Politik dan Keamanan

SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming diminta mundur dari jabatannya oleh Ketua Fraksi PDIP (PDIP) DPRD Kota Solo, YF Sukasno. Saran tersebut disampaikan karena efektivitas kinerja Gibran dinilai kurang seusai maju menjadi calon wakil presiden.

Menanggapi usulan tersebut, sebagai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso enggan memberikan tanggapan. Menurut dia, jabatan wali kota dan wakil wali kota itu seperti satu bagian dalam tubuh yang perannya saling melengkapi dan satu kesatuan.

“Tanya kan fraksi saja, saya nggak komentar. Kalau kita namanya wakil, awak karo sikil (badan dan kaki) kepala di sana. Jadi kita nggak ada kebijakan, saya hanya menjalankan tugas-tugas keseharian, itu tugas wakil jadi tidak ada kebijakan,” kata di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).

Kendati demikian, Teguh tak mempersoalkan saran dari Fraksi PDIP Kota Solo yang meminta Gibran mundur lantaran itu adalah kebebasan berpandangan. Menurut dia, Fraksi PDIP selaku legislatif mempunyai kewajiban untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan normal.

“Silakan nanti itu kebebasan untuk berpandangan, namanya pemda kan tidak hanya eksekutif, tetapi juga ada legislatif, saya kira legislatif punya kewajiban untuk mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang harus selesai pada awal tahun ini agar pelaksanaan pemerintahan normal, di luar pesta demokrasi,” ujar Teguh.

“Jadi mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon harus dipikirkan tenanan, itu banyak pilihan,” kata Teguh menambahkan.

Ditanya apakah efektivitas Gibran di pemerintahan tidak maksimal karena cuti kampanye, Teguh tak menjawab gamblang. Pasalnya, hal tersebut baru bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja.

“Ini kan tiap itu kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir januari, di awal februari kita mengevaluasi kinerja, jadi produk hukum harus diimplementasikan supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas, nanti akan kita lihat itu, dan kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada pertanyaan, atau kalimat seolah-olah kami tidak kerja,” kata Teguh mengakhiri.(*/D To)

JAKARTA – Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN akan melaporkan ke Bawaslu atas penurunan videotron yang menampilkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi.

“Ya jadi kita ini dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan, hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu, dengan kejadian-kejadian tersebut,” kata Kapten Pemenangan Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Syaugi menyebutkan bahwa pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat untuk menilai. Ia berharap masyarakat terus mengawasi adanya potensi kecurangan yang terjadi selama kontestasi Pemilu 2024 berlangsung.

“Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai, bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan,” ujar mantan Kepala Basarnas ini.

“Masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira,” lanjut mantan pilot pesawat tempur tersebut.

Sebelumnya Anies Baswedan merespons soal iklan videotron pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Jakarta dan Bekasi yang dikabarkan di-takedown mendadak. Anies pun menyemangati atas inisiatif relawan yang memasang iklan videotron tersebut.

“Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini, walau berujung tidak seperti yang kita harapkan. Tetap semangat, karena sebesar apa pun tekanan yang kita terima, tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari,” cuit Anies dalam laman X @aniesbawedan, dikutip Selasa (16/1/2024).

“Jadi apa pun tantangan yg kita temui dalam perjuangan untuk masyarakat Indonesia ini, ya kita hadapi, sama-sama,” tambahnya.

Anies mengajak relawan Amin untuk menjaga kesehatan. “Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya! Salam dari Sorong, Papua,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menangkap adanya sinyal kedekatan antara kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan kedua elite pengusung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu.

Dia menilai, ada dua hal yang memungkinkan kubu Anies dan Ganjar bersatu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertama, adanya persamaan nasib dari keduanya yang seakan dimarjinalkan secara politik.

“Pertama, bukan tidak mungkin jika ada dua putaran dua kubu ini bisa saling berkoalisi karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan dimarjinalkan secara politik,” ujar Adi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Kedua, adalah kepentingan politik di parlemen yang dinilainya menjadi peluang keduanya bergabung. Pasalnya, komposisi kekuatan untuk kubu Anies dan Ganjar akan menjadi kekuatan yang sangat besar usai kontestasi nasional tersebut.

Jika benar terwujud, bergabungnya kubu Anies dan Ganjar akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang melambangkan persatuan. Di dalamnya terdapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem yang berada di posisi lima besar di parlemen.

“Andai ada dua putaran, kubu 1 dan 3, kalau nyata akan menjadi kekuatan dahsyat. Begitupun ketika mereka menyatu di parlemen akan jadi kekuatan yang juga hebat,” ujar Adi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan, komunikasi dengan lawan politik merupakan hal yang positif. Termasuk, kedekatannya dengan pasangan Anies-Muhaimin usai debat calon presiden (capres) di Jakarta pada 7 Januari 2024.

“Kami berusaha untuk bisa selalu berkomunikasi, bersilaturahmi, pesta kontestasi ini adalah pesta kontestasi, pesta rakyat. Jadi kami semua berharap bahwa siapa yang ikut dalam pesta kontestasi ini bisa menjalankan pesta demokrasi ini secara jujur, adil,” ujar Puan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (14/1/2024).(*/Ad)

JAKARTA – Indonesian Corroption Watch (ICW) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai temuan aliran dana Rp 195 miliar ke 21 rekening bendahara partai politik. Dana itu didata PPATK berasal dari luar negeri.

Bawaslu memang menyatakan akan mendalami temuan PPATK. Tapi Bawaslu belum bisa menentukan apakah transaksi ini sebagai tindakan pidana atau bukan. Pada waktu yang sama polisi dan KPK tengah menyelidikinya juga. Oleh karena itu, ICW meminta penelusurannya dilakukan secepat mungkin.

“Tentu info dari PPATK ini patut segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk telusuri apakah ada unsur pelanggaran di dalamnya,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara dalam diskusi virtual ICW pada Selasa (16/1/2024).

Seira menyadari Bawaslu pastinya terbatas waktu dalam mendalami temuan PPATK. Apalagi hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 tak sampai sebulan lagi. Tapi hal ini diharapkan tak menjadi hambatan Bawaslu untuk menggunakan segenap SDMnya agar penelusurannya lebih cepat.

“Dari segi waktu, kita sepakat proses konfirmasi dan penelusuran perlu waktu tapi melihat masa kampanye nggak panjang, tentu harus dipercepat agar penerapan sanksinya bisa dilakukan,” ujar Seira.

Seira juga meminta Bawaslu mempublikasikan penelusuran atas temuan PPATK ini secara berkala. Misalnya ketika Bawaslu menggelar sesi konfirmasi kepada pihak pengurus parpol. Sehingga publik dapat memantaunya.

“Info PPATK ini belum bisa ketahui bagaimana tindaklanjut dari Bawaslu, kalau dilihat prosesnya harus dibuka kepada masyarakat, termasuk rangkaian konfirmasi yang dilakukan Bawaslu,” ujar Seira.

Siera mendorong Bawaslu tidak mengumumkan hasil akhirnya saja atas penelusuran temuan tersebut. Seira berharap Bawaslu nantinya secara runut menjelaskan hasil temuannya bukan sekadar rangkumannya saja.

“Tidak bisa disampaikan hasil akhirnya saja, masyarakat harus diajak ketahui apa unsur yang tidak terpenuhi dari proses penelusuran Bawaslu kalau dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran,” ujar Seira.

Sebelumnya, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang tahun 2022—2023.

Dalam temuannya, Ivan menyebut terdapat 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada tahun 2022. Penerimaan makin meningkat, atau menjadi 9.164 transaksi pada tahun 2023.

“Mereka juga termasuk yang kita ketahui telah menerima dana dari luar negeri. Pada tahun 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Ag)

MAJALENGKA – Sedikitnya 150 kader Taruna Merah Putih (TMP) Kabupaten Majalengka menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota organisasi sayap PDIP tersebut, pada Selasa (16/1/2024). Mereka mengikuti jejak mantan ketua umum DPP TMP, Maruarar Sirait (Ara), yang juga mundur dari PDIP.

Ratusan kader TMP itupun beramai-ramai mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Mereka mengembalikan seragam organisasi sayap PDIP tersebut kepada perwakilan pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka.

“Kami datang ke sini, karena ingin pamit dari PDI Perjuangan,” kata Bendahara TMP Kabupaten Majalengka, Dena M Ramdan, (16/1/2024).

Dena menyatakan, kedatangan mereka pun bertujuan untuk menyampaikan terima kasih kepada PDIP. Termasuk kepada jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka, diantaranya, Ketua dan Sekretaris, Karna Sobahi serta Tarsono D Mardiana.

“Terima kasih juga kepada sesepuh senior kader partai PDIP, terutama Bapak Sutrisno. Beliau orang tua saya, yang memberikan banyak ilmu dan masukan,” kata Dena.

Dena menyatakan, dia bersama kader-kader binaannya itu mengikuti keputusan mantan ketua umum DPP TMP, Maruarar Sirait, yang juga mengundurkan diri dari PDIP. Dena mengungkapkan, sosok Maruarar Sirait merupakan panutan bagi kader-kader TMP.

“Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, kontribusi Bang Ara (Maruarar Sirait) untuk Majalengka sangat besar,” kata Dena.

Selanjutnya, mereka juga akan mengikuti keputusan politik Presiden RI, Joko Widodo. Dia menyatakan, sosok Jokowi juga panutan bagi kader TMP Kabupaten Majalengka. “Kami akan mengikuti arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara,” tegas Dena.

Sementara itu, pengunduran diri kader TMP itu secara simbolis diterima oleh Kepala Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Bayu Pamungkas. Dia menyatakan, akan menyampaikan hal tersebut ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi.”(Pengunduran diri kader TMP) akan dilaporkan ke Pak Ketua Partai,”ungkapnya.(*/Dang)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, membantah adanya janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat jutaan CPNS jika pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.

Ari mengatakan, Presiden tidak pernah memberikan janji kepada para pejabat daerah soal pengangkatan CPNS jika pasangan calon tertentu menang di Pemilu 2024.

“Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024,” kata Ari kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Ia menjelaskan, perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama. Proses perekrutan ini untuk mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. “Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024,” katanya.

Ari menyampaikan, kebijakan pemerintah mengenai rekruitmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden pada 5 Januari 2024. Saat itu, kata dia, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sebanyak 2,3 juta formasi. “Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini,” kata Ari.

Sebelumnya beredar di media sosial video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang menyampaikan janji Presiden. Menurut dia, Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika anaknya terpilih di Pemilu 2024.

“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.

Hal itu disampaikan Muhammad Hasbi saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa’ Takalar, Sulawesi Selatan.(Republika)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap terdapat beberapa penjabat (Pj) kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendapat intimidasi.

Bahkan, kata dia, Pj Kepala Daerah yang sebenarnya netral itu, harus diganti karena dianggap tidak mendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Di Jawa Tengah, di Jawa Timur bahkan ada yang sebenarnya netral, tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02, itu diganti,” kata Hasto saat menghadiri acara Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Hasto tak menyebut daerah yang diganti Pj kepala daerahnya. Hanya saja, pergantian Pj ini terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Politisi asal Yogyakarta itu menegaskan bahwa intimidasi-intimidasi yang dilancarkan tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, meskipun diam, masyarakat Indonesia akan melakukan perlawanan.

“Mereka yang ditekan akan memberikan perlawanan dalam diam itu menyuarakan di TPS . Sehingga, 14 Februari akan memberikan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud,”katanya.(okzone)

LAMPUNG – Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung se-Provinsi Lampung mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat acara Haul Akbar K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum di Kabupaten Lampung Timur, Minggu.

Dalam keterangan tertulis dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN yang diterima di Jakarta, perwakilan dari Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung se-Provinsi Lampung K.H. Bahaudin Naqsobandi memimpin langsung deklarasi dukungan tersebut. Dalam deklarasi itu, ribuan peserta mengucapkan dua ikrar, yaitu mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1 AMIN dan berperan aktif mengawal proses pemilu yang berlangsung umum, bebas, jujur, dan adil.

“Kami Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung se-Provinsi Lampung menyatakan siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” kata K.H. Bahaudin atau Gus Baha dan ribuan peserta yang hadir dalam deklarasi itu.

Mereka berharap ikrar dukungan itu bisa mengantarkan kemenangan bagi AMIN dan juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sementara itu, Capres RI Anies yang hadir di lokasi acara menyebut almarhum K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum sebagai pribadi yang “panjang umur”.

“Mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan, tetapi umurnya panjang. Kenapa? Masyarakat sampai hari ini masih mengirimkan doa dan meneladani mereka. Itulah artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Anies juga mengaku bersyukur bisa menghadiri acara tersebut. Dia berharap bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup para kiai tersebut.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(Antara/Tian)

JAKARTA – Kepala Biro Penerangan (Karopenmas) DivHumas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko meluruskan informasi terkait pernyataan Kapolri dalam acara perayaan Natal 2023 Mabes Polri soal estafet kepemimpinan.

“Yang dimaksudkan (Kapolri) adalah keberlanjutan (kepemimpinan) dari sejak Presiden Pertama Ir Sukarno sampai Presiden ketujuh Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain,” kata Truno di Mabes Polri, Jakarta, Jumat malam.

Mengenai pernyataan estafet kepemimpinan, lanjut Truno, adalah estafet kepemimpinan yang harus dilanjutkan oleh siapapun calon pemimpin baru yang terpilih nantinya.

“Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya,” kata Truno.

Adapun pernyataan lengkap Kapolri terkait kepemimpinan itu disampaikan dalam sambutan perayaan Natal 2023 tingkat Mabes Polri yang digelar, Kamis (11/1) di Auditorium PTIK.

Sambutan Kapolri tersebut, lanjut Truno, dapat disaksikan secara lengkap dalam dalam video YouTube DivHumas Polri yang bisa disaksikan ulang oleh masyarakat.

“Bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut dimana pesan pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system,” katanya.

Selain itu, lanjut Truno, Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Truno.(Antara)

JAKARTA – Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla atau JK. Mantan pendamping dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pernah mengatakan, seorang pemimpin harus mengedepankan sikap sabar daripada memperlihatkan sisi emosional.

“Saya sependapat bahwa keputusan bangsa dan negara ini harus diambil dengan jernih. Kalau dalam debat saja sudah emosi, lalu kebawa-bawa setelah debat dengan mengatakan goblok, tolol, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik,” ujar Hasto di kawasan Cilandak, Jakarta,(12/1/2024).

Ia pun kembali mengungkit debat calon presiden (capres) pada 7 Januari lalu, saat Prabowo Subianto malah menunjukkan sikap reaktif. Padahal, salah satu tema debat tersebut adalah pertahanan, yang seharusnya dapat dijawab dengan baik oleh Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

“Tema pertahanan itu seharusnya Pak Prabowo yang memimpin, tetapi ternyata justru Pak Ganjar yang mampu mengambil alih pembahasan tema-tema strategis tentang pertahanan, keamanan geopolitik, dan hubungan luar negeri, kemudian Pak Anies (peringkat kedua),” ujar Hasto.

Sebelumnya, JK menyatakan seorang pemimpin harus mengedepankan sikap sabar daripada memperlihatkan sisi emosional saat menghadapi suatu persoalan. Hal itu disampaikannya dalam forum bertajuk “Dialog Kebangsaan dan Kewirausahaan” di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

“Bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain?” ucap JK.

Menurut JK, jika pemimpin maupun pejabat negara tidak bisa mengontrol emosinya, maka dampak besar bisa diterima oleh rakyat. Seorang pemimpin maupun pejabat negara harus bisa punya sikap tenang dan mengedepankan “pemikiran dingin” saat menanggapi maupun menyelesaikan persoalan.

“Pemimpin harus tenang, memiliki gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak, kalau tidak tenang pemimpin kami, tentu tidak baik. Pemimpin jangan emosional,”ujarnya.(*/Ad)