Pendidikan

JAKARTA – Merebaknya virus corona di Indonesia, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan tegas.

Dia resmi meliburkan anak sekolah selama dua pekan. Selain itu, Anies juga menunda penyelenggaraan Ujian Nasional (UN).

“Pemprov DKI memutuskan untuk menurup semua sekolah di lingkungan Pemprov DKI dan akan melakukan proses belajar mengajar dengan metode jarak jauh. Bagi peserta UN juga diputuskan ditunda.

Penutupan sekolah berlangsung selama dua minggu dan akan direview kembali dua minggu kedua,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020).

Anies mengambil langkah ini untuk menekan penyebaran virus Corona itu. Dia juga sudah mengajak bicara unsur kesehatan dan dokter.

Dikatakan Anies, penduduk Jakarta sekitar 10 juta jiwa dengan peserta didik di antara 1,5 juta jiwa. Sedangkan khusus peserta UN sejauh ini berjumlah 124 ribu .“Kami sadar bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur memgurangi interaksi antarwarga,” jelas dia.

“Dari berbagai kajian, pertama anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkit Covid-19, tetapi mereka adalah penular dari orang dewasa satu ke lainnya,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Anies melanjutkan, anak-anak cenderung terlihat tidak menunjukkan tanda-tanda terpapar virus Corona seperti batuk, flu, demam dan sesak napas. Namun, virus itu ada di badan sang anak dan menularinya ke orang dewasa lainnya.

“Mereka bisa menulari dari satu pribadi ke yang lainnya,” jelasnya.

Sementara bagi untuk pelaksanaan ujian nasional ada sebanyak 124.000 peserta SMA dan SMK di Jakarta terpaksa ditunda.

“Bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung Senin besok juga diputuskan ditunda,” ujar Anies

Anies mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut pelaksanaan UN. “Kemendikbud memberikan kewenangan pada daerah untuk menentukan waktu pelaksanaannya,”tandasnya.(*/Tub)

BOGOR – Pemkab Bogor akan mengupayakan rehabilitasi bangunan SDN Ciasmara 05 di Kampung Cisalada, Desa Purwabakti yang kembali mengalami kerusakan pascagempa, Selasa (10/3/2020) kemarin.

“Nanti coba kita kordinasikan lagi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait yaitu Dinas Pendidikan,” jelas Bupati Bogor Ade Yasin, Jumat (13/3/2020).

Selain berharap dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Bendahara SDN Ciasmara 05 Latip juga berharap adanya dana corporate social responsibility (CSR) dari PT Star Energy.

Namun, hal itu harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu.

“PT Star Energy bukan tidak mau bantu, tetapi permohonan dana CSR itu harus diajukan terlebih dahulu setahun sebelumnya lalu dipetakan sosialnya terlebih dahulu hingga agak sulit kalau kami tahun ini diharuskan menyalurkan dana CSR untuk rehabilitasi SDN Ciasmara 05,” kata General Relation Manager PT Star Energy Nungki Sasongko.

Sebelumnya, bangunan SDN Ciasmara 05 kembali mengalami kerusakan pada bagian lantai dan atap ruang kelas. Parahnya, bangunan SDN ini pada 2018 lalu juga terdampak bencana gempa namun belum ada respons dari Pemkab Bogor.

Padahal, pascakejadian bencana alam itu pihak Kecamatan Pamijahan sudah melakukan pendataan.

“Waktu bencana alam gempa bumi tahun 2018 atap dua kelas dan lantainya mengalami kerusakan dah tahun ini lebih parah, kami berharap tahun 2020 ini direspons oleh Pemkab Bogor dan segera dilakukan rehabilitasi,” harapnya. (*/Iw)

JAKARTA – Ujian Nasional (UN) tetap berlangsung sesuai jadwal di tengah merebaknya kasus infeksi virus Corona. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim telah memiliki protokol pencegahan Corona sebagai antisipasi.

Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, UN akan dilaksanakan secara ekstra hati-hati dengan mengikuti protokol yang terdapat dalam Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Disamping mengikuti protokol dalam Permendikbud, terkait UN ini, akan ada penambahan antisipasi yang sifatnya lebih teknis dan spesifik.

Ia mengatakan, akan ada pembersihan ruangan sebelum dan sesudah digunakan untuk setiap sesi UN. Pelaksanaan UN berlangsung selama 2 jam dan jeda 1 jam. Pada saat jeda itu, akan digunakan untuk sterilisasi.

“Maksudnya itu terkait dengan (sterilisiasi) lingkungan, seperti handle pintu, saklar lampu, komputer, mouse, keyboard, kursi, meja, alat tulis yang memungkinkan disentuh oleh siswa,” katanya di Kemendikbud, Rabu, 11 Maret 2020 petang

Ia menambahkan, akan memastikan supaya peserta UN menghindari penggunaan alat tulis yang dipakai bersama untuk mengisi daftar hadir. Hal itu untuk menghindari potensi paparan. Ia mengimbau supaya menggunakan alat tulis sendiri.

“Prinsipnya, protokol yang perlu dilaksanakan adalah menghindari kontak fisik langsung,” kata dia.

Totok mengatakan, bagi siswa yang memiliki keluhan sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas, tidak perlu memaksakan hadir. Ujian bisa dijadwal ulang di waktu yang lain.

“Kami siap untuk melayani dengan jadwal yang pada prinsipnya bisa dilayani sesuai dengan dengan kebutuhan. Dengan UNBK maka jauh lebih mudah,” tuturnya.

Sekolah juga diimbau menyediakan pembersih tangan supaya siswa bisa menggunakannya sebelum masuk ke ruangan ujian. Sekolah perlu memastikan ketersediaan alat pembersih sekali pakai di depan ruang ujian.

Baca Juga: Kemendikbud Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Virus Corona, Disdik Cimahi Ajak Siswa Cuci Tangan Pakai Sabun dan Menghindari Kontak Langsung

Jadwal UN

UN akan dilaksanakan mulai 16 Maret 2020. Perinciannya, UN SMK/MAK dilaksanakan pada 16-19 Maret 2020. UN SMA/MA sederajat dilaksanakan pada 30 Maret-2 April 2020. UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya dilaksanakan pada 4-7 April 2020, UN SMP/MTs dilaksanakan pada 20-23 April 2020 dan UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dilaksanakan pada 2-4 Mei.(*/Ind)

BOGOR – Sebagai bagian dari agen perubahan, paguyuban istri Camat se-Kabupaten Bogor berdialog tatap muka dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Elly Rachmat Yasin, Parung, Kamis (12/3).

Puluhan istri Camat se-Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warga di masing-masing wilayah yang suaminya (Camat-red) pimpin.

Ketua Paguyuban Istri Camat, Yeni Asnan mengatakan, kumpulnya istri Camat di wilayah Bumi Tegar Beriman ini untuk menyampaikan aspirasi yang dimungkinkan untuk dibawa anggota DPR RI ke pemerintah pusat.

“Istri camat se-Kabupaten Bogor yang jumlahnya 40 ini kumpul untuk berdialog langsung dengan Ibu Elly.

Pastinya setiap kecamatan itu memiliki persoalan maupun potensi yang berbeda-beda,” ujar Yeni kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VI, Elly Rachmat Yasin mengungkapkan, istri camat menjadi bagian dalam pembangunan wilayah.

“Kita harus lihat adanya kesetaraan gender. Istri camat tidak menutup kemungkinan pro aktif dalam pembangunan karena era sekarang ini perempuan mampu menjadi agen perubahan,” tegas Elly.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini menerangkan, dirinya akan membawa aspirasi yang disampaikan para konstituennya di wilayah Dapil V Jawa Barat (Jabar) dalam masa Reses kedua ini.

“Seperti tadi ada aspirasi tentang Balai Latihan Kerja (BLK) dan UMKM baik terkait pelatihan maupun pemasaran. Hal itu akan saya bawa ke kementrian terkait ketika ada rapat dengar pendapat.

Kalau pun ada aspirasi yang disampaikan tapi tidak sesuai tupoksi saya, saya tetap tampung untuk dilanjutkan kepada kawan-kawan DPR RI yang ada di komisi terkait,” terangnya.

Dalam kesempatan Reses Kedua tersebut, istri mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ini juga mengutarakan tentang adanya Undang-Undang (UU) nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“UU tentang Pesantren ini masuk Program Legislasi Nasional.

UU tersebut merupakan produk dari Partai Persatuan Pembangunan yang sudah diresmikan masuk kedalam UU Republik Indonesia pada September Tahun 2018,” kata Elly.

Lebih lanjut ia memaparkan, adanya UU tesebut diharapkan jadi motovasi masyarakat untuk semakin antusias dalam pendidikan berbasis religius.

“Jadi ijasah pesantren itu setara dengan ijasah pendidikan pada umumnya. Untuk itu, ini menjadi kesetaraan akses bagi lulusan. Artinya ijasah pesantren berlaku untuk pendidikan lebih tinggi maupun melamar pekerjaan,”ungkapnya.(T Abd)

BANDUNG – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo resmi menyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia dinyatakan lulus S-3 dengan predikat cumlaude setelah mempresentasikan disertasinya dengan judul “Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik”.
Sidang terbuka digelar di Aula Graha Sanusi Universitas Padjajaran Bandung, Jl Dipatiukur, Rabu (11/3/2020).

Penguji sidang tersebut yaitu Prof Dr. Soleh Soemirat, MS, Dr Suwandi Sumartias, M.Si, dan Prof Dr Engkus Kuswarno, MS. Sedangkan Ketua Tim Promotor Dr Dadang Rahmat Hidayat SH.,S.Sos.,M.Si, dengan anggota Prof Dr Bachtiar Aly, MA dan Dr Dadang Sugiana, M.Si. Sementara representasi Guru Besar dihadiri oleh Prof Dr Ir Mahfud Arifin.

Dalam disertasinya, Edhy memfokuskan pada penerapan komunikasi politik yang sesuai untuk melakukan persuasi kepada konstituen pada calon legislatif terpilih periode tahun 2014-2019 khususnya di Dapil I Sumatera Selatan. Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen, data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan fenomena yang diteliti.

Adapun narasumber yang menjadi subjek dalam penelitiannya berasal dari anggota partai yang lolos maupun yang tidak lolos pemilu.

Dalam penelitiannya, Edhy menemukan proposisi pentingnya menyusun strategi komunikasi persuasif berbasis pada model “construing of meaning” dan pendekatan cultural. Pada strategi komunikasi dalam konteks pemilihan, lebih tepat dibandingkan dengan permainan politik uang yang lebih beresiko tinggi.

“Bagaimanapun, literasi konstituen (khalayak) terhadap wacana politik, perilaku aktor dan elit politik, serta keterbukaan akses di satu sisi serta tingginya intervensi teknologi komunikasi akan membuka lahan bagi transparansi komunikasi politik di Indonesia,” kata dia dalam paparannya.

Pada sisi yang lain, lanjut Edhy, kemampuan elit atau calon membangun makna tentang wacana yang ditawarkan, akan lebih membuka mata dan hati khalayak atau konstituen. Merujuk pada temuan di atas, citra dan reputasi anggota legislatif yang terdahulu, menjadi pedoman bagi konstituen dalam memilih calon legislator pada kontestasi politik periode berikutnya.

“Komunikasi langsung secara tatap muka dengan khalayak di daerah pemilihan, menjadi faktor penting untuk menjalin hubungan sosial dan kepercayaan khalayak kepada calon legislatif,” ujar dia.

Tidak bisa dinafikan, imbuh Edhy, bahwa dalam berpolitik butuh modal untuk mendapatkan dukungan. Dukungan uang sebagai ongkos politik atau cost politik diharapkan tidak disalahgunakan menjadi money politics yang akan menodai proses pemilu itu sendiri.

Melalui pendekatan komunikasi persuasi yang efektif, diharapkan mampu memunculkan transaksi kebijakan. Terlebih untuk Dapil 1 Sumatera Selatan, peluang keterpilihan calon legislator dengan pendekatan persuasif terbukti lebih efektif ketimbang faktor money politics.

“Bahwa terjalinnya silaturahim antara kontestan dengan pemilihnya mampu menafikan politik uang karena para pihak telah tumbuh rasa simpati dan khalayak pemilih percaya bahwa calon legislatif tersebut akan memberi perhatian dan bantuan untuk membangun daerah para khalayak,” paparnya.(*/Hend)

JAKARTA – Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona baru (Covid-19), Achmad Yurianto, telah menyampaikan sore ini terkait data update tambahan pasien positif terjangkit sebanyak 7 orang.

Dalam pemaparannya dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2020) sore ini, Achmad Yurianto memaparkan secara rinci data ketujuh pasien ini.

Mereka rata-rata masuk dalam kategori Lansia (lanjut Usia). Berikut data yang dihimpun berdasarkan pernyataan Achmad Yurianto:

1. Pasien dengan nomor kasus 28, laki-laki berumur 37 tahun. Kondisinya sakit ringan sedang. Kasus penularan karena imported case.

2. Pasien dengan nomor kasus 29, laki-laki berumur 51 tahun. Kondisinya sakit sedang, tidak sesak. Kasus penularan karena imported case.

3. Pasien dengan nomor kasus 30, laki-laki berumur 84 tahun. Kondisinya sakit sedang. Kasus penularan karena imported case.
4. Pasien dengan nomor kasus 31, perempuan berumur 48 tahun. Kondisinya sakit ringan sedang. Kasus penularan karena imported case.

5. Pasien dengan nomor kasus 32, laki-laki berumur 45 tahun. Kondisinya sakit ringan sedang. Kasus penularan karena imported case.

6. Pasien dengan nomor kasus 33, laki-laki berumur 29 tahun. Kondisinya sakit ringan sedang. Kasus penularan karena imported case.

7. Pasien dengan nomor kasus 34, laki-laki berumur 42 tahun. Kondisinya sakit ringan sedang. Kasus penularan karena imported case.

Dengan demikian, jumlah kasus positif corona di Indonesia menjadi 34.

“Ada penambahan 7 pasien dengan kondisi tampak sakit ringan-sedang,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ketujuh pasien positif ini tidak pernah close contact (kontak langsung) dengan pasien terjangkit positif sebelumnya.

“Semuanya adalah imported case (pernah berpergian ke luar negeri atau negara terjangkit corona),”ungkapnya.(*/Tub)

DEPOK – Ribuan mahasiswa Universitas Gunardarma akhirnya lega setelah tuntutan mereka diakomdir pihak kampus. Sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan mahasiswa akan ditinjau ulang pihak kampus.

Dengan demikian, mahasiswa kini bisa tetap tenang belajar di kampus. “Perjuangan kami tidak sia-sia,” ujar salah satu mahasiswa yang juga koordintaor aksi, Adeko, Selasa (10/3/2020).

Dia menyebutkan, audiensi antara mahasiswa dengan yayasan berlangsung cukup alot, semalam. Audiensi berlangsung sejak sore hingga larut malam. Namun kabar gembiranya, ada beberapa point yang menjadi tuntutan mahasiswa hendak segera diselesaikan pihak kampus.

Sebelum audiensi, kemarin ribuan mahasiswa melakukan longmarch dari Kampus E Kelapa Dua menuju Kampus D Jalan Margonda, Depok.

Mahasiswa oun lega karena akhirnya pihak kampus bersedia melakukan audiensi terbuka.

Di sana terjadi diskusi mengenai sejumlah tuntutan mereka. Setelah itu, tuntutan pun diterima pihak kampus. “Semua tuntutan kita diterima dan khusus tuntutan kedelapan, jadi peninjauan untuk kampus karena menyangkut civitas akademika,” kata Adeko.

Adeko mengatakan, mereka meminta sistem pecah blanko dikembalikan seperti semula, yaitu 50:50. Lalu, bagi yang belum bisa menyelesaikan cicilan juga tidak otomatis dianggap cuti sepihak oleh pihak kampus.

“Ketika belum bayar, teman-teman tidak berisiko cuti, tidak juga berisiko gagal. Sebelumnya ada ancaman bahwa jika tidak membayar cicilan kedua, dalam waktu tertera, tidak bisa melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya,” ucapnya.

Hal lain yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah terkait fasilitas kampus. Mereka meminta agar dilakukan pemerataan fasilitas di seluruh regional kampus. Artinya, pembangunan tidak hanya dilakukan di kampus Depok. “Itu sudah kita laporkan dan sudah dipertimbangkan oleh pihak kampus untuk adanya pemerataan fasilitas. Kita akan terus memantau pihak kampus seperti apa di semua region,” tukas Adeko.

Pihak kampus juga berjanji memberikan penjelasan soal tuntutan tranparansi administrasi setelah satu pekan terhitung mulai dari kemarin. “Setelah ini diberikan kejelasan perihal transparansinya, setidaknya kita mendapatkan kejelasan auditnya,” tuntasnya.(*/Idr)

JAKARTA – Pasien Virus Korona (Covid-19) terus bertambah, hingga Selasa (10/3/2020) sore pasien bertambah 8 orang. Dengan demikian, pasien yang kini dirawat di RSPI Sulianti Saroso menjadi 27 orang.

Juru Bicara Penanganan Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, mengumumkan delapan orang tambahan yakni :

Pegawai dan Pengunjung RSPI Sulianti Saroso Kenakan Masker

1. Pasien dengan kode 20, perempuan berusia 70 tahun, WNI ini bagian dari tracing sub cluster Jakarta;

2. Pasien kode 21, perempuan berusia 47 tahun, WNI bagian dari tracing sub cluster Jakarta;

3. Pasien kode 22, perempuan berusia 36 tahun, WNI imported base;

4. Pasien kode 23, perempuan berusia 73 tahun, WNI imported base;

“Untuk kondisi pasien kode 23 sedang menggunakan ventilator karena faktor hemoglobin cukup banyak, kondisi stabil,” kata Yuri.

5. Pasien kode 24, laki-laki berusia 46 tahun, WNI imported base;

6. Pasien kode 25, perempuan berusia 53 tahun, WNA imported base kondisi stabil;

7. Pasien kode 26, laki-laki berusia 46 tahun, WNA imported base kondisi stabil;

8. Pasien kode 27, laki-laki berusia 33 tahun, WNI kondisi stabil.

“Kami menduga lokal transmission yang sedang kami tracing di luar cluster yang disebutkan. Fasilitas Litbankes tidak ada masalah kemarin kami. Jadi bukan menjadi masalah bagi kami dalam pemeriksaan laboratorium,” ungkapnya. (*/Tub)

BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan mencairkan honorarium guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS sebesar Rp82.43 miliar.

Jumlah itu diberikan kepada GTK Non PNS di SMA, SMK, SLB negeri dari Januari dan Februari tahun anggaran 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Dewi Sartika menuturkan anggaran yang diberikan merupakan bagian dari pembiayaan tahun 2020 untuk honorarium Non PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah Rp 530 miliar.

Disalurkan kepada 22.567 orang, yang terdiri atas 14.177 guru dan 8.390 tenaga kependidikan. Khusus untuk guru mungkin saja besarannya tidak sama karena terkait jumlah jam mengajar,’’ ujar Dewi Sartika.

Pemberian honorarium ini, kata dia, merupakan bukti komitmen Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam memperhatikan kesejahteraan GTK. Mereka para menerima adalah tenaga non PNS pasca alih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Ini bentuk perhatian Pak Gubernur yang konsern ke dunia pendidikan,’’ ucap perempuan yang akrab disapa Ike itu.

Dia menyatakan dalam prosesnya data para penerima telah diverifikasi oleh cabang dinas pendidikan yang ada 13 wilayah pelayanan. Setelah itu, data masuk ke bidang GTK untuk diproses diverifikasi dan divalidasi. Setelah seluruhnya dinyatakan tidak ditemukan persoalan, baru pencairan ditetapkan.

Prosesnya tentu ada kendala. Tapi tidak signifikan. Misal keterlambatan pengiriman data dari cabang dinas. Pada akhirnya kami bisa selesaikan,’’ jelas dia.

Menurut Ike, pencairan berikutnya diharapkan dapat berjalan sesuai waktu atau setiap bulan. Dengan begitu, dapat membantu para GTK non PNS dalam menunaikan tugas di sekolah. Selain itu, pihaknya juga terus konsern dalam meningkatkan mutu pendidikan GTK. Dilakukan dalam sejumlah program yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Semoga honor yang diterima GTK non PNS bermanfaat. Visi Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi jadi spirit kita untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan indeks prestasi manusia Jawa Barat,’’ ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama Ike juga mengingatkan, ke depan seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri di Jawa Barat untuk senantiasa melakukan analisis kebutuhan guru secara konkrit berbasis regulasi. Yaitu, jumlah jam minimal 24 jam pada setiap mata pelajaran , sehingga pemenuhan kebutuhannya benar-benar oleh guru berlatar pendidikan S1 dan linier dengan latar belakang pendidikannya,” ungkapnya.(*/Hend)

KUNINGAN – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menantang kepala sekolah SMA/SMK/SLB untuk berani berinovasi dan berpikir out of the box dalam mengakselerasi misi pembangunan pendidikan Jabar yang Juara Lahir dan Batin.

Wagub Uu meminta kepala sekolah memelihara semangat memajukan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi.

Komunikasi antara pemerintah dan kepala sekolah perlu dijalin kuat demi keselarasan program.

“Maka perlu dibangun komunikasi yang baik, sehingga program dan anggaran dari pemerintah sampai ke sekolah dengan utuh, dan aspirasi para Kepala Sekolah juga sampai kepada kami, tidak sepotong- sepotong,” kata Wagub Uu, saat memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah SMA/ SMK/ SLB Se- Kab Kuningan, di SMK Negeri 3 Kuningan, Senin (9/3/2020).

Adapun para insan pendidikan, khususnya kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, bisa berinovasi dalam memperluas jaringan. Seperti membangun relasi dengan berbagai pihak demi majunya sekolah, yang menunjang kemajuan bagi para lulusannya.

Kepala sekolah bisa menggelar kerja sama dengan perguruan tinggi misalnya, supaya lulusan yang berminat melanjutkan ke jenjang sarjana, bisa mendapatkan jalur- jalur tertentu agar diterima kuliah.

Ataupun, membangun kerja sama dengan perusahaan demi link and match antara materi ajar sekolah dengan praktik kerja yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

“Inovasi lainnya silakan gali, bisa dari sistem belajar mengajar, pengembangan potensi anak, peningkatan kemampuan guru, dan itu bisa mencontoh dari sekolah lain, kota/ kabupaten/ provinsi lain, bila perlu kepala sekolah mencontoh sekolah di luar negeri,” katanya.

“Apalagi dengan lompatan- lompatan teknologi digital, jangan sampai kita ketinggalan informasi,”tandasnya.(*/Dang)