Pendidikan

JAKARTA – Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhammad Hasbi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pihaknya masih ada guru yang menggunakan lembar kerja siswa (LKS) untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) PAUD.

Padahal, metode menggunakan LKS ini tidak tepat untuk siswa PAUD.

“Masih ada guru dan orang tua yang menggunakan LKS, yang kita sama-sama tahu bahwa metode ini akan memaksa anak belajar secara skolastik,” kata Hasbi, dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (16/5/2020).

Belajar dengan cara skolastik, kata Hasbi dapat berbahaya bagi pembelajaran anak di masa depan. Sebab, apabila terlalu dipaksa, akan menghilangkan potensi kecakapan akademiknya di masa yang akan datang.

Mestinya, pembelajaran di rumah untuk siswa PAUD lebih menekankan kepada kegiatan bermain sambil belajar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pembinaan kepada guru PAUD dan orang tua di daerah-daerah agar siswa PAUD bisa belajar dengan baik.

Kemendikbud sudah memiliki portal Rumah Belajar yang menyediakan konten-konten pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang menengah atas. Sebenarnya, guru PAUD bisa menggunakan bahan yang ada dalam portal tersebut untuk membantu siswa PAUD belajar di rumah.

“Faktanya, hanya 13,2 persen dari mereka yang melalui pembelajaran melalui metode daring (sejenis portal Rumah Belajar). Lebih banyak melaksanakan pembelajaran dengan memberikan penugasan kepada orang tua melalui mekanisme SMS/telepon/WA,” kata Hasbi.

Di dalam survei yang dilakukan Kemendikbud, ditemukan juga sejumlah hambatan pembelajaran daring. Beberapa hambatan yang cukup tinggi persentasenya adalah keterbatasan APE(alat permainan edukatif)/belajar online, keterbatasan biaya, dan kurangnya kemampuan orang tua yang tidak disiapkan untuk menjadi pendidik di rumah.

Terkait hal ini, Hasbi mengatakan, pihaknya menyiapkan pembelajaran baik untuk guru dan orang tua. Ia menjelaskan, Kemendikbud melakukan pemetaan konten untuk orang tua, kemudian melakukan kurasi konten, dan mengembangkan konten yang sudah disesuaikan. Akhirnya, Kemendikbud memfasilitasi orang tua untuk mengikuti webinar.

Tidak hanya itu saja, Kemendikbud juga memberikan fasilitas kepada guru PAUD. Ia menjelaskan, pihaknya memiliki empat strategi yang dikembangkan. Pertama adalah melalui jejaring UPT di daerah agar terus melaksanakan seminar online.

“Agar mampu meningkatkan kompetensi guru PAUD untuk melaksanakan pembelajaran digital,” kata Hasbi.

Selain itu, Kemendikbud juga memikirkan bagaimana memberikan pembinaan kepada guru PAUD yang tidak memiliki jaringan. Bagi guru yang kesulitan jaringan, maka materi akan dimasukkan ke akun Youtube dan dikirimkan melalui Whatsapp.

“Kedua adalah, peserta yang sudah dilatih, diharapkan bisa menyebarkan kepada guru PAUD yang lain melalui gugus PAUD,” kata Hasbi menjelaskan.

Kemendikbud juga memfasilitasi guru PAUD melalui bimtek daring. Ia berencana menjangkau seluruh tenaga PAUD di Indonesia caranya melalui bimtek daring berjenjang. Pelaksanaannya akan melibatkan 29 UPT dan organisasi-organisasi mitra PAUD.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uhamka, Desvian Bandarsyah mengatakan, saat ini Indonesia harus bersiap dengan pendidikan daring. Bukan hanya saat pandemi Covid-19 namun juga di masa depan setelah wabah yang menyerang dunia ini selesai.

“Kita perlu mengarah pada tren pendidikan yang mengarah ke masa depan, tapi dengan teguh juga perlu menjejakkan kakinya pada nilai dan cita-cita tradisionalnya. Menjadikan manusia Indonesia seutuhnya dengan akhlak utama,” kata Desvian.(*/Ind)

JAKARTA – Kasus positif Covid-19 di Jakarta bertambah sebanyak 116 orang dibandingkan hari sebelumnya, sementara pasien sembuh meningkat enam orang dan yang meninggal bertambah seorang.

Berdasarkan data yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/5/2020), kasus terkonfirmasi positif 5.795 orang (sebelumnya 5.679 orang), dengan pasien sembuh sebanyak 1.292 orang (sebelumnya 1.286 orang) dan pasien meninggal sebanyak 475 orang (sebelumnya 474 orang).

Jumlah 1.292 orang sembuh itu dalam persentase adalah sekitar 22 persen dari kasus positif, sementara kasus meninggal sebanyak 475 orang sekitar delapan persen dari kasus positif.

“Sebanyak 1.908 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit (sebelumnya 1.900 pasien) dan 2.120 orang melakukan self isolation di rumah (sebelumnya 2.019 orang),” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti di Balai Kota Jakarta.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta juga mencatat di Jakartaada yang tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 4.874 orang (sebelumnya 4.777 orang).

Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 10.151 orang (bertambah dari 10.013 orang) dengan rincian 9.953 sudah selesai prosesnya (bertambah dari sebelumnya 9.869 orang) serta 198 masih dalam pemantauan (berkurang dari sebelumnya 144 orang).

Sementara itu, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 7.531 orang (meningkat dari sebelumnya sebanyak 7.470 orang) yang memiliki rincian 6.956 sudah pulang dari perawatan (meningkat dari sebelumnya 6.912 orang) dan 575 orang masih dirawat (berkurang dari sebelumnya 558 orang).(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2020. PPDB kemungkinan akan dilakukan secara daring (online) mengingat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Baca Juga
Pemerintah Siapkan Lahan Pertanian Antisipasi Krisis Pangan Hari ini, Pasien Sembuh dari Corona Catatkan Rekor Terbanyak Tiga Pasien Sembuh, Majalengka Nihil Kasus Covid-19

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengungkapkan hal tersebut dalam rapat virtual bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Senin (11/5) yang diunggah di akun situs berbagi video milik Pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Dengan mekanisme kebijakan PPBD di rumah ini, peserta atau calon peserta didik dapat melihat mulai dari teknis pendaftaran dan daya tampung secara daring. Lalu mendaftarkan diri secara daring.

“Dilakukan verifikasi oleh operator atau panitia PPDB dan melihat hasil seleksi serta melakukan lapor diri juga secara daring,” katanya.

Bagi calon peserta didik yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara daring, pihaknya telah menyiapkan layanan bantuan (help desk), baik melalui posko-posko yang ada di sekolah atau yang ada di suku dinas. “Dengan memperhatikan protokol kesehatan saat ini dalam kondisi pandemi. Lalu di nomor telepon, baik secara langsung maupun WhatsApp dan media-media sosial,” ujarnya.

Nahdiah menyebutkan, PPDB tahun ini ada empat jalur penerimaan, seperti tahun sebelumnya. Keempat jalur itu ialah zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua atau anak guru. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sudah merencanakan hari pertama sekolah pada 13 Juli, jika memang wabah virus corona (COVID-19) sudah berakhir atau mereda.

“Lalu persiapan masa perkenalan lingkungan sekolah yang direncanakan 11 Juli. Hari pertama sekolah dengan mempertimbangkan kebijakan baik dari pusat ataupun daerah yang kami siapkan di 13 Juli 2020,” katanya.

Adapun tahapan PPDB 2020/2021:

1. Sosialisasi Internal: 14 Mei-18 Mei 2020

2. Sosialisasi Eksternal: 18 Mei-20 Mei 2020

3. Pra-pendaftaran: 11 Juni-14 Juni 2020

4. Pendaftaran Online: 15 Juni-9 Juli 2020

5. Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah: 11 Juli

6. Hari Pertama Sekolah: 13 Juli 2020.(*/Ind)

JAKARTA – Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19, Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan beasiswa kepada sebanyak 100 orang pelajar dan mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah tertentu.

Sandiaga mengatakan, program beasiswa ini diinisiasi founder Kahmipreneur, Kamrussamad dan beberapa dukungan dari Gabungan Relawan Presiden Jokowi (GRPJ). Dia pun mengapresiasi program pemberian beasiswa yang digagas Kahmipreneur ini.

“Saya adalah produk beasiswa, sehingga saya tahu bagaimana beasiswa sangat membantu, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya harap beasiswa ini bisa membuka peluang kesuksesan untuk para penerimanya,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Pemberian beasiswa kepada pelajar yang berada di DKI Jakarta, Sumedang, Bekasi, Bandung, Sumatera Barat, Tangerang Selatan (Tangsel), Tangerang, Cimahi, Depok, Bandung Barat, Pekanbaru dan Makassar.

Adapun pemberian simbolis beasiswa ini digelar di DKI Jakarta yang dihadiri 15 orang penerima yang berasal dari DKI Jakarta dan diikuti penerima dari daerah lain secara virtual.

Salah satu peserta penerima beasiswa, Ridho Mahasiswa asal Universitas Bung Karno ini mengaku bersyukur menjadi penerima beasiswa Kahmipreneur. Ridho yang sehari-hari menjadi driver ojek online ini terkena dampak Covid-19 dan membuatnya kesulitan membayar uang kuliah.

Selain Ridho, ada juga Melisa yang sebagai penerima beasiswa ini juga kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini.

Sebelum adanya pandemi, Melisa menjalani kuliah sambil bekerja. Namun, perusahaannya mengurangi separuh karyawan termasuk Melisa, sehingga dia kesulitan untuk biayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari.

Dari total 20.700 orang yang mendaftar beasiswa ini, sebanyak 100 pelajar dan mahasiswa yang terpilih di gelombang I ini memiliki minat entrepreneur yang tinggi. Sandiaga juga melakukan dialog interaktif dengan para penerima di daerah lain. Mereka berharap pandemi Covid-19 bisa segera teratasi. Dalam acara ini juga dihadiri beberapa perwakilan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19.(*/Tya)

SURABAYA – Sebanyak 93 tenaga medis yang bertugas di Jawa Timur positif terpapar virus corona atau Covid-19. Mereka yang terpapar yakni perawat, bidan, apoteker hingga dokter. Para tenaga medis tersebut bekerja pada rumah sakit di sejumlah daerah, termasuk Kota Surabaya.

Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Covid-19 Jatim, dr Kohar Hari Santoso, membenarkan jika tenaga medis yang terpapar corona berjumlah 93 orang. Angka ini 5 persen dari total jumlah warga Jatim yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Di mana total warga Jatim yang positif mencapai 1.858 orang.

“Klaster tenaga medis ini berasal dari sejumlah rumah sakit di beberapa daerah, termasuk rumah sakit di Surabaya,” terang Kohar, Kamis, 14 mei 2020 malam.

Menurut dia, saat ini masyarakat perlu lebih waspada terhadap klaster orang tanpa gejala (OTG). Sebab, jumlah OTG di Jatim cukup banyak, dan klaster ini lebih mudah dalam penularan secara tidak langsung

Pasalnya OTG tidak menunjukkan gejala dan tanda-tanda klinis. Dirinya meminta masyarakat supaya disiplin memakai masker dan tetap menjaga jarak jika keluar rumah. Sehingga tidak terkena virus corona yang saat ini sudah menjadi pandemi.

Hingga saat ini total warga Jatim yang positif Covid-19 sebanyak 1.858 orang. Sedangkan untuk PDP 4.509 orang, yang sedang diawasi 2.037. Lalu yang meninggal dunia berstatus PDP sebanyak 435 orang.

Sementara yang ODP sebanyak 21.910, dan yang masih dipantau 4.236 orang. Yang sudah selesai dipantau 17.595, dan yang meninggal dalam kondisi ODP berjumlah 79 orang.(*/Gio)

JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syahril menjelaskan persoalan pada penerapan program merdeka belajar di daerah.

Ia mengatakan masih banyak daerah yang membuat peraturan ujian sekolah seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Iwan mengatakan salah satu poin dalam program merdeka belajar yaitu soal ujian sekolah. Di dalam konsep merdeka belajar, sekolah diberikan kebebasan untuk membuat bentuk ujian sekolah.

Iwan memahami di lapangan, masih banyak yang belum siap menjalankan kebijakan merdeka belajar. “Memang sebuah realitas yang kita hadapi, perubahan mindset itu butuh waktu,” kata Iwan dalam diskusi bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI), Rabu (13/5/2020).

Esensi dari merdeka belajar sebenarnya adalah ownership atau rasa kepemilikan. Dengan demikian, pemerintah daerah dan satuan pendidikan diharapkan bisa melakukan hal yang sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing. Sebab, setiap daerah dan satuan pendidikan menghadapi masalah yang berbeda-beda.

Pada saat yang sama, ia menyadari ekosistem pendidikan di Indonesia masih membutuhkan panduan untuk merdeka. Terkait hal ini, Iwan menuturkan, Kemendikbud membuat panduan-panduan.

Kendati demikian, panduan yang diberikan bukan berupa mandat yang wajib dilakukan. Namun, tujuan panduan adalah membantu pihak-pihak yang masih gamang dan tidak yakin menjalankan kebijakan merdeka belajar.

“Sudah mau diajak berlari tapi kayaknya masih ragu-ragu, itu memang menjadi PR kita,” kata dia lagi.

Terkait menciptakan ekosistem yang mendukung untuk merdeka, Iwan mengatakan memang Kemendikbud tidak bisa bekerja sendirian. Kemendikbud sangat mengapresiasi organisasi profesi yang ikut mendorong ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Di sisi lain, ia mengatakan, mengatakan pihaknya memikirkan bagaimana bisa meningkatkan keterikatan (engagement) dengan pemerintah daerah. Ia mengakui, selama ini banyak konsolidasi yang belum terjalan dengan baik antara pusat dan daerah.

Ia menjelaskan, masalah regulasi memang menjadi tantangan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. “Pemerintah kelihatannya besar, tapi sebenarnya punya banyak keterbatasan. Regulasi-regulasi itu menjadi tantangan yang harus kita cari solusinya,” kata Iwan.

Saat ini, dirinya sedang mencoba belajar dengan cepat memahami dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan. Pada saat ini, kata Iwan, pihaknya terus melakukan konsolidasi yang dinilai masih belum maksimal dijalankan.

Sementara itu, Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan pandangan Ditjen GTK sebenarnya sejalan dengan IGI. Namun, ia menegaskan benturan regulasi menjadi satu hal yang harus bisa dihadapi.

Ia mencontohkan dengan adanya isu balai guru penggerak untuk tempat pelatihan guru. Sementara di lapangan saat ini sudah ada LPMP dan P4TK. Ia mempertanyakan bagaimana nanti posisi tempat-tempat tersebut dalam pelatihan guru.

“Di sisi lain, ketika misalnya, balai guru penggerak ini didorong akan ada benturan regulasi. Misalnya, seperti apa posisi-posisi itu,” kata Ramli.

Lebih lanjut, Ramli ingin apapun langkah yang dilakukan Kemendikbud, dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang mampu meningkatakan kompetensi guru secara mandiri. Sebab, ia melihat selama ini kebijakan yang dilakukan terkait dengan kompetensi guru seringkali tidak tepat. Pada akhirnya, pelatihan dilakukan namun tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pendidikan Indonesia.

Dalam rangka menciptakan atmosfer tersebut, Ramli mengatakan Kemendikbud harus memperjelas fungsi dan posisi organisasi profesi guru. Bukan dengan melibatkan organisasi masyarakat di luar guru.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat ada penambahan 180 kasus baru Covid-19 pada Rabu (14/5/2020). Sehingga, total pengidap penyakit asal Wuhan, China itu d Ibu Kota mencapai 5.617 warga.

“1.279 orang dinyatakan telah sembuh, pasien meninggal sebanyak 466 orang. 1.877 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 1.995 orang menjalani isolasi mandiri,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Fify Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Ia menjelaskan, pihaknya mencatat ada orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 9.801 orang dan 190 masih dipantau. Sementara, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 7.342 orang dan 680 masih dirawat di rumah sakit.

Pihaknya juga melakukan pemeriksaan PCR yang telah sampai dengan 13 Mei 2020 sebanyak 96.258 sampel. “Sedangkan, tes PCR pada 13 Mei 2020 dilakukan pada 2.379 orang. Sebanyak 1.679 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 180 positif dan 1.499 negatif,” ujarnya.

Sementara, untuk rapid test masih terus berlangsung di 6 wilayah kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP).

“Total sebanyak 96.748 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 3.703 orang dinyatakan reaktif dan 93.045 non-reaktif,” tukasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syahril, menjelaskan salah satu program yang ia akan dorong adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif.

Ia menjelaskan, ekosistem belajar guru harus dibangun dengan kerjasama antara pemangku kepentingan.

“Kita ingin di setiap provinsi terbentuk ekosistem pendidikan guru yang sifatnya inklusif, jadi antara sekolah, lalu ada di sana penggiat pendidikan, komunitas, akademisi, organisasi profesi, dan lain-lain itu semua bekerja barengan supaya memenuhi kebutuhan belajar guru yang relevan,” kata Iwan, dalam diskusi daring, Rabu (13/5).

Ia menyadari kondisi masing-masing guru di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat beragam. Guru di tiap daerah menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda dan tidak bisa diselesaikan oleh satu jenis ekosistem belajar untuk guru.

“Relevan ini saya garis bawahi, karena sama dengan murid belajar, guru belajarnya pun perlu diferensiasi,” kata dia menambahkan.

Terkait hal tersebut, Kemendikbud ingin mensyaratkan bagaimana membentuk ekosistem belajar guru yang lebih berdaya. Menurut Iwan, hal ini perlu untuk menjadi bagian yang hadir di tiap provinsi.

Pelatihan guru tidak semuanya harus berada di pusat. Justru yang penting kini adalah melihat kebutuhan dan tantangan yang berbeda masing-masing daerah. Hal itulah yang kemudian dijadikan dasar ekosistem belajar untuk guru.

Selain itu, ia berharap komunitas pendidikan bisa bergotong royong dan saling melengkapi. Pada akhirnya, tujuan dari pendidikan yang diinginkan adalah bagaimana bisa melayani murid dengan baik.

“Jadi ini sebuah strategi yang menurut kami, kita nggak bisa sendirian. Jadi filosofi gotong royong dengan memberdayakan komunitas pendidikan adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa membuat ekosistem belajar yang baik,” kata Iwan menegaskan.(/Ind)

JAKARTA – Pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020, setelah sebelumnya kenaikan iuran BPJS sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menanggap pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap suasana kebatinan, dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat pandemu Covid-19. Sehingga ia menilai sangat menciderai hati masyarakat.

“Bahkan menurut beberapa pakar kondisi ekonomi kita akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan. Maka kebijakan kenaikan ini sangat menciderai kemanusiaan,”ujar Netty kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Menurut Netty, kenaikan iuran BPJS pun menjadi kado lebaran yang buruk bagi masyarakat yang akan merayakan dalam beberapa hari lagi. Ia menilai masyarakat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung oleh rakyat.

“Sebut saja kebaikan (TDL) Tarif Dasar Listrik, harga BBM yang tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun,” ucapnya.

Ia melanjutkan jika kebijakan kenaikan iuran BPJS semakin mempersulit kehidupan masyarakat semakin sengsara dan ambyar. Seharusnya, pemerintah fokus dalam penanganan kesehatan terhadap Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan.

“Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Netty menekankan bilamana kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas 3 PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat carut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.

Apalagi, kata Netty, jumlah peserta kelas 3 ini paling banyak dari kelas lainnya setelah terjadi migrasi dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3 yang diakibatkan kenaikan premi Perpres 75/2019.

“Seharusnya pemerintah (presiden) melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 ini, secara sungguh-sungguh karna putusan ini mengikat. Jangan malah bermain-main dan mengakali/mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh Institusi yang baik dan taat hukum jangan malah sebaliknya,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan . Setelah sebelumnya kenaikan iuran pada 2020 dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.(*/Joh)

JAKARTA – Pemerintah mengklarifikasi rencana pelonggaran pembatasan sosial dengan mengizinkan warga dengan usia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja dan beraktivitas normal.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, prioritas bagi pekerja berusia muda untuk kembali bekerja hanya diperuntukkan bagi sejumlah sektor yang memang diperbolehkan beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berjalan.

Artinya, pernyataan Gugus Tugas kemarin lebih bersifat imbauan kepada pemilik usaha yang diberi izin beroperasi, agar memprioritaskan pegawai dengan usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja. Cara ini juga diyakini bisa menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB memang disebutkan mengenai bidang usaha yang dikecualikan dalam peliburan aktivitas tempat kerja.

Pasal 13 ayat 3 beleid tersebut menjelaskan, bidang usaha yang diperbolehkan tetap buka selama PSBB antara lain kantor atau instansi yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, BBM dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian dan keuangan, komunikasi, industri serta ekspor-impor, distribusi dan logistik, serta kebutuhan dasar lainnya.

“Kenapa kita menganjurkan para pimpinan perusahaan di kantor untuk berikan prioritas untuk kelompok usia yang relatif muda, karena menurut data, bahwa usia 60 tahun ke atas mengalami angka kematian tertinggi (akibat Covid-19) yaitu 45 persen,” jelas Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (12/5).

Doni menekankan, bahwa imbauannya memang ditujukan kepada pemilik usaha yang sektornya sudah ditentukan dalam PMK 9/2020, agar memprioritaskan pegawai muda. Faktor kesehatan menjadi alasan di baliknya.

Menurut data Gugus Tugas, pasien Covid-19 berusia 46-59 tahun mencatatkan tingkat kematian 40 persen. Kebanyakan dari mereka yang meninggal dunia memiliki riwayat penyakit menahun seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, ginjal, dan penyakit lainnya.

“Maka tentunya seluruh pimpinan di perusahaan, seluruh para manajer, kepala di tiap-tiap bagian yang mempekerjakan karyawan pegawai harus memperhitungkan faktor data yang telah berhasil dikumpulkan oleh gugus tugas gabungan dari ahli epidemiolog dari berbagai perguruan tinggi termasuk tim dari Kemenkes,” ungkapnya.(*/Ad)