Politik dan Keamanan

CIBINONG – Muhammad Adi Kurnia terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor periode 2023-2028. Adi terpilih sebagai Ketua KPUD setelah dilantik pada Sabtu (30/12/2023) dinihari dan dilanjutkan dengan rapat pleno komisioner keesokan harinya untuk pemilihan ketua.

Setelah dilantik, Adi sapaan akrabnya akan langsung bekerja melaksanakan program-program sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap para pemilih.

“Bersama para komisioner akan segera melaksakan program-program sosialisasi terhadap pemilih pemula dan memiliki target agar jumlah golput dapat makin ditekan,” kata Adi dalam keterangannya , Senin (1/1/24).

Dia menambahkan, saat ini menghadapi Pemilu 2024 harus gerak cepat agar masyarakat bisa memberikan yang terbaik di pemilu nanti .

Namun sebelum melaksanakan program tersebut, Adi lebih dahulu akan melakukan konsolidasi internal kepada PPK & PPS Se-Kabupaten Bogor. Konsolidasi dimaksud berkaitan Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Logistik, serta Penguatan Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

“Konsolidasi internal merupakan ujung tombak demi kekompakan dan kesuksesan kinerja KPUD Kabupaten Bogor kedepan,” tandasnya. (*/Jun)

JAKARTA – Perhatian publik tersentak dengan pemilihan pencoblosan awal yang terjadi di Taiwan karena belum saatnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapannya soal distribusi surat suara kepada pemilih di Taiwan. Berdasarkan cerita dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Jokowi menyampaikan, adanya kekhawatiran kantor pos setempat tutup karena bertepatan dengan Tahun Baru 2024.

Hal itu yang membuat surat suara akhirnya didistribusikan lebih awal oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipe. Dampaknya, warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan menerima surat suara lebih awal dari jadwal. Sebagian dari mereka langsung mencoblos surat itu, dan diunggah hingga viral di Tiktok.

“Nanti ditanyakan ke Pak Ketua KPU. Tapi tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana sehingga dikirim mendahului,” jelas Jokowi usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta agar detail masalah itu ditanyakan ke KPU. Pasalnya, yang tahu pendistribusian surat suara adalah KPU. “Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjelaskan, alasan PPLN Taipei lebih dulu mendistribusikan surat suara melalui pos kepada pemilih karena konteks lokal di Taiwan. Menurut Hasyim berdasarkan laporan dari PPLN Taipei, pemilih di Taiwan sebagian besar adalah WNI yang merupakan pekerja migran.

Sehingga, atas alasan demografi serta aturan dari setiap penyedia pekerjaan juga berbeda-beda. Akhirnya, PPLN memutuskan mengirimkan surat suara lebih cepat dari jadwal. Lalu ketakutan PPLN Taipei adalah karena pada 10 Februari 2024 bertepatan dengan Tahun Baru Cina.

Sehingga kantor pos terakhir buka pada 7 Februari 2024. “Berdasarkan pertimbangan tersebut PPLN Taipei mengambil langkah metode pos lebih awal,” kata Hasyim, Kamis (28/12/2023).

Meski sudah memberikan alasan dan kronologi, kata Hasyim, KPU tidak membenarkan tindakan PPLN Taipei. Hasyim mengaku, sudah mengingatkan PPLN Taipei dan PPLN di seluruh dunia agar mematuhi regulasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan ada dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan PPLN Taipe pada saat pengiriman surat suara kepada pemilih di Taiwan untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 dan 25 Desember 2023. Rahmat menduga PPLN Taipei melanggar aturan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, eksplisit telah diatur dalam lampiran I PKPU 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 s.d 11 Januari 2024. Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN Pos dan/atau PPLN Taipei,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu, Kamis (28/12/2023).(*/Ag)

JAKARTA – Kekerasan yang terjadi pada sukarelawan Ganjar menjadi perhatian publik karena dilakukan oknum TNI . PDI Perjuangan mengecam kekerasan oleh oknum TNI terhadap sejumlah sukarelawan Ganjar seperti yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan pasangan calon tertentu karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu, (31/12/2023).

Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan oleh oknum TNI terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. “Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan dari paslon bersangkutan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut,” katanya.

Hasto yakin kedua instansi dapat menempatkan diri demi kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya sebab muruah baik TNI maupun Polri serta aparatur negara lainnya kini sedang dipertaruhkan di depan rakyat Indonesia.

“Jangan sampai karena ulah segelintir oknum dengan ambisi pribadi merusak nama baik lembaga TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda depan penjaga keamanan dan penegak hukum di Republik Indonesia,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI. Dengan tujuan, menjaga nama baik aparatur negara dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan hal tidak bertanggung jawab.

Penindakan tersebut, kata dia, untuk menegaskan kembali netralitas yang ada di instansi TNI/Polri.

“Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu sebab struktur TNI/Polri itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis melaporkan seorang sukarelawan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat akibat dugaan kekerasan oleh oknum TNI pada hari sabtu(30/12).

Sukarelawan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut berasal dari Klaten dan diduga mengalami kekerasan serta brutalitas dari pendukung pasangan calon lain. Empat korban yang mengalami luka-luka akibat penganiayaan oleh oknum TNI berada di pos TNI setempat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.(*/Bi)

JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Hamdan Zoelva pada Kamis (28/12/2023) lalu mengungkap ada enam kali pembatalan acara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di beberapa daerah, yakni di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anies pun meminta ketegasan dari pemerintah pusat terkait hal ini.

Berikut beberapa pencabutan izin kegiatan yang dialami oleh Anies:

1. Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh.

2. Pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan.

3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau.

4. Upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan Ciamis dan Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan.

5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar.

6. Pencabutan izin acara ‘Desak Anies’ di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court.

Anies geram atas banyaknya pencabutan izin yang dialaminya dalam proses kegiatan kampanye di berbagai daerah. Dia meminta integritas pemerintah daerah dan ketegasan pemerintah pusat dalam menanggapi hal itu.

“Kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalankan tugas konstitusional di dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye,” kata Anies kepada wartawan saat melakukan kegiatan kampanye di wilayah Tuban, Jawa Timur, (29/12/2023).

Anies meminta agar pemerintah daerah bisa memahami bahwa kampanye merupakan kegiatan konstitusional atau kegiatan bernegara yang tidak harus diminta. Dia pun mengecam aksi pembatalan izin kegiatan kampanyenya.

“Kegiatan kampanye itu bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain justru harus difasilitasi. Yang melakukan itu (pembatalan izin) harus dipahamkan, aktivitas pemilu itu justru pemda harus memfasilitasi, bukan bahwa netralitas itu adalah semua difasilitasi yang sama,”ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Tamsil Linrung optimistis bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Diyakini tidak akan ada paşangan calon (paslon) yang bisa menang dalam satu putaran.

“Seperti yang ditunjukan hasil survei sejumlah lembaga, bahwa elektabilitas pasangan kita (AMIN) mengalami grafik yang menanjak. Cuma memang hasil kerja keras kita belum sampai pada tahap bisa menang dałam satu putaran. Insya Allah kita akan masuk pada putaran kedua,” kata Tamsil, Jumat (29/12/2023).

Peningkatan suara AMIN ini, menurut Tamsil, karena simpul-simpul keumatan dan pergerakan semakin menunjukkan soliditas. “Misalnya Muhammadiyah yang selama ini tidak pernah tegas (mendukung AMIN), biarpun PP Muhammadiyah tidak secara tegas mendukung, tapi di daerah menyatakan dukungan secara terbuka,” kata Tamsil.

Begitu juga dengan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selama ini menyatakan independen, menurut Tamsil, juga telah memberikan dukungan ke AMIN. “Kalau ada yang tidak mendukung (AMIN) ya karena mereka terlibat sebagai tim di paslon lain. Tapi mereka tidak bisa membawa lembaga ini (HMI) untuk mengambil dukungan resmi,” jelas mantan anggota DPR dari PKS ini.

Tamsil mengatakan silakan kalau ada pasangan salon (Paslon) yang yakin akan bisa menang Pilpres dalam satu putaran saja. “Tapi faktanya mayoritas survei yang ada masih menunjukkan belum ada pasangan yang mencapai menang satu putaran. Kecuali kalau ada lembaga survei abal-abal yang mengeluarkannya,” kata anggota DPD RI ini.

Jika AMIN masuk ke putaran kedua, Tamsil melihat peluang menang sangat terbuka. “Kelihatannya pertarungannya akan sampai pada putaran kedua,” ungkap Tamsil. Ini yang akan dipersiapkan Tim AMIN.

Terkait dengan kegiatan Canvasing Sapa Warga yang dilakukan Tim AMIN, Tamsil mengatakan, ini dilakukan selain untuk menyapa, pihaknya juga akan melakukan pelatihan bimbingan teknis (bimtek) di daerah-daerah untuk menjadi saksi dalam Pemillu 2024.

“Juga mengajak mahasiswa untuk mengawal pemilu yang jurdil,” kata Caleg DPD daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Dijelaskannya, diharapkan masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, tapi juga ikut menjadi saksi. Sedangkan mahasiswa yang tidak bisa menjadi saksi, kata Tamsil, bisa membentuk perkumpulan kawal pemilu jurdil, dengan menjadi pengawas pemilu.

Tamsil menyebut pengawasan terhadap Pemilu 2024 harus dilakukan. Menurutnya, jauh sebelum pelaksanaan pemilu sudah muncul pembicaraan di publik tentang hal-hal yang dianggap bentuk kecurangan. “Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalaupun dirahasiakan, masyarakat umum sudan tahu. Semestinya Bawaslu (Badań Pengawasan Pemilu) sudah memproses itu,” jelasnya.(*/Ag)

BOGOR – Indonesia membutuhkan pemilu yang berkualitas dan kaya akan gagasan. Ini agar pemilu Indonesia bisa menghasilkan pemimpin substansial yang dibutuhkan rakyat. Bukan sekadar pemimpin elektoral yang hanya berbasis pemenangan suara terbanyak.

Hal ini disampaikan Rektor IPB University Prof Arief Satria dalam Diskusi Refleksi Dinamika Perjalanan Bangsa Tahun 2023 dan Proyeksi 2024, Kamis (28/12/2023) pagi.

Turut berbicara dalam diskusi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Dr Irfan Syauqi Beik, ekonom senior IPB University yang juga anggota Dewan Pakar ICMI Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar FEM IPB University Prof Yusman Syaukat, dan Ketum Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia Dr Adian Husaini.

Prof Arif Satria membawakan pidato utama dalam diskusi. Secara khusus ia menyoroti dampak perubahan global dan Pemilu Legislatif – Pemilu Presiden 2024 yang amat penting. Ia mengakui demokrasi di Indonesia belum matang. Ini mengacu pada fenomena sekadar berebut suara dengan pertarungan gagasan antar calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Mengutip dari pengalaman negara lain, demokrasi bisa dianggap matang setelah melewati tujuh kali pemilu. “Indonesia dengan Pemilu 2024, baru lima kali. Butuh dua kali pemilu lagi,” kata dia.

Perubahan yang substansial, ia menekankan, penting bagi rakyat Indonesia. Apalagi dengan kondisi saat ini, kata dia, di mana dunia amat cepat berubah. Perubahan yang tadinya berdampak besar di dunia saban 2.000 tahun, sekarang makin singkat.

“Perubahan dalam 10 tahun ke depan akan dahsyat,” kata pria yang juga menjadi Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karena perubahan teknologi dan situasi makin cepat terjadi, maka akan berdampak langsung pada sumber daya manusia. Arif menganalogikan, skill digital yang saat ini menjadi amat penting, bisa berubah dalam lima tahun ke depan.

Sehingga, ia menyebut, butuh pemimpin yang mampu cepat merespons situasi tersebut. Pemimpin itu harus bisa menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat sistemik ke seluruh level masyarakat, mampu menelurkan kebijakan yang membawa efek berantai yang besar ke publik, serta berdampak dahsyat.

Ekonom senior IPB, yang juga anggota Dewan Pakar ICMI, Prof Didin S Damanhuri juga membicarakan perubahan di Indonesia. Ia mengatakan, seluruh komponen bangsa harus waspada.

Sebab sejarah memperlihatkan, perubahan lewat pemilu selalu memiliki dua sisi pada negara. Bisa menjadi lebih demokratis dan makmur, atau justru mengoyak negara tersebut.
“Pemilu harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga pemerataan ekonomi,” ungkap Prof Didin.(Republika)

TANGERANG – Puluhan anak-anak muda Banten mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). Mereka bergabung bersama Gerakan Nusantara atau Anak Muda Satu Nusa Satu Suara untuk Amin wilayah Banten.

Deklarasi yang digelar di Kopi Se-Indonesia, Kabupaten Tanggerang, Senin (25/12), dihadiri Sekretaris Koordinator Nasional Gerakan Nusantara untuk Amin, Raihan Muhammad Akmal. Koordinator Gerakan Nusantara untuk Amin Wilayah Banten, Muhammad Firman mengatakan dukungan ini diberikan karena mereka melihat ada secercah harapan dan perubahan dari pasangan Amin.

Firman yakin, pasangan Amin dapat mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut anak-anak muda Indonesia khususnya Banten. Di antaranya, akses pendidikan, kesehatan, dan persoalan lainnya.

“Kami melihat ada kesamaan cara pandang terhadap keresahan yang dialami anak muda hari ini dan ingin diperbaiki oleh pasangan Amin, yang mana keresahan tersebut juga terjadi di wilayah Provinsi Banten seperti halnya etika bernegara, dinasti politik, penghormatan terhadap hukum,” kata Firman di Tangerang dikutip Selasa (26/12/2023).

Menurut dia, masalah di Banten juga terkait akses pekerjaan, pengembangan UMKM, transportasi publik dan infrastruktur, serta kesejahteraan yang belum merata. Firman melihat, masalah itu bisa diatasi dengan melihat pada visi-misi dan program yang diusung pasangan Amin.

“Ditambah dengan semangat politik asik yang ditunjukkan Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami rasa pasangan ini paling cocok untuk didukung oleh anak-anak muda Banten,” kata Firman usai deklarasi Gerakan Nusantara untuk Amin Wilayah Banten.

Selain itu, kata Firman, alasan lain yang membuat anak-anak muda Banten melabuhkan dukungannya adalah karena pasangan Amin mendukung kelahiran pemimpin baru. Dengan mengusung perubahan maka bisa memajukan Indonesia. Satu lagi, Firman melihat rekam jejak Amin yang terbuka dan suka dialog dengan rakyat.

“Kita sudah sepakat dan ikhtiar akan menjadi garda terdepan dalam mengawal suara Anis-Muhaimin di wilayah Propinsi Banten karena kami ingin ikut andil dalam menentukan arah kemajuan proses demokrasi dan mendukung kepemimpinan nasional yang visioner, berintegritas, dan sejalan dengan visi perubahan,” ujar Firman.

Dia pun berharap, pasangan Amin mau mendengar dan memperjuangkan aspirasi anak-anak muda. Selain itu, jika Amin terpilih maka mau menjadi sahabat sejati bagi perkembangan anak-anak muda. Firman ingin, khususnya anak-anak muda Banten bisa mendapatkan akses menjadi pemimpin nasional.

“Selama ini banyak sekali paslon-paslon yang mengatasnamakan dirinya sebagai representasi anak muda tapi karakter dan agendanya sangat jauh dan bahkan tak sejalan dengan visi atau semangat anak muda. Pak Anies saat menjadi gubernur Jakarta justru banyak membuat program untuk memfasilitasi dan memberikan ruang bagi generasi muda untk tumbuh,”ungkapnya.(*/Idr)

JAKARTA – Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) perdana, cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan lantaran menggunakan istilah asing ketika bertanya kepada cawapres lain.

Salah satu istilah yang menjadi perhatian yakni saat Gibran bertanya kepada cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang SGIE atai State of Global Islamic Economy. Di mana saat acara debat, Cak Imin mengaku kurang paham dengan singkatan tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik dari Pusat Kajian Pembangunan Daerah (PKPD), Wahyuningsih Subekti mengatakan ada dua hal yang bisa dicermati dari Gibran di debat cawapres, yakni terkait penampilan dan penggunaan kata-kata, serta istilah asing.

Padahal menurutnya, yang dibutuhkan pemimpin di masa depan tidak sekadar membangun kesan atau impresi agar dianggap pintar, tapi lebih kepada mengedepankan sebagai pendengar yang baik agar bisa mengerti persoalan.

Wahyuningsih menilai Gibran dalam situasi over confidence. Ia berusaha tampak menguasai bidang yang ditanyakan oleh panelis walaupun jawaban yang disampaikan, sebenarnya tidak menjawab pertanyaan.

Dengan gayanya yang meyakinkan, intonasi nada bicara dan ritme yang diatur, Gibran juga mengesankan dirinya menguasai materi tersebut.

“Tetapi faktanya tidak menyimak apa isi pesan dari pertanyaan panelis. Bahkan pertanyaan yang dilontarkan kepada cawapres lainnya, pada sesi 3, cenderung tidak berada dalam koridor tema sesuai arahan dari moderator acara debat,” ujar Wahyuningsih dalam keterangan resmi, Senin (25/12/2023).

Selain itu, Wahyuningsih menyebut penggunaan kata-kata dan istilah yang tidak umum didengar oleh masyarakat pada umumnya juga menarik. Misalnya, Carbon Capture and Storage dan SGIE.

Dia berkata, yang harus diperhatikan dalam hal ini sebenarnya adalah pemilihan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, bukan hanya oleh sekelompok elite dan akademisi saja.
Pemberian narasi awal sebelum masuk ke dalam pertanyaan juga dapat mempermudah masyarakat untuk memahami apa yang hendak dipertanyakan, bukan langsung ke pertanyaan dan menggunakan kata-kata atau istilah asing.

“Sehingga yang memang dibutuhkan dari seorang pemimpin untuk masa yang akan datang antara lain adalah menjadi active listener, mendengarkan secara seksama pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, memahami secara dalam apa yang menjadi pokok permasalahan dan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Wahyuningsih menambahkan memiliki keahlian sebagai Code Switcher, memahami cara memilih istilah atau kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada lawan bicaranya dalam konteks apa juga sangat penting sehingga tidak terkesan menguji dan menjatuhkan lawan bicaranya.

“Pemimpin di masa yang akan datang tidak hanya sekadar mengedepankan Impression Building atau membangun kesan. Membangun kesan yang baik di depan audience, terutama generasi Z yang sangat men’Dewa’kan istilah-istilah asing, sehingga dianggap ia pintar,” ujarnya.

“Seseorang akan dinilai pintar jika ia bisa menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi mudah dimengerti oleh seluruh kalangan audience. Jika sebaliknya, maka kesan yang muncul hanyalah arogansi dan sok keminter,” ungkap Wahyuningsih.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi ihwal tentang akronim AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) yang dilaporkan ke penegak hukum. Anies dilaporkan ke Mabes Polri karena dianggap menistakan agama.

Anies mempertanyakan adanya laporan tersebut yang baru dilayangkan ke Bawaslu. Padahal akronim antara namanya dengan Cak Imin sudah lama terbentuk saat pasangan capres/cawapres itu dideklarasikan oleh partai Koalisi Perubahan sejak sekitar September 2023 lalu.

“Pertama, penggunaan istilah AMIN ini sudah sejak bulan apa ya, kok ya baru sekarang (dilaporkan)? Jadi agak lambat,” kata Anies dalam keterangannya, dikutip Senin (25/12/2023).

Adapun poin kedua, Anies menyebut bahwa akronim AMIN memang merupakan singkatan yang pas untuk dirinya bersama pasangan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Singkatan itu dianggap klop untuk dikenal masyarakat dalam proses keberjalanan Pilpres 2024.

“Ya memang singakatannya Anies, Muhaimin itu bisa disingkat AMIN. Kan itu bukan suatu rekayasa,” tutur dia.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta itu justru menyebut singkatan tersebut merupakan berkah dari Allah SWT terhadap paslon AMIN untuk maju dalam kontestasi politik tahun depan.

“Kalau ditanya siapa yang mengatur singkatan AMIN, Gusti Allah yang mengatur sehingga Anies pasangannya Muhaimin,” ujar dia.

Anies menambahkan, laporan yang dilayangkan terhadapnya tersebut diharapkan akan diproses dengan baik oleh pihak kepolisian. Dia menitikberatkan akal sehat polisi dalam memproses kasus itu.
“Saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Ya, lumayan tambah tenar (pelapornya),” kata dia sambil menyungging untuk menyinggung sang pelapor.
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) juga tidak mempermasalahkan aduan warga kepada polisi terkait penggunaan akronim AMIN yang dianggap menistakan agama namun laporan itu harus sesuai koridor hukum.

“Itu sudah ada tim hukum yang menangani,” kata Kapten Timnas AMIN Marsekal Madya TNI Purn. Muhammad Syaugi di Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Syaugi mengatakan bahwa Timnas AMIN tidak mempermasalahkan laporan warga tersebut karena merupakan hak semua orang. Karena itu menurut dia, tim hukum AMIN sedang mengurus laporan tersebut dan siap bila dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Dia juga memastikan bahwa pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) sangat menjunjung tinggi asas hukum dan dipastikan tidak akan mengintervensi proses tersebut.

“Warga masyarakat boleh saja melaporkan segala sesuatu, selama melalui koridor hukum. Pak Anies selalu menjunjung tinggi koridor hukum karena itu sering disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, sejumlah pihak yang mengatasnamakan Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia (FADKI) melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Mabes Polri. Anies dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

FADKI melaporkan Anies terkait serangkaian dugaan penistaan agama. Antara lain berupa pencemaran agama, praktik tasyahud dengan dua jari, dan hadis nabi tentang penggunaan kata ‘AMIN’ dalam shalat.

Koordinator FADKI Umar Sagala menyebut dugaan penistaan agama yang dilakukan Anies menimbulkan kegaduhan, saling curiga, dan saling menyalahkan di tengah masyarakat. Umar mengatakan, dugaan penistaan agama tersebut berpotensi memecah belah anak bangsa.

“Kalau di lihat di medsos, ada banyak perbincangan yang berpotensi memecah belah anak bangsa. Karena itu, tindakan ini harus segera diusut tuntas. Segera periksa dan tangkap Anies Baswedan,” ujar Umar Sagala, dalam keterangan, Jumat (22/12/2023).

Umar mengaku memiliki bukti-bukti berupa video dugaan pencemaran agama, tangkapan layar praktik tasyahud dengan dua jari, dan print out hadist nabi tentang penggunaan kata ‘amin’ dalam shalat. “Bukti-bukti ini sangat konkrit menunjukkan adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Anies Baswedan,” ujar dia.

Umar menilai selama ini Anies juga kerap mempolitisasi agama. Yakni penggunaan akronim AMIN sebagai singkatan nama paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. “Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan apa pun dari ajaran agama untuk memenangkan pemilu,”katanya. (republika)

MATARAM – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar sisi kultus dalam beragama tidak dijadikan sebagai sebuah lelucon ataupun guyonan. Hal itu diutarakannya di tengah meningkatnya hiruk pikuk politik menuju Pemilu 2024.

“Nah justru itu, sebenarnya guyonan soal agama itu kan sering dilakukan. Banyaklah kalau kita kalau browsing kita lihat di Youtube misalnya banyak orang menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Saya kira sih kalau bisa dihindari, jangan gunakan agama sebagai guyonan,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas usai acara pengukuhan Relawan Moderasi Beragama dan Deklarasi Pemilu Damai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, Selasa (26/12/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu menilai tingkat sensitivitas publik pada tahun politik meningkat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menginginkan jika agama dijadikan bahan candaan, sebab hal tersebut bisa memantik reaksi publik secara luas.

“Tetapi memang kadang-kadang itu menjadi ramai kalau ketemu momentum politik seperti ini, dikorek-korek. Itu dulu yang guyon soal agama itu, ndak ketemu momentum politik juga ndak apa-apa. Sekarang ketika ketemu momentum politik, maka lain jadinya,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta para aktor politik, para tuan guru, ulama untuk berhenti menyinggung atau menjadikan anasir-anasir agama sebagai lelucon.

“Saya kira sudahlah, sudahi, baik menggunakan agama sebagai alat politik, bahan candaan atau apapun, jangan. Sudah berhenti, yang sudah ya sudah, ndak perlu diulangi ndak perlu sampai tuntut-tuntut,” katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz, Anggota Komisi VII DPR Nanang Samudra, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Penjabat Sekda NTB Fathurrahman, Penjabat Wali Kota Bima, Mohammad Rum, Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu NTB Itratip, unsur TNI/Polri dan ribuan relawan moderasi beragama di NTB.

Sebelumnya, video viral yang beredar di tengah masyarakat soal pernyataan Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait gerakan tahiyat dalam salat hingga pengucapan amin setelah bacaan Alfatihah. Video viral itu pun menuai banyak komentar berbagai pihak.

Tak hanya itu, usai video Zulhas viral, muncul lagi potongan video capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan ulama kondang Ustad Abdul Somad (UAS). Dalam video berdurasi 48 detik tersebut, termuat perbincangan antara UAS dan Anies. Video ini pun juga ramai diperbincangkan nitizen, baik yang pro dan kontra terkait hal itu.(*/Cok)