Politik dan keamanan

SERANG – Mengantisipasi maraknya penjualan petasan dan kembang api menjelang malam tahun baru, petugas Polsek Ciruas melaksanakan operasi terhadap penjual petasan di sejumlah lokasi yang ada di wilayahnya. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan puluhan kembang api dan petasan berbagai jenis.

“Intinya, menyambut atau merayakan pergantian tahun tidak diperkenankan menjual atau menggunakan petasan atau kembang api. Mengantisipasi agar tidak meledak, barang operasi langsung direndam ke dalam air,” jelas Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan didampingi Kapolsek Ciruas, Kompol Sukirno,(27/12/2019).

Kapolres mengatakan, operasi penertiban kembang api dan petasan merupakan instruksi langsung pimpinan agar pelaksanaan malam pergantian tahun berjalan aman, nyaman dan tenteram. Menurut Kapolres, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada polsek jajaran agar melakukan operasi petasan di wilayahnya masing-masing.

“Jika nantinya ada warga yang masih nekat untuk menjual petasan, maka pihaknya akan melakukan penertiban dan pembinaan terhadap para penjual petasan yang tidak mengindahkan himbauan petugas,” tandasnya.

Kapolres menambahkan selain tidak menggunakan petasan dan kembang api, untuk malam tahun baru, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan arak-arakan kendaraan apalagi, pesta minum-minuman keras.

“Lebih baik kita intropeksi dan bermuhasabah, seperti, berdzikir maupun berdoa bersama. Kalau mau bakar-bakaran, lebih baik bakar jagung atau sate,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam tugas pengamanan Natal dan Tahun Baru, kata Kapolres pihaknya menurunkan 460 personel dari Polres Serang, Kodim 0602, instansi terkait serta pramukan. Para personil ini akan bertugas selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2019 hingga tanggal 1 Januari 2020 di pos-pos yang telah disiapkan.

“Tugas dari personil gabungan ini untuk memberikan pelayanan di 1 Posko, 6 Pospam, 1 Pos Pelayanan dan Pos Gatur pada jalur yang akan dilintasi para pemudik dan wisatawan,” kata Kapolres. (*/Dul)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menerbitkan surat edaran berisi imbauan agar warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak menyalakan kembang api, petasan dan meniup terompet pada malam Tahun Baru 2020.

“Tidak menyalakan kembang api, petasan dan peniupan terompet serta konvoi kendaraan bermotor,” demikian tertera dalam surat edaran yang ditandatangani Ade Yasin , (26/12/2019).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), camat, kepala desa atau lurah, pimpinan organisasi atau lembaga, tokoh masyarakat serta kepala keluarga.

Imbauan itu dimaksudkan agar pimpinan di lembaga tersebut untuk mengingatkan dan membimbing anggota keluarga, pemuda dan anggota organisasi yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dalam rangka mendukung ‘Karsa Bogor Berkeadaban’ serta untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW Jawa Barat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Surat edaran tersebut berisi empat poin imbauan. Tiga poin lainnya, berisi imbauan agar tidak merayakan pergantian malam tahun baru dengan berlebihan (hura-hura), tidak bermanfaat serta perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama.

Kemudian, mengimbau agar memanfaatkan momentum pergantian tahun untuk meningkatkan ibadah, rasa keprihatinan atas bencana, kepedulian dan kepekaan sosial antar sesama.

Terakhir, imbauan khusus masyarakat yang beragama Islam untuk meningkatkan shalat berjamaah, dzikir, istigosah dan muhasabah diri.(*/He)

JAKARTA – Memasuki libur hari raya Natal dan tahun baru (Nataru) 2020 arus mudik kendaraan mulai terjadi peningkatan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan Rabu, 25 Desember 2019 terjadi lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Banten.

Selain itu, terdapat pula antrean kendaraan roda dua dan roda empat yang akan memasuki kapal.Kendaraan yang akan memasuki kapal harus menunggu hingga 1 jam lamanya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) melakukan evaluasi terkait adanya antrian kendaraan tersebut.

“ASDP memang telah menyiapkan vending machine (mesin tiket), menyiapkan kapal, tapi ada sedikit catatan tentang adanya antrian hingga 1 jam, itu harus di evaluasi,” ujarnya saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak Banten Selasa, 25 Desember 2019.

Selain meminta adanya evaluasi, Budi mengatakan agar ASDP menyiapjkan sistem ticketing yang lebih cepat serta penambahan jumlah gerbang atau gate dan juga fasilitas parkir dan pendukungnya.“Untuk itu perlu disiapkan suatu mekanisme ticketing yang lebih cepat. Kedua, jumlah gate yang lebih banyak. Jika memang dibutuhkan, sediakan area parkir yang kita sediakan minum dan sebagainya,” jelas Budi.

Untuk mengurangi kepadatan dan antrian kendaraan, pihaknya pun meminta kepada ASPD dan Korlantas Polri agar tetap bersiaga dan mempersiapkan rekayasan lalu lintas .

“Kami minta ASDP dan Korlantas Polri tetap bersiaga dan menyiapkan rekayasa lalin dengan baik untuk mengurangi kepadatan dan antrian khususnya saat terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi pada malam tahun baru nanti,” ujarnya.

Budi menilai meskipun persiapan arus mudik Natal dan tahun baru yang dilakukan oleh pihak ASDP, Wali Kota, Basarnas, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah baik, dia meminta pelayanan yang sudah dilakukan tetap konsisten dan kompak.

“Secara umum kami merasa apa yang disiapkan oleh polisi, ASDP, walikota, Basarnas, dan PU ini baik ya. Bahkan saya bisa sampaikan ini baik sekali. Oleh karenanya kami minta pelayanan ini harus dilakukan secara konsisten dan kompak,” tutupnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat pada periode libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Kepala BMKG Dr Dwikorita Karnawati mengemukakan, hingga periode Dasarian II Desember 2019, berdasarkan jumlah ZOM, 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan.

“Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua umumnya hujan terjadi dimulai pada saat menjelang siang hingga sore hari,” kata Dwikorita dalam siaran persnya Senin (23/12).

Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan wisatawan, Kepala BMKG itu mengingatkan perlunya mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Pada periode 23 – 28 Desember 2019, jelas Dwikorita, gelombang setinggi 1.25 – 2.5 meter (Moderate Sea) berpeluang terjadi di Perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh hingga Kep.Mentawai, Perairan Enggano – Bengkulu, Perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Jawa hingga P.Sumba, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB, Selat Bali – Selat Lombok – Selat Alas bagian selatan, Laut Sawu bagian selatan, Perairan selatan P.Sawu hingga P.Rotte, Samudera Hindia barat Sumatra, Laut Natuna Utara, Perairan Kep. Anambas – Kep. Natuna, Laut Natuna, Perairan timur Bintan hingga Lingga, Laut Sulawesi, Perairan Kep. Sangihe – Talaud, Laut Maluku, Perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Perairan utara Papua Barat hingga Papua.

“Sementara untuk tanggal 27 – 28 Desember 2019 terjadi peningkatan gelombang laut setinggi 2,5-4 meter di Perairan Selatan Jawa Tengah hingga Sumbawa, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga Sumba dan Laut Natuna Utara,” tambah Dwikorita.

Dwikorita menambahkan, selama periode Posko Natal dan Tahun Baru, lanjut Dwikorita, BMKG pun turut berperan aktif dalam kegiatan Posko NATARU Nasional di Kementerian Perhubungan, ASDP Pelabuhan Merak, 34 UPT Propinsi, Posko gabungan di 13 Pelabuhan dan 96 Bandara.

Informasi cuaca khusus yang terkait posko *NATARU 2019/2020* dapat diakses melalui kanal-kanal informasi resmi BMKG, baik melalui media sosial, media elektronik, hotline informasi, dan media lainnya.

Dwikorita mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi: a. Waspada terhadap kemungkinan hujan disertai angin kencang yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh.

Tidak berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat/petir. c. Waspada kenaikan tinggi gelombang. d. Menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda.
Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG senantiasa membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui: call center 021-6546318; Follow twitter @infobmkg; aplikasi iOS dan android “Info BMKG”; atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat. (setkab/Ag)

MANADO – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam rangka menghadiri Deklarasi atau Komitmen Natal Damai serta melihat kesiapan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Senin (23/12/2019).

Dalam rilis yang diterima media disebutkan saat menghadiri Deklarasi Natal Damai di Kantor Gubernur Manado, Panglima TNI menyampaikan bahwa sinergitas TNI-Polri dan komponen bangsa adalah modal dasar untuk menjaga NKRI yang sangat luas ini.

Keamanan dan ketertiban bisa terwujud dengan mengedepankan sinergitas dan kerja sama. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila negara seluas ini tanpa TNI-Polri dan komponen bangsa yang menjaganya.

Di samping itu, pengamanan Natal dan Tahun Baru juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang ikut berperan mengamankan tempat ibadah, tempat parkir, jalan-jalan raya.

Komponen masyarakat yang ingin ikut serta dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru tetap dibina dengan baik termasuk di lapangan harus tetap didampingin oleh aparat TNI maupun Polri agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Usai menghadiri Deklarasi Natal Damai, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Gereja Katedral Hati Tersuci, Gereja GMIM Jemaat Paulus, serta pos pengamanan Natal.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. (*/Ag)

JAKARTA – Para pendiri Partai Hanura mengimbau Wiranto beserta loyalis untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

“Karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” ujar salah satu Pendiri Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta,(23/12/2019).

Para pendiri juga mengimbau Oesman Sapta Odang (OSO) yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura dalam Musyawarah Nasional (Munas) III beberapa hari lalu bisa menerima kembali para fungsionaris yang dengan kesadarannya sendiri dan mengakui DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO.

Dia mengatakan, Munas III Partai Hanura yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU Partai Politik.

Menurut Yus, Munas III itu juga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sehingga, keputusan-keputusan Munas III Partai Hanura sah dan mengikat,” katanya yang didampingi belasan orang pendiri Partai Hanura itu.

Masih kata dia, DPP Partai Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah melalui Kemenkumham adalah DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang, dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Hal tersebut dikatakannya berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Suding.

Dia menambahkan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Menurutnya. Para pendiri Partai Hanura yang taat azas dan taat hukum tidak ada pilihan lain harus mengamankan dan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dengan mengakui DPP Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah DPP Hanura di bawah kepemimpinan Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

“Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku DPP lain, adalah ilegal,”tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai Indonesia mengalami kemunduran demokrasi.
Namun, maksud LP3ES menilai seperti itu bukan ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini di era diktator.

“Kita mengalami regresi Demokrasi. Jadi, mengalami kemunduran demokrasi, bukan mau bilang bahwa kita telah sampai pada era diktaktor,” ujar Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Dia pun mengingatkan bahwa proses pelemahan demokrasi selama ini bisa berujung pada demokrasi iliberal. “Demokrasi yang mana para aktornya tidak sepenuhnya mendukung value-value demokrasi,” katanya.

Dirinya pun menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait persoalan tersebut. “Yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, bahwa oke kita sudah punya Pemilu, oke kita sudah menjalankan suksesi bagian dari kepemimpinan ya, yang demokratis, yang peace full, namun ada banyak catatan yang harus kita jadikan benang merah, kita highlight untuk kebaikan demokrasi ke depan,” ungkapnya.

Adapun salah satu bukti kemunduran demokrasi itu adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang menjadi tumpuan kita semua, tumpuan harapan untuk pemerintahan yang bersih,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga melihat adanya polarisasi yang tajam pada Pilpres 2019 lalu. “Lalu, kita juga melihat adanya penggunaan sarana-sarana yang non demokratis, misalnya ada keterlibatan institusi-institusi pemerintah, yang ikut memenangkan salah satu calon, lalu kita juga melihat ada fake news, hoaks,” ungkapnya.(*/Ag)

BANDUNG BARAT – Wabup Bandung Barat Hengky Kurniawan dipastikan gabung PDI Perjuangan (PDIP) usai mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diemban pria asal Blitar tersebut.

“Kalau visi dan misi sama, sesuatu yang ideal. Tapi kalau di PDIP ada kekhususan, Hengky harus bisa mengatasi permasalahan di lima bidang kesejahteraan, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,” kata Ono saat dihubungi media, Sabtu (21/12/2019).

Selain itu, Hengky juga dituntut untuk menjalankan Pancasila dalam tataran praktis, sekaligus menjadi penangkal paparan radikalisme dan intoleransi.

“Karena PDIP sangat peduli dengan hal ini, dia harus bisa berjalan sesuai dengan arah juang yang ditetapkan,” ujarnya.

Ono telah memberikan buku yang berisi tujuh bahan pokok indoktrinasi yang menjadi rangkaian dari buku yang ditulis Soekarno.

“Saya yakin Hengky bisa mempelajari dan menjalankan arah perjuangan yang sudah ditetapkan,” ucap Ono.

Butuh waktu tiga bulan Hengky dan Ono melakukan penjajakan. Saat ini, PDIP telah mencetak Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi pria yang dikenal sebagai aktor ini.

“Soal waktu pembagiannya kita masih cari waktu yang pas,” kata Ono.(*/Hend)

JAKARTA – Pernyataan Dekan FISIP UIN Jakarta, Ali Munhanif yang menyebut partai Islam di Indonesia telah menjelma menjadi partai sekuler terus dikritik. Kali ini, kritikan dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fernita Darwis.

“Pendapat ini sangat tidak beralasan bisa terlihat dari banyaknya Undang-undang bernuansa Syariah yang sudah diproduksi oleh DPR, bahkan masih hangat karena baru saja disetujui DPR,” ujar Fernita Darwis kepada SINDOnews, Jumat (20/12/2019).

Adapun Undang-undang (UU) yang dimaksud adalah UU Pondok Pesantren, UU Jaminan Produk Halal, UU Zakat, UU Perkawinan, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

“Buat kami PPP bagi siapapun yang menolak UU Syariah sama dengan mengabaikan sejarah dan sebagai partai berbasis Islam,” katanya.

Dia menambahkan, tujuan PPP yakni mewujudkan NKRI bersyariah. Dikatakan dia, cita-cita itu direalisasikan di antaranya dengan cara memperjuangkan lahirnya UU dan Perda bernuansa Syariah, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila.

“Khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan konsekuensi sejarah yang wajib dijalankan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Partai Politik berbasis Islam pastinya memahami dan wajib menjalankan kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al Imron ayat 104.

Dia melanjutkan, ayat itu dapat diartikan bahwa di setiap lini perjuangan dalam kehidupan harus ada sekolompok yang bekerja untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Hal tersebut, kata dia, sudah banyak dilakukan oleh partai-partai Islam dalam mengawal UU maupun Perda bernuansa Syariah melalui mekanisme yang demokratis dan konstitusional.

Maka, ujar dia, gerakan-gerakan partai Islam sangat jelas arah dan tujuan perjuangannya. “Oleh karenanya sangat salah jika ada pernyataan bahwa partai Islam sudah menjelma menjadi partai sekuler sudut pandang pernyataannya sangat sederhana,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – Persoalan aset di Kabupaten Bogor masih simpang siur dan menuju tidak ada kejelasan seperti status tanah Kantor Kecamatan Babakan Madang di Jalan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ternyata masih belum ada titik terang .

Hal ini terungkap dalam acara Reses Masa Persidangan I Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kantor Kecamatan Babakan Madang, Jumat (20/12/2019).
Status tanah ini simpang siur karena Kantor Kecamatan Babakan Madang dibangun di lahan milik PT. Sentul City.

Serta tanah ini disebut-sebut masih milik Sentul City sampai sekarang dan belum diserahkan ke Pemda Bogor.

“Informasi kan tadi simpang siur, ini yang bener seperti apa, kan kantor pemerintahan harus mempunyai status tanah yang jelas,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada wartawan di Babakan Madang, Jumat (20/12/2019) sore.

Terkait status kantor tanah Kantor Kecamatan Babakan Madang ini, kata Rudy, dia akan segera menindaklanjutinya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dia menjelaskan bahwa Kantor Kecamatan Babakan Madang harus memiliki status tanah yang jelas, karena untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau sudah mempunyai status tanah yang jelas, segera anggarkan untuk membangun kantor yang representatif, karena ini adalah kantor untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya warga Babakan Madang,” kata Rudy Susmanto.(*/He)