristiwa kemarin (OTT komisioner KPU) tentu harus diambil hikmahnya oleh seluruh penyelenggara pilkada karena sedikit banyak ini akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya maka partisipasinya juga rendah. Nanti hasilnya juga jelek.

Ini yang patut menjadi perhatian kita semua karena pasti itu berimbas kepada Pilkada 2020,” ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Jazil mengatakan, kasus OTT Komisioner KPU tersebut memunculkan persepsi masyarakat bahwa penyelenggara pemilu tidak jujur. Selain itu, dalam Pemilu 2019 lalu, proses penyelenggaraannya juga ada catatan karena banyak petugas di lapangan yang meninggal dunia. ”Persepsi masyarakat juga akan melihat bahwa penyelenggara yang ada di daerah juga belum siap secara mental sebagai penyelenggara yang penuh integritas,” katanya.

Namun, Jazil menekankan OTT tersebut jangan sampai membuat KPU merasa kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik meskipun banyak memunculkan pandangan negatif bahkan bullying di tengah masyarakat kepada KPU.

”Ini saatnya KPU membuktikan diri di 2020 akan bekerja secara lebih baik karena tekanan yang cukup tinggi kepada KPU. Dengan kinerja yang baik maka akan menghapus citra buruk itu,” paparnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Hal itu menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Komisi II DPR RI Jakarta, kemarin (20/1/2020).

Lantas, bagaimana skema penghapusan tenaga honorer ini?

Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan, BKN tak mendata jumlah pegawai honorer. Dia bilang, BKN hanya mendata jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depannya. Namun demikian, dia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah melarang pengangkatan honorer.

“Tahun 2005 pemerintah pernah mengeluarkan PP No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dengan PP tersebut pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. Sehingga saat ini tidak ada yang mendata karena sebenarnya sudah dilarang untuk diangkat,” paparnya kepada detikcom, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, jika masih ada honorer kemungkinannya ialah mengikuti seleksi CPNS dan PPPK jika syaratnya memenuhi.

Meski begitu, selama ini honorer dihadapkan pada masalah usia. Lantaran, ada dari mereka yang mengabdikan diri puluhan tahun.Terkait hal itu, Paryono belum bisa memberikan keterangan lantaran belum ada kebijakan khusus.

“Iya, memang belum ada bentuk kebijakan pemerintah untuk honorer ini karena dari awal pemerintah sudah mengingatkan untuk tidak mengangkat tenaga honorer,” ungkapnya.(*/Di)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan alasannya mencoret Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dari calon wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian menggantikannya dengan Nurmansyah Lubis.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengatakan, pencoretan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dikarenakan kedua nama itu tidak mendapatkan respons atau mengalami kebuntuaan (deadlock) saat diproses di DPRD DKI.

“Pertama PKS kan menyiapkan pengganti lagi karena dua nama yang sudah diajukan kan dalam prosesnya deadlock, enggak selesai juga di periode kemarin,” katanya kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

Sebelumnya PKS mengajukan kadernya Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua nama sudah diteruskan ke DPRD DKI periode 2014-2019, namun sampai masa jabatan berakhir prosesnya tidak menemukan titik terang.

Sementara DPRD DKI periode 2019-2024 juga belum memproses kedua nama tersebut. “Sampai periode yang baru, alat yang baru dilantik juga enggak ada kepastian, terus mentok kan,” sebut Sakhir.

Atas dasar itulah, PKS kemudian mengganti dua nama sebelumnya dengan kandidat baru yakni Nurmansyah Lubis. Alasan lain mencoret Ahmad Syaikhu adalah karena mantan wali kota Bekasi itu sudah terpilih menjadi anggota DPR RI.
“Pak Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR RI dan beliau harus mempertimbangkan untuk berkhidmat kepada dapilnya Kabupaten Bekasi, Karawang,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Pengamat Politik dari Charta Politika, Muslimin, menilai ada potensi konflik di tubuh Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mengeluarkan susunan kepengurusan Golkar peride 2019-2024.

Menurut Muslimin, masuknya politisi senior Golkar, seperti Aburizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Luhut Binsar Panjaitan, dan loyalis Setya Novanto, bukan jaminan bagi Golkar terhindar dari konflik internal.

Sebab, tokoh senior Golkar yang lain seperti Jusuf Kalla dan beberapa elit lainnya, misalnya, Ridwan Hisjam, Syamsul Bachri, Ibnu Munzir, Hamka B.Kadi dan Supriansyah tersingkir dari kepengurusan Golkar.

“Di Golkar ini bisa hidup dan mati berkali-kali, artinya di periode ini tidak masuk dan diperiode berikutnya masuk lagi. Kan begitu di Golkar, selalu ada yang tersisihkan,” katanya.

Ditanya soal reaksi pendukung Bambang Soesatyo pada Munas Golkar X, yang tergabung pada tim 9 yang minta Airlangga merombak kepengurusan, Muslimin mengatakan hal itu juga merupakan kekecewaan yang bakal memunculkan konflik di tubuh Golkar. Menurut Muslimin, sebagai Ketua Umum, Airlangga harus bisa membaca manuver-manuver kader Golkar yang merasa kecewa.

“Airlangga harus mengambil langkah-langkah strategis bagaimana kemudian riyak-riyak itu tidak menjadi bola salju sehingga membesar dan memunculkan konflik lagi di Golkar,” ujarnya.

Menurut Muslimin, susunan kepengurusan Golkar tidak mungkin memuaskan semua pihak. Sebab, kader Golkar cukup banyak, yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

“Tapi kalau elit-elit merasa tidak puas dengan kepengurusan saat ini sangat mungkin terjadi konflik lagi. Tapi itu dinamika di Golkar itu biasa terjadi,” pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terus memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat, karena dharma bhakti TNI dipersembahkan hanya untuk rakyat.

Oleh karena itu, laksanakan koordinasi, sinergi dan kerja sama yang baik dengan instansi lain maupun berbagai komponen yang ada di masyarakat.

Demikian penekanan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bendera di Lapangan Apel B-3, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/1/2020).

Panglima TNI mengatakan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas. Tingkatkan Profesionalisme perorangan dan satuan agar tugas terlaksana secara optimal serta bangun kewaspadaan melalui deteksi dini dan cegah dini, terhadap kecenderungan kerawanaan yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2020 kepada segenap Prajurit dan PNS TNI dimanapun berada dan bertugas. Jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Selama pelaksanaan tugas kurun waktu 2019, TNI telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan baik. Untuk itu, TNI tidak boleh terlena namun harus terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok.

Terkait Pilkada serentak tahun 2020, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI akan kembali mengawal dan menyukseskan Pilkada serentak di 270 wilayah Indonesia. Tentunya TNI bertekad untuk menjamin agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses. (*/Ag)

JAKARTA – Alasan pemerintah yang berencana menaikkan harga LPG gas 3 kilogram, atau gas melon karena subsidi salah sasaran, dinilai tidak tepat.

“Sebab, pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dia mencontohkan basis data yang tidak akurat juga terjadi pada BPJS Kesehatan. “Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI,” ucap anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II.

Tetapi sebaliknya, lanjut Saleh, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI. “Ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki basis data yang akurat dalam pemberian subsidi,” kata dia.

Karena itu, Saleh menilai pencabutan subsidi gas 3 kg akan dibuat tepat sasaran pasti dalam praktiknya akan mengalami kesulitan, akibat tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi.

“Sebab itu, kami menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga LPG gas 3kg. Di samping alasan basis data, juga kenaikkan itu menambah beban masyarakat,” katanya.

Apalagi, papar Saleh, tahun ini pemerintah sudah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tentu dengan disusul dengan kenaikkan harga gas 3 kg membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin sulit.

“Harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini. Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji. Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan, ‘ tegas Saleh.

Ia berharap pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pengarahan kepada 444 prajurit TNI-Polri yang bertugas di Maluku Utara.

Bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Poltak Simandjuntak Lanud Wattimena, Morotai Maluku Utara, Panglima TNI menekankan sinergi antara TNI dan Polri untuk terus menciptakan stabilitas keamanan nasional 2020.

“Para prajurit TNI-Polri yang saya banggakan, kita saat ini masuk di awal 2020. Ada tugas besar yang harus kita laksanakan sama, (dengan) tugas yang kita laksanakan di tahun 2019, yaitu pilkada serentak,” ungkap Panglima TNI, Kamis (16/01/2020).

Panglima TNI juga mengatakan Prajurit TNI diminta untuk setia dan mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sementara untuk anggota Polri selalu memegang teguh pada Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan pada NKRI.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan seluruh personel TNI-Polri harus bisa profesional dalam menghadapi Pilkada Serantak 2020. Menurutnya, semua personel perlu mempersiapkan diri dengan baik serta terus memegang teguh Netralitas TNI.

Selain itu, Panglima TNI juga menyebut agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua yang memerlukan sinergi antara TNI-Polri. Beliau pun meminta seluruh personel untuk dapat menciptakan stabilitas keamanan menjelang kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan sukses.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan soal persiapan pengamanan Pilkada 2020. Beliau menekankan seluruh personel untuk terus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

Menurut Kapolri, netralitas dalam jajaran TNI-Polri merupakan kunci dari keamanan dan ketertiban Pilkada 2020. Dia yakin Kapolda Maluku Utara dapat menerapkan hal tersebut kepada seluruh jajarannya.(*/Tya)