Politik dan Keamanan

JAKARTA – Lima hari kampanye terbuka capres-cawapres belum dimanfaatkan dengan baik oleh para kandidat. Hal itu pula yang dialami capres petahana. Alih-alih menjawab kegelisahan publik atas kinerja petahana, konten kampanye Jokowi justru keluar dari kebutuhan yang semestinya dipenuhi. Duuh, Jokowi.

Sedikitnya terdapat tiga narasi besar yang disampaikan Jokowi dalam lima hari kampanye terbuka atau rapat umum ini yakni soal perlawanan terhadap hoaks yang menimpanya, baju putih versus jas serta program kartu baru yang dijanjikan di periode kedua yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja serta Kartu Sembako Murah.

Sayangnya, tiga narasi tersebut tak mencerminkan kebutuhan yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi di momentum krusial 20 hari jelang hari H pencoblosan ini. Setidaknya data Drone Emprit mengungkapkan selama tiga bulan terakhir terhitung dari 24 Desember 2018 hingga 26 Maret 2019 isu yang paling banyak terkait dengan Jokowi terkait dengan persoalan janji dan tudingan kebohongan.

“Isu soal China dan PKI masih relevan (bagi Jokowi), tapi soal isu agama tak lagi relevan. Yang paling relevan adalah soal janji dan tudingan kebohongan,” ujar Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit saat berbincang dengan INILAH.COM, Kamis (28/3/2019).

Dari data Drone Emprit terungkap dalam kurun waktu tiga bulan, persoalan janji dan tudingan kebohongan Jokowi menempati posisi puncak yang paling banyak dibincangkan oleh warga internet khususnya di media sosial Twitter yakni sebanyak 394.356, isu kedua soal klaim Jokowi atas sejumlah kinerja infrastruktur juga mendapat sorotan nomor dua yakni sebanyak 112.079.

Di posisi ketiga, Drone Emprit mengungkapkan persoalan kepemimpinan (leadership) Jokowi juga mendapat sorotan netizen dengan penyebutan sebanyak 105.416. Sedangkan isu mengenai PKI menempati posisi keempat 95.920, isu China sebanyak 72.408 dan isu tentang Jokowi dan agama menempati posisi buncit yakni sebesar28.269.

Ismail belum mengukur sejauh mana mitigasi yang dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf terhadap isu yang menjadi perhatian publik yakni soal isu janji dan tudingan kebohongan ini. “Kami belum mengukur sejauh mana mitigasi (terhadap isu janji dan tudingan kebohongan, red),” sebut Ismail.

Alumnus ITB ini mengingatkan agar Jokowi dan TKN memberi perhatian serius soal janji yang paling banyak mendapat sorotan publik khususnya warga internet. “Yang pasti soal janji ini yang harus diperhatikan. Dan akan menjadi bahan serangan oposisi sampai pencoblosan,” saran Ismail.

Dia menilai tiga narasi besar yang disampaikan Jokowi selama masa kampanye terbuka atau rapat umum belum menjawab persoalan yang sejatinya dihadapi oleh Jokowi. Sayangnya, kata Ismail, Jokowi justru membuat janji baru berupa tiga kartu. “(Kampanye) belum menjawab sama sekali (persoalan yang menjadi sorotan publik). Malah bikin janji baru,” sebut Ismail.

Temuan Dorne Emprit ini linier dengan temuan Charta Politika yang mengungkap soal alasan mengapa pemilih tidak memilih pasangan Jokowi-Maruf bukan karena faktor isu agama. “Ternyata soal berbeda antara ucapan dan perbuatan atau tidak dipercaya, kedua tidak menepati janji serta ketiga kurang tegas atau berwibawa,” ujar Yunarto Wijaya awal pekan ini.

Sisa waktu 20 hari ke depan menjelang Pilpres masih ada peluang bagi Jokowi dan tim untuk memperbaiki narasi dan yakinkan publik soal janji dan tudingan kebohongan terhadap kandidat petahana. Jika tidak segera ditangani, tidak mustahil mimpi dua periode sulit terwujud.(*/Adyt)

JAKARTA – Warganet meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki dugaan pemberian amplop yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada seorang kiai di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sebab, sempat viral video yang diduga Luhut sedang berbincang dengan beberapa ustad. Dalam pertemuan itu, Luhut meminta kepada kiai agar mengajak umat dan santri untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019.

“Tanggal 17, tolong disampaikan supaya semua umat, santri pergi ke TPS pakai baju putih,” kata Luhut lewat video yang beredar pada Selasa (2/4/2019).

Akhirnya, netizen mengomentari sikap Luhut yang memberikan amplop serta mengimbau agar kiai datang ke TPS dengan mengajak umat dan santri. Karena, dianggap Luhut telah melakukan politik uang.

Memang, terlihat dalam rombongan Luhut ada mobil yang ditempeli stiker bertuliskan ‘Kami Rakyat Jokowi’ disertai foto atau gambar Jokowi. Namun, belum ada klarifikasi terkait berita ini.

Berikut komentar dari warganet:

Alex Setiawan @AlexSet93009266: Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari pemilu 2019. Semua penuh dengan kecurangan. Para wasit sudah terang-terangan menjadi pemain bahkan penyerang utama di lapangan #AmplopLuhutAdaMaunya.

gunawan truse @kopiakalsehat: Kalau niat mau ngasi uang saja secara ikhlas sebagai bantuan gak ada masalah. Tetapi kalau ada himbauan buat nyoblos
calon tertentu serta menggunakan pakaian putih-putih itu si money politic. @KPU_ID serta @KPK_RI harus menyelidikinya agar jelas masalahnya #AmplopLuhutAdaMaunya.

Doradong @do_ra_dong: Ini jelas pelanggaran @bawaslu_RI Mengajak untuk memilih disertai money politic #AmplopLuhutAdaMaunya.(*/Joh)

PADANG – Saat ini dimanapun Prabowo – Sandi hadir bak gelombang raksasa masyarakat hadir dan tumpah ruah dan ini disemua daerah .

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto melanjutkan kampanye terbuka di Padang, Sumatera Barat. Dalam pidatonya, Prabowo meminta maaf karena tidak bisa memberikan amplop kepada masyarakat yang hadir.

“Maaf saya tidak memberi amplop, saya tidak memberi sembako. Tapi saya berikan jiwa dan raga saya ini untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo disambut ribuan tepuk tangan di Kawasan Wisata Danau Cimpago, Padang, (2/4/2019).

Prabowo mengaku tidak menyangka antusiasme masyarakat sangat luar biasa meyambutnya, meskipun di bawah terik matahari yang berlokasi kampanye tepat di samping Pantai Padang.

“Saya tidak menduga kalian begitu banyak yang hadir, dan saya meminta maaf tidak bisa bagi-bagi sembako kepada kalian. Sungguh perjuangan anda semua yang hadir sangat luar biasa, panas terik matahari tidak menyurutkan anda semua,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, jika ada pihak tertentu yang memberi uang atau sembako di Pemilu 2019 ini, ia menyatakan jangan ditolak. Bukan money politics, Prabowo mengatakan bahwa uang dan sembako yang dibagikan berasal dari uang rakyat.

“Kalau mereka kasih bantuan, saran saya terima saja karena itu uang kalian, uang rakyat Indonesia. Mereka menggunakan uang rakyat,” tuntasnya.(*/Wid)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi pencabutan pernyataan oleh AKP Sulman Aziz, mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut yang menyatakan dirinya diminta menggalang dukungan masyarakat ke pasangan Capres petahana Jokowi-Maruf.

“Tapi intinya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, masyarakat nilai objektif. Apakah AKP Sulman tulus cabut, atau ada tekanan,” kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade, Selasa (2/4/2019).

Andre pun kembali menyebutkan beberapa kejadian terkait dugaan keberpihakan Polri ke salah satu pasangan Capres.

“Banyak kasus kita lihat ada indikasi ketidaknetralan, viral (video) polisi Jokowi Yes. Aplikasi Sambhar, grup WA polisi dukung Jokowi,” tuturnya.

Pihaknya pun percaya bahwa Polri dapat profesional. Jangan sampai Polri terseret dalam politik praktis akibat ulah oknum anggotanya.

“Harapan kami polisi betul netral, jaga marwah institusi Polri dengan netral,” tandas Andre.

Pasca menyatakan Polri tidak netral dalam Pilpres 2019, AKP Sulman mencabut semua pernyataannya. Sebelumnya AKP Sulman mengungkapkan adanya keberpihakan Polisi dalam Pemilu 2019. Dia mengaku mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Tak hanya dirinya, dalam sebuah rapat Februari lalu, Kapolres Kabupaten Garut menurutnya juga memerintahkan para Kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon 01 dan 02. Para Kapolsek lanjut Sulman, bahkan diancam akan dimutasikan jika Paslon 01 kalah di wilayahnya. (*/He)

JAKARTA – Elite Partai Demokrat protes dengan sikap Gubernur Banten, Wahidin Halim yang menghadiri kampanye capres petahana Joko Widodo. Namun, Wahidin menghilang, saat Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kampanye di Banten.

Merespons hal itu, eks Wali Kota Tangerang itu pun memberikan penjelasan. Wahidin yang juga Majelis Pembina Daerah (DPD) Demokrat Banten itu berdalih kedatangannya dalam kampanye Jokowi sebagai kepala daerah, bukan selaku kader partai.

“Itu kan, karena dia (Jokowi) presiden, saya dampingin, kata Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) kan boleh. (Kalau AHY enggak hadir) itu kan kampanye. (Pilihan politik),” kata Wahidin, di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 1 April 2019.

Wahidin menjawab santai, terkait ancaman pemecatan terhadap dirinya. Sebelumnya, pemecatan ini direkomendasikan DPD Demokrat Banten ke DPP Partai berlambang Mercy itu. Ia meminta, persoalan ini jangan sampai menjadi konflik.

“Tidak perlu dikonflikkan, dikeluarkan atau tidak (dikeluarkan), dalam posisi apa. Demokrat dalam posisi apa dia kasih sanksi? Masa, Ketua DPD kasih sanksi,” ujarnya.

Kemudian, ia menganggap, ancaman itu sebagai langkah politik DPD Demokrat Banten. Bagi dia, mendekati waktu pencoblosan, ekskalasi politik semakin meningkat.

“Ya, jangan dibesar-besarin coba. Itu mah, gaya-gaya politik menjelang Pilpres emang begitu, Ada manuver-manuver,” ujarnya.

Sebelumnya, pimpinan Partai Demokrat Banten, merekomendasikan pemecatan terhadap Wahidin, karena hadir dan mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, saat kampanye di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, pada 24 Maret 2019.

Namun, saat Ketua Kogasma Demokrat, AHY datang berkampanye di hadapan ribuan kader partai di Banten, Wahidin tidak hadir.

“Pak WH (Wahidin Halim) itu kan kader Demokrat Banten. Maka, yang punya kebijakan memecatnya DPP (Dewan Pimpinan Pusat). DPD Demokrat hanya memberikan rekomendasi,” kata Ketua Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, saat ditemui di Kota Serang, Sabtu 30 Maret 2019. (*/Dul)

PURWOKERTO – Antusias masyarakat begitu besar terlihat ribuan masyarakat Banyumas dan sekitarnya siap memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jawa Tengah pada Pilpres 17 April 2019.

Komitmen itu disampaikan masyarakat di hadapan Prabowo Subianto saat menghadiri kampanye akbar di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan ada pihak yang mencibir bahwa Prabowo-Sandiaga tidak mungkin bisa menang di Jawa Tengah pada pilpres 2019. Sebab Jawa Tengah merupakan basis dari partai pengusung capres inkumben.

“Mereka bilang Prabowo-Sandi tidak akan menang di Jawa Tengah. Saudara-saudara siap bantu saya menang di Jawa Tengah?” Tanya Prabowo yang dijawan dengan kata siap oleh ribuan pendukungnya.

Prabowo mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Satu suara sangat berarti bagi perubahan menuju Indonesia menang.

“Saat itu di depan bilik suara, tidak ada petani, tidak ada jenderal, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya miliki kedaulatan dan hak yang sama, satu suara,” ucap Prabowo.

Selain menggunakan hak suaranya, masyarakat juga diajak untuk mengawal hasil pencoblosan. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta masyarakat untuk memeriahkan TPS dan menjaga penghitungan suara hingga selesai.

“Ingat, tanggal 17 April jaga TPS. Berbondong-bondong jaga TPS. Yang punya kelebihan bawa lontong, ketupat, arem-arem. Kalau gak punya, bawa tahu, kalau gak punya, bawa cendol,” pungkasnya. (*/D Tom)

SIDOHARJO – Pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi menyapa ribuan, bahkan puluhan ribu pendukungnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (31/3/2019).

Bertajuk kampanye terbuka, Prabowo-Sandi kagum dengan antusias warga yang rela panas-panasan untuk hadir.

“Sidoarjo pecah Tumpah ruah masyarakat Sidoarjo memadati Gelora Delta Sidoarjo,” kata Sandi menyaksikan lautan manusia seperti diunggah di akun Instagram @sandiuno_.

Sandi mengajak warga yang hadir, atau sekedar mendengar tiap janji politiknya bersama Prabowo, ikut mengingatkan jika kelak terpilih.

“Kepada seluruh masyarakat, ingat selalu janji Prabowo-Sandi bahwa kami akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya,”

Prabowo-Sandi akan pastikan kekayaan negara kita akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir golongan.

“Kami yakin dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat, kita mampu hadirkan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan kita buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk tenaga kerja asing, karena sumber daya manusia kita hebat-hebat, tidak kalah dengan negara lain,” pungkasnya.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Keinginan kuat dari masyarakat untuk perubahan tak lagi dapat dibendung. Hal itulah yang menyebabkan calon presiden Prabowo Subianto selalu disambut dengan meriah, dan masyarakat dalam jumlah puluhan ribu pun tumpah ruah, bersedia berjejal-jejal untuk mengelu-elukannya.

Pernyataan itu disampaikan Siti Hediati Hariyadi, atau akrab disapa Titiek Soeharto, saat ditanya wartawan usai memberikan sambutan dan melakukan peletakan batu pertama dibangunnya Pasar Desa Modern di Desa Trirengo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (30/3/2019).

Pasar tersebut dibangun sebagai bantuan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri, dimana Mbak Titiek menjadi salah seorang pembinanya. Dengan bantuan Yayasan Damandiri pula, Desa Trirenggo sudah lama mengentas sebagai desa mandiri lestari.

Menurut Titiek, sambutan meriah terhadap Prabowo di setiap daerah yang dikunjunginya itu sangat jelas merupakan spontanitas masyarakat. “Semoga saja semua itu turut memberikan dorongan semangat yang besar buat kita memenangkan Pemilu ini,” kata Titiek. “Bukan untuk kepentingan Pak Prabowo atau Pak Sandi, melainkan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.”

Titiek juga meyakini, sambutan meriah dari rakyat itu juga mencerminkan bahwa rakyat sudah sangat rindu dengan pemimpin amanah dan kapabel. Pemimpin yang punya kemampuan untuk melakukan perbaikan bagi Indonesia ke depan, yakni yang bisa membangun bangsa, segera mengentaskan kemiskinan dan memerangi kebodohan agar Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.”Karena itu, pemilih harus memilih pemimpin yang pas dengan hati nurani Bapak Ibu semua,” kata Titiek sembari menekankan bunyi pada kata pas yang ia katakan.

Dengan tekad untuk maju itu pula, kata Titiek, pihaknya terus mengembangkan Desa Trirenggo, dengan membangun pasar modern setelah desa itu tergolong menjadi desa mandiri-lestari. Ia berharap, hal itu bisa memberikan lapangan kerja dan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

Desa Trirenggo merupakan desa binaan Yayasan Damandiri yang telah mengentas menjadi desa mandiri lestari. Menurut Kepala Desa Trirenggo, Munawar, dengan bantuan intensif yang dilakukan Damandiri, desa itu berhasil mengurangi jumlah keluarga miskin.”Dari 1700 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin di akhir November 2016, jumlah keluarga miskin kini tinggal 837 KK saja,” kata Munawar.

Tak hanya menggerakkan perekonomian masyarakat dengan pendampingan perkonomian dan memberikan akses modal, Damandiri pun kerap memberikan sumbangan social.

Dalam kesempatan itu pun, Ketua Yayasan Damandiri Soebiyakto Cakrawerdaya menyatakan pihaknya membantu masyarakat Trirenggo membangun 44 homestay, semenisasi lantai dan bedah rumah untuk 35 unit rumah, bantuan pembangunan jamban di 235 rumah, pemberian akses modal murah kepada para pedagang kecil dan sebagainya.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warganya, bekerja sama dengan Damandiri, kini Desa Trirenggo sudah menyiapkan tanah seluas 7 hektare untuk pembangunan desa wisata.

Tidak hanya dihadiri warga masyarakat setempat, peletakan batu pertama pembangunan pasar modern itu juga dihadiri warga empat desa lainnya yang juga mendapatkan bantuan dan pemdampingan Damandiri, antara lain untuk para anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Mandiri Lestari Krambilsawit di Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul.

“Yayasan Damandiri merupakan yayasan yang didirikan Pak Harto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sejalan cita-cita Pak Harto yang selalu peduli dengan rakyatnya. Beliau ingin semua masyarakat terus meningkat kesejahteraannya,” tandasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memaparkan Visi-Misi dalam pembukaan debat Capres keempat 2019. Prabowo menyebut korupsi di Indonesia telah masuk dalam stadium 4.

“Kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memprekuat, kami akan memperbaiki kualitas pola hidup masyarakat denga pemerintah, supaya menghilangkan korupsi di indonesia. korupsi di indonesia sudah parah, stadiun 4, tidak mau kalau negara ini terus begini,” tegas Prabowo, Sabtu (30/3/2019).

Prabowo mengatakan pemerintahan haruslah kuat. Pemerintahan disebutnya haruslah indepentent dan bebas dari segala macam korupsi.

“Kalau ada yang mau merubah ini, saya akan hadapi dengan kekuatan yang ada dari diri saya, dari pemerintahan kami.. lembaga harus kuat, tidak mungkin program sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah lemah, terlalu banyak korupsi,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto meminta kepada Ibu-ibu Bhayangkari Cabang Batu selalu mengingatkan suaminya supaya netralitas dalam menjaga keamanan selama pemilihan umum serentak 2019.

Menurut dia, Ibu Bhayangkari diharap saling mengingatkan suaminya bahwa netralitas anggota Polri harus tetap menjadi landasan dasar dalam menyikapi dinamika politik yang saat ini sudah mendekati masa pemungutan suara.

“Menyikapi situasi politik saat ini, Ibu Bhayangkari perlu memberikan dorongan semangat untuk suami yang bekerja ektra dalam mengamankan Pemilu 2019,” kata pria yang akrab disapa Budher, Sabtu (30/3/2019).

Di samping itu, Budher menjelaskan Bhayangkari merupakan organisasi persatuan istri anggota Polri mempunyai ruang lingkup nasional. Maka, Bhayangkari Cabang Batu diajak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menggandeng masyarakat.

Kemudian, Budher selaku pembina mengingatkan kepada Ibu Bhayangkari supaya tidak melakukan pelanggaran hukum dan pengajuan cerai terhadap anggota Polres Batu yang dipicu masalah sepele.

“Padahal, masalah itu mestinya dapat diselesaikan dan ini harus kita dukung,” ungkapnya.(*/Joh)