Politik dan Keamanan

JAKARTA – Kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi hal yang banyak disoroti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan evaluasi anggaran 2019.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono dan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan pun mengungkap besaran uang saku hingga uang harian yang didapatkan seorang prajurit TNI dalam setiap operasinya. Jumlahnya hanya berkisar Rp52.000 per harinya.

“Kesejahteraan prajurit, di Kemhan menjadi suatu keprihatinan, kita juga sedang mencari cara karena ada ketentuanya, prajurit ditugaskan ke Papua, di Kementerian Keuangan sudah ada standarnya, kita mau lebihkan tidak mungkin karena sudah ada anggarannya,” kata Wamenhan menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari sindo news Rabu (9/2/2020).

Kemudian, Asrenum Panglima TNI Agung Prasetiawan ikut membantu menjawab perihal kesejahteraan TNI. Dia memaparkan, besaran ini sudah ditentukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor 1352/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Dir Umum Mabes TNI.

Di situ ditentukan terkait kegiatan operasi rutin integratif karena pengguna kekuatan trimatra dan sudah disebutkan besaran uang sakunya meskipun, dia mengakui bahwa ini masih relatif kurang.

“Upaya-upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit di bidang tunjangan-tunjangan operasi. Seperti kegiatan rutin integratif ada uang saku Rp15.000, uang makan Rp31.000, penambah daya tahan tubuh Rp2.000, dana taktis Rp2.500, kemudian ada tambahan Rp1.500.

Totalnya operasi rutin masih berkisar Rp52.000,” paparnya.

Agung melanjutkan, ada juga biaya lain untuk kegiatan operasi dan latihan pengamanan perbatasan dan pulau terluar, seperti Pulau Ambalat dan lainnya. Ada penambahan saku Rp14.000, uang makan dan lain sebagainya. Untuk pengamanan perbatasan (Pamtas) yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang), terbagi ke beberapa wilayah. Untuk wilayah I Rp43.000/hari/orang, wilayah II Rp44.000/hari/orang, wilayah III Rp47.000/hari/orang, wilayah IV Rp50.000/hari/orang dan wilayah V Rp55.000/hari/orang.

“Ini masih relatif kecil tapi sudah ada perbedaan-perbedaan. Hanya memang, mohon maaf perbedaannya kurang signifikan, ini upaya Panglima TNI di bidang kesejahteraan,” ujarnya.

Selain itu, kata Agung, ada juga kenaikan WIP yang tadinya Rp55.000 menjadi Rp60.000 dan seterusnya. Begitu juga dengan tunjangan kinerja (tukin) yang tadinya 46% sekarang sudah 70%.

“Tahun kemarin Pak Presiden mengatakan dinaikkan menjadi 80%, tapi karena situasi kondisi belum terealisasi. Ini sudah hampir mendekati sama dengan polisi. Naik ke 70% kemarin sama-sama dengan polisi (kenaikannya),”pungkasnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat berbicara terkait sikap politik publik di Sumatera Barat (Sumbar). Hal tersebut lantas dinilai telah menyinggung masyarakat yang tinggal atau berasal dari wilayah tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut saat mengumumkan calon kepala daerah gelombang ke-5 pada Rabu (2/9). Kata-kata yang dinilai menyinggung itu dilontarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan calon wali kota dan wakil wali kota Sumbar.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza meminta, agar Puan Maharani minta maaf dan mencabut pernyataannya yang berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Menurut Handi, pernyataan tersebut telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumbar.

“Mbak Puan, Anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin Anda cabut kata-kata tersebut. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI,” kata Handi dalam keterangan, Kamis (3/5/2020).

Dia meminta Ketua DPR RI itu untuk meminta maaf kepada masyarakat Sumbar atas pernyataannya tersebut. Dia lantas mengingatkan Puan bahwa Bukit Tinggi, Sumbar pernah menjadi ibu kota dari Pemerintahan darurat usai kemerdekaan RI.

Dia juga menyebut peran Mohammad Natsir yang menjadi bapak NKRI dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan negara. Begitu juga dengan peran tokoh Sumbar lainnya seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka yang pernah berjuang bersama Soekarno.

“Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama kakeknya, Bung Karno. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami,” katanya.

PDIP kemudian merespons dan mengatakan, bahwa masyarakat Sumbar sesungguhnya berpikiran terbuka. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, warga Sumbar dikenal religius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan tradisi kebudayaan yang luar biasa.

“PDI Perjuangan sangat menghormati para pahlawan bangsa, termasuk yang berasal dari Minang,” kata Hasto Kristiyanto.

Secara pribadi, dia mengaku, bersahabat dekat dengan tokoh PKS seperti almarhum KH Yusuf Supendi hingga tokoh muda nasional yang juga deklarator Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyampaikan bahwa PDIP memberi penghormatan tinggi kepada pahlawan bangsa termasuk asal Sumbar.

Pandangan lainnya juga disampaikan politikus PDIP Zuhairi Misrawi alias Gus Mis. Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) itu menilai bahwa pernyataan Puan lebih kepada perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa seluruh warga Indonesia.

Dia mengatakan, Provinsi Sumbar telah berubah total usai 10 tahun dipimpin PKS. Dia menilai, selama masa itu juga, tampak tidak ada kemajuan fundamental. Dia mengatakan, fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka itu.

Gus Mis berharap, agar berbagai gorengan politik tidak dimanfaatkan mengingat momentum Pilkada. Menurutnya, politik seharusnya mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.

Saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” tukasnya.(*/Al)

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan agar Provisnsi Sumatera Barat mendukung Pancasila. Tak eksplisit menyebut Puan, mantan Ketua DPR RI asal Sumatera Barat, Fadli Zon mengatakan, hanya orang yang tak paham sejarah yang meragukan masyarakat Sumatera Barat.

“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” cuit Fadli lewat akun @fadlizon, Kamis (3/9/2020).

Dia menjelaskan, ada tiga tokoh asal Sumbar yang ikut dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya, yakni Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Agus Salim. “Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang proklamator,’ cuit Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan, masyarakat Minang adalah orang-orang yang egaliter, demokratis, dan jauh dari feodalisme. Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.

“Umumnya kritis dan mungkin ada yang masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian orang Minang. Jas merah,” cuit Fadli.

Kemarin, Rabu (2/9) Ketua Umum PDIP Megawati mempertanyakan warga Sumbar yang belum pernah percaya kepada PDIP. Megawati menyebutkan, hal ini ketika acara deklarasi atau dukungan terhadap calon-calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada serentak 2020. PDIP sendiri di Pilkada Sumbar memberikan dukungan resmi untuk pasangan calon Mulyadi (Demokrat)- Ali Mukhni (PAN).

Selain Mega, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan harapannya agar Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila. “Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.(*/Ad)

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyoroti tidak solidnya partai Islam jelang kontestasi. Hal inilah yang menyebabkan mereka sering mengalami konflik, dan berujung perpecahan.

“Partai Islam itu kurang solid dan tidak bisa berkompromi karena memang terkait irisan suara masing-masing pendukung dan memang terkait dengan gengsi antartokoh,” ujar Adi saat dihubungi, Rabu (2/9).

Ia menyoroti konflik terbaru pada Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari kini tengah bermasalah karena tidak adanya kesolidan antara elite internal partai.

Hal serupa juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berujung dengan adanya Partai Gelora yang diinisiasi oleh mantan kader partai tersebut. “Kalaupun saling berkoalisi pertanyaannya, kira-kira siapa yang harus memimpin ini. Sementara masing-masing elite ini merasa paling pantas untuk memimpin,” ujar Adi.

Sering adanya konflik berujung perpecahan inilah yang membuat suara partai Islam setia pemilihan umum selalu menurun. Sebab, masyarakat di luar pendukung setianya jengah dengan partai yang hanya mengisi pemberitaan bukan dengan visi dan misinya.

“Suka tidak suka turut mempengaruhi tingkat elektabilitas mereka setiap pemilu. Konflik di internal mereka ini bukan hanya meremuk redamkan struktur partai, mereka kesulitan mendapatkan simpati pemilih,” ujar Adi.

Efeknya, partai Islam tidak akan pernah mengisi peringkat atas pada pemilihan umum. Hal ini terlihat dari PKS, PAN, dan PPP yang suaranya cenderung tak meningkat. Hanya PKB yang dinilainya cukup stabil, karena memiliki basis pendukung yang cukup loyal.

“Mereka paling mentok sebagai partai tingkat menengah saja. Karena memang agak sulit mendapatkan basis-basis pemilih non-Islam, apalagi di daerah yang memiliki basis non-Islam,”katanya.(*/Ad)

BEKASI – Aria Dwi Nugraha resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pengumuman pemberhentian itu disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (2/9/2020).

Untuk sementara, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi diemban oleh M Nuh. Ia ditunjuk menjadi ketua DPRD sementara saat sidang paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sementara, M Nuh mengatakan, hasil rapat paripurna pengumuman Aria Dwi Nugraha diberhentikan dari jabatannya selanjutnya bakal disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tentu saja tugas ketua DPRD sementara bersama anggota sampai mendapat ketua DPRD definitif. Untuk sampai ketua DPRD definitif ada mekanismenya,” kata Nuh usai rapat paripurna.

Mekanisme yang dimaksud Nuh di antaranya tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah selesai, DPRD Kabupaten Bekasi kembali menggelar rapat paripurna.

“Ketika sudah di-acc dari Jawa Barat, baru kita akan menggelar (rapat paripurna) lagi,” katanya.

Disinggung soal lamanya proses penggantian hingga muncul ketua DPRD Kabupaten Bekasi definitif, Nuh tidak bisa menjawab. Karena saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait Covid-19.

“Sekarang kan lagi lockdown ya, baik di Gedung Sate ataupun di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi saya belum bisa bicara soal berapa lama proses penggantian ini sampai ada ketua DPRD definitif,” katanya.

“Ya mudah-mudahan ada solusi. Karena kan kalau sudah ketahuan hambatannya, maka ya mudah-mudahan Jawa Barat punya solusi,”tukasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020. Golkar akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

“Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangku cadangkan dulu,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Ahad (30/8).

“Kalau main bola, ‘kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024. “Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020,” katanya.

Airlangga juga mengingatkan pada pandemi Covid-19 ini, pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

“Pandemi Covid-19 ini ‘kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna,” ujarnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari, bahwa mayoritas partai sudah melabuhkan dukungannya kepada bakal calon (balon) Wali Kota Solo, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. Namun, PKS tetap akan mengupayakan membentuk koalisi penantang Gibran hingga 6 September mendatang.

“Kita masih nunggu sampai tanggal 6 September, penutupan pendaftaran di KPUD kota Solo. Barangkali ada partai-partai yang mau peduli mengakomodir elemen masyarakat yang tak terakomodir oleh partai-partai yang rata-rata keluarkan rekomendasi dengan mengabaikan aspirasi dari bawah,” kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah (Jateng), Abdul Fikri Faqih, Minggu (30/8/2020).

Fikri mengakui bahwa mayoritas partai sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Gibran, bahkan dukungan itu sudah disampaikan langsung oleh pimpinan DPP partainya. Untuk itu, PKS saat ini berupaya mendampingi mereka yang terpinggirkan oleh partainya sendiri.

“Sekarang PKS posisinya mendampingi mereka yang terpinggirkan dari partainya, dan elemen ummat yang belum berlabuh ke paslon yang ada,” terangnya.

Menurut legislator Dapil Jawa Tengah IX ini, semua partai di Solo itu sangat dekat dengan PKS bahkan, selalu bersama. Namun masalahnya, para elite partai di Jakarta sudah menentukan keputusannya sendiri tanpa mempedulikan apirasi partai di tingkat akar rumput.

“Sehingga kita menunggu barangkali usaha teman-teman partai lain ada yang sukses mengadvokasi aspirasi dari bawah,” ujar Fikri.

Wakil Ketua Komisi X DPR ini pun tidak menampik, bahwa semua pimpinan partai di Solo akan menunjukkan sikap taat kepada DPP partainya. Namun, pihaknya akan tetap melakukan upaya persuasif dan menurutnya, itu sesuatu yang sah untuk dilakukan.

“Sehingga, kita tetap masih setia menunggu dan membersamai mereka. Tentu dengan resiko ditinggal secara formal oleh mereka. Tapi silaturahmi kita semakin erat kok. Apalagi dengan kalangan non partai yakni ummat, kami tetap bersama mereka,”pungkasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan kemenangan 60 persen di Pemilihan Kepala Daerah (
Pilkada) 2020. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS hari ini.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional, PKS siap meraih target kemenangan 60 persen dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten atau kota dan provinsi,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2020 PKS Almuzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2020).

Dia mengatakan, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, PKS akan berpartisipasi di 230 pilkada dengan 215 daerah PKS yang memiliki kursi dan 15 daerah tidak memiliki kursi di DPRD.

“Dari total 270 Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan, PKS memiliki kursi di 215 daerah. Sebanyak 213 daerah, PKS menyatakan siap berpartisipasi dan berjuang, sedangkan 2 daerah PKS menyatakan abstain,” ujarnya.

Selain itu, di 15 daerah lain yang tidak ada kursi, PKS tetap mengusung calon kepala daerah. “Total sebanyak 230 daerah yang diusung oleh PKS,” ungkapnya.
Hari ini, DPP PKS resmi menyerahkan 210 surat keputusan (SK) kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara 20 SK lainnya masih berproses.

Dia mengatakan, terkait pilkada telah diikrarkan komitmen bersama dalam pakta integritas pasangan calon kepala daerah untuk menang dengan bermartabat.

“Yang tadi kami sampaikan serentak se-Indonesia melalui pertemuan virtual. Pakta integritas ini sebagai wujud komitmen untuk berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2020 dengan penuh kehormatan, keberkahan, dan bermartabat,” tandasnya.
Dia memastikan lewat koordinasi di setiap jenjang, seluruh struktur, kader, dan simpatisan, PKS siap berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2020 dengan penuh kehormatan, keberkahan, dan bermartabat.(*/Ad)

CIBINONG – Apakah ini hilang simpati dengan masyarakat Kabupaten Bogor yang masih terpuruk dengan pandemi covid-19 atau menutup mata dan telinga dari gunjingan publik mneruskan agenda yang sudah terlanjur namun ini bentuk dari wakil rakyat saat ini .

DPRD Kabupaten Bogor kini memiliki kegiatan baru saat pandemi Covid-19 demngan menggunakan fasilitas hotel mewah untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Informasi yang dihimpun , dalam dua hari terakhir ini, 27-28 Agustus 2020, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang berjumlah 55 orang dikabarkan sedang melakukan Bimtek di Hotel Aston Bogor.

Ternyata, tidak semua anggaran kunjungan kerja maupun pelatihan-pelatihan di DPRD Kabupaten Bogor menjadi korban realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, seperti diungkapkan Ketua DPRD Bogor, Rudy Susmanto belum lama ini.

Terkait Bimtek di hotel, kata Rudy, dari enam agenda bimtek yang masuk di tahun anggaran 2020, disisakan dua kegiatan. Sementara sisanya, kata dia, dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Dari semua anggaran bimtek selama satu tahun, kalau tidak salah ada enam, disisakan dua dan lainnya untuk penanganan Covid-19,” kata Rudy, Jumat kemarin(28/8/2020).

Pada Maret 2020 lalu, Rudy sempat mengatakan, sangat menyetujui jika seluruh anggaran perjalanan dinas maupun kunjungan kerja DPRD digeser untuk menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19.

“Kan anggaran pelatihan, perjalanan dinas maupun kunjungan kerja DPRD bisa digeser. Toh hotel-hotel sudah pada tutup juga. Anggarannya besar itu. Bisa ratusan miliar,” katanya.(*/T Abd)

BOGOR – M. Rusly Prihatevi Akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bogor untuk periode 2020-2025. Rusli mengalahkan tiga kandidat lainnya yaitu Heri cahyono, Isye Cristina Iskandar dan R Andy Iskandar Natanegara.

Rusli yang juga anggota DPRD Kota Bogor terpilih secara aklamasi dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung di Hotel Sahira Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu (29/08/2020).

“Insya Allah 14 hari kedepan langkah pertama kerja kami semua adalah akan menyusun kepengurusan DPD Golkar Kota Bogor periode 2020-2025 yang mana struktur itu sama sama kita akan menggerakkan memajukan partai Golkar lebih maju dan profesional,” ujar Rusly kepada wartawan seusai Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Kota Bogor.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Sebelumnya, Tauhid J Tagor mengaku senang dengan hasil musda yang berlangsung hari ini.
Menurutnya, dengan hasil ini membuktikan bahwa regenerasi di Partai Golkar berjalan baik.

“Dan ini saya berharap terus berjenjang, kenapa? Kedepan Golkar harus kekinian. Situasi dan kondisi sekarang itu sangat berbeda dengan yang lalu.
Hari ini gadget, informasi dan komunikasi semua bisa update ini Golkar engga boleh ketinggalan dengan hal-hal yang seperti ini.
Saya berharap saudar Rusli bisa ngebut di Kota Bogor,”pungkasnya.(*/Iw)