Pendidikan

JAKARTA – Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno memastikan akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Ibu Kota saat mengunjungi SDN 07 Pagi di Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Menurutnya bahwa saat ini Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Dasar di Jakarta 97 persen, Sekolah Menegah Pertama 87 persen dan Sekolah Menengah Atas 59 persen.

“Kita mengirimkan pesan untuk semua, bahwa prioritas utama kita pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan untuk semua,” kata Anies.

“Bayangkan di Ibu Kota ini angka APM 59 persen, dan akan kita tingkatkan untuk masuk kelas 1 sampai tuntas ke kelas 12,” lanjutnya.

Anies juga mengatakan, berdasarkan data Indonesian National Assessment Programme (INAP) tingkat kemampuan membaca anak di Ibu Kota masih di bawah rata-rata nasional.

Padahal, Anies melanjutkan, akses ke buku bacaan di DKI Jakarta relatif luas.

“Kita ingin di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, Jakarta harus bisa sejajar dengan kota-kota besar di Asia Tenggara minimal,” jelasnya.

Selain itu Gubernur menyatakan akan segera merealisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, perbaikan dan perluasan manfaat KJP yang dijanjikan selama kampanye pemilihan gubernur.(*Ind)

BANDA ACEH – Pekan keterampilan dan seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2017 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Provinsi Aceh, 9-14 Oktober.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) merupakan wahana untuk menggali potensi dan minat generasi muda bidang pendidikan agama.

“Penyelenggaraan ini merupakan kebutuhan kita semua sebagai orang tua dan anak yang sedang menempuh pendidikan dari jenjang dari Sekolah Dasar sampai SMA/SMK terhadap pengetahuan agama,” katanya di Banda Aceh, kemarin.

Pernyataan itu disampaiaknnya di sela-sela membuka Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI)Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2017
Menurut dia dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengetahui terhadap bakat, potensi, minat dan juga ketrampilan setiap peserta didik dalam pendidikan bidang agama.

“Kegitan ini juga merupakan ajang silaturahim, saling beintraksi membangun relasi dan ini juga tidak hanya siswa tapi juga guru dan pengelola sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam,” terangnya.

Menurutnya merawat keragaman dalam keagamaan sangat penting. Di mana pendidikan agama Islam seharusnya dikaitkan dengan karakteristik bangsa yang beragam dan kaya dengan nilai-nilai religius.

“Keragaman dan keagaman merupakan jati diri yang tidak dapat dipisahkan pada bangsa Indonesia. Islam adalah agama yang menebarkan kedamaian,” jelasnya.(*Ind)

LAMPUNG – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia hanya memiliki dua institut Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Surabaya, maka perlu dibangun lebih banyak lagi di luar Jawa.
Wapres juga mengatakan, perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah.

“Sejak dulu saya ingin negeri ini maju dan seimbang maka sejak tahun 2000-an saya berpikir kenapa kita hanya punya dua institut saja di Jawa,” kata Wapres pada Dies Natalis ketiga Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung, belum lama ini.

“Maka saya minta pemda untuk menyumbangkan lahan tapi entah kenapa dulu di Sumatera agak sulit yang siap adalah Makassar, makanya dibangun lebih dulu di sana,” lanjutnya.

Terkait Itera, ia bersyukur Pemda Lampung bersedia menyumbangkan lahan seluas 200 hektare yang dibantu oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang merupakan putra asli Lampung yang sebelumnya juga menjadi Menteri Kehutanan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Lampung Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Wapres juga mengatakan bahwa suatu institut teknologi harus mempunyai kekhususan, tidak seperti universitas lainnya yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum.

Pada kesempatan itu, Wapres memuji bangunan kampus Itera yang berkonstruksi modern yang menurut dia merupakan upaya untuk mengajak generasi muda melihat masa depan.

Menurut Wapres, berbicara tentang teknologi berarti bicara tentang kemajuan dan masa depan. Jika kampus hanya mengingat kejayaan masa lalu, maka tidak berbeda dengan museum yang hanya menyimpan sejarah.

Jika melihat nama yang disematkan pada Itera yang mengambil nama Pulau Sumatera, berbeda dengan dua institut lainnya yang hanya menggunakan nama kota, maka Itera mengandung suatu harapan akan menjadi tumpuan ilmu pengetahuan bagi daerah lainnya.

“Ini adalah sebuah tantangan, maka perlu keseimbangan kalau tidak ini akan menjadi masalah ke depan. Kita tidak bisa hanya menumpukan pada Pulau Jawa saja, maka perlu dibangun lebih banyak lagi institut teknologi,” jelas Wapres. (*Ind)

Di usianya yang ke 54 tahun, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mengukir berbagai prestasi yang membanggakan. Di tahun 2017 ini pula akan menentukan peran IPB sebagai penggerak prima pengarusutamaan pertanian dalam pembangunan di Indonesia.

Tidak hanya itu, IPB juga telah melahirkan berbagai ide, gagasan, dan karya nyata serta inovasi sebagai upaya untuk mengembangkan pertanian Indonesia juga mewujudkan sistem pertanian yang tangguh untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia sekaligus mensejahterakan seluruh komponen bangsa.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto saat membuka Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke 54 di Gedung Graha Widya Wisuda, IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (06/09/2017) memaparkan, di tahun 2017 ini IPB akan menjadi satu dari seratus perguruan tinggi terbaik di dunia versi QS World University ranking by subject. Yaitu Agriculture and Forestry.

“Penghargaan tersebut semakin menambah kebanggaan bagi IPB setelah pada 17 Agustus 2017 yang lalu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI menetapkan IPB sebagai perguruan tinggi terbaik peringkat ketiga se-Indonesia setelah UGM dan ITB,” ungkapnya.

Melalui momentum dies natalis IPB ke 54 pula, tambahnya, diharapkan dapat mengingatkan kembali sejarah dan latar belakang berdirinya IPB. Dimana IPB didirikan dengan gagasan dan visi para pendiri bangsa Indonesia yang memandang bahwa pendidikan tinggi pertanian amat penting dalam mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera (*Jun)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor cemaskan nasib ribuan guru non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di SMA dan SMK. Ini seiring dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan bidang pendidikan menengah dari Kabupaten Bogor ke Provinsi Jawa Barat tertanggal 1 Oktober 2016.

Kepala SMKN 1 Puncak Cisarua, Ujang Tohari mengemukakan, peralihan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan SMA/SMK dari daerah ke provinsi memang sudah menjadi amanat UU No 23 Tahun 2014.

Namun, yang menjadi kecemasan adalah bagaimana nasib ribuan guru honorer yang mengajar di ratusan SMA dan SMK di Kabupaten Bogor pasca pelimpahan. Sebab, dalam proses pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi ini hanya berlaku untuk guru PNS. Sementara untuk guru non PNS tidak diakomodir.

“Ini akan menimbulkan dampak global tentunya. Selama ini mereka mendapat gaji dari APBD Kabupaten Bogor, meskipun nilainya tidak besar,” kata Ujang , (29/9).

Dia melanjutkan, tidak bisa dipungkiri, keberadaan guru honor sangat membantu sekolah meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia anak didik.

Misal di SMKN 1 Puncak Cisarua, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 42 orang. Dari jumlah itu hanya 8 orang saja yang berstatus PNS. Situasi ini mungkin tidak akan berpengaruh bagi sekolah swasta. Karena mereka memang memiliki manajemen sendiri, berbeda dengan sekolah negeri.

“Bila guru honorer tidak diakomodir, apakah nanti akan efektif KBM di SMKN 1 Puncak Cisarua hanya diajar 8 guru saja,” ucap Ujang.

Sementara, salah seorang guru honorer SMA negeri di Kecamatan Megamendung yang enggan disebutkan namanya berharap pemerintah bijak. “Kalau guru honor tidak diakomodir, itu sama halnya dengan menciptakan pengangguran baru. Sebab jumlah guru honor di SMA dan SMK di Kabupaten Bogor mencapai ribuan,” tuturnya.

Kadisdik Kabupaten Bogor, Tb. Luthfie Syam menyebut, pelimpahan SMA dan SMK merupakan amanah undang-undang. “Tentunya kebijakan ini akan kita ikuti, meskipun teknisnya masih belum diputuskan oleh pemprov,” tukasnya.

Sedangkan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan, untuk urusan administrasi mulai dari SDM, aset dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan SMA/SMK, selesai pada 1 Oktober 2016.

“Penyerahan secara resmi terkait pembiayaan, penggajian dan lainnya akan dilakukan pada 1 Januari 2017 mendatang,” jelas Aher.BAL (*Ind)

BOGOR – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI, Prof.Dr. Mohamad Nasir mendukung penuh acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXIX (Pimnas ke-29) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Senin (8/8/2016), di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Darmaga, Kabupaten Bogor.

“Kami dari kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mendukung penuh acara ini, dan akan terus mendampingi inovasi-inovasi mahasiswa yang sampai pada industri,” kata Menristekdikti RI, Prof.Dr. Mohamad Nasir saat Pembukaan Pimnas ke-29.

Pada upacara pembukaan Pimnas juga dilakukan penyerahan piala Adhikarta Kertawidya dari pihak Juara Umum Pimnas ke-28 yaitu Universitas Brawijaya (UB) yang diwakili Rektor UB, kemudian diserahkan kepada pihak penyelenggara yang diterima oleh Prof. Yonny selaku Ketua Panitia Pimnas ke-29.

Selain itu hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wakil Walikota Bogor, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bogor, dan jajaran perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Kompetisi nasional bergengsi ini diikuti oleh 460 kelompok Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari 145 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB sekaligus Ketua Panitia Pimnas ke-29, Prof.Dr. Yonny Koesmaryono mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya bernuansa kompetisi yang adil, namun juga menekankan kepada persatuan dan kebersamaan.

“Dengan Semangat Kebersamaan dan Persatuan, Mahasiswa Indonesia Menciptakan Karya Kreatif dan Inovatif untuk Kejayaan Bangsa”, katanya.

Sementara Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto juga mengatakan akan mengupayakan agar Pimnas ke-29 ini tidak hanya sekadar menjadi ajang kompetisi antar mahasiswa dan antar perguruan tinggi. Tapi juga menjadi ajang kebersamaan, memupuk persatuan, ajang tukar pikiran, dan ajang berbagi ilmu. Hal itu baik antar mahasiswa maupun antar dosen pendamping.(*Daus)

BOGOR – Dunia pendidikan sudah dijadikan ajang bisnis oleh pihak oknum sekolah baik itu dari keperluan anak didik sampai buku LKS .

Dugaan praktek jual beli buku Lembaran Kerja Siswa (LKS), di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon Kelapa, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan berbagai macam pihak.

Kali ini sorotan tajam dialamatkan ke SDN Kebon Kelapa oleh Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah yang menilai, masih saja dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman dinodai oleh permainan kotor.

“Seperti tak ada habisnya, praktek jual buku LKS selalu terjadi setiap tahunnya, dan saya menilai ini sudah menjadi permainan rutin dan terkesan dibiarkan saja oleh dinas pendidikan,” kata Along sapaan akrabnya.

Menurut dia, harus ada tindakan yang membuat efek jera pelaku yang cuma mencari keuntungan semata di dunia pendidikan ini.

“Jangan tutup mata melihat persoalkan seperti ini, harus ada tindakan tegas dari instansi terkait,” tandasnya.
( W.suherman/daus)

BOGOR – Marak itu yang terjadi dan sangat disayangkan, praktek jual beli Lembaran Kerja Siswa (LKS) di dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman masih kerap terjadi.

Kali ini, sejumlah orang tua murid di SDN Kebon Kelapa, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mengeluhkan disekolah tersebut sekarang siswa harus membeli buku LKS.

Salah satu orang tua murid yang tidak mau disebutkan namanya ini mengungkapkan, baru pada tahun ini saja sejak SDN Kebon Kelapa dijabat kepala sekolah yang baru, ada jual beli buku LKS.

“Padahal waktu dijabat Kepsek yang lama pak Gozali, disekolah ini tidak pernah menyuruh siswanya terjadi praktek jual beli buku LKS,”ujarnya.

Kendati satu paket buku LKS hanya di Jual sebesar 90 ribu, namun sebagian besar orantua murid merasa keberatan dan mempertanyakan dana BOS.

“Kalau ga salah ada dana BOS untuk segala macam keperluan sekolah seperti buku yang di gratiskan,”tuturnya.

Sementara itu, saat wartawan Jurnal Metro hendak mengkonfirmasi hal tersebut, beberapa kali didatangi kelokasi, namun tak pernah ada ditempat.

“Ibu Tety sedang ada tugas luar, sedang ada kegiatan di gugus dan UPT,”kata Riani salah satu guru di SDN Kebon Kelapa.

Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pihak Pemkab Bogor agar mengambil kebijakan di sekolah SDN Kebon Kelapa teruma pihak Disdik agar pendidikan ditegar beriman jangan dijadikan ajang bisnis.(w Suher/Daus)

JAKARTA – Maraknya guru yang dipidanakan orangtua murid karena dianggap melakukan kekerasan terhadap anaknya, turut mendapat perhatian dari senator dari DKI Jakarta Fahira Idris.

Fenomena ini muncul setelah kasus hukum yang menjerat Samhudi (45), guru SMP Raden Rahmad, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Meski perkara ini berakhir damai karena Pelapor bersedia mencabut laporan atas kasus pencubitan oleh Samhudi terhadap salah satu siswanya. Fahira menyatakan, kalau kekerasan serius hingga pelecehan seksual memang harus dipidanakan.

“Kalau cuma mencubit sedikit atau hukuman ringan lain, saya rasa tidak perlu ke polisi,” kata Fahira seperti dikutip di akun Twitter @fahiraidris, (4/7).

Menurut Fahira, orangtua harus paham tugas guru bukan hanya membuat anak didiknya jadi pandai, tetapi juga membentuk karakter anak.

“Di sisi lain, sekolah dan guru juga perlu memikirkan tindakan disiplin nonfisik sebagai alternatif yang membuat si anak tidak berani lagi melakukan tindakan yang melanggar disiplin dan aturan sekolah,” tandasnya.(*Nia)

SIDOARJO – Menjadi guru saat ini menjadi permasalahan karena orang tua siswa terkadang tidak terima bila anaknya tersakiti dalam arti diajari yang benar .
Seperti yang terjadi di Sidoarjo ,tidak terima rekannya disidang terkait dugaan kasus penganiayaan siswa, ratusan guru dari PGRI Sidoarjo, (28/6) berunjukrasa di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Mereka menuntut, pihak PN Sidoarjo segera membebaskan terdakwa karena dinilai kasus tersebut berlebihan.

Menurut mereka, proses hukum yang dilakukan aparat terhadap rekan mereka bernama Sam salah satu guru SMP swasta di Balongbendo, Sidoarjo tidak beralasan.

Hanya karena menepuk dan mencubit siswa yang merupakan anak anggota TNI yang melakukan kesalahan di sekolah, sang guru langsung dilaporkan ke polisi untuk kemudian diproses hukum ke pengadilan.

Padahal sikap guru tersebut dinilai sudah benar dan tidak berlebihan karena sang guru hanya menjalankan tugas sebagai guru untuk mendidik siswa di sekolah.

“Hanya karena mencubit siswa sang guru langsung diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kita menuntut agar rekan kita dibebaskan,” tegas Gufron, perwakilan guru yang berunjuk rasa .(Roy)