Politik dan keamanan

JAKARTA – Deklarasi civitas akademika hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa, serta deklarasi untuk pemilu yang jujur dan adil (jurdil) disebut dipolitisasi hingga ditunggangi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap akademisi. Karena menurutnya, gerakan tersebut adalah bentuk keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi dan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum.

“Ungkapan yang menyebutkan bahwa gerakan akademisi ini dipolitisasi dan ditunggangi adalah bentuk penghinaan terhadap integritas akademisi,” katanya , Kamis (8/2/2024).

“Seakan akademisi bukanlah insan yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap bangsa ini,” sambungnya.

Yance menjelaskan, deklarasi akademisi merupakan langkah untuk melawan proses manipulasi hukum. Justru, kata Yance, jika para civitas akademika tidak bersuara, berarti ada yang salah.

“Dengan cara melawan etika seperti sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan DKPP, justru kalau akademisi tidak bersuara atas pelanggaran yang sudah sangat kasat mata itu, berarti dunia akademik sudah mati karena tidak memiliki sikap kritis terhadap keadaan,” katanya.

“Seruan yang disampaikan oleh banyak akademisi menunjukkan bahwa dunia akademik masih hidup, dan masih ada harapan untuk mengingatkan pemerintah kembali ke jalur yang seharusnya,” sambungnya.

Diketahui, sejumlah pihak menyebut bahwa deklarasi civitas hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa mengandung unsur politik.

Salah satunya diungkapkan oleh Prabu Revolusi selaku pengamat media baru. Melalui akun tiktoknya, ia mengatakan bahwa gerakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan, karena kental akan kepentingan politik.

“Sekarang ini kelihatannya lagi marak ada kegiatan mengatasnamakan kampus untuk berbicara tentang permasalahan politik. Ini perspektif saya, menurut saya sangat tidak elok ketika kampus dicampuradukkan dengan kepentingan politik,” katanya.

“Apalagi tidak secara resmi mewakili kampus, jika memang gerakan tersebut mewakili kampus, maka perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan bahwa ini sikap dari kampus,” sambungnya.

Bahkan, Prabu yang juga merupakan dosen, secara tegas mengaku bahwa akademisi dalam deklarasi tersebut tidak mewakili suaranya.

“Jika tidak, maka ini bisa dikatakan sebagai sikap perorangan atau kumpulan perseorangan yang kebetulan memiliki afiliasi dengan kampus tersebut. Saya sendiri sebagai pengajar di salah satu kampus, dan saya tidak pernah merasa terwakili,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin Indonesia di masa depan yang mumpuni, harus punya etika dan moral.

Mulanya, Megawati bertanya kepada masyarakat yang hadir di Hajatan Rakyat Banyuwangi, kenapa harus ada Pemilihan Umum (Pemilu). “Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa toh? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses lima tahunan untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni,” kata Megawati di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Nah mumpuni itu apa? Kalau ada pemimpin yang bodoh, mau dipilih apa tidak? Benar,” timpalnya.

Megawati pun mengajak mencari pemimpin seperti Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno. Meski begitu, dia mengingatkan jangan mencari pemimpin hanya dari tampangnya rupawan saja.

“Jadi, namanya saja pemimpin. Nah seperti Bung Karno, Bapak saya, orangnya itu ganteng Makanya saya putrinya jadi cantik, cucunya yo cantik. Sudah itu apa? Pintar. Ayo jadi jangan kepincut sama rupa. Yang pertama boleh melihat ganteng, cantik,” katanya.

Megawati menegaskan seorang pemimpin harus punya etika dan moral. “Yang kedua apa? Harus pintar, punya etika dan moral. Menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dia pimpin. Betul apa tidak?”

“Tidak boleh seperti banyak kejadian kemarin, saya bengok-bengok, terus orang bilangnya gini, ‘Ibu Mega kok suka marah-marah’ tidak! Tapi saya membela rakyat saya yang ditindas, yang diintimidasi. Karena kalian semua inilah sebenarnya yang punya hak. Untuk opo? Ini untuk memilih,” tandasnya.(*/Ag)

SOLO – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka beri tanggapan singkat ketika ditanya soal vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait penerimaan pendaftaran dirinya untuk ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam sidang putusan di DKPP di Jakarta, (5/2/2024).

Gibran hanya memberi jawaban singkat. Menurut dia, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah memberikan respon terkait hal tersebut. “Ya dari TKN kemarin juga sudah berstatemen juga ya,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, (6/2/2024).

Gibran tak menjawab lagi soal pertanyaan mengenai sanksi tersebut. Wali kota Solo tersebut berlalu meninggalkan wartawan dan memasuki ruang kerjanya.

Pada Senin, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) terkait pelanggaran yang dilakukan jajaran ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak penting bagi pasangan calon nomor urut 2. Pihaknya tidak terpengaruh putusan itu.

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan.

Menurut Rosan, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Adapun Putusan DKPP Nomor 135-136-137-141-PKE-DKPP/XII/2023 tangga 5 Februari 2024 dalam amarnya menyatakan, teradu Hasyim Asy’ari (ketua KPU), Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsillon Idroos, Persadaan Harahap, Idham Holik dan Mochammad Afifuddin, semuanya (anggota KPU), terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Alasan Majelis DKPP dalam putusannya itu adalah karena berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para pengadu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli, bukti dokumen, dan jawaban teradu maka DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.(*/D To)

MATARAM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengenai penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Namun, Hasyim tidak mendapatkan sanksi berupa pemberhentian alias pencopotan.

Sanksi peringatan keras yang diberikan DKPP mengingatkan pada vonis MKMK terhadap ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. MMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berat karena Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, kaitannya dengan pemutusan perkara batas usia capres/cawapres.

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedanmengapresiasi keberanian DKPP untuk mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Namun, ia menyebut tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai perlunya dorongan untuk DKPP mencopot Hasyim sebagaimana dulu MKMK mencopot Ketua MK.

“Kalau itu kami enggak ada komentar. Tapi prinsip kami adalah ‘becik ketitik ala ketara’, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak,” kata Anies di sela-sela melakukan kegiatan kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024).

Anies hanya menekankan bahwa hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 akan tiba. Dia meminta agar semua pihak terutama penyelenggara pemilu dapat menjaga etika. “Ini tinggal 8 atau 9 hari ke depan, yuk ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Sanksi ini berkaitan penerimaan pendaftaran Gibran menjadi cawapres. Selain Hasyim, ada enam anggota KPU RI yang diganjar sanksi peringatan keras. Sanksi ini diketok dalam putusan yang sama.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam ruang sidang di Kantor DKPP, Senin (5/2/2024).(Republika)

BANDUNG – Sejumlah guru besar dan dosen ITB melakukan deklarasi untuk mendorong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Mereka pun meminta para pemimpin bangsa untuk bersikap sebagai negarawan serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Deklarasi Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi berintegritas dilakukan di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). Mereka terlebih dahulu melaksanakan diskusi dengan narasumber Prof Yasraf Amir Piliang dan pembacaan puisi oleh dosen Acep Iwan Saidi.

Sejumlah guru besar turut hadir seperti Prof Daryono Hadi Cahyono dan Prof Yazid Bindar. Pembacaan deklarasi komunitas guru besar dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas dilakukan oleh dosen Nedina Sari.

“Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 yaitu berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia,” kata Nedina Sari.

Ia mengatakan pemilihan presiden merupakan wujud dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kecintaan dan rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:

1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.

“Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia,” ujarnya.(*/Hen)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) berasal dari uang rakyat. Sehingga program tersebut jangan diklaim oleh orang atau pihak tertentu.

“Bansos ya uang rakyat. Jangan lupa,” ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta,(3/2/2024).

Ia pun mengatakan, sudah seharusnya warga penerima manfaat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Namun Megawati mengingatkan, agar pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tak terpengaruh program tersebut. “Nggak apa-apa terima aja (bansos), tapi nyoblosnya jangan goyang loh,” ujar Megawati.

“Ingat loh ini ya, Ibu ngomong, nyoblos lima menit, ingat. Nyoblos lima menit, kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya lima tahun,” katanya mengingatkan.

Saat ini, ia sendiri prihatin dengan adanya berbagai intimidasi jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Namun tegasnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak pernah takut terhadap tekanan itu.

Ia menegaskan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah tempat untuk menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Namun, ia melihat pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan itu menggunakan berbagai intimidasi.

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, sebab rakyat-lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpin periode berikutnya. Meski tak menyebutkan nama, Megawati mengingatkan pesan tersebut kepada presiden dan menteri.

“Jadi kalau ada yang berniat, berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?! apakah kamu takut?! Kenapa? kenapa? karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.(*/Ag)

JAKARTA – Mundurnya sejumlah elite politik dari jabatan di pemerintahan dan perusahaan negara terus terjadi. Terakhir, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mengundurkan diri sebagai komisaris utama di PT Pertamina (Persero), setelah langkah serupa dilakukan Mahfud MD yang mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Jaleswari Pramodhawardani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gelombang mundurnya sejumlah tokoh, khususnya dari PDIP, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak lagi tertahan. Dalam waktu dekat, ia meyakini, masih akan ada tokoh PDIP yang mundur dari kekuasaan.

“Sekarang tinggal tunggu menteri-menterinya,” kata pendiri Lingkar Madani itu, (3/2/2024).

Menurut dia, mundurnya PDIP dari sisi Jokowi tidak akan berdampak terhadap legitimasi presiden. Namun, kekuatan politik Jokowi otomatis tergerus dengan situasi tersebut.

“Jelas kalau PDIP keluar, saya pikir sangat serius implikasinya kepada Pak Jokowi,” kata dia.

Ray menjelaskan, PDIP adalah partai dengan lebih dari 20 persen suara di DPR. Artinya, suara PDIP di parlemen sangat penting untuk membuat kebijakan. Dengan perginya PDIP, akan banyak sekali nanti aturan yang diinginkan Jokowi tak bisa jadi kenyataan.

Walhasil, dalam Jokowi ke depan akan sangat bergantung pada Partai Gerindra dan Golkar. Apalagi, belakangan para akademisi juga sudah mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Saya kira ke depan bukan hanya kabinet dari PDIP yang mundur, yang non kabinet juga mungkin akan menyusul. Kekuatan politik Pak Jokowi perlahan akan memudar,”katanya.(*/Ad)

PALEMBANG – Prajurit Kodam II Sriwijaya yang terlibat dalam pengaman Pemilu 2024 di lima provinsi meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung (Sumbagsel) diperintahkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Sesuai dengan visi TNI PRIMA, dalam rangka menyikapi pesta demokrasi di tengah situasi bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbagsel, prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” kata Kapendam II/Swj Kolonel Arh Saptarendra P di Palembang, Jumat.

Menurut dia, sesuai arahan Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil dalam mengantisipasi terjadinya konflik harus mewujudkan visi TNI PRIMA yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Saat memberikan pengarahan pasukan pada apel kesiapan pengamanan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu, Pangdam II/Swj mengatakan yang akan dihadapi adalah masyarakat yang merupakan saudara sendiri sehingga fokus pada tugas pokok.

“Prajurit harus fokus tugas pokok TNI, jika ada potensi kerawanan secara antisipasi dengan pendekatan persuasif dan humanis,” ujarnya.

Diungkapkan Kapendam, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, saat ini di Sumbagsel pun tengah mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Situasi ini tentunya kurang menguntungkan, apalagi dalam waktu dekat kita menghadapi perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024,” ujar Kolonel Arh Sapta.

“Tentu saat ini banyak di antara saudara kita yang mengalami kondisi prihatin. Di hadapkan situasi tersebut, dalam pelaksanaan pengamanan pemilu harus melibatkan empati kepada masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya,” kata Kapendam.

Satu sisi, lanjut Sapta, TNI punya tanggung jawab untuk mendukung kelancaran perhelatan akbar negara, namun di sisi lain pihaknya juga harus bisa menyelami kondisi kebatinan dan sosial masyarakat.

“Saat penyaluran aspirasi pemilu pada 14 Februari 2024, terdapat perbedaan antara kelompok masyarakat yang memiliki preferensi berbeda, sehingga prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” jelas Kolonel Arh Saptarendra.(*/Gint)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor diketahui merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini diketuai oleh Cak Imin.

“Biar saja. Silakan proses hukum berjalan secara objektif,” ujar Cak Imin singkat di Jakarta pada Jumat (2/2/2024). Gus Muhdlor selama ini dikenal sebagai pendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Gus Muhdlor pada Kamis (1/2/2024), membuat geger lantaran tiba-tiba mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia yang dicari KPK muncul di acara deklarasi Nderek Kiai di Ponpes Bumi Sholawat, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Adapun KPK menjadwalkan pemanggilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor pada Jumat. Sang Bupati akan dimintai keterangan dan diperiksa soal kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati Sidoarjo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Selain Bupati Sidoarjo, KPK memanggil Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai saksi.

“Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Ahmad Muhdlor Ali dan Ari Suryono (2/2/2024),” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).(*/Ag)

JAKARTA – Massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (31/1/2024).

Aksi tersebut memanas, setelah sejumlah massa rusuh dengan cara membakar spanduk dan melempar batu ke dalam gedung DPR.

Pantauan di lokasi, orasi dari berbagai perangkat desa terus terdengar. Hingga pukul 11.30 WIB sejumlah massa aksi terlihat membakar spanduk persis di depan pagar utama Gedung DPR RI.

Namun tak berselang lama, massa juga mulai melemparkan botol platik ke dalam pagar gedung itu. Hingga kemudian mereka pun melempar batu dan benda keras berukuran kecil lainnya.

Di atas mobil orator, terdengar teriakan orasi yang menuntut adanya penentuan atau pengesahan Revisi UU Desa dilakukan hari ini.

“Penentuannya hari ini (pengesahan Revisi UU Desa) bukan nanti, kami bosan dengan janji janji DPR,” kata seorang dari mobil orator.

Sejumlah personel polisi yang berada di lokasi pun langsung bersiaga. Polisi pun sempat mengimbau untuk tetap membuat kondisi kondusif. Namum lemparan batu dari massa tak kunjung berhenti.
“Saudara-saudara sekalian tolong tertib,” kata anggota polisi melalu pengeras suara.(*/Ag)