Politik dan Keamanan

BOGOR – Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande adakan acara untuk mendukung pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ketua Umum Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande, Asep Jumron mengatakan, acara yang diselenggarakan ini adalah Tabligh Akbar Bertemu 1.000 Ulama se-Bogor Raya.

“Kami sangat mendukung Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden,” katanya, di Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande, Minggu (27/1/2019).

Ia mengatakan, acara ini berlangsung selama dua hari, yaini dari Sabtu (26/1/2019) sampai Minggu (27/1/2019).
Banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan, di antaranya doa bersama, ceramah, dan pertunjukan silat.

Namun terpantau, baik Prabowo maupun Sandiaga Uno, tidak hadir ke Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande.
Pasangan Nomor Urut 2 ini, hanya diwakilkan oleh relawan tim suksesnya saja.

Meski begitu, Asep mengaku bahwa dukungannya ini akan diterima baik oleh Prabowo dan Sandi.
Ia pun menegaskan akan mendukung Prabowo menjadi Presiden Indonesia.

“Nurani saya ini, kecintaan saya ke Pak Prabowo-Sandi. Mereka membela rakyat dengan benar, tidak pro rakyat kecil atau rakyat atas. Jadi membela dengan benar,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mendukung Capres Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, PBB menghormati adanya puluhan calon anggota legislatif (caleg) dari internal yang mendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dukungan puluhan caleg kepada Prabowo-Sandi bersifat pribadi. Bukan sikap resmi PBB.

“Tidak apa-apa. Kewenangan memutuskan dukungan pasangan capres itu adalah kewenangan DPP PBB, bukan kewenangan para caleg,” ujar Yusril melalui pesan singkat, Minggu (27/1/2019).

Menurutnya, jumlah 80 caleg yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Sandi, jauh dari jumlah seluruh caleg PBB. Dia menyebutkan, jumlah caleg PBB di DPR ada 497 orang.

Jumlah caleg PBB di seluruh privinsi dan kabupaten/kota ada 14.500 orang. Jadi caleg PBB seluruh Tanah Air ada 15.000 orang. “DPP PBB mengetahui persis jumlah para caleg itu, dan mempunyai data lengkap tentang mereka,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, di Sumatera Utara dari 668 caleg yang ada, 23 orang deklarasi mendukung Prabowo-Sandi. Di Sumatera Barat dari 536 caleg, yang deklarasi untuk Prabowo-Sandi ada 30 orang.

Kemudian di DKI Jakarta dari 140 caleg PBB yang dukung Prabowo-Sandi ada 26 orang. “Jadi mayoritas caleg ikut keputusan DPP PBB,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pencalegan diputuskan oleh PBB sebagai organisasi sesuai tingkatannya. DPR diputuskan oleh DPP, DPRD provinsi diputuskan DPW dan DPRD kabupaten dan kota diputuskan oleh DPC PBB.

“Jadi tidak ada caleg PBB Poros Mekkah atau Poros Madinah, juga tidak ada caleg Pass Lantang, karena bukan mereka yang memutuskan seseorang itu menjadi caleg,” tuturnya.

Partainya menghormati perbedaan pendapat di internal. Partai yang demokratis, perbedaan akan selalu ada namun tidak boleh saling menyerang dan menjatuhkan. “Semangat ukhuwah Islamiyah tetap harus dijunjung tinggi,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Ysuril menyikapi ada 80 caleg PBB yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Dukungan tersebut diberikan para caleg PBB yang menyatakan diri sebagai poros Mekkah di aula Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Sabtu (26/1/2019).(*/Ag)

BOGOR – Fun campaign atau kampanye menyenangkan sukses mengantarkan Ade Yasin menjadi Bupati Bogor pada Pilkada tahun lalu.
Metode yang sama kini digunakan Relawan Suara Pergerakan Rakyat untuk Jokowi (SuperJo) untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin.

Fun campaign dipraktikkan Sabtu (26/1) di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Ribuan pendukung petahana hadir.

“Kampanyenya mirip waktu kampanye Bupati Ade Yasin. Biar lebih meriah dan lebih semarak.

Mulai dari SKJ 2019 atau Senam Kemenangan Jokowi dilanjutkan dengan ngubek empang yang menjadi kearifan lokal di masyarakat dan ditutup dengan ngaliwet bareng.

Bahkan kami mengundang Ade Yasin sebagai pembina SuperJo,” kata Direktur SuperJo, Rike Iskandar .

Kebanyakan yang hadir emak- emak. Dia mengatakan kampanye yang sama akan dilaksanakan di 40 kecamatan lainnya di Bogor. Nampak Ade Yasin selaku pembina SuperJo hadir meramaikan kampanye.

Saepudin merasa bangga model kampanye yang digagasnya digunakan untuk mengkampanyekan Jokowi-Maruf.

“Mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan karena kampanye seperti ini dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak dan membuat masyarakat semakin berminat pada calon yang diusung,” kata Gus Udin biasa ia disapa.(*/Ade)

JAKARTA – Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan Irjen Gatot Edy Pramono yang ditugaskan menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Idham Azis memiliki tantangan menjaga situasi aman dan mencegah isu SARA di wilayah Ibu Kota Jakarta saat pemilu serentak 2019.

“Ini adalah tantangan Kapolda Metro Jaya dalam mengamankan ibu kota saat pemilu serentak. Saya berharap dan optimis Gatot sebagai Kapolda Metro dengan berbagai pengalamannya mampu mengeliminir isu SARA,” kata Sahroni, (22/1/2019).

Menurut dia, Gatot memiliki pengalaman dan pemikiran yang cukup baik karena beliau juga sebagai Doktor Kriminologi Universitas Indonesia.

Kemudian, Gatot merupakan mantan Kapolres Jakarta Selatan tahun 2009 dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2011.

“Gatot memiliki rekam jejak bagus dalam pengalaman maupun akademisi. Saya yakin Irjen Gatot Edy Pramono sebagai Kapolda Metro Jaya nantinya mampu mengamankan stabilitas di ibu kota, khususnya saat Pemilu Serentak 17 April,” ujarnya.

Di samping itu, Sahroni menyoroti Irjen Idham Azis yang dimutasi menjadi Kabareskrim Polri.

Menurut dia, Idham harus membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun.

“PR (Pekerjaan Rumah) terbesar Kabareskrim adalah membuktikan kepada masyarakat tak ada tebang pilih dalam penanganan perkara. Kabareksrim harus mampu memperlihatkan profesionalisme dan integritas jajarannya,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Ba’asyir tidak dapat memenuhi syarat formil untuk pembebasan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU dan aturan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Selasa (22/1/2019). Ketika ditanyakan, apakah sang Ustadz Abubakar Basyir tidak dibebaskan, Moeldoko mengiyakan. “Iya. Sebab, persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Moeldoko menyebutkan, dalam hal ini Ba’asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Selanjutnya, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya menyambut baik permohonan Ba’asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba’asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun, ya, Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Moeldoko.

Akan halnya dengan akses Ba’asyir terhadap fasilitas kesehatan, Moeldoko memastikan tidak akan berubah. “Akses Ba’asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,” ujar Moeldoko.(*/Adyt)

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengungkapkan, pihaknya memutuskan tidak lagi menempatkan pendukung di belakang pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) saat debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung.

Alasannya, kehadiran para pendukung ternyata mengganggu konsentrasi masyarakat yang menonton dari layar televisi. Diketahui, dalam debat pertama, tata letak (layout) panggung debat menempatkan sejumlah tim sukses dari masing-masing paslon duduk tepat berada di belakang paslon.

Terlebih, dari masing-masing pendukung paslon itu terlihat juga ada yang tidak tertib terhadap aturan yang sudah disepakati bersama, yakni mengacung-acungkan papan nomer urut maupun jari tangannya dan ada yang saling mengobrol.

“Tata panggung dalam panggung debat kurang tertib jadi pendukung paslon capres belum sepenuhnya mematuhi aturan main, debat kedua di belakang kandidat tidak ada audiens,” kata Wahyu, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Dia menjelaskan, konsep tata letak panggung seperti ini awalnya memang disepakati bersama antara KPU, tim sukses paslon, dan media televisi yang bertindak sebagai penyelenggara debat. Sebelumnya konsep seperti ini diharapkan bisa membuat suasana panggung debat tidak kaku dan lebih hidup. Namun, pada pelaksanaannya terdapat sejumlah gangguan dari pendukung-pendukung tersebut.

Atas dasar itu, Wahyu menambahkan, KPU dalam evaluasinya akan membuat format debat yang mengutamakan kenyamanan masyarakat sebagai penonton debat dan juga pemilih dalam Pemilu 2019 nanti. Untuk itulah, KPU tak akan lagi menempatkan para pendukung paslon duduk berada di belakang paslon.

“Sebab kan KPU melayani rakyat, bukan melayani elite politik. Jadi para elit yang merepresentasikan TKN dan BPN itu juga harus hormati rakyat yang menonton di lokasi, juga pendengar yang mendengar di rumah,” tegasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor yang ikut menetukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya. Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI,” ujar Bamsoet saat mengisi kuliah umum ‘Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu’, dihadapan peserta Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Senin (21/01/19).

Hadir dalam kuliah umum ini antara lain Komandan Seskoal Laksda TNI Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Tatit Eko, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, para pejabat Seskoal serta ratusan peserta didik Seskoal TNI.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, UU No. 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI pasca reformasi. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan,” tandas Bamsoet.

Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, politisi Partai Golkar ini menuturkan, DPR RI setiap tahunnya selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI. Baik untuk penguatan kelembagaan, sarana prasarana, alutsista serta pendidikan dan latihan.

“Menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak pendidikan di akademi militer, maupun dalam jenjang pendidikan dan latihan berikutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” urai Bamsoet.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan bahwa DPR RI memberikan alokasi khusus bagi TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam meningkatkan keamanan Pemilu.

“Namun demikian, DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah diberikan kepada TNI, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Karena memperkuat profesionalisme TNI merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI dalam politik,” terang Bamsoet.

Dalam konteks bela negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kesiapan TNI menghadapi psywar dan proxy war, karena ancaman perang saat ini bukan lagi perang fisik. Tetapi, lebih kepada perang ideologi dan teknologi yang disebarkan melalui dunia maya, baik berupa hoax ataupun ujaran kebencian.

“Mengobrak-abrik sebuah negara tidak lagi harus melalui agresi militer semata. Namun, cukup dengan mengobrak abrik melalui penyebaran hoax dan ujaran kebencian. TNI harus membuka mata terhadap hal ini dan ikut dalam perang terhadap hoax dan ujaran kebencian,” tegas Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan potensi ancaman penjajahan asing terhadap bangsa Indonesia. Kini menguasai Indonesia tidak perlu dengan mengunakan kekuatan militer, cukup dengan menguasai dan mempengaruhi partai-partai politik.

“Sudah menjadi rahasia umum, karena pembiayaan partai politik tidak sepenuhnya di sokong negara melalui APBN, maka partai politik sangat rawan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi baik dalam maupun luar negeri jika para elitnya tidak dibekali kecintaan terhadap merah putih dan NKRI serta berjiwa nasionalisme yang tinggi. Sebab, mengolola partai politik dibutuhkan dana yang sangat besar. Jadi, sekali lagi. Jika para elit partai politik tidak mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, maka dia akan terpengaruh. Disinilah peran TNI diperlukan sebagai penjaga terakhir benteng kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkas Bamsoet.(*/Wel)

KULONPROGO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengaku sudah memberikan catatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar proses debat capres dan cawapres putaran kedua bisa lebih menarik.

Salah satunya untuk mempertajam pada visi misi dari masing-masing pasangan calon. “Sudah ada beberapa catatan soal itu (debat) dan subtansi yang kita rekomendasikan ke KPU,” kata Abhan di sela-sela deklarasi Desa Anti-Politik Uang di Balai Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, Kulonprogo, DIY, Minggu (20/1/2019).

Selain itu, kata dia, KPU tidak memberikan informasi dan kisi-kisi materi debat kepada masing-masing paslon.

“Kedua, KPU perlu memfasilitasi tempat transit yang sama bagi pasangan calon sebelum pelaksanaan debat. Ketiga, KPU direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi antar panitia,” katanya.

Abhan juga memberi rekomendasi kepada KPU agar memastikan proses debat sebagai bagian metode kampanye yang baik. “Hal itu dilakukan dengan meningkatkan materi debat dalam menyampaikan visi nasional dan tidak menyerang personal calon presiden maupun calon wakil presiden,” kata dia.

Menurut Abhan, beberapa rekomendasi ini disampaikan untuk perbaikan pelaksanaan debat capres-cawaspre putaran berikutnya agar prosesnya bisa lebih baik.

Salah satunya meminta kepada para pendukung untuk tidak mengganggu debat.

Begitu juga moderator juga harus bia menjaga independensi selama berjalannya debat. “Kita minta pertajam, pada visi dan misi. Debat tidak hanya seremonial tetapi bagaimana dua kandidat bisa dinilai publik,” katanya.

Disinggung dengan pembatasan waktu, Abhan melihat itu menjadi sebuah kesetaraan keadilan. Sebab jika tidak dibatasi juga akan lebih banyak yang protes.(*?D Tom)

JAKARTA – Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno telah menyampaikan protes ke Bawaslu. Fritz mengungkapkan BPN menyatakan keberatannya karena merasa Prabowo – Sandi diserang secara personal.

“Kami juga langsung menerima laporan waktu on the spot ada beberapa keberatan dari BPN terkait adanya indikasi gerakan tubuh atau tangan ataupun perkataan saya katakan menghina,” ungkap Fritz, di kawasan Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).

Ini kan debat adalah proses bukan saja KPU tapi kan teknisnya dibahas antar kedua paslon dan KPU. Mungkin hal tersebut dibicarakan kembali dalam rapat-rapat berikutnya sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi,” ujar Fritz.

Sementara itu, di tempat yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempersilakan pasangan calon untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu jika merasa diserang secara personal dalam debat perdana, Kamis (17/1/2019) kemarin.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, meminta agar setiap dugaan pelanggaran dilaporkan sesuai mekanisme yang ada. “Ada pihak Panwaslu apakah kemudian itu masuk dalam katagori penghinaan atau tidak. Jadi sekali lagi mohon ada kanal-kanal mekanisme pelaporan lah terkait hal itu. Ya laporkan sampaikan saja,” ujarnya.

Ilham mengatakan untuk mencegah hal serupa terjadi pada debat-debat selanjutnya, KPU akan memanggil masing-masing tim kampanye pasangan calon untuk duduk bersama. “Bisa ke Bawaslu dan bisa juga kita dudukan TKN dan BPN ini untuk debat nanti bisa jadi lebih baik,” imbuh dia.

Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno telah menyampaikan protes ke Bawaslu. Fritz mengungkapkan BPN menyatakan keberatannya karena merasa Prabowo – Sandi diserang secara personal.

“Kami juga langsung menerima laporan waktu on the spot ada beberapa keberatan dari BPN terkait adanya indikasi gerakan tubuh atau tangan ataupun perkataan saya katakan menghina,” ungkapnya.

Ini kan debat adalah proses bukan saja KPU tapi kan teknisnya dibahas antar kedua paslon dan KPU. Mungkin hal tersebut dibicarakan kembali dalam rapat-rapat berikutnya sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang bersama ke lokasi debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (17/1/2019).

Keduanya tiba pada pukul 18.55 WIB. Mereka menumpangi mobil hitam dan langsung dikawal oleh petugas keamanan berjas hitam saat turun dari mobil.

Awalnya, Prabowo tampak mengenakan kemeja putih dan dasi merah serta kopiah hitam saat turun dari mobil.

Setelah melewati kerumunan pewarta bersama Sandi, Prabowo dan pasangan cawapresnya itu tampil mengenakan setelan jas biru tua.

Mereka pun sempat berfoto bersama di depan pintu masuk dan menyapa kerumunan wartawan sebelum memasuki ke ruangan debat.

Para pendukung keduanya pun langsung menyambut meriah kehadiran Prabowo-Sandi hingga keduanya digiring masuk ke ruangan debat diarahkan petugas keamanan.(*/Ag)