Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Hal itu menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Komisi II DPR RI Jakarta, kemarin (20/1/2020).

Lantas, bagaimana skema penghapusan tenaga honorer ini?

Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan, BKN tak mendata jumlah pegawai honorer. Dia bilang, BKN hanya mendata jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depannya. Namun demikian, dia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah melarang pengangkatan honorer.

“Tahun 2005 pemerintah pernah mengeluarkan PP No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dengan PP tersebut pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. Sehingga saat ini tidak ada yang mendata karena sebenarnya sudah dilarang untuk diangkat,” paparnya kepada detikcom, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, jika masih ada honorer kemungkinannya ialah mengikuti seleksi CPNS dan PPPK jika syaratnya memenuhi.

Meski begitu, selama ini honorer dihadapkan pada masalah usia. Lantaran, ada dari mereka yang mengabdikan diri puluhan tahun.Terkait hal itu, Paryono belum bisa memberikan keterangan lantaran belum ada kebijakan khusus.

“Iya, memang belum ada bentuk kebijakan pemerintah untuk honorer ini karena dari awal pemerintah sudah mengingatkan untuk tidak mengangkat tenaga honorer,” ungkapnya.(*/Di)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan alasannya mencoret Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dari calon wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian menggantikannya dengan Nurmansyah Lubis.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengatakan, pencoretan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dikarenakan kedua nama itu tidak mendapatkan respons atau mengalami kebuntuaan (deadlock) saat diproses di DPRD DKI.

“Pertama PKS kan menyiapkan pengganti lagi karena dua nama yang sudah diajukan kan dalam prosesnya deadlock, enggak selesai juga di periode kemarin,” katanya kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

Sebelumnya PKS mengajukan kadernya Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua nama sudah diteruskan ke DPRD DKI periode 2014-2019, namun sampai masa jabatan berakhir prosesnya tidak menemukan titik terang.

Sementara DPRD DKI periode 2019-2024 juga belum memproses kedua nama tersebut. “Sampai periode yang baru, alat yang baru dilantik juga enggak ada kepastian, terus mentok kan,” sebut Sakhir.

Atas dasar itulah, PKS kemudian mengganti dua nama sebelumnya dengan kandidat baru yakni Nurmansyah Lubis. Alasan lain mencoret Ahmad Syaikhu adalah karena mantan wali kota Bekasi itu sudah terpilih menjadi anggota DPR RI.
“Pak Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR RI dan beliau harus mempertimbangkan untuk berkhidmat kepada dapilnya Kabupaten Bekasi, Karawang,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Pengamat Politik dari Charta Politika, Muslimin, menilai ada potensi konflik di tubuh Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mengeluarkan susunan kepengurusan Golkar peride 2019-2024.

Menurut Muslimin, masuknya politisi senior Golkar, seperti Aburizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Luhut Binsar Panjaitan, dan loyalis Setya Novanto, bukan jaminan bagi Golkar terhindar dari konflik internal.

Sebab, tokoh senior Golkar yang lain seperti Jusuf Kalla dan beberapa elit lainnya, misalnya, Ridwan Hisjam, Syamsul Bachri, Ibnu Munzir, Hamka B.Kadi dan Supriansyah tersingkir dari kepengurusan Golkar.

“Di Golkar ini bisa hidup dan mati berkali-kali, artinya di periode ini tidak masuk dan diperiode berikutnya masuk lagi. Kan begitu di Golkar, selalu ada yang tersisihkan,” katanya.

Ditanya soal reaksi pendukung Bambang Soesatyo pada Munas Golkar X, yang tergabung pada tim 9 yang minta Airlangga merombak kepengurusan, Muslimin mengatakan hal itu juga merupakan kekecewaan yang bakal memunculkan konflik di tubuh Golkar. Menurut Muslimin, sebagai Ketua Umum, Airlangga harus bisa membaca manuver-manuver kader Golkar yang merasa kecewa.

“Airlangga harus mengambil langkah-langkah strategis bagaimana kemudian riyak-riyak itu tidak menjadi bola salju sehingga membesar dan memunculkan konflik lagi di Golkar,” ujarnya.

Menurut Muslimin, susunan kepengurusan Golkar tidak mungkin memuaskan semua pihak. Sebab, kader Golkar cukup banyak, yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

“Tapi kalau elit-elit merasa tidak puas dengan kepengurusan saat ini sangat mungkin terjadi konflik lagi. Tapi itu dinamika di Golkar itu biasa terjadi,” pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terus memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat, karena dharma bhakti TNI dipersembahkan hanya untuk rakyat.

Oleh karena itu, laksanakan koordinasi, sinergi dan kerja sama yang baik dengan instansi lain maupun berbagai komponen yang ada di masyarakat.

Demikian penekanan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bendera di Lapangan Apel B-3, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/1/2020).

Panglima TNI mengatakan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas. Tingkatkan Profesionalisme perorangan dan satuan agar tugas terlaksana secara optimal serta bangun kewaspadaan melalui deteksi dini dan cegah dini, terhadap kecenderungan kerawanaan yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2020 kepada segenap Prajurit dan PNS TNI dimanapun berada dan bertugas. Jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Selama pelaksanaan tugas kurun waktu 2019, TNI telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan baik. Untuk itu, TNI tidak boleh terlena namun harus terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok.

Terkait Pilkada serentak tahun 2020, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI akan kembali mengawal dan menyukseskan Pilkada serentak di 270 wilayah Indonesia. Tentunya TNI bertekad untuk menjamin agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses. (*/Ag)

JAKARTA – Alasan pemerintah yang berencana menaikkan harga LPG gas 3 kilogram, atau gas melon karena subsidi salah sasaran, dinilai tidak tepat.

“Sebab, pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dia mencontohkan basis data yang tidak akurat juga terjadi pada BPJS Kesehatan. “Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI,” ucap anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II.

Tetapi sebaliknya, lanjut Saleh, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI. “Ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki basis data yang akurat dalam pemberian subsidi,” kata dia.

Karena itu, Saleh menilai pencabutan subsidi gas 3 kg akan dibuat tepat sasaran pasti dalam praktiknya akan mengalami kesulitan, akibat tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi.

“Sebab itu, kami menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga LPG gas 3kg. Di samping alasan basis data, juga kenaikkan itu menambah beban masyarakat,” katanya.

Apalagi, papar Saleh, tahun ini pemerintah sudah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tentu dengan disusul dengan kenaikkan harga gas 3 kg membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin sulit.

“Harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini. Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji. Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan, ‘ tegas Saleh.

Ia berharap pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pengarahan kepada 444 prajurit TNI-Polri yang bertugas di Maluku Utara.

Bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Poltak Simandjuntak Lanud Wattimena, Morotai Maluku Utara, Panglima TNI menekankan sinergi antara TNI dan Polri untuk terus menciptakan stabilitas keamanan nasional 2020.

“Para prajurit TNI-Polri yang saya banggakan, kita saat ini masuk di awal 2020. Ada tugas besar yang harus kita laksanakan sama, (dengan) tugas yang kita laksanakan di tahun 2019, yaitu pilkada serentak,” ungkap Panglima TNI, Kamis (16/01/2020).

Panglima TNI juga mengatakan Prajurit TNI diminta untuk setia dan mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sementara untuk anggota Polri selalu memegang teguh pada Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan pada NKRI.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan seluruh personel TNI-Polri harus bisa profesional dalam menghadapi Pilkada Serantak 2020. Menurutnya, semua personel perlu mempersiapkan diri dengan baik serta terus memegang teguh Netralitas TNI.

Selain itu, Panglima TNI juga menyebut agenda Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua yang memerlukan sinergi antara TNI-Polri. Beliau pun meminta seluruh personel untuk dapat menciptakan stabilitas keamanan menjelang kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan sukses.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan soal persiapan pengamanan Pilkada 2020. Beliau menekankan seluruh personel untuk terus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

Menurut Kapolri, netralitas dalam jajaran TNI-Polri merupakan kunci dari keamanan dan ketertiban Pilkada 2020. Dia yakin Kapolda Maluku Utara dapat menerapkan hal tersebut kepada seluruh jajarannya.(*/Tya)

JAKARTA – Susunan kepengurusan partai Golongan Karya (Golkar) di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto telah rampung. Dalam struktur tersebut ada bekas nama pesaingnya yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Wakil Ketua Umum, beserta beberapa koleganya masuk menjadi bagian kepengurusan.

Sekadar diketahui, beberapa orang dekat Bamsoet yang masuk kepengurusan adalah Nusron Wahid, Elvis Junaedi, dan Robert Jopie Kardinal.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyatakan, susunan kepengurusan partai Golkar saat ini untuk mengakomodir berbagai macam kepentingan dan tidak untuk bagi-bagi jabatan, serta bukan hanya mengakomodir kubu Bamsoet saja.

“Ya, itu memang mengakomodir berbagai macam kubu ya, enggak cuma Pak Bamsoet aja juga mengakomodir semua kepentingan yang ada di Golkar,” ujar Dave saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dave melihat susunan kepengurusan di bawah Ketum Airlangga untuk periode 2019-2024 untuk membuat Partai Golkar semakin kuat dalam menghadapi even-even politik ke depannya.

“Jadi, memang harus agak sedikit banyak jumlah pengurusnya, tapi kan mengumpulkan semua kekuatan kekuatan di dalam Golkar,” katanya.

Karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini pun menganggap wajar jika jumlah kepengurusannya lebih banyak demi kebaikan partai ke depannya. Bukan sekadar untuk bagi-bagi jabatan untuk kelompok tertentu.

“Ya, tentunya itu untuk kekuatan Golkar, jangan dipikir itu bagi-bagi jabatan. Kalau bagi-bagi jabatan itu ya berarti enggak akan kerja dan harus dievaluasi lagi nanti, tidak bisa perform dan harus diganti,” ungkapnya.(*/Adyt)

SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan ke arah pertanian dan pariwisata karena kabupaten ini mempunyai potensi yang melimpah dari dua sektor bidang ekonomi tersebut.

“Pembangunan pertanian dan pariwisata ini terus kami genjot karena potensinya masih banyak yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” kata Bupati Marwan Hamami , Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, pada sektor pertanian langkah yang dilakukan pihaknya untuk menggenjot produksi adalah membangun infrastruktur lanjutan seperti pergudangan dan akses transportasi pertanian.

Apalagi saat ini Kabupaten Sukabumi tidak hanya meningkatkan produksi beras saja, tapi tengah mengembangkan tanaman bawang putih dengan menggunakan teknologi pertanian tepat guna melalui pemupukan. Hasilnya pun memuaskan, produksinya meningkat drastis, dan ke depannya Kabupaten Sukabumi bisa menjadi salah satu daerah sentra bawang putih.

Selain itu, untuk pemasaran pun sangat mendukung dengan berkembangnya infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat seperti Jalan Tol Bocimi, Jalur Ganda Kareta Api Sukabumi-Bogor, dan dalam waktu dekat juga dibangun Bandara Sukabumi, sehingga akan lebih memudahkan produk pertanian mencapai pasar.

Sementara, untuk di sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi mempunyai segudang objek wisata mulai gunung, rimba, laut, pemandangan, hutan dan lainnya tentunya potensi tersebut harus dimaksimalkan dan pihaknya juga mengolaborasikan antara pertanian dan pariwisata.

“Kami sangat mendukung pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian seperti dengan menggunakan pupuk yang ramah terhadap tanah, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga dan panen lebih cepat, produksinya melimpah,” ungkapnya.

Marwan mengatakan pertanian dan pariwisata menjadi unggulan Kabupaten Sukabumi saat dan ia menginginkan warga bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan serta tidak lagi mengandalkan bekerja di pabrik. (*/Yan)

SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dipastikan turut masuk bursa pencalonan di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020. Kepastian itu setelah Yudha mendaftarkan diri ke partai besutan Partai Prabowo Subianto, Gerindra, pada Rabu (15/1/2020) malam.

Diantar oleh ratusan pendukung dan didampingi ayahnya, H Ervi Sukmaji bersama istri Asti Aisyah Wulandari, Yudha berseragam putih dan berpeci hitam masuk ke ruangan DPC.

Disambut yel-yel kemenangan, Yudha langsung diterima Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda), Usep Wawan dan Sekretaris DPC Partai Gerindra, Agus Firmansyah dan pengurus lainnya.

“Keterpanggilan saya untuk Sukabumi sejahtera, adil dan makmur. Saya terlahir dari rahim Partai Gerindra, dari hati nurani memastikan maju sebagai petarung di Pilkada Kabupaten Sukabumi,” ujar Yudha yang menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi ini.

Tak lupa, Yudha menyampaikan rasa hormatnya kepada para pendukung dan jajaran pengurus DPC. “Pertarungan sudah kita uji, mulai Pilgub, Pilpres dan Pileg. Alhamdulillah kita memenangkannya di Sukabumi,” imbuhnya.

Ketua Bappda Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan menegaskan sosok Yudha merupakan tokoh muda. Namun, sejauh ini belum bisa dipastikan apakah Yudha akan menjadi calon F1 atau F2.

“Semua yang mengambil formulir itu ada 25 orang. Kang Yudha yang terakhir di waktu terakhir, yang sudah mengembalikan formulir ada 19 orang. Waktu pendaftaran sudah resmi ditutup,” terangnya.

Mengenai siapa sosok yang akan diusung, Usep masih belum membeberkannya. Nantinya, dari belasan bakal calon bupati atau wakil bupati akan digodok.

“Kita akan serahkan ke DPD tiga orang. Nanti kami akan menggodoknya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Terkait koalisi, baik Yudha maupun Usep belum menjelaskannya. Namun, mereka memberikan kode nantinya akan dibangun koalisi nasionalis-religius. “Nanti saja, sama semua parpol komunikasi dengan beberapa parpol masih terus terjalin. Ada waktunya akan diumumkan,” tandas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini. (*/Yan)

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2020 bertemu dengan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo/Istimewa

Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar bulan depan, pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat HPN 2020 berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (15/1/2020).

Kunjungan tersebut sekaligus untuk mengundang Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menghadiri HPN 2020 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada Jumat (7/2) hingga Minggu (9/2).

Selain itu, dikatakan Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari, PWI juga mengusulkan ada kolaborasi dengan Kementerian PANRB terkait pelayanan inovasi kepada publik.

“Kegiatan tersebut kami usulkan untuk mengembangkan prinsip good governance di dalam pelayanan publik serta untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan, baik Provinsi Kalimantan Selatan atau Indonesia pada umumnya,” ujarnya.

Kunjungan rombongan PWI dan panitia HPN 2020 itupun mendapat apresiasi dari Tjahjo. Politisi PDIP itu bahkan langsung menyetujui usulan yang diberikan Atal.

Dia mengungkapkan, Forum Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi bagian HPN nanti akan dihadiri oleh SKPD se-Kalimantan Selatan.

“Forum ini juga tujuannya sangat baik agar program tersebut selaras juga dengan visi Presiden RI, agar seluruh pihak di tempat bekerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah melakukan setiap pekerjaannya,” jelas Tjahjo.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pula Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi; Ketua Panitia HPN, Auri Jaya; Wakil Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat, Abdul Aziz; Wasekjen PWI Pusat, Suprapto; Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Nurjaman Mochtar; Adhy Trisnanto Bidang Pameran HPN; Humas HPN, Mercys Charles Loho; dan Luthfi Harisma.

Menerima kunjungan tersebut, Tjahjo juga didampingi oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB, Jufri Rahman; Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko; serta Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PANRB, Elfansuri.(*/Du)