Politik dan Keamanan

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) digawangi sejumlah tokoh nasional mulai dari Gatot Nurmantyo sampai Din Syamsudin. Kehadiran koalisi ini namun mendapat banyak kecamatan dari berbagai pihak.

Salah satunya, di Jawa Barat keinginan untuk mendeklarasikan KAMI mendapat banyak penolakan. Yakni, mulai dari izin dari manajemen gedung serba guna, hingga didemo sejumlah massa.

Deklarasi KAMI Jabar, akhirnya dipindahkan ke sebuah rumah di Kota Bandung. Kegiatannya, dibuat secara tertutup, deklarasi ini tidak mendatangkan banyak orang. Ketika ingin masuk ke rumah ini pun mereka yang akan ikut deklarasi akan ditanya petugas internal KAMI Jabar.

Relawan KAMI Jabar yang hadir mayoritas menggenakan pakaian merah dan putih. Tapi tak sedikit juga yang menggenakan baju batik. Setiap yang datang kemudian mendapat pin KAMI yang harus dipasang di bagian dada.

Sebelumnya, deklarasi KAMI yang digelar Senin (7/9/2020), rencananya akan dilaksanakan di Gedung Bikasoga Kota Bandung. Pamflet digital susunan acara bahkan sudah disebar jauh sebelum acara ini terselanggara. Namun, seminggu jelang deklarasi pihak manajemen Gedung Bikasoga kemudian membatalkan itikad tersebut karena menganggap acara deklarasi bisa melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, panitia pun memindahkan acara di Hotel Grand Pasundan. Namun, niatan menggelar deklarasi di tempat tersebut juga gagal. Alasannya karena Satgas Covid-19 Kota Bandung melayangkan surat kepada pihak manajemen hotel atas tidak adanya izin untuk menggelar acara tersebut.

“Ini lokasi yang ketiga kita pilih, Insya Allah ini pilihan terbaik,” ujar Ketua Panitia Harry Mulyana dalam deklarasi yang diselenggarakan di sebuah rumah di Bandung, Senin (7/9/2020).

Deklarasi tersebut, dihadiri Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo. Menurut Harry, deklarasi ini awalnya akan digelar di gedung dan dihadiri ribuan simpatisan dari Jabar dan Banten. “Bahkan 1.200 orang sudah berencana datang dan sudah memesan bus,” katanya.

Namun, kata dia, karena ada penolakan dan izin yang kemudian dibatalkan oleh Satgas Covid-19, pihak panitia meminta para simpatisan ini tak hadir ke Bandung. Penitia pun menyediakan tayangan secara daring baik lewat aplikasi Zoom atau Youtube.

“Dengan berat hati kami meminta kepada mereka untuk membatalkan keinginannya datang ke sini (Bandung),” paparnya.

Menurut Harry, meskipun ada penolakan deklarasi KAMI Jabar tapi antusias masyarakat di berbagai daerah sangat tinggi untuk menggelar acara serupa. Yakni, mulai dari KAMI di Garut, Tasikmalaya, Ciamias, hingga Banten siap melaksanakan kegiatan ini.

Karena, kata dia, koalisi ini dianggap menjadi spirit dan harapan baru bagi Indonesia ke depannya. “Saya yakin KAMI ini akan menggelinding besar seperti bola salju, saya yakin,”ujarnya.(*/Hend)

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi kehilangan kursi jika terus melakukan blunder. Hal tersebut berkenaan dengan pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar).

“Harus lebih hati-hati lagi. Jika blunder terus bisa tak dapat kursi di Sumbar (Saat ini dapat tiga kursi di DPRD Sumbar). Bisa menjadi lampu merah bagi PDIP,” kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan, jika pernyataan Puan tersebut menggelinding terus maka PDIP bisa kerepotan dalam pemilu ke depan. Menurutnya, solusi dari perkara tersebut adalah dengan permintaan maaf dan melakukan pendekatan secara keagamaan dan lain sebagainya.

Ujang mengatakan, isu yang saat ini hangat terkait Sumbar juga merupakan isu nasional. Dia menjelaskan, artinya peristiwa soal Sumbar bakal menjadi peringatan bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.

“Karena yang disinggung soal Pancasila. Bukan hanya warning di Pilkada saat ini saja tapi warning untuk Pileg dan Pilpres mendatang,” katanya.

Ujang juga mengungkapkan alasan PDIP kerap menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, publik tengah mengalami kekecewaan akibat kondisi perekonomian yang sulit.

“Ya, masyarakat banyak kecewa terhadap pemerintah. PDIP partai berkuasa dan presidennya pun dari PDIP. Tapi kehidupan masyarakat makin sulit,” katanya.

Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” katanya.

PDIP tetap optimistis, pernyataan Puan soal Sumbar tidak akan menjadi preseden negatif. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yakin hal tersebut tidak akan berdampak bagi Pilkada di wilayah lain.

“Saya meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan selalu berpikir jernih dalam menerima berbagai informasi,” kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Sadarestuwati di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan, masyarakat tidak akan menelan langsung atau mentah-mentah informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Menurutnya, publik akan mencari tahu kebenarannya dari sumber-sumber yang lain yang dapat dipercaya.

Sadarestuwati mengatakan, kecerdasan publik itulah yang membuat partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini yakin pernyataan Puan tidak akan mengganggu kontestasi Pilkada di daerah lain. Lanjutnya, perjalanan calon-calon yang telah direkomendasikan PDIP juga tidak akan terkendala.

“Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh mbak Puan tidak ada yang salah. Negara kita memang negara Pancasila dan itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,”tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus mengomentari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut agar masyarakat Sumbar mendukung negara Pancasila. Menurutnya, Puan harus kembali belajar sejarah bangsa.

“Saya minta kepada Ibu Puan untuk belajar sejarah, siapa pendiri bangsa ini, siapa yang merumuskan UUD dan Pancasila itu adalah tokoh yang berasal dari Sumatera Barat,” kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).

Ia menyayangkan pernyataan tersebut dilontarkan Puan yang juga merupakan Ketua DPR. Anggota Komisi II DPR itu membantah jika dikatakan warga Sumbar tidak Pancasila.

“Tidak mungkin orang Sumbar itu tidak Pancasila. Orang Sumbar itu paling pancasilais,” ujarnya.

Ia menganggap pernyataan tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta agar Puan Maharani berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

“Hati-hatilah dalam menyampaikan statement yang akan menyakiti masyarakat banyak,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila. Namun, pernyataan itu berbuntut kontroversi.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,”kata Puan.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan dukungannya kepada Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung oleh PDIP, Partai Demokrat, dan PAN di pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar.

Dalam surat keputusan bernomor 4034/DPP/01/IX/2020, tertulis bahwa DPP PKB memberikan persetujuan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal-Genius Umar. “Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya,” tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 3 September 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di atas materai 6000. Selain itu, juga terdapat tanda tangan dari Sekretaris Jenderal PKB M Hasanuddin Wahid.

Meski begitu, pengurus DPP PKB hingga saat ini belum ada yang dapat dikonfirmasi perihal kebenaran surat keputusan untuk Pilgub Sumatera Barat tersebut. Walaupun foto penyerahan dukungan terhadap Fakhrizal-Genius telah diunggah oleh DPW PKB Sumatera Barat di akun Twitter-nya.

Jika PKB mendukung Fakhrizal-Genius, mereka akan berkoalisi dengan Partai Golkar dan Nasdem. Ketiga partai telah memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah, di mana Golkar memiliki 8 kursi, Nasdem dan PKB 3 kursi di DPRD Sumatera Barat.

Diketahui, PKB sebelumnya berkoalisi dengan PDIP, Demokrat, dan PAN mengusung Mulyadi-Ali Mukhni. Namun, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menimbulkan polemik.

Ia sempat berbicara terkait sikap politik publik di Sumatera Barat. Hal tersebut lantas dinilai telah menyinggung masyarakat yang tinggal atau berasal dari wilayah tersebut.

Saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.(*/Wid)

JAKARTA – Kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi hal yang banyak disoroti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan evaluasi anggaran 2019.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono dan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan pun mengungkap besaran uang saku hingga uang harian yang didapatkan seorang prajurit TNI dalam setiap operasinya. Jumlahnya hanya berkisar Rp52.000 per harinya.

“Kesejahteraan prajurit, di Kemhan menjadi suatu keprihatinan, kita juga sedang mencari cara karena ada ketentuanya, prajurit ditugaskan ke Papua, di Kementerian Keuangan sudah ada standarnya, kita mau lebihkan tidak mungkin karena sudah ada anggarannya,” kata Wamenhan menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari sindo news Rabu (9/2/2020).

Kemudian, Asrenum Panglima TNI Agung Prasetiawan ikut membantu menjawab perihal kesejahteraan TNI. Dia memaparkan, besaran ini sudah ditentukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor 1352/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Dir Umum Mabes TNI.

Di situ ditentukan terkait kegiatan operasi rutin integratif karena pengguna kekuatan trimatra dan sudah disebutkan besaran uang sakunya meskipun, dia mengakui bahwa ini masih relatif kurang.

“Upaya-upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit di bidang tunjangan-tunjangan operasi. Seperti kegiatan rutin integratif ada uang saku Rp15.000, uang makan Rp31.000, penambah daya tahan tubuh Rp2.000, dana taktis Rp2.500, kemudian ada tambahan Rp1.500.

Totalnya operasi rutin masih berkisar Rp52.000,” paparnya.

Agung melanjutkan, ada juga biaya lain untuk kegiatan operasi dan latihan pengamanan perbatasan dan pulau terluar, seperti Pulau Ambalat dan lainnya. Ada penambahan saku Rp14.000, uang makan dan lain sebagainya. Untuk pengamanan perbatasan (Pamtas) yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang), terbagi ke beberapa wilayah. Untuk wilayah I Rp43.000/hari/orang, wilayah II Rp44.000/hari/orang, wilayah III Rp47.000/hari/orang, wilayah IV Rp50.000/hari/orang dan wilayah V Rp55.000/hari/orang.

“Ini masih relatif kecil tapi sudah ada perbedaan-perbedaan. Hanya memang, mohon maaf perbedaannya kurang signifikan, ini upaya Panglima TNI di bidang kesejahteraan,” ujarnya.

Selain itu, kata Agung, ada juga kenaikan WIP yang tadinya Rp55.000 menjadi Rp60.000 dan seterusnya. Begitu juga dengan tunjangan kinerja (tukin) yang tadinya 46% sekarang sudah 70%.

“Tahun kemarin Pak Presiden mengatakan dinaikkan menjadi 80%, tapi karena situasi kondisi belum terealisasi. Ini sudah hampir mendekati sama dengan polisi. Naik ke 70% kemarin sama-sama dengan polisi (kenaikannya),”pungkasnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat berbicara terkait sikap politik publik di Sumatera Barat (Sumbar). Hal tersebut lantas dinilai telah menyinggung masyarakat yang tinggal atau berasal dari wilayah tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut saat mengumumkan calon kepala daerah gelombang ke-5 pada Rabu (2/9). Kata-kata yang dinilai menyinggung itu dilontarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan calon wali kota dan wakil wali kota Sumbar.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza meminta, agar Puan Maharani minta maaf dan mencabut pernyataannya yang berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Menurut Handi, pernyataan tersebut telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumbar.

“Mbak Puan, Anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin Anda cabut kata-kata tersebut. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI,” kata Handi dalam keterangan, Kamis (3/5/2020).

Dia meminta Ketua DPR RI itu untuk meminta maaf kepada masyarakat Sumbar atas pernyataannya tersebut. Dia lantas mengingatkan Puan bahwa Bukit Tinggi, Sumbar pernah menjadi ibu kota dari Pemerintahan darurat usai kemerdekaan RI.

Dia juga menyebut peran Mohammad Natsir yang menjadi bapak NKRI dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan negara. Begitu juga dengan peran tokoh Sumbar lainnya seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang pernah berjuang bersama Soekarno.

“Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama kakeknya, Bung Karno. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami,” katanya.

PDIP kemudian merespons dan mengatakan, bahwa masyarakat Sumbar sesungguhnya berpikiran terbuka. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, warga Sumbar dikenal religius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan tradisi kebudayaan yang luar biasa.

“PDI Perjuangan sangat menghormati para pahlawan bangsa, termasuk yang berasal dari Minang,” kata Hasto Kristiyanto.

Secara pribadi, dia mengaku, bersahabat dekat dengan tokoh PKS seperti almarhum KH Yusuf Supendi hingga tokoh muda nasional yang juga deklarator Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyampaikan bahwa PDIP memberi penghormatan tinggi kepada pahlawan bangsa termasuk asal Sumbar.

Pandangan lainnya juga disampaikan politikus PDIP Zuhairi Misrawi alias Gus Mis. Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) itu menilai bahwa pernyataan Puan lebih kepada perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa seluruh warga Indonesia.

Dia mengatakan, Provinsi Sumbar telah berubah total usai 10 tahun dipimpin PKS. Dia menilai, selama masa itu juga, tampak tidak ada kemajuan fundamental. Dia mengatakan, fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka itu.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik tidak dimanfaatkan mengingat momentum Pilkada. Menurutnya, politik seharusnya mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

Saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” tukasnya.(*/Al)

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan agar Provisnsi Sumatera Barat mendukung Pancasila. Tak eksplisit menyebut Puan, mantan Ketua DPR RI asal Sumatera Barat, Fadli Zon mengatakan, hanya orang yang tak paham sejarah yang meragukan masyarakat Sumatera Barat.

“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” cuit Fadli lewat akun @fadlizon, Kamis (3/9/2020).

Dia menjelaskan, ada tiga tokoh asal Sumbar yang ikut dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya, yakni Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Agus Salim. “Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang proklamator,’ cuit Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan, masyarakat Minang adalah orang-orang yang egaliter, demokratis, dan jauh dari feodalisme. Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.

“Umumnya kritis dan mungkin ada yang masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian orang Minang. Jas merah,” cuit Fadli.

Kemarin, Rabu (2/9) Ketua Umum PDIP Megawati mempertanyakan warga Sumbar yang belum pernah percaya kepada PDIP. Megawati menyebutkan, hal ini ketika acara deklarasi atau dukungan terhadap calon-calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada serentak 2020. PDIP sendiri di Pilkada Sumbar memberikan dukungan resmi untuk pasangan calon Mulyadi (Demokrat)- Ali Mukhni (PAN).

Selain Mega, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan harapannya agar Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila. “Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.(*/Ad)

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyoroti tidak solidnya partai Islam jelang kontestasi. Hal inilah yang menyebabkan mereka sering mengalami konflik, dan berujung perpecahan.

“Partai Islam itu kurang solid dan tidak bisa berkompromi karena memang terkait irisan suara masing-masing pendukung dan memang terkait dengan gengsi antartokoh,” ujar Adi saat dihubungi, Rabu (2/9).

Ia menyoroti konflik terbaru pada Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari kini tengah bermasalah karena tidak adanya kesolidan antara elite internal partai.

Hal serupa juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berujung dengan adanya Partai Gelora yang diinisiasi oleh mantan kader partai tersebut. “Kalaupun saling berkoalisi pertanyaannya, kira-kira siapa yang harus memimpin ini. Sementara masing-masing elite ini merasa paling pantas untuk memimpin,” ujar Adi.

Sering adanya konflik berujung perpecahan inilah yang membuat suara partai Islam setia pemilihan umum selalu menurun. Sebab, masyarakat di luar pendukung setianya jengah dengan partai yang hanya mengisi pemberitaan bukan dengan visi dan misinya.

“Suka tidak suka turut mempengaruhi tingkat elektabilitas mereka setiap pemilu. Konflik di internal mereka ini bukan hanya meremuk redamkan struktur partai, mereka kesulitan mendapatkan simpati pemilih,” ujar Adi.

Efeknya, partai Islam tidak akan pernah mengisi peringkat atas pada pemilihan umum. Hal ini terlihat dari PKS, PAN, dan PPP yang suaranya cenderung tak meningkat. Hanya PKB yang dinilainya cukup stabil, karena memiliki basis pendukung yang cukup loyal.

“Mereka paling mentok sebagai partai tingkat menengah saja. Karena memang agak sulit mendapatkan basis-basis pemilih non-Islam, apalagi di daerah yang memiliki basis non-Islam,”katanya.(*/Ad)

BEKASI – Aria Dwi Nugraha resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pengumuman pemberhentian itu disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (2/9/2020).

Untuk sementara, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi diemban oleh M Nuh. Ia ditunjuk menjadi ketua DPRD sementara saat sidang paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sementara, M Nuh mengatakan, hasil rapat paripurna pengumuman Aria Dwi Nugraha diberhentikan dari jabatannya selanjutnya bakal disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tentu saja tugas ketua DPRD sementara bersama anggota sampai mendapat ketua DPRD definitif. Untuk sampai ketua DPRD definitif ada mekanismenya,” kata Nuh usai rapat paripurna.

Mekanisme yang dimaksud Nuh di antaranya tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah selesai, DPRD Kabupaten Bekasi kembali menggelar rapat paripurna.

“Ketika sudah di-acc dari Jawa Barat, baru kita akan menggelar (rapat paripurna) lagi,” katanya.

Disinggung soal lamanya proses penggantian hingga muncul ketua DPRD Kabupaten Bekasi definitif, Nuh tidak bisa menjawab. Karena saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait Covid-19.

“Sekarang kan lagi lockdown ya, baik di Gedung Sate ataupun di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi saya belum bisa bicara soal berapa lama proses penggantian ini sampai ada ketua DPRD definitif,” katanya.

“Ya mudah-mudahan ada solusi. Karena kan kalau sudah ketahuan hambatannya, maka ya mudah-mudahan Jawa Barat punya solusi,”tukasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020. Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

“Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangku cadangkan dulu,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Ahad (30/8).

“Kalau main bola, ‘kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024. “Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020,” katanya.

Airlangga juga mengingatkan pada pandemi Covid-19 ini, pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

“Pandemi Covid-19 ini ‘kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna,” ujarnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.(*/Ad)