Politik dan Keamanan

GORONTALO – Calon Presiden RI Anies Baswedan memberi skor kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan skor 11 dari 100 pada saat debat ketiga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Alasannya karena institusi tersebut tidak memikirkan rumah dinas (rumdin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakan bagaimana prajurit TNI bisa memiliki performa maksimal apabila kesejahteraannya tak dipikirkan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara prajurit bisa fokus menjalankan tugasnya.

“Jangan sampai saat mereka sedang tugas sambil dapat WA (WhatsApp) istrinya, kontrakan rumah belum dibayar dan mereka sedang tugas di tempat jauh,” kata Anies saat berkampanye di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Menurut dia, persoalan kesejahteraan bagi prajurit harus menjadi prioritas, baik anggota TNI, Polri, maupun ASN di lingkup pertahanan. Anies menilai alokasi anggaran Kemenhan sekitar Rp700 triliun itu menjadi masalah apabila tidak untuk kesejahteraan prajurit.

Pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kata Anies, gaji prajurit itu naik sebanyak sembilan kali, sedangkan para era ini kenaikan gaji prajurit hanya terjadi tiga kali. “Ya, ini ada masalah. Anak buahnya diminta kerja luar biasa, tetapi tidak ada dukungan yang baik,” katanya.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dan debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para capres. Tema debat ketiga yang diselenggarakan KPU meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha membantah pernyataan capres Anies Baswedan yang menyebut separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. Dia memastikan data Anies keliru.

“Pernyataan kalau separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas adalah tidak benar,” kata Edwin ketika dihubungi Republika di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Edwin menjelaskan, rumah dinas hanya diperuntukkan bagi prajurit TNI yang sudah berkeluarga. Sedangkan prajurit TNI yang masih bujangan tinggal di barak.

Saat ini, lanjut dia, lebih dari separuh prajurit TNI yang sudah berkeluarga yang tinggal di rumah dinas. “Datanya kurang lebih adalah sebagai berikut: rumah dinas untuk yang berkeluarga sekitar 350 ribu unit, sedangkan yang belum memiliki rumah ada sekitar 100 ribu,” katanya.(antara)

JAKARTA – Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, penting bagi partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk memenangkan kursi legislatif. Hal itu diperlukan agar ketika pasangan Anies Rasyid Baswesan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) menang, kebijakan yang dibuat dapat berjalan baik.

“PKS mengusung Anies sejak beliau jadi gubernur DKI Jakarta. Ada pengalaman di mana kebijakan Anies yang bermanfaat ditolak oleh legislatif (DPRD DKI) karena minimnya kursi partai koalisi. Ini menandakan betapa pentingnya kursi legislatif dimenangkan oleh partai koalisi,” ucap Syaikhu dalam siaran pers di JAkarta, Ahad (7/1/2024).

Sebab itu, Syaikhu mengincar target peningkatan kursi PKS di DPR RI. Menurut dia, jika hal itu tercapai, kebijakan prorakyat dari pasangan Amin dapat berjalan dengan baik. Hal itu karena didukung oleh partai koalisi di parlemen yang menguasai mayoritas kursi.

“Dalam hal ini saya berharap adanya peningkatan kursi PKS di DPR RI, supaya kebijakan-kebijakan pro rakyat dari pasangan AMIN bisa berjalan dengan baik,” ujar Syaikhu.

Hal itu disampaikan Syaikhu saat melakukan safari politik ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu untuk memastikan kemenangan PKS dan pasangan Amin. Rangkaian safari ke Palu diawali dengan ziarah ke makam Pahlawan Nasional Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua.

“Guru Tua dikenal sebagai seorang tokoh pendiri Al Khairaat yang semangat dakwahnya bukan hanya di Palu tapi sampai ke Maluku dan Papua. Semangat inilah yang perlu diambil oleh anggota PKS, yaitu semangat dalam menebarkan kebaikan ditengah masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Syaikhu.

Guna menggerakkan mesin partai, dia juga melantik 1.500 pengurus Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS se-Kota Palu. Kepada mereka Syaikhu berpesan agar seleruh pengurus harus bekerja secara sistematis. Dia menekankan pentingnya kerja kolaboratif, terstruktur, sistematis, dan masif.

“Jika kerja kerja kita dilakukan secara terintegrasi, secara sinergi dan kolaborasi, insyaallah Allah berikan kemenangan kepada PKS, caleg PKS, dan pasangan Amin di 2024,” ucap eks wakil wali kota Bekasi tersebut.

Syaikhu juga mensosilisasikan kampanye gagasan PKS, yaitu Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Mudah. Dihadapan media, ia menyampaikan betapa pentinganya kemenangan di legislatif bersamaan menangnya eksekutif.

Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin merasa bangga Presiden PKS bersama rombongan DPP mengunjungi Kota Palu. “Tentunya kehadiran beliau bisa memantik semangat anggota PKS untuk memenangkan Amindan PKS di Sulawesi Tengah. Kehadiran beliau juga akan melantik ribuan pengurus tingak kelurahan di Sulawesi Tengah,” kata Wahyuddin.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan analisisnya terkait pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Salah satu analisis Hasto yakni terkait pembelian pesawat bekas.

“Kalau dalam perspektif Pak Prabowo, tentu melakukan konfirmasi. Karena pasti menjelang debat ini (debat ketiga Pemilu Presiden 2024) banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas,” kata Hasto saat ditemui di Jakarta, Sabtu (6/1/2024)..

Hal itu disampaikan Hasto setelah pihaknya menerima informasi bahwa pembelian pesawat bekas tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi dari Presiden Joko Widodo.

“Kami dulu dapat informasi bahwa pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi dengan Presiden Jokowi. Ya mungkin hal itu saya kira dibahas terkait dengan persiapan debat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan perspektif lainnya terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Berdasarkan perspektif PDI Perjuangan, dia menganalisis bahwa pertemuan yang dilakukan pada Jumat (5/1/2024) malam itu membahas agenda blusukan Prabowo ke rakyat.

“Kalau PDI Perjuangan, itu kan pertemuan tertutup, restorannya mahal, bagus. Tentu saja mungkin karena melihat blusukan terakhir dari Pak Prabowo, ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk blusukan,” katanya.

Sementara itu dari sisi Presiden Jokowi, Hasto menjelaskan bahwa mantan Wali Kota Surakarta itu tidak menyukai keramaian, maka patut diduga pertemuan tersebut untuk menyampaikan pesan agar Prabowo Subianto menahan emosinya.

“Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame (ribut-ribut, red), ‘tahan emosi’ kira-kira itu, itu hanya analisis dari PDI Perjuangan loh,” katanya.(antara)

JAKARTA – Kapuspen TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, menegaskan, jati diri TNI salah satunya adalah tentara rakyat, karena mulai awal proses perjuangan berdirinya negara sampai dengan saat ini, TNI selalu bersama rakyat.

Menurutnya, netralitas TNI pada perhelatan Pemilu 2024 tidak perlu diragukan lagi, bahkan TNI sudah meluncurkan Posko Pengaduan Netralitas TNI di penghujung tahun 2023 silam.

“TNI memegang teguh Netralitas TNI pada Pemilu 2024, itu sudah final,” ujar Kapuspen TNI, Sabtu (6/1/2024).

Lebih lanjut dia menegaskan, koridor TNI sudah jelas bahwa netralitas adalah harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada berbagai kesempatan.

“TNI mengharapkan Pemilu 2024 dilaksanakan secara aman dan damai, perintah Panglima TNI terkait netralitas sudah sangat jelas dan sudah disampaikan kepada seluruh prajurit, apabila ada pelanggaran terkait pelaksanaan perintah tersebut pasti ada sanksi yang tegas,” ungkapnya.

Panglima TNI kata dia, memerintahkan jajarannya untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dan mudah diadu domba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masih kata Kapuspen, Panglima TNI juga memerintahkan anggota TNI untuk mengedepankan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

“Kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada, jaga Netralitas TNI, jaga keamanan dan kedamaian, bantu dan jadikanlah dirimu sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tugas masing-masing,” ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman dan damai, saling menjaga keamanan, ketertiban di masyarakat.

“Stop penyebaran berita bohong (hoax), saling menghormati dan menghargai antar elemen bangsa sebagaimana budaya luhur bangsa Indonesia,”pungkasnya.(*/Har)

JAKARTA – Calon Presiden Nomor urut 1, Anies Baswedan diyakini akan mampu mengungguli dua pesaingnya di debat ketiga yang akan berlangsung 7 Januari 2024 mendatang.

Politikus NasDem, Ivanhoe Semen mengatakan, pihaknya optimis jika Anies akan menguasai jalannya debat yang mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Anies juga sudah menghadiri beberapa diskusi mulai dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS) hingga The Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

“Ada beberapa faktor yang membuat saya yakin. Pertama, Pak Anies sering menjadi pembicara dalam forum internasional,” katanya dalam keterangan persnya.

Dengan pengalaman tersebut, Caleg Dapil V DKI Jakarta ini menambahkan, Anies tentu memiliki pengetahuan dan paham akan geopolitik dunia. Wawasan tersebut tentu akan diasah bersama tokoh-tokoh militer yang telah tergabung dalam Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Walaupun tema jarang dibicarakan Pak Anies, namun jangan salah, Saya yakin debat besok Pak Anies akan dominan,” terang Ivanhoe.

Debat ketiga akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Debat mulai digelar pukul 19.00 WIB dengan durasi 120 menit. Debat akan disiarkan secara langsung oleh Stasiun TV.

Debat ketiga akan mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, globalisasi hingga politik luar negeri.(*/Ant)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri hari ulang tahun PDI Perjuangan pekan depan. Di saat yang sama, Jokowi hendak melakukan lawatan ke luar negeri.

“Ada rencana memang ke beberapa negara ASEAN, tetapi kepastiannya nanti saya sampaikan lagi,” kata Ari ketika ditemui di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Jumat (5/1/2024).

Ari pun mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah Jokowi sudah menerima undangan untuk menghadiri HUT ke-51 PDIP yang akan jatuh pada 10 Januari 2024.

“Nanti saya cek dulu, ya. Tetapi kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir),” ujar dia.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa rencana kunjungan Jokowi ke luar negeri bukan untuk menghindari acara penting PDIP tersebut. “Enggak (menghindar) lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun, ya (untuk PDIP),” kata Ari.

Hubungan Jokowi dengan PDIP, partai politik yang membesarkan namanya, dikabarkan merenggang karena Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sosok yang selama ini didorong oleh Jokowi.

Namun dalam perkembangannya, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, yang merupakan rival Ganjar.

Sejauh ini Jokowi tidak bersikap atas penunjukan Gibran sebagai cawapres, tetapi PDIP merespons keras pencalonan Gibran yang dinilai banyak pihak prosesnya sangat instan dan memicu polemik tentang dinasti politik.(*/Ad)

JAKARTA – Menjelang debat capres ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng pada Jumat (5/1/2024) malam.

Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, pertemuan digelar di Rumah Makan Seribu Rasa karena menu dan masakan di restoran tersebut enak.

“Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bp. Prabowo Subianto,” kata Ari saat dikonfirmasi awak media.

“Makan malam coba masakan nusantara. Katanya masakan di rumah makan itu enak,” lanjut Ari.

Ari mengatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung selama satu jam, yakni mulai pukul 19.00 WIB hingga 20.05 WIB. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui apa yang dibahas keduanya saat makan malam bersama.

“Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan nusantara di rumah makan itu enak,” ujar Ari.

Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi tampak duduk berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto. Saat bertemu Prabowo, Presiden mengenakan kemeja putih lengan panjang. Sedangkan Prabowo tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang. Saat berbincang berdua, Jokowi tampak tertawa.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo ini digelar menjelang debat capres ketiga. Debat yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2024) mendatang dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Jokowi sendiri memang disebut-sebut sudah terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran.

Hal ini juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa dukungan Jokowi itu sudah jelas. “Ya kan sudah jelas,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Saat ditanya maksudnya, Airlangga pun enggan menjelaskan lebih lanjut. “Jelas kan ga usah diterjemahkan,”kilahnya.(*/Ad)

JAKARTA – Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (THN Amin) mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengklarifikasi dan menelusuri kejadian pembagian surat suara Pilpres 2024 kepada pemilih di Taiwan, yang mendahului jadwal.

Permintaan klarifikasi dilatarbelakangi oleh pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 28 Desember 2023, yang menyebutkan tidak adanya kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman. Hal itu diatur dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 1.395 Tahun 2023.

THN Amin melihat adanya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu mengenai permasalahan tersebut. Direktur Sengketa Proses THN Amin, Zaid Mushafi mendesak kedua lembaga itu bisa menuntaskan masalah pencoblosan lebih dulu bagi warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan.

“Dalam sebuah pemberitaan pada 29 Desember 2023, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos kepada pemilih di luar negeri yang dianggap sebagai surat suara rusak, sementara pada 28 Desember, Bawaslu menyatakan tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur,” kata Zaid dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Menurut Zaid, kuat dugaan telah terjadi kesalahan prosedur pengiriman surat suara yang mengakibatkan sejumlah 31.276 surat suara rusak. Atas dasar itu, THN Amin meminta KPU RI untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan.

Zaid mendesak, KPU harus memeriksa secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei. Adapun hasil klarifikasi wajib disampaikan ke publik.

“Kami THN Amin mengajukan permohonan kepada Ketua KPU RI untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi agar didapat kejelasan dari KPU RI mengenai isu tersebut,” ucap Zaid.

Dia menyebut, kasus surat suara rusak tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas proses pemilihan, terutama bagi pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. THN Amin menekankan pentingnya setiap suara dihitung secara adil dan akurat dalam pemilihan umum.

“Permintaan penyelidikan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam hal logistik dan distribusi surat suara. THN Amin berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia berlangsung jujur dan adil,” katanya.(*/Ad)

DENPASAR – Sekitar 200 umat Muslim Bali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD RI Bali, Denpasar, Kamis (4/1/2023). Mereka menuntut pertanggungjawaban Senator Arya Wedakarna atas pernyataannya yang dianggap memecah belah keharmonisan umat.

Sebanyak 20 orang perwakilan diajak berdiskusi dan menyampaikan aspirasi oleh kepala Kepala Kantor DPD RI Bali Putu Rio. Sayangnya, Arya Wedakarna berhalangan hadir.

Kepala Kantor DPD RI Bali Putu Rio mengatakan, rencana kehadiran 200 orang warga dalam aksi ini, telah disampaikan terlebih dahulu ke senator AWK. Namun pihak sekretariat mendapat kabar bahwa Arya Wedakarna berhalangan hadir karena ada kegiatan di SMP 2 Marga, Tabanan.

Putu Rio akan meneruskan aspirasi masyarakat Muslim ke anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) dan ke Sekjen DPD RI di Jakarta. “Pasti disampaikan, ini kan yang dituju beliau, saya akan sampaikan poin-poin dari semeton Muslim ke AWK dan sekjen sebagai atasan saya. Ini pun sudah koordinasi dengan pejabat-pejabat di Jakarta,” kata Rio.

Sebelumnya, ramai beredar video senator Arya Wedakarna sedang berbicara dengan nada tinggi saat rapat bersama Kanwil Bea Cukai. Dalam video itu, Arya meminta agar petugas frontliner sebaiknya merupakan putra dan putri daerah dengan tanpa menggunakan penutup kepala seperti di Timur Tengah.

Potongan pernyataan tersebut akhirnya viral di berbagai media sosial. Bahkan, Rio menyebut sekretariat DPD RI sudah memperbincangkan hal ini dan segera akan menindaklanjuti.

Sementara itu, Swasto Haskoro, selaku koordinator lapangan dari massa aksi, menyampaikan kehadiran mereka hanya ingin mendapat pertanggungjawaban dari pernyataan AWK yang dinilai mencederai kerukunan antarumat di Bali yang sejak zaman kerajaan telah terbangun.

Dalam diskusi, berulang kali disampaikan bahwa meski beragama Islam, mereka juga merupakan putra putri Bali karena nenek moyang mereka dan kampung halamannya ada di Bali. “Kami tersakiti, pedih melihat dan mendengar yang disampaikan AWK dan era digital sama sekali tidak bisa dikontrol. Jadi, kami datang sendiri ke kantor ini dengan tertib, tujuannya ingin pertanggungjawaban dari sisi hukum, kalau akhirnya (AWK) harus dicopot, dipecat, barangkali bagus karena sangat mencederai dan memecah belah umat,” ujarnya.

Ada dua pernyataan sikap yang menjadi tuntutan mereka, yakni pertama, ingin agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan pelanggaran kode etik oleh anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna. Kedua, mendesak kepolisian untuk menegakkan dan memproses hukum anggota DPD RI Arya Wedakarna.

Klarifikasi Arya

Anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna memberikan klarifikasi atas video viral yang diduga rasis kepada perempuan yang menggunakan penutup kepala. Dalam klarifikasinya, Arya mengaku bahwa video itu telah dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Arya dalam sebuah video unggahan di media sosial pribadinya,(2/1/2024).

Arya beralasan, pernyataannya yang berujung viral bermula saat dia menggelar rapat daerah. Ia saat itu sedang memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai dan juga pimpinan bea cukai yang hadir.

Dalam arahan tersebut, ia meminta agar putra putri terbaik bangsa dalam hal ini rakyat Bali, agar yang menjadi frontliner yang menyambut langsung para tamu yang mendarat di bandara Ngurah Rai, Bali. Frontliner merupakan sebuah profesional bidang customer service yang bekerja langsung dengan para pelanggan.

“Saya kira hal ini sangat wajar, siapapun dan di manapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat,” kata Arya.

Kebetulan, ujar Arya, dalam rapat tersebut ada karyawati Bali yang ikut hadir, lalu ia mencontohkan agar para frontliner ini seperti karyawati tersebut. Yakni, yang mengedepankan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, bahkan jika memungkinkan termasuk juga menggunakan beras suci mereka.

“Dalam memberikan arahan, kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir, untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut, selamat datang atau kritik atau pemeriksaan bea cukai, misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan beras suci yang biasanya di dapat setelah persembahyangan,” beber Arya.

Dari pernyataannya itu, Arya menganggap tidak ada ucapannya yang menyinggung kelompok agama manapun dan suku apapun. Arya juga menerapkan, bahwa arahannya ini selaras dengan Peraturan Daerah Bali No 2 Tahun 2012.

“Maka dari itu kami tak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali, Nomor 2 Tahun 2012 yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan dan dijiwai agama hindu,” jelasnya.(*/Gi)

PADANG – Calon Presiden (Capres) Nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyakini masyarakat semakin cerdas menyikapi praktik politik uang atau money politic yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kami percaya rakyat Indonesia memiliki pengalaman dalam menjalani pemilihan umum. Jadi rakyat sudah tahu persis, pribadi yang membawa uang banyak dan membagikannya,” kata Anies Baswedan di Kabupaten Tanah Datar, Rabu (3/1/2024). Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan pada kegiatan bertajuk ‘Desak Anies’ di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumbar.

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta tersebut, calon pemimpin yang menggunakan strategi politik uang untuk mencapai tujuannya maka ketika terpilih berpotensi besar menyalahgunakan wewenang yang dimandatkan masyarakat.

Saat ini, sambung dia, pilihan berada di tangan rakyat apakah memilih calon yang menggunakan politik uang atau calon pemimpin yang berorientasi pada kepentingan rakyat tanpa praktik politik uang.

Pada kesempatan itu eks Rektor Universitas Paramadina tersebut menegaskan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih banyak mengedepankan dialog publik dalam merebut hati konstituen.

Terkait netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, Anies berpandangan saat ini menjadi ujian tersendiri bagi setiap pemimpin di masing-masing instansi untuk menegakkan aturan.

“Ini juga ujian bagi pemimpin. Kalau pemimpinnya memberikan sanksi artinya itu tidak boleh,” ujarnya.

Ia menambahkan komitmen netralitas setiap aparatur negara harus terus dikedepankan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.(*/Wid)