Politik dan Keamanan

LAMPUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas pada masa tenang menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024.

“Kami harap di masa tenang ini tidak muncul kegaduhan. Sehingga bangsa ini bisa melewati, masa-masa seperti ini dengan damai, tidak ada kegaduhan, karena ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran pendewasaan bangsa,” Ketua Umum MUI Lampung Prof Moh Mukri, di Bandarlampung, Senin.
4
Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mendukung serta mencintai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu pula sebaliknya.

“Boleh tidak suka salah satu paslon tapi tidak berlebihan, boleh juga mencintai dan mendukung tapi tidak juga berlebihan. Karena siapa pun nanti yang terpilih itulah yang akan menjadi pemimpin kita semua, Bangsa Indonesia,” kata dia.

Prof Mukri pun meminta masyarakat tetap menjaga persaudaraan antar sesama sekalipun berbeda pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024

“Jadi menjelang pemungutan suara diharapkan kepada masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap menjaga kondusifitas dan hubungan baik dengan orang terdekat serta antar sesama,” kata Ketua Umum MUI Lampung itu.

Menurutnya, sekalipun masyarakat berbeda pilihan politiknya, tetap harus menjaga harmonisasi hubungan satu sama lain, dan

jangan sampai hal itu malah memecah belah persaudaraan antar anak bangsa.

“Sekalipun beda pilihan politik, kami harap tetap jaga hubungan baik, karena bangsa Indonesia memang memiliki gen plural. Kita bisa bersatu jadi Indonesia karena Bhineka Tunggal Ika,” kata dia.

Ketua MUI Lampung itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak golput dan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (tps) untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Saya juga mengajak masyarakat jangan golput karena bisa bahaya sekali. Sebab kalau golput nanti orang baik yang harusnya terpilih jadi presiden dan DPR tidak terpilih, dan sebaliknya bisa jadi orang yang niatnya tidak baik malah yang terpilih,” tukasnya.(Antara)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons viralnya hasil perhitungan suara atau exit poll WNI di luar negeri yang sudah menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasyim menegaskan tindakan tersebut dapat tergolong pelanggaran pidana pemilu.

Pernyataan Hasyim disampaikan seusai viralnya hasil Pemilu di luar negeri bagi WNI. Hasyim menegaskan pengumuman penghitungan suara atau exit poll Pemilu 2024 hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat tuntas.

“Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara Dalam Negeri (WIB) telah selesai,” kata Hasyim dalam keterangannya kepada wartawan,Minggu (11/2/2024).

Aturan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 449 ayat 5 mengatur bahwa pengumuman prakiraan penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Apalagi pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dilarang dilakukan pada Masa Tenang sesuai bunyi pasal 449 ayat 2. Hari ini tergolong masa tenang Pemilu.

“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) (UU Pemilu) merupakan tindak pidana Pemilu,” ujar Hasyim.

Adapun bunyi Ayat 4 dimaksud ialah Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Diketahui, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 diadakan serentak di dalam negeri pada Rabu 14 Februari 2024. Tapi, pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri diadakan berbeda. Sejumlah WNI di beberapa negara bakal melakukan pencoblosan lebih dulu ketimbang di Tanah Air.

Hal ini sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 122 tahun 2024.(*/Ag)

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menghadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Sabtu 10 Februari 2024, malam.

Dalam sambutannya Anies mengapresiasi kehadiran insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, dewasa ini pers menghadapi berbagai tantangan salah satunya kekerasan fisik dan serangan sistem digital kepada jurnalis.

“Perlu dukungan sistemik dan perlindungan kepada pers yang mengalami baik kekerasan/ancaman fisik maupun serangan sistem digital kepada jurnalis, dan saat diskusi dengan jurnalis di daerah hal tersebut lebih banyak dialami mereka,” kata Anies dalam keterangannya dikutip, Minggu (11/2/2024).

Anies memaparkan bahwa data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2023 jumlah kekerasan kepada jurnalis mengalami peningkatan 42 persen dibanding tahun sebelumnya, dan itu yang terlaporkan, belum yang tidak terlaporkan. Maka dari itu Anies berkomitmen menjaga kebebasan pers dan itu dan dilihat dari rekam jejak selama berada di pemerintahan.

“Jadi ini komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini dan bukan hanya sekedar berbicara esok tapi kami miliki rekam jejak karena prediktor terbaik atas masa depan, adalah masa lalu, jika masa lalunya bekerja baik dengan media, maka ke depan juga demikian,” ungkapnya.

“Dan kami (selama di Pemerintahan) kalau ada masalah langsung lapor ke dewan pers bukan kepolisian karena kita ingin menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia, dan ini pekerjaan rumah yang besar karena kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan amanat konstitusi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga menerangkan bahwa untuk membangun sebuah ekosistem pers yang sehat, insan pers juga perlu objektif sehingga produk yang dihasilkan akan membantu suasana yang sehat dalam menyusun kebijakan

“Bagaimana menjaga objektifitas adalah letak tantangannya karena kita berhadapan dengan pasar yang memberikan reward maupun disinsentif. Dan ini menjadi PR bersama yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa membangun ekosistem pers yang sehat dan menjaga demokrasi kita,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Deddy Mulyana mengatakan pers turut mengawal suksesi kepemimpinan periode 2024-2029 berjalan aman, damai, dan lancar.

“Sejauh ini media massa cetak dan elektronik dalam berita politiknya tidak ikut-ikut menggunakan pemancing klik atau click bait karena risikonya amat tinggi,” kata Deddy pada Jumat (9/2/2024).

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, itu juga menilai masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi terkait akses terhadap informasi Pemilu karena akses terhadap informasi terbuka sedemikian lebar berkat media massa.

Deddy juga berpesan agar pers menghindari tokoh antagonis yang dikhawatirkan bisa menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan bahkan konflik di antara pemangku kepentingan Pemilu.

“Insan pers tidak perlu menyampaikan sesuatu yang bisa memperkeruh. Malah sebaliknya, yang diharapkan adalah komunikasi media massa ikut berperan menjernihkan persoalan,” kata Deddy.

Deddy juga mengatakan bahwa netralitas dan objektivitas media massa menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengimbau insan pers kembali pada model awal yang sudah lama dikenal publik, yaitu pers sebagai pilar keempat demokrasi dan berperan sebagai watchdog atau anjing penjaga demokrasi yang setia.

Insan pers, kata Deddy, diharapkan terus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan keutuhan bangsa, bukan pada kepentingan segelintir orang dan golongan, sebagaimana tema Hari Pers Nasional 2024 “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang tahun ini berusia 78 tahun. Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Legislatif pada 14 Februari.(Antara)

JAKARTA – Suasana di radius tiga kilometer dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (10/2/2024) sudah dipenuhi lautan manusia dan kendaraan. Mereka semua ingin hadir mengikuti Kumpul Akbar capres cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Pantauan kawasan Sunter, jalanan dari segala arah sudah sulit dilewati bahkan dengan berjalan kaki. Hal itu karena akses menuju JIS yang sempit tidak sebanding dengan jumlah massa.

Ribuan kendaraan baik roda dua, roda empat sudah terjebak macet. Bahkan sudah banyak sepeda motor yang terpaksa parkir di trotoar karena akses menuju JIS sudah penuh dengan massa simpatisan dan pendukung Amin.

Massa pendukung Anies meriuhkan jalanan dengan yel-yel dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tersebut. Suasana juga berisik bunyi klakson pengendara mengikuti alunan yel-yel Amin. Meski begitu, massa juga membukakan jalan bagi ambulans yang lalu lalang keluar masuk JIS.

Salah satu pendukung Amin, Iwan, mengatakan dirinya sudah jauh-jauh datang untuk Kumpul Akbar Amin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Iwan mengaku, sudah datang ke Jakarta sejak dini hari tadi. Tapi dirinya kemudian terjebak jauh dari rombongan karena berencana mencari sarapan.

“Saya sudah di dalam tadi. Keluar cari sarapan eh sudah ramai saja tidak bisa lewat. Luar biasa pak ya,” kata Iwan pada awak media .

Massa yang memadati jalanan terlihat memakai kaus bergambar Amin. Mereka juga banyak yang membawa simbol partai, seperti PKB, PKS, dan Partai Nasdem. “Padat banget Pak. Tapi tetap happy saya. Senang banyak yang dukung Pak Anies dan Pak Muhaimin,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Deklarasi civitas akademika hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa, serta deklarasi untuk pemilu yang jujur dan adil (jurdil) disebut dipolitisasi hingga ditunggangi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap akademisi. Karena menurutnya, gerakan tersebut adalah bentuk keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi dan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum.

“Ungkapan yang menyebutkan bahwa gerakan akademisi ini dipolitisasi dan ditunggangi adalah bentuk penghinaan terhadap integritas akademisi,” katanya , Kamis (8/2/2024).

“Seakan akademisi bukanlah insan yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap bangsa ini,” sambungnya.

Yance menjelaskan, deklarasi akademisi merupakan langkah untuk melawan proses manipulasi hukum. Justru, kata Yance, jika para civitas akademika tidak bersuara, berarti ada yang salah.

“Dengan cara melawan etika seperti sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan DKPP, justru kalau akademisi tidak bersuara atas pelanggaran yang sudah sangat kasat mata itu, berarti dunia akademik sudah mati karena tidak memiliki sikap kritis terhadap keadaan,” katanya.

“Seruan yang disampaikan oleh banyak akademisi menunjukkan bahwa dunia akademik masih hidup, dan masih ada harapan untuk mengingatkan pemerintah kembali ke jalur yang seharusnya,” sambungnya.

Diketahui, sejumlah pihak menyebut bahwa deklarasi civitas hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa mengandung unsur politik.

Salah satunya diungkapkan oleh Prabu Revolusi selaku pengamat media baru. Melalui akun tiktoknya, ia mengatakan bahwa gerakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan, karena kental akan kepentingan politik.

“Sekarang ini kelihatannya lagi marak ada kegiatan mengatasnamakan kampus untuk berbicara tentang permasalahan politik. Ini perspektif saya, menurut saya sangat tidak elok ketika kampus dicampuradukkan dengan kepentingan politik,” katanya.

“Apalagi tidak secara resmi mewakili kampus, jika memang gerakan tersebut mewakili kampus, maka perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan bahwa ini sikap dari kampus,” sambungnya.

Bahkan, Prabu yang juga merupakan dosen, secara tegas mengaku bahwa akademisi dalam deklarasi tersebut tidak mewakili suaranya.

“Jika tidak, maka ini bisa dikatakan sebagai sikap perorangan atau kumpulan perseorangan yang kebetulan memiliki afiliasi dengan kampus tersebut. Saya sendiri sebagai pengajar di salah satu kampus, dan saya tidak pernah merasa terwakili,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin Indonesia di masa depan yang mumpuni, harus punya etika dan moral.

Mulanya, Megawati bertanya kepada masyarakat yang hadir di Hajatan Rakyat Banyuwangi, kenapa harus ada Pemilihan Umum (Pemilu). “Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni,” kata Megawati di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Nah mumpuni itu apa? Kalau ada pemimpin yang bodoh, mau dipilih apa tidak? Benar,” timpalnya.

Megawati pun mengajak mencari pemimpin seperti Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno. Meski begitu, dia mengingatkan jangan mencari pemimpin hanya dari tampangnya rupawan saja.

“Jadi, namanya saja pemimpin. Nah seperti Bung Karno, Bapak saya, orangnya itu ganteng Makanya saya putrinya jadi cantik, cucunya yo cantik. Sudah itu apa? Pintar. Ayo jadi jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh melihat ganteng, cantik,” katanya.

Megawati menegaskan seorang pemimpin harus punya etika dan moral. “Yang kedua apa? Harus pintar, punya etika dan moral. Menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak?”

“Tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin, saya bengok-bengok, terus orang bilangnya gini, ‘Ibu Mega kok suka marah-marah’ tidak! Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. Karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Untuk opo? Ini untuk memilih,” tandasnya.(*/Ag)

SOLO – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka beri tanggapan singkat ketika ditanya soal vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait penerimaan pendaftaran dirinya untuk ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam sidang putusan di DKPP di Jakarta, (5/2/2024).

Gibran hanya memberi jawaban singkat. Menurut dia, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah memberikan respon terkait hal tersebut. “Ya dari TKN kemarin juga sudah berstatemen juga ya,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, (6/2/2024).

Gibran tak menjawab lagi soal pertanyaan mengenai sanksi tersebut. Wali kota Solo tersebut berlalu meninggalkan wartawan dan memasuki ruang kerjanya.

Pada Senin, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) terkait pelanggaran yang dilakukan jajaran ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak penting bagi pasangan calon nomor urut 2. Pihaknya tidak terpengaruh putusan itu.

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan.

Menurut Rosan, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Adapun Putusan DKPP Nomor 135-136-137-141-PKE-DKPP/XII/2023 tangga 5 Februari 2024 dalam amarnya menyatakan, teradu Hasyim Asy’ari (ketua KPU), Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsillon Idroos, Persadaan Harahap, Idham Holik dan Mochammad Afifuddin, semuanya (anggota KPU), terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Alasan Majelis DKPP dalam putusannya itu adalah karena berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para pengadu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli, bukti dokumen, dan jawaban teradu maka DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.(*/D To)

MATARAM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengenai penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Namun, Hasyim tidak mendapatkan sanksi berupa pemberhentian alias pencopotan.

Sanksi peringatan keras yang diberikan DKPP mengingatkan pada vonis MKMK terhadap ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. MMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berat karena Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, kaitannya dengan pemutusan perkara batas usia capres/cawapres.

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedanmengapresiasi keberanian DKPP untuk mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Namun, ia menyebut tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai perlunya dorongan untuk DKPP mencopot Hasyim sebagaimana dulu MKMK mencopot Ketua MK.

“Kalau itu kami enggak ada komentar. Tapi prinsip kami adalah ‘becik ketitik ala ketara’, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak,” kata Anies di sela-sela melakukan kegiatan kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024).

Anies hanya menekankan bahwa hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 akan tiba. Dia meminta agar semua pihak terutama penyelenggara pemilu dapat menjaga etika. “Ini tinggal 8 atau 9 hari ke depan, yuk ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Sanksi ini berkaitan penerimaan pendaftaran Gibran menjadi cawapres. Selain Hasyim, ada enam anggota KPU RI yang diganjar sanksi peringatan keras. Sanksi ini diketok dalam putusan yang sama.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam ruang sidang di Kantor DKPP, Senin (5/2/2024).(Republika)

BANDUNG – Sejumlah guru besar dan dosen ITB melakukan deklarasi untuk mendorong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Mereka pun meminta para pemimpin bangsa untuk bersikap sebagai negarawan serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Deklarasi Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi berintegritas dilakukan di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). Mereka terlebih dahulu melaksanakan diskusi dengan narasumber Prof Yasraf Amir Piliang dan pembacaan puisi oleh dosen Acep Iwan Saidi.

Sejumlah guru besar turut hadir seperti Prof Daryono Hadi Cahyono dan Prof Yazid Bindar. Pembacaan deklarasi komunitas guru besar dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas dilakukan oleh dosen Nedina Sari.

“Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 yaitu berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia,” kata Nedina Sari.

Ia mengatakan pemilihan presiden merupakan wujud dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kecintaan dan rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:

1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.

“Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia,” ujarnya.(*/Hen)