Politik dan Keamanan

JAKARTA – Aktivis 98, Syafieq Alieha menyebutkan, capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan bermasalah. Maka itu, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai keduanya menjadi Presiden-Wakil Presiden berikutnya.

“Bagaimana dengan masa depan demokrasi dan kemanusiaan, masa depan kekuasaan kita. Saya bisa katakan kalau Prabowo yang masa lalunya dipenuhi dengan beragam pelanggaran, beragam pengabaian struktur komando, yang dipenuhi oleh karakter abuse of Power, saya yakin ketika dia menjadi Presiden dia akan cenderung abuse dan semenang-wenang,” ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, kala Prabowo memegang kekuasan yang lebih kecil dibandingkan Presiden dahulu, dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan, berdasarkan sepanjang karir militer saja, dia sudah menyalahgunakan kekuasaan, padahal dia bukan panglima TNI.

“Dua kandidat yang sudah menyimpan masalah, yang satu menyimpan masalah di masa lalunya dan satunya juga menyimpan masalah karena berhasil maju lewat putusan MK yang dibuktikan juga memang bermasalah sehingga ketuanya dicopot dari Ketua MK. Artinya, itu jelas bermasalah,” tuturnya.

Maka itu, tambahnya, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai Capres-cawapres Prabowo-Gibran bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya menggantikan Jokowi.

“Kita bisa bayangkan dari ketiga kandidat saya kira demokrasi paling terancam yang kalau menang 02. Prabowo tak punya track record menghargai demokrasi, dia hanya memanfaatkan kebebasan politik tuk membuat partai demi mengejar kepentingannya sendiri,”tandasnya.(okzone)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 masih menjadi masalah yang harus dibicarakan bersama. Sebab, ia melihat sembilan fraksi yang ada di DPR tak semuanya sepakat untuk mempercepat pilkada dari November ke September.

Ia sendiri berkaca pada pengalaman pembahasan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang pembahasannya memakan waktu hingga setahun lebih. Jika Pilkada 2024 benar dipercepat ke September, tentu harus dipertimbangkan bagaimana beban penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentu beban pekerjaan yang begitu besar akan berimplikasi terhadap kualitas, kualitas pemilu maupun pilkada. Kita di DPR juga terbelah,” ujar Saan dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Jelasnya, DPR sendiri telah menetapkan revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), menjadi usul inisiatif DPR. Namun, DPR belum menerima surat presiden (surpres) untuk membahasnya.

Revisi UU Pilkada disebutnya bisa dibahas oleh Komisi II, Badan Legislasi (Baleg), ataupun panitia khusus (pansus). Namun harapannya, ide dipercepatkan Pilkada serentak 2024 ke September harus mempertimbangkan beban kerja dari penyelenggara Pemilu 2024.

“Ini harus menjadi pertimbangan dalam nanti membuat tahapan yang nanti surpresnya turun ke DPR, tetap bahwa ini harus menjadi pertimbangan dan pemikiran tersendiri,” ujar Saan.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, jika Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat pemungutan suaranya, akan ada potensi kekosongan kepada daerah di banyak daerah. Sebab kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonomi baru di Papua yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022.

“Dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2023. Serta terdapat 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (21/9/2023) malam.

“Berdasarkan data ini, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2023 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif,” katanya.

Karenanya, pemerintah perlu diambil langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah tersebut. Terlebih lagi adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan penjabat (Pj).

“Di samping tentunya legitimasi yang tentu akan lebih kuat kalau diisi oleh kepala daerah hasil Pilkada,” kata Tito.(Republika)

JAKARTA – Cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024. Hal itu perlu diperhatikan agar saat pemilu Anda bisa mencoblos salah satu calon pasangan Presiden dan Legislatif.

Saat ini Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Setelah proses rampung, masyarakat bisa mengecek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lantas bagaimana cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024? Salah satunya bisa membuka website KPU yakni membuka link https://cekdptonline.kpu.go.id/. Setelah itu masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pilih cari. Jika sudah, maka nama Anda muncul beserta dengan lokasi TPSnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengunggah foto daftar pemilih sementara melalui akun resmi instagram @kpu_ri, terdapat 205 juta pemilih pada Pemilu 2024. Dari angka keseluruhan itu, Generasi milenial mendapat hak suara tertinggi sebanyak 69 juta pemilih.Dalam foto itu dijelaskan, kategori usia pre-boomer (sebelum 1945), baby boomer (1946-1964), gen x (1965-1980), milenial (1981-1996), gen z (1997-2002). Gen x menduduki urutan kedua dengan jumlah pemilih sebanyak 57.748.353.

“Daftar pemilih sementara 205.853.518. Milenial 69.061.943 pemilih, gen x 57.748.353,” tulis keterangan foto @kpu_ri, Rabu (17/5/2023).

Posisi ketiga diisi gen z dengan pemilih 47.020.295, dan baby boomer 28.377.425 pemilih. Di posisi terakhir adalah pre-boomer dengan 3.645.502.

“Pre-boomer 1.77 persen, baby boomer 13.79 persen, gen z 22.84 persen,” sambungnya.

Adapun jumlah 205 juta total pemilih itu terbagi dari laki-laki di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 102.847.040 orang sedangkan perempuan di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 103.006.478 pemilih. Sebaran lokasi pemilihi diantaranya, dalam negeri 203.927.534, lokasi khusus 351.247, luar negeri 1.574.737.

Keterangan foto itu juga menyebutkan total pemilih disabilitas. Diantaranya, intelektual 55.362 pemilih, mental 266.026 pemilih, sensorik 299.784 pemilih dan fisik 493.200 pemilih.
“Total pemilih disabilitas 1.114.372,” ujarnya.(*/Ri)

MAKASSAR – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai tayangan videotron pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diturunkan di beberapa daerah merupakan sebuah pelanggaran.

“Itu semua (kampanye) ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi, selama ada izinnya (videotron), (penurunan videotron AMIN) itu adalah pelanggaran,” kata JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).

Dengan demikian, JK berharap kasus penurunan videotron AMIN itu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

“Jadi, nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya,” kata JK sebelum berangkat mendampingi capres Anies Baswedan berkampanye ke Lapangan Bola, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Anies Baswedan mendapatkan dukungan sukarela dari pemilik akun media sosial platform X, yakni @aniesbubble dan @olpproject, berupa videotron yang ditayangkan di Bekasi dan Jakarta.

Namun, baru tayang beberapa jam, videotron tersebut dikabarkan tidak ditayangkan, padahal jadwal penayangannya seharusnya selama sepekan.

Sementara itu, Anies Baswedan berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye dan menginap di kediaman pribadi JK di Kota Makassar pada Selasa malam (16/1).

Sebelum ke Kabupaten Bone, Rabu pagi, Anies Baswedan menceritakan sajian menu sarapan spesial yang disajikan istri JK, Mufidah Kalla.

“Pagi ini, sarapan enak sekali. Menu lengkap, ada nasi kuning, coto Makassar, telur, dan pepaya yang dibagi dua. Pokoknya jadi energi kami buat hari ini,” tutur Anies didampingi istrinya, Fery Farhati.

Anies​​​​​​​ berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye ke Kabupaten Bone dan menghadiri undangan dari JK ke acara hari jadi Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru.(Antara)

SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming diminta mundur dari jabatannya oleh Ketua Fraksi PDIP (PDIP) DPRD Kota Solo, YF Sukasno. Saran tersebut disampaikan karena efektivitas kinerja Gibran dinilai kurang seusai maju menjadi calon wakil presiden.

Menanggapi usulan tersebut, sebagai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso enggan memberikan tanggapan. Menurut dia, jabatan wali kota dan wakil wali kota itu seperti satu bagian dalam tubuh yang perannya saling melengkapi dan satu kesatuan.

“Tanya kan fraksi saja, saya nggak komentar. Kalau kita namanya wakil, awak karo sikil (badan dan kaki) kepala di sana. Jadi kita nggak ada kebijakan, saya hanya menjalankan tugas-tugas keseharian, itu tugas wakil jadi tidak ada kebijakan,” kata di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).

Kendati demikian, Teguh tak mempersoalkan saran dari Fraksi PDIP Kota Solo yang meminta Gibran mundur lantaran itu adalah kebebasan berpandangan. Menurut dia, Fraksi PDIP selaku legislatif mempunyai kewajiban untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan normal.

“Silakan nanti itu kebebasan untuk berpandangan, namanya pemda kan tidak hanya eksekutif, tetapi juga ada legislatif, saya kira legislatif punya kewajiban untuk mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang harus selesai pada awal tahun ini agar pelaksanaan pemerintahan normal, di luar pesta demokrasi,” ujar Teguh.

“Jadi mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon harus dipikirkan tenanan, itu banyak pilihan,” kata Teguh menambahkan.

Ditanya apakah efektivitas Gibran di pemerintahan tidak maksimal karena cuti kampanye, Teguh tak menjawab gamblang. Pasalnya, hal tersebut baru bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja.

“Ini kan tiap itu kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir januari, di awal februari kita mengevaluasi kinerja, jadi produk hukum harus diimplementasikan supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas, nanti akan kita lihat itu, dan kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada pertanyaan, atau kalimat seolah-olah kami tidak kerja,” kata Teguh mengakhiri.(*/D To)

JAKARTA – Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN akan melaporkan ke Bawaslu atas penurunan videotron yang menampilkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi.

“Ya jadi kita ini dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan, hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu, dengan kejadian-kejadian tersebut,” kata Kapten Pemenangan Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Syaugi menyebutkan bahwa pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat untuk menilai. Ia berharap masyarakat terus mengawasi adanya potensi kecurangan yang terjadi selama kontestasi Pemilu 2024 berlangsung.

“Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai, bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan,” ujar mantan Kepala Basarnas ini.

“Masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira,” lanjut mantan pilot pesawat tempur tersebut.

Sebelumnya Anies Baswedan merespons soal iklan videotron pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Jakarta dan Bekasi yang dikabarkan di-takedown mendadak. Anies pun menyemangati atas inisiatif relawan yang memasang iklan videotron tersebut.

“Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini, walau berujung tidak seperti yang kita harapkan. Tetap semangat, karena sebesar apa pun tekanan yang kita terima, tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari,” cuit Anies dalam laman X @aniesbawedan, dikutip Selasa (16/1/2024).

“Jadi apa pun tantangan yg kita temui dalam perjuangan untuk masyarakat Indonesia ini, ya kita hadapi, sama-sama,” tambahnya.

Anies mengajak relawan Amin untuk menjaga kesehatan. “Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya! Salam dari Sorong, Papua,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menangkap adanya sinyal kedekatan antara kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan kedua elite pengusung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu.

Dia menilai, ada dua hal yang memungkinkan kubu Anies dan Ganjar bersatu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertama, adanya persamaan nasib dari keduanya yang seakan dimarjinalkan secara politik.

“Pertama, bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan dimarjinalkan secara politik,” ujar Adi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Kedua, adalah kepentingan politik di parlemen yang dinilainya menjadi peluang keduanya bergabung. Pasalnya, komposisi kekuatan untuk kubu Anies dan Ganjar akan menjadi kekuatan yang sangat besar usai kontestasi nasional tersebut.

Jika benar terwujud, bergabungnya kubu Anies dan Ganjar akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang melambangkan persatuan. Di dalamnya terdapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem yang berada di posisi lima besar di parlemen.

“Andai ada dua putaran, kubu 1 dan 3, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat,” ujar Adi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan, komunikasi dengan lawan politik merupakan hal yang positif. Termasuk, kedekatannya dengan pasangan Anies-Muhaimin usai debat calon presiden (capres) di Jakarta pada 7 Januari 2024.

“Kami berusaha untuk bisa selalu berkomunikasi, bersilaturahmi, pesta kontestasi ini adalah pesta kontestasi, pesta rakyat. Jadi kami semua berharap bahwa siapa yang ikut dalam pesta kontestasi ini bisa menjalankan pesta demokrasi ini secara jujur, adil,” ujar Puan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (14/1/2024).(*/Ad)

JAKARTA – Indonesian Corroption Watch (ICW) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai temuan aliran dana Rp 195 miliar ke 21 rekening bendahara partai politik. Dana itu didata PPATK berasal dari luar negeri.

Bawaslu memang menyatakan akan mendalami temuan PPATK. Tapi Bawaslu belum bisa menentukan apakah transaksi ini sebagai tindakan pidana atau bukan. Pada waktu yang sama polisi dan KPK tengah menyelidikinya juga. Oleh karena itu, ICW meminta penelusurannya dilakukan secepat mungkin.

“Tentu info dari PPATK ini patut segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk telusuri apakah ada unsur pelanggaran di dalamnya,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara dalam diskusi virtual ICW pada Selasa (16/1/2024).

Seira menyadari Bawaslu pastinya terbatas waktu dalam mendalami temuan PPATK. Apalagi hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 tak sampai sebulan lagi. Tapi hal ini diharapkan tak menjadi hambatan Bawaslu untuk menggunakan segenap SDMnya agar penelusurannya lebih cepat.

“Dari segi waktu, kita sepakat proses konfirmasi dan penelusuran perlu waktu tapi melihat masa kampanye nggak panjang, tentu harus dipercepat agar penerapan sanksinya bisa dilakukan,” ujar Seira.

Seira juga meminta Bawaslu mempublikasikan penelusuran atas temuan PPATK ini secara berkala. Misalnya ketika Bawaslu menggelar sesi konfirmasi kepada pihak pengurus parpol. Sehingga publik dapat memantaunya.

“Info PPATK ini belum bisa ketahui bagaimana tindaklanjut dari Bawaslu, kalau dilihat prosesnya harus dibuka kepada masyarakat, termasuk rangkaian konfirmasi yang dilakukan Bawaslu,” ujar Seira.

Siera mendorong Bawaslu tidak mengumumkan hasil akhirnya saja atas penelusuran temuan tersebut. Seira berharap Bawaslu nantinya secara runut menjelaskan hasil temuannya bukan sekadar rangkumannya saja.

“Tidak bisa disampaikan hasil akhirnya saja, masyarakat harus diajak ketahui apa unsur yang tidak terpenuhi dari proses penelusuran Bawaslu kalau dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran,” ujar Seira.

Sebelumnya, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang tahun 2022—2023.

Dalam temuannya, Ivan menyebut terdapat 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada tahun 2022. Penerimaan makin meningkat, atau menjadi 9.164 transaksi pada tahun 2023.

“Mereka juga termasuk yang kita ketahui telah menerima dana dari luar negeri. Pada tahun 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Ag)

MAJALENGKA – Sedikitnya 150 kader Taruna Merah Putih (TMP) Kabupaten Majalengka menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota organisasi sayap PDIP tersebut, pada Selasa (16/1/2024). Mereka mengikuti jejak mantan ketua umum DPP TMP, Maruarar Sirait (Ara), yang juga mundur dari PDIP.

Ratusan kader TMP itupun beramai-ramai mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Mereka mengembalikan seragam organisasi sayap PDIP tersebut kepada perwakilan pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka.

“Kami datang ke sini, karena ingin pamit dari PDI Perjuangan,” kata Bendahara TMP Kabupaten Majalengka, Dena M Ramdan, (16/1/2024).

Dena menyatakan, kedatangan mereka pun bertujuan untuk menyampaikan terima kasih kepada PDIP. Termasuk kepada jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka, diantaranya, Ketua dan Sekretaris, Karna Sobahi serta Tarsono D Mardiana.

“Terima kasih juga kepada sesepuh senior kader partai PDIP, terutama Bapak Sutrisno. Beliau orang tua saya, yang memberikan banyak ilmu dan masukan,” kata Dena.

Dena menyatakan, dia bersama kader-kader binaannya itu mengikuti keputusan mantan ketua umum DPP TMP, Maruarar Sirait, yang juga mengundurkan diri dari PDIP. Dena mengungkapkan, sosok Maruarar Sirait merupakan panutan bagi kader-kader TMP.

“Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, kontribusi Bang Ara (Maruarar Sirait) untuk Majalengka sangat besar,” kata Dena.

Selanjutnya, mereka juga akan mengikuti keputusan politik Presiden RI, Joko Widodo. Dia menyatakan, sosok Jokowi juga panutan bagi kader TMP Kabupaten Majalengka. “Kami akan mengikuti arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara,” tegas Dena.

Sementara itu, pengunduran diri kader TMP itu secara simbolis diterima oleh Kepala Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Bayu Pamungkas. Dia menyatakan, akan menyampaikan hal tersebut ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi.”(Pengunduran diri kader TMP) akan dilaporkan ke Pak Ketua Partai,”ungkapnya.(*/Dang)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, membantah adanya janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat jutaan CPNS jika pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.

Ari mengatakan, Presiden tidak pernah memberikan janji kepada para pejabat daerah soal pengangkatan CPNS jika pasangan calon tertentu menang di Pemilu 2024.

“Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024,” kata Ari kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Ia menjelaskan, perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama. Proses perekrutan ini untuk mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. “Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024,” katanya.

Ari menyampaikan, kebijakan pemerintah mengenai rekruitmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden pada 5 Januari 2024. Saat itu, kata dia, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sebanyak 2,3 juta formasi. “Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini,” kata Ari.

Sebelumnya beredar di media sosial video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang menyampaikan janji Presiden. Menurut dia, Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika anaknya terpilih di Pemilu 2024.

“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.

Hal itu disampaikan Muhammad Hasbi saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa’ Takalar, Sulawesi Selatan.(Republika)