Politik dan Keamanan

CIBINONG – Satpol PP Kabupaten Bogor angkat bicara terkait, pembukaan segel di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Yayasan Sinar Bumi yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol.

Informasi yang dihimpun , bahwa pembukaan segel atas dasar menjaga kondusifitas dan ada kegiatan ziarah ke area pemakaman saat bulan Desember ketika Natal.

“Jadi pertimbangan kenapa segel itu dibuka, pertama waktu itu untuk menjaga kondusifitas wilayah kaitan dengan pelaksanaan natal dan tahun baru,” kata Kasat Poll PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid kepada wartawan, Selasa 19 Maret 2024.

Cecep Imam Nagarasid menuturkan pembukaan segel ini agar penziarah yang datang tidak memunculkan konflik antar umat, makanya dibuka dulu sampai proses perizinan dilakukan.

Cecep Imam Nagarasid menjelaskan sebetulnya paling mendasar yakni kasus ini sudah masuk ranah hukum (pengadilan), antara ahli waris yang saling menggugat.

“Jadi ini saling gugat antara pihak ahli waris antar sesama anaknya, dan sekarang sedang proses hukum maka tidak boleh disentuh pihak manapun, oleh karena itu kita cabut dulu segelnya,” jelas Cecep sapaaan akrabnya.

Namun, pencabutan tuturnya sebelumnya dipelajari dulu oleh jajarannua supaya tidak salah langkah dalam mengambil tindakan terhadap objek sengketa kepemilikan lahan tersebut.

“Setelah ada permintaan dari pihak pengelola dicabut dan saya pelajari ada proses hukum atas pertimbangan dilapangan memang ketika dicabut atau dicopot segelnya pun tidak masalah,” tuturnya.

Ia melanjutkan namnu ketika nanti sudah inkracht dab di menangkan pihak manapun maka disarankan kepada yang bersangkutan untuk proses melengkapi perizinan yang ada.

“Selain dibuka pun, kita berikan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) karena kan mereka belum melengkapi proses perizinannya,” lanjutnya.

Dia memaparkan, pembukaan segel ini dilakukan sebelum natal 2023 dan awal tahun baru 2024 kemarin, itu pun sudah berdasarkan aturan.

“Ketika sedang proses di ranah hukum sedang bersengketa maka aturan yang dibawahnya tidak boleh melakukan penindakan,” paparnya.

Bahkan mantan Camat Babakan Madang ini pun menghimbau kepada pengelola jangan dulu ada proses pemakaman kecuali yang memang sudah booking sebelumnya.

“Kalau seandainya ada yang darurat bisa koordinasi melalui Kecamatan, termasuk ke Kabupaten dan ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP),” kata Cecep. (Rez)

CIBINONG – Walaupun sudah mengantongi rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak Bulan Januari Tahun 2024, ternyata objek wisata Heha Waterfall yang sudah beroperasi sejak Bulan Oktober Tahun 2023 tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Mereka sudah mengantongi rekomendasi PBG, namun objek wisata Heha Waterfall belum memiliki SLF,” kata Kabid Penataan Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Riza Juangsah Rahmat kepada wartawan, Kamis, 14 Maret 2024.

Riza Juangsah Rahmat pun meminta pengelola objek wisata Heha Waterfall yang berlokasi di Kampung Baru Jalan Kapten Harun Kabir RT 003 RW 004 Desa Cibeureum, Cisarua untuk melengkapinya dengan SLF.

“Kami akan meminta mereka untuk mengurus SLF, jangan sampai ada bangunan atau gedung yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk apakah gambar site plan sudah sesuai dengan kondisi di ‘lapangan’,” pinta Riza Juangsah Rahmat.

Ia menuturkan bagi pengelola atau pemilik bangunan yang lokasinya di tebingan atau potensi rawan bencana tanah longsor,banjir dan lainnya, seharusnya melakukan rekayasa teknik terutama dari struktur bangunan.

“Harus ada rekayasa teknik struktur bangunan untuk mengantisipasi lereng atau tebingan, hingga memperkecil dampak resiko potensi kebencanaan dan menghindari adanya korban luka maupun jiwa,” tuturnya.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bogor menyebut bahwa objek wisata Heha Waterfall ternyata tidak memiliki kajian kebencanaan.

“Setelah saya cek tidak ada kajian kebencanaan terkait obyek wisata Heha waterfall,” ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Agus Suyatna.

Agus Suyatna menerangkan bahwa kepemilikan kajian kebencanaan merupakan salah satu syarat terbitnya izin usaha kepariwisataan.

“Selain kajian kebencaaan, pengelola objek wisata juga diwajibkan memiliki rambu dan jalur evakuasi. Agar mencegah kejadian serupa, kami akan buatkan lagi surat edaran dan sebarkan ke pengelola objek wisata,” terang Agus Suyatna.

Sebelumnya, pada Senin, 11 Maret kemarin. dua orang karyawan Heha Waterfall mengalami luka berat akibat tertimpa dan tertimbun material bencana tanah longsor.

Bencana tanah longsor terjadi pada Senin pagi, pukul 07.45 WIB. Dimana tebingan setinggi 30 meter dengan panjang 8 meter mengalami longsor dan menimpa bagian dapur dari objek wisata non alam tersebut, hingga menyebabkan dua orang karyawannya mengalami luka-luka. (Rez)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya menang di 15 provinsi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Kemenangan tersebut diketahui akan membuat partai berlambang pohon beringin itu berpotensi merebut posisi ketua DPR, asalkan jumlah kursinya lebih banyak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia menjelaskan, posisi ketua DPR merupakan urusan dari lembaga legislatif tersebut. Airlangga mengatakan, tak ada skenario apapun untuk merebut kursi nomor 1 DPR itu.

“Partai Golkar nggak pernah merebut. Kita ikut mekanisme yang ada dan tidak ada skenario (merebut kursi ketua DPR),” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, (10/3/2024) malam.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, penentuan kursi ketua DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Hal tersebut juga diserahkan sepenuhnya kepada DPR.

Partai Golkar berdasarkan penghitungan sementara berada di posisi kedua pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Adapun terkait posisi ketua DPR diketahui berdasarkan jumlah kursi terbanyak, bukan perolehan suara.

“Ketua DPR sesuai dengan ketentuan UU MD3, maka ketua DPR diduduki oleh pemilik kursi terbanyak di parlemen,” ujar Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Saat ini, santer isu ihwal wacana untuk DPR kembali merevisi UU MD3 dan MPR disebut Bamsoet terbuka dengan hal tersebut. Isu tersebut berkaitan dengan perebutan kursi ketua DPR untuk periode 2024-2029.

“Kemungkinan (revisi UU MD3) ada, cuma kita lihat trennya. Sampai hari ini saya belum lihat lagi, apakah suara Golkar sudah melampaui PDIP,” ujar Bamsoet.

Kendati terbuka untuk merevisi UU MD3, Bamsoet mengingatkan soal kondusivitas politik Indonesia usai pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, kondusivitas tersebutlah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

“Jangan lah memunculkan hal-hal yang membuat kita gaduh. Saya adalah orang pertama yang tidak setuju kalau ada dorongan perubahan di UU MD3,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.(*/Ag)

)

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, upaya pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024 berjalan tanpa adanya tekanan. Ia pun mengonfirmasi tidak ada intervensi dari pemerintah pejawat maupun paslon tertentu yang hampir pasti menang di Pilpres 2024.

“Enggaklah (lobi dari kubu paslon 02 Prabowo-Gibran), ini berjalan natural saja,” kata Tobas, sapaan akrabnya, usai gelaran Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Nasdem DPR RI bertema ‘Evaluasi dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024’ di Gedung DPR RI, Kamis (7/3/2024).

Tobas berpendapat, jika ada pro ataupun kontra terhadap hak angket tersebut merupakan hal yang biasa. Adanya dukungan ataupun penolakan merupakan hal yang normal-normal saja dilakukan berbagai pihak.

“Hak angket sendiri hal biasa dalam konteks ketatanegaraan. Bahkan itu adalah bagian dari sarana fungsi pengawasan yang biasa digunakan oleh anggota DPR,” ujarnya.

Partai Nasdem diketahui memang menjadi sorotan publik. Hal itu diantaranya lantaran beberapa hari pascapencoblosan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, di tengah perolehan suara sementara menempatkan paslon 02 Prabowo-Gibran unggul.

Selain itu, Partai Nasdem juga tidak menyuarakan hak angket lewat interupsi di paripurna, di saat partai Koalisi Perubahan lainnya yakni PKB dan PKS bersuara bersama PDIP.

Saat disinggung ada atau tidaknya tawaran tertentu dari pejawat ataupun pihak paslon yang hampir pasti menang Pemilu, Tobas mengonfirmasi nihil. “Tidak ada (tawaran untuk Nasdem semisal jabatan menteri dan semacamnya),” ungkapnya.(*/Ad)

TANGERANG – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta publik tidak harus khawatir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menutup Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sejak Rabu (6/3/2024).

\Menurut Ma’ruf, Sirekap bukan untuk menunjukkan hasil akhir dari Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Hasil resmi Pemilu kata dia adalah yang diumumkan KPU 20 Maret 2024 nanti.

“Masalah Sirekap, itu bukan menunjukkan hasil Pemilu. Hasil resmi kalau sudah diumumkan KPU,” kata Ma’ruf, di Pondok Pesantren Daarul Archam Desa Tanjakan Rajeg Kabupaten Tangerang, Kamis (7/3/2024).

Ma’ruf meminta publik, peserta maupun tim sukses paslon dan caleg agar tidak terlalu mempersoalkan Sirekap yang tidak lagi ditayangkan KPU. Bila nanti hasil Pemilu tidak memuaskan, kata Ma’ruf ada mekanisme resmi yang sudah disiapkan. Yakni melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semua kan sudah ada mekanismenya. Misalnya tidak puas, tidak percaya (hasil Pemilu), ada jalur resminya,” ujar Ma’ruf.

Sedangkan mengenai hak angket yang sedang disiapkan sejumlah fraksi di DPR RI, Ma’ruf menilai hal itu merupakan kewenangan parlemen. Sehingga kata dia, pemerintah tidak melibatkan diri dalam hal itu.

“Kalau angket itu kan urusannya parlemen, urusan DPR saya kira itu nanti apa mau dilakukan tidak dilakukan, ada di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut melibatkan diri dalam soal hak angket, sepenuhnya ada pada kewenangan DPR,” ucapnya.

Ma’ruf berharap usulan hak angket yang hendak dilakukan sejumlah partai tidak berujung kepada pemakzulan presiden. Ia berharap pemerintahan berjalan baik-baik saja sampai kepada pergantian ke pemerintahan presiden dan wakil presiden berikutnya.

“Saya ingin pergantian pemerintah itu dengan baik baik saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aman-aman saja. Semoga tidak sampai sejauh itu,” kata Wapres menambahkan.

Penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 tidak dapat lagi diakses sejak Rabu (6/3/2024) di laman Info Publik Pemilu 2024 di situs KPU tersebut memang masih dapat dibuka. Tapi bagi pengunjung tidak dapat lagi melihat perolehan suara pasangan capres maupun caleg di semua tingkat.

Pantauan Republika, kemarin sekitar pukul 9.15 WIB, sudah tidak dapat lagi memantau perolehan siara peserta Pemilu. Padahal sebelumnya hingga pukul 8.30 WIB, perolehan suara sementara masih dapat terlihat. Baik untuk Pilpres, Pileg DPR RI, Pileg DPD RI sampai DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Biasanya begitu membuka situs pemilu2024.kpu.go.id, pengakses langsung mendapatkan penayangan suara Pilpres 2024.

Lalu bila ingin melihat hasil sementara Pileg, pengunjung tinggal mengeklik menu Pileg DPr, Pileg DPRD Provinsi, Pileg DPRD Kab/kota atau Pemilu DPD. Kemudian memilih fitur hitung suara, memilih wilayah atau dapil dan memilih provinsi wilayah pemilihan.

Tapi sekarang tidak ada lagi yang dapat diakses. Selain tidak ada tayangan hasil sementara, juga tidak ada lagi tabel atau grafik perolehan partai di masing-masing dapil atau secara nasional.(*/Idr)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pihaknya siap menjadi bagian dalam pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket. Saat ini, mereka tengah mengumpulkan seluruh tanda tangan anggotanya yang berada di parlemen untuk mewujudkan upaya penyelidikan indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengusulkan hak angket tersebut.

“Partai Nasdem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket, yang paling penting kan konkritisasinya. Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan, tanda tangan dari setiap anggota Fraksi Partai Nasdem, sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai Nasdem,” ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Ia mengatakan, hak angket dapat terwujud dengan kekompakan antarfraksi yang mengusulkannya. Khususnya dalam memenuhi syarat terbentuknya pansus untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024 tersebut.

Fraksi Partai Nasdem juga menghormati PDIP yang menjadi inisiator pengusul hak angket tersebut. Pihaknya juga menunggu komunikasi lebih lanjut yang dibangun oleh partai berlambang kepala banteng tersebut.

“Selagi kita masih mempersiapkan diri, kita juga menunggu komunikasi dengan PDIP, dan persiapan-persiapan, dan bahan dokumen juga dari PDIP. Setelah mereka siap dan kita sudah matangkan komunikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut,” ujar Taufik.

Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menginterupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Ia berharap, DPR dapat benar-benar melakukan fungsi pengawasannya lewat pembentukan pansus hak angket.

Hak angket tersebut bertujuan untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Hal serupa juga diusulkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi PKS dalam forum yang sama.

Pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Syarat penggunaan hak angket ini diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi”.

“Untuk itu kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket. Ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” ujar Aria Bima dalam rapat paripurna.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy alias Romi mengaku, mendengar kabar adanya upaya dari pihak tertentu untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke parlemen. Caranya dengan menaikkan suara PSI di atas empat persen.

Salah satu modusnya adalah menggunakan aparat dan menarget penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di daerah tertentu agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten/kota yang berada di luar Pulau Jawa, ditargetkan mencari suara untuk PSI sebesar 20 ribu.

Menurut Romi, upaya tersebut dilakukan dengan memobilisasi organisasi kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh seorang menteri. “Untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar, setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” ujar Rommy dalam siaran pers di Jakarta, (3/3/2024).

“Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos PT (parliamentary threshold),” ucap Romi yang pernah menjadi ketua umum DPP PPP tersebut.

Setelah pencoblosan 14 Februari 2024, ia mendengar dua modus untuk meloloskan PSI agar meraih kursi di DPR RI. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh dari ambang batas parlemen ke PSI.

Kedua, memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar ke partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut. Dia juga mengutip keanehan tersebut atau biasa disebut anomali sudah disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Menurut Romi, ada lonjakan suara yang tiba-tiba terjadi untuk PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Dia pun mengajak publik untuk bersama-sama mengawal suara PSI.

“Begitu tajamnya kenaikan PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Prof. Burhan Muhtadi. Di mana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trendline, bahkan ada yang input Sirekapnya dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, yang berarti 173 suara per TPS,” ujar Rommy.

Dia juga menerima laporan dari laporan kader PPP di tempat pemungutan suara (TPS) 024 di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tentang keanehan suara PSI. Di lokasi tersebut, ada penggelembungan suara hingga 2.100 persen untuk PSI.

“Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari satu suara menjadi 21 suara, dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP, yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan,” ujar Romi.

Dia menuding, perolehan suara yang naik itu tidak terjadi begitu saja. “Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setiap pergeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,”jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah isu soal adanya penggelembungan raihan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI. Isu tersebut mencuat usai hasil real count sementara KPU di laman publikasi Sirekap, pemilu2024.kpu.go.id, memperlihatkan raiahan suara PSI naik drastis hampir 400 ribu dalam enam hari.

“Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi optical character recognition (OCR) dalam membaca foto formulir mode C.Hasil Plano,” kata Idham kepada wartawan, Senin (4/3/2024).

Sebagai gambaran, hasil penghitungan suara di TPS dicatat dalam formulir C.Hasil Plano. Petugas KPPS lantas memfoto formulir tersebut, lalu diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Lantas, teknologi OCR mengkonversi raihan suara dalam format gambar itu menjadi teks.

Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan dan diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id. Ketika ada kesalahan konversi, akhirnya membuat jumlah raihan suara yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id menjadi tidak akurat.

Idham menyebut, pihaknya kini sedang mengoreksi kesalahan konversi data tersebut. Proses koreksi dilakukan dengan mengacu ke formulir C.Hasil.

Pihaknya juga mengoreksi kesalahan konversi yang ditemukan masyarakat di laman pemilu2024.kpu.go.id. “Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan,” ujarnya.

Terlepas dari kesalahan konversi tersebut, Idham menegaskan bahwa raihan suara resmi tidak mengacu ke data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id. Raihan suara resmi mengacu ke hasil rekapitulasi manual berjenjang.

“Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan pada akhirnya pada level KPU RI,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.

Idham mencontohkan hasil penghitungan suara di TPS 4, Kelurahan Bukakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Di laman pemilu2024.kpu.go.id, tampak PSI mendapatkan 69 suara.

Di formulir C.Hasil TPS tersebut, PSI tercatat hanya meraih 1 suara. Di formulir D.Hasil (hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan), PSI tetap tercatat mendapatkan 1 suara.

Idham mengirimkan dokumen D.Hasil tersebut kepada wartawan untuk dicek ulang. Hasilnya benar, suara PSI tetap 1.

Artinya, tidak ada penggelembungan suara PSI dalam proses rekapitulasi manual. Hanya ada kesalahan konversi data yang ditayangkan di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Sebelumnya, hasil pengamatan Republika terhadap data raihan suara Pileg DPR RI di laman pemilu2024.kpu.go.id menunjukkan bahwa raihan suara PSI “meledak” atau melonjak drastis.

Pada Senin (26/2/2023) pukul 06.00 WIB, tercantum PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen. Lantas, pada Sabtu (2/3/2023) pukul 13.00 WIB, tercatat PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen. Artinya, PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam enam hari di laman publikasi yang bukan acuan resmi tersebut.(*/Ag)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024.

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024.

“Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden,” kata Sigit.

Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045.

“Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus,” ujar Sigit.

Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi.

“Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik.

“Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.

“Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.

“Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga,” tutup Sigit.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

“Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah,” ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Kendati demikian, dia menilai pernyataan Sandiaga merupakan pendapat pribadi.

“Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai,” katanya.

Sebab, partainya belum menentukan sikap terkait langkah politik yang akan diambil usai Pemilu 2024. Romy menegaskan sampai saat ini PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara hingga KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang. Ini juga sebagai wujud solidnya PPP dalam koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.

“Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU,” tegas Romy.

Selain itu, dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka’bah itu yang kini menginjak 51 tahun.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Sandiaga mengatakan bahwa PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan. Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.

“Karena sesuai dengan namanya Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya,” kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/2).

Meskipun demikian, Sandi menekankan bahwa penentuan arah politik PPP nanti dalam rapat pimpinan nasional.(*/Ag)