Politik dan keamanan

JAKARTA –   Teroris menjadi ancaman utama keamanan sebab itu Polri fokus pada hal tersebut .

Terorisme masih menjadi fokus utama pengamanan Natal 2013 dan tahun baru 2014. Ribuan personel polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan ibukota di dua hari besar tersebut.

Menurut Kapolri, Jenderal Sutarman, penyisiran untuk mencegah aksi radikal tersebut dilakukan melalui operasi lilin yang digelar selama 10 hari mulai 23 Desember hingga 1 Januari.

“Selain menitikberatkan pada potensi gangguan kamtibmas, kelancaran lalin, keamanan juga memfokuskan pada antspasi ancaman teror karena masih ada sel-sel terorisme yang aktif melakukan kegiatan ditandai dengan ditangkapnya pelaku terorisme di berbagai wilayah,” jelas Sutarman, saat Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2013,Pengamanan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014, di Monas, Jakarta Pusat,  (20/12).

Setidaknya ada 1.900 tempat ibadah yang harus dilakukan pengamanan khusus.

Total sebanyak 144 ribu personel gabungan disiagakan untuk pengamanan di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari 92 ribu dari Polri, 16 ribu dari TNI, dan 35 ribu dari instansi terkait serta masyarakat.

“Personel gabungan ini akan ditempatkan di 1.962 pos kemanan dan 620 pos pelayanan yang tersebar di Indonesia,” terangnya.

Adapun daerah pengamanan dibagi menjadi dua daerah operasi, yakni prioritas 1 untuk 14 polda diantaranya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Jogjakarta, Sulawasi Tengah, Sulawesi Selatan, serta Sumatera Utara. Kemudian daerah dengan kategori prioritas 2 untuk 17 polda.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI, Jokowi mengatakan dirinya optimis kondisi Jakarta bakal kondusif.

Ini didasari dari kesiapan aparat dalam melakukan pengamanan.

Selain TNI dan Polri, Satpol PP juga akan diterjunkan untuk membantu pengamanan. Namun perannya hanya membantu karena, dengan adanya TNI dan Polri.

“Kan sudah ada Polri yang didukung oleh TNI, itu sudah sangat kuat. Satpol PP ada, tapi perannya kecil,” tandas  Jokowi.(Pk /Ris)

JAKARTA – Para pendukung Atut berduka begitu pula yang dirasakan partai Golkar .

Partai Golkar mengaku kaget dengan penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Bendahara Umum Golkar itu ditahan di Rutan Pondok Bambu terkait Pilkada Lebak, Banten.

“Tentu kami prihatin dengan penahanan Ibu Atut. Kami tak menduga Ibu Atut akan ditahan secepat itu,” jelas Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily , (20/12).

Ace menyebut kedatangan Atut ke Gedung KPK merupakan sikap yang menunjukkan ketaatannya terhadap proses hukum.

“Itu sikap yang patut diapresiasi,” kata Ace.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan tersangka di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/12/2013) sore. Atut di tahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu untuk 20 hari pertama.

“Ditahan untuk kepentingan penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi .

Pantauan dilapangan , Atut keluar mengenakan baju tahanan sekitar pukul 16.30 WIB. Atut yang disebut-sebut sedang sakit, nampak pucat.

Pada perkara, Atut diduga bersama-sama atau turut serta dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyuap Ketua MK, Akil Mochtar dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten.(Adyt)

JAKARTA – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Heru Sunaryanta dipecat dari jabatannya oleh Ketua Umum (Ketum) partai berlambang bintang mercy Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut mantan Ketua DPC Cilacap yang juga loyalis Anas, Tri Dianto mengatakan sebaiknya SBY lebih memperhatikan kader-kader demokrat yang tidak berkompeten.

“Ketua Demokrat Blitar, Mas Heru, dipecat oleh SBY. Pemecatan ini sangat zalim. Yang mestinya dipecat itu Ruhut yang tidak cerdas, tidak santun dan bersikap rasis. Atau Bupati Rembang yang juga Ketua DPC Rembang yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi sejak lama,” jelas Tri Dianto.

Dia mengatakan, pemecatan tersebut hanya sekedar kebohongan semata yang dicanangkan oleh SBY.

“Fakta integritas ternyata hanya kebohongan SBY saja. Tidak pernah diterapkan, hanya untuk menjebak Anas saja, karena SBY tidak suka Anas,” tegasnya.(FAD)

JAKARTA – Saat ini para kades dan perangkat desa sudah dapat mengenyam yang selama ini disuarakan .

DPR sudah mengesahkan Undang-undang tentang Desa.

Banyak hal diatur tentang para perangkat desa, termasuk salah satunya adalah pendapatan tetap dan tunjangan bagi sang kepala desa.

Dalam pasal 37 undang-undang tersebut yang dikutip dari situs resmi DPR, (18/12), tertulis soal kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Ayat 1 berbunyi: “Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan”.

Lalu berapa jumlahnya? Di ayat 2 pasal tersebut dijelaskan, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling sedikit berjumlah sama dengan upah minumum regional kabupaten/kota. Sumber dananya berasal dari APBD Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota.

“Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa” tulis di ayat 4.

Ketentuan lebih lanjut soal penghasilan ini nanti akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Dengan mendapat penghasilan tetap dan tunjangan, tugas kepala desa pun akan semakin berat. Dia wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan menerapkan prinsip bebas korupsi.

Bila dilanggar, sanksi pidana dan pencopotan dari jabatan pun siap menanti.(*Ris)

JAKARTA – Tersangka Gubernur Banten Ratu Atut menjadi polemik sebab jabatan Gubenur sudah ada dan siap menunggu .

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso memberi tanggapan soal penetapan tersangka Ratu Atut.

Priyo berbicara soal jabatan Atut sebagai gubernur Banten.

Menurut dia, semua pihak harus bersabar menunggu keputusan Mendagri.

“Mengenai hal terkait jabatan Gubernur Ibu Atut, dan seterusnya akan diputuskan setelah ada keputusan Mendagri dan Presiden,” ucap Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat,(18/12).

Sementara itu untuk jabatan Atut di Golkar sebagai Ketua DPP serta ketua salah satu organisasi sayap Golkar, pihaknya akan membicarakan dalam waktu dekat. Partai memiliki prosedur mengenai hal tersebut.

“Kalau di Partai Golkar dalam waktu yang tak terlalu lama akan diambil keputusan sesuai peraturan yang berlaku, tunggu saja,” katanya.

Sementara itu Ketua Badan Kordinasi Pemenangan Pemilu Golkar Provinsi Jabar, Banten, dan Jakarta Ade Komarudin menyatakan bahwa Golkar Banten akan gelar musyawarah luar biasa pada Januari 2014.(Det/Har)

JAKARTA – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut pun kemungkinan besar akan digantikan oleh wakilnya, Rano Karno sebagai Gubernur Banten.

Dalam peraturan, seseorang yang telah berstatus tersangka tetap bisa mengemban jabatan. Namun dalam etika politik dan pemerintahan, pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif pasti mundur dari jabatannya jika telah berstatus tersangka.

Jika Atut berhalangan permanen, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebagai partai pengusung Atut-Rano mempersilakan Rano Karno untuk mempersiapkan diri menggantikan posisi Atut.

“Kalau itu peraturannya kami siap melaksanakan tugas dan amanahnya ya siap untuk menggantikan,” tegas Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga kepada wartawan.

Eriko mengatakan, pihaknya sebenarnya sama sekali tidak berharap adanya pergantian seperti ini. Namun, jika memang Atut berhalangan permanen, artinya benar terbukti terlibat korupsi, maka PDI Perjuangan pun meminta Rano untuk selalu siap.

“Bukan berarti dengan adanya kasus ini ada manfaat bagi PDI Perjuangan. Wagub adalah wakil, bilamana Gubernur berhalangan, Wagub yang menggantikan,” paparnya.(fad)

JAKARTA – Dengan tersangkanya Atut leh KPK hal ini membuat angin segar untuk partai PDIP sebab Wakil pastinya akan menggantikan Gubernur bila ditahan oleh KPK .

Ketua DPD Provinsi Banten PDIP Ribka Tjiptaning mengaku mengenal baik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Dia pun menyayangkan status tersangka Atut di KPK yang mulai ramai diberitakan sejak pagi tadi.

Ribka mengatakan, secara mekanisme aturan, maka yang berhak menggantikan posisi Atut adalah wakilnya, yakni Rano Karno yang juga kader PDIP.

“Kalau kita kan taat hukum saja. Kalau memang ditetapkan (jadi tersangka), normatifnya begitu (wakil maju).

Bu Atut juga pernah seperti itu, dia wakil terus maju (gubernurnya berhalangan tetap) kita lihat nanti, mau tidak mau, kita mengikuti wajarnya saja,” ucap Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut dia, secara eksekutif memang PDIP berkoalisi baik dengan Golkar.

Namun untuk legislatif, dia menilai, Golkar masih kuat di Banten.

“Secara eksekutif, kalau perang pileg belum tentu. Bukan mesra terus, di Banten lawan terberat Golkar.

Ini kesempatan PDIP tapi sebagai pimpinan harus tetap fight terus,” tandas Ketua Komisi IX DPR ini.(*Har)

JAKARTA  – Kasus suap dan Alkes yang membuat Atut menjadi tersangka oleh KPK .

Partai Golkar belum memutuskan masa depan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atut merupakan kader Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) partai berlambang pohon beringin itu.

“Kita menunggu saja, sampai sekarang proses masih berjalan,” kata Nurul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (17/12).

Ia menyampaikan, proses hukum yang harus dijalani Atut masih panjang sehingga belum ada pemikiran Partai Golkar untuk menonaktifkannya.

“Kalau sudah selesai putusan atau vonis, baru kita lihat. Ini kan lama prosesnya, jangan terburu-buru.

Orang lagi kena musibah jangan dipersulit lagi. Tidak sampai ke sana,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Atut dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap Pemilukada Lebak Banten.

Dalam kasus dugaan suap Pemilukada Banten, KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak tanggal 16 Desember 2013.

“Secara solid dan utuh memutuskan dan menetapkan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak Banten,” tukas Ketua KPK Abraham Samad di kantornya.(*Far)

JAKARTA – Partai Demokrat tidak akan terpengaruh dengan kabar yang dikeluarkan oleh Wikileaks perihal dominasinya Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam pemerintahan Indonesia.

“Kalau dari Wikileaks belum bisa dibuktikan substansinya. Sumber beritanya tidak pas,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada wartawan.

Ditegaskan Max, selama ini Ani Yudhoyono hanya berperan sebagai Ibu Negara yang sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan tata negara maupun penempatan orang-orang tertentu dalam setiap posisi di pemerintahan.

Anggota Komisi I DPR itu bahkan menyebut bahwa informasi yang dibocorkan Wikileaks adalah informasi bohong. Sebab informasi itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan.

“Tidak ada sesuatu positif dari Wikileaks. Sekarang siapa yang mengorek data itu, tentang berita Bu Ani mengatur hanya berita bohong,” paparnya.(art)

JAKARTA  – Permasalahan pemakaian jilbab yang akan dikenakan oleh para polwan terus berpolemik .

Kapolri Jenderal Sutarman kembali menyinggung soal pengenaan jilbab di kalangan Polwan. Mantan Kabareskrim ini kembali menegaskan, pihaknya tidak melarang pengenaan jilbab di lingkungan Polri.

“Pemakaian jilbab adalah hak setiap muslimah, Polri tidak keberatan,” kata Sutarman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Jakarta, (16/12).

Permasalahan muncul, menurut Sutarman, ketika dirinya dan beberapa jajaran Polri berkunjung ke Polda-Polda dimana terdapat ketidakseragaman jilbab.

“Hak (berjilbab) sudah kami berikan, tinggal kewajibannya adalah seragam, jilbabnya sendiri tidak masalah, Polri tidak keberatan,” ujar Sutarman.

Sutarman sedikit menceritakan, sejak zaman Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebenarnya permasalahan mengenai jilbab sudah beberapa kali dibahas. Bahkan pada saat itu Jenderal Timur Pradopo memiliki beragam contoh seragam Polwan berjilbab.

“Zaman Kapolri Pak Timur Pradopi ada 62 contoh,”  terangnya.

Hingga saat ini peraturan pengenaan jilbab tengah digodok kepolisian. Peraturan itu nantinya menelurkan Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara pengenaan jilbab di Polri.(Det/Tri)