Pendidikan

TANGERANG – Masih ada ratusan guru honor di kota Tangerang yang nasibnya memprihatinkan.

“Kita telah mewacanakan peningkatan kesejahteraan, termasuk guru honorer,” jelas Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin, kepada wartawan di acara perayaan 73 tahun HUT PGRI di salah satu ruang di gedung pusat pemerintahan kota Tangerang,(28/11/2018) .

Sambungnya, pihaknya mengapresiasi perhatian Walikota Tangerang terhadap dunia pendidikan. “Kita sudah membicarakannya dengan Pak Wali.

Beliau sama-sama mencari solusi bagi kesejahteraan guru,” kata Jamal .

Jamal juga mengaku prihatin karena guru honorer yang berusia di atas 35 tahun tak bisa dijadikan PNS.

“Kita akan coba dengan cara lain, untuk pengangkatan guru honorer yang usia di atas itu,” tambah Jamal. Dia mengakui, hingga hari ini masih ada tunjangan bagi guru honor sebesar Rp 650 ribu. Namun diharapkan pada tahun depan, perbaikan dilakukan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Sementara itu acara peringatan HUT PGRI di kota Tangerang juga diramaikan pemberian hadiah bagi mereka yang berprestasi di berbagai bidang dan hiburan musik dangdut.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Mohamad Abduh.(*Adyt))

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut lembaga pendidikan perlu merancang penerapan kurikulum tanggap bencana. Ini penting sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi bencana.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai kurikulum tanggap bencana, agar sebagai Provinsi yang rutin mendapat bencana, anak- anak sekolah kita siap bagaimana menghadapi bencana gempa bumi, kalau gunung meletus, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya,” kata Emil, sapaan akrabnya, pada Launching Pelajar Siaga Bencana Tahun 2018, di Yayasan Kharisma Darusalam, Kabupaten Karawang, Jumat 23 November 2018.

Ridwan Kamil menyebut, Indonesia khususnya Jawa Barat, merupakan salah satu negara dengan potensi bencana alam yang tinggi. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terkait secara langsung dengan proses geologi, seperti gempa bumi, longsor, vulkanik, likuifaksi, hingga banjir.

Pun sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku utara.

Di Jawa Barat, selama kurun waktu Januari 2018 sampai saat ini saja, sudah terjadi sekira 1.322 kejadian bencana alam. Adapun ribuan bencana ini terdiri dari tanah longsor 351 kejadian, puting beliung 220 kejadian, Banjir 106 kejadian, kebakaran hutan 141 kejadian, kebakaran hunian 387 kejadian, gempa bumi dua kejadian, dan gelombang pasang lima kejadian.

Selanjutnya Emil berharap, kurikulum tanggap bencana yang dia inisiasi, bisa diterapkan di seluruh sekolah di Jawa Barat mulai Januari 2019. Ia mengaku, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang terkait asistensi pengembangan kurikulum kebencanaan tersebut.

“Kita meniru apa yang ada di Jepang, mereka yang luar biasa ini akan jadi mitra, saya sudah kerjasama dengan JICA, Kota Yokohama, juga Pemerintah Jepang untuk memberi asistensi kurikulum berbasis bencana,” katanya dalam rilis Humas Pemprov Jabar.

Sehingga, diharapkan dapat meminimalisir korban di kemudian hari karena kurangnya pengetahuan terkait persiapan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. “Kami ingin di masa depan anak cucu kita siap terhadap bencana dan potensi bencana sehingga bisa hidup berbudaya dan menyiasati takdir bencana yang memang secara geologis Indonesia ini rawan,”tandasnya(*Yan)

Tags:

BANDUNG – Dana hibah guru honorer 2017 terancam tidak cair. Persoalan tahun lalu, berkaitan dengan penentuan pengelola pencairan dana hibah guru honorer 2016 berimbas pada pencairan tahun ini.

Awalnya, untuk pencairan dana hibah 2016, Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjuk PGRI. Namun, PGRI menolak penunjukan itu. Kemudian, pengelola dialihkan ke Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Namun, ketika akan memproses pencairan, pengelola yang tercantum di APBD Kota Bandung 2016 adalah PGRI. “Padahal PGRI telah mengajukan proposal untuk menjadi pengelola pada 2017,” kata Ketua FAGI Iwan Hermawan, (26 Oktober 2017).

Akan tetapi, setelah PGRI akhirnya menyepakati menjadi penge­lola pada 2016, sesuai yang tercantum di APBD, maka menurut Iwan, PGRI tidak dapat menjadi pengelola pada 2017. Pasalnya, organisasi guru tidak boleh menjadi pengelola pencairan dana hibah dua tahun berturut-turut.

Persoalan yang sama, akan berulang di pencairan dana hibah guru honorer. Hal itu disebabkan, di dalam aplikasi sabilulungan.bandung.go.id, PGRI tercantum sebagai pengaju proposal pengelola dana hibah guru honorer 2017. Di dalam aplikasi tersebut, disebutkan dana hibah yang diajukan sebesar Rp 60.537.000.000.

“Setiap tahun selalu terjadi persoalan yang sama. Ada persoalan inkonsistensi antara penunjukan, pengajuan proposal, dan penentu­an pengelola. Akibatnya, selalu terjadi perdebatan siapa yang berhak mengelola di saat yang mendesak,” kata Iwan.

Tahun lalu, proses pencairan menjadi terlambat karena sebagian waktu digunakan untuk menyelesaikan persoalan siapa pengelola dana hibah. Iwan menyebutkan kesepakatan di tahun lalu, penge­lola dana hibah guru honorer 2017 adalah FAGI.

“Namun ketika mengajukan proposal ke TU pimpinan ditolak karena ada yang sudah duluan mengajukan proposal yaitu FKGH dan PGRI . Jadi di TU pimpinan dan Inspektorat ada 2 proposal untuk dana hibah 2017 yaitu Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) dan PGRI,” kata Iwan.

Ketua PGRI Kota Bandung Maman Sulaeman menyebutkan tidak mungkin PGRI menjadi pengelola kembali. Meskipun ada proposal yang sudah masuk, PGRI tidak dapat menjadi pengelola karena larangan menjadi pengelola berturut-turut.

“Saya tidak mempersoalkan siapa yang akan menjadi pengelola. Asal sesuai aturan. Dan yang paling penting, guru honorer mene­rima haknya tiap tahun,” kata Maman.
Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Herdiyan tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Padahal saat ini telah beredar informasi kepada guru honorer untuk proses pemutakhiran data..(*Ind)

JEMBER – Ribuan orang guru dan pegawai honorer seluruh Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mogok kerja selama tiga hari, mulai Senin (23/10) hingga Rabu (26/10).

Mereka menuntut kepada Bupati Faida agar menerbitkan surat keputusan mengenai guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Aksi mogok ini digalang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Mereka nanti berkumpul di kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan kecamatan dan beristigosah. Mereka menyuarakan agar Ibu Bupati terketuk untuk menerbitkan SK yang sangat bermanfaat untuk teman-teman,” tutur Ketua PGRI Jember Supriyono, (20/10/2017).

Aksi mogok ditempuh setelah beberapa kali para guru gagal berdialog dengan Bupati Faida. “Ketika ada keluhan dari teman-teman terkait SK tadi, kami bersurat kepada pemerintah kabupaten,” kata Supriyono.

Supriyono sempat menemui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief beberapa saat setelah dilantik. “Kami sampaikan bahwa SK bupati penting, tapi tetap menunggu petunjuk bupati,” katanya.

PGRI kemudian melayangkan surat kepada Bupati Faida kembali karena ingin berdialog. “Ternyata tidak ada jawaban,” kata Supriyono.

Belakangan pengurus PGRI melayangkan permohonan langsung via WhatsApp. “Kami ingin menghadap. Ternyata juga tidak ada respons. Sementara dari bawah ingin ada dialog (untuk mengetahui) seperti apa kebijakan tentang guru honorer (guru tidak tetap),” kata Supriyono.

“Karena jalan-jalan ini (ikhtiar untuk berdialog) sudah tidak diberikan ruang kepada kami, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan ruang kepada kami, untuk menyampaikan pendapat di depan umum,” kata Supriyono.

Permintaan terhadap SK bupati tidak berlebihan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 mensyaratkan adanya SK bupati bagi guru honorer yang menerima dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Dengan SK bupati, kepala sekolah tidak kebingungan karena tak melanggar petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kedua, guru yang belum memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), bisa mengusulkan. Ketiga, dengan punya NUPTK dan SK bupati, mereka bisa mengikuti sertifikasi. Kalau lulus bisa mendapatkan tunjangan profesi pendidik. Ini akan membuat guru lebih sejahtera,” kata Supriyono.

Supriyono mengatakan, para guru tetap taat hukum. “Apapun para founding father menyiapkan negara ini menjadi negara hukum,” katanya.

Supriyono menyesalkan tidak adanya respons dari Bupati Faida terkait keinginan para guru untuk berdialog. “Padahal silaturahim ini penting. Apapun bisa dipecahkan dengan silaturahim. Lewat silaturahim semua persoalan bisa disampaikan, dan kita bisa memahami kebijakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi paling tidak kami punya data dan informasi dari pemegang kebijakan bahwa seperti ini kondisinya,” katanya.

Aksi mogok ini hanya dilakukan guru honorer. “Kalau PNS janganlah. PNS ini jangan meninggalkan tempat. Saya pikir adik-adik kita yang GTT. GTT ini di dalamnya ada K2 dan non K2, dan ada PTT juga. Kami sebagai organisasi yang menjadi rumah besar mereka ya harus melindungi dan menyampaikan pikiran-pikiran mereka,” kata Supriyono.

PGRI siap jika kemudian Bupati Faida mengundang para guru honorer untuk berdialog. “Kami welcome. Kalau tatkala ada jalan buntu dan kami perlu ke DPRD, ya kami akan ke DPRD. Saluran-saluran konstitusional akan kami lewati,” kata Supriyono.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali belum bisa dimintai konfirmasi. “Maaf, saya masih rapat ” tutupnya.(*Gio)

JAKARTA – Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno memastikan akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Ibu Kota saat mengunjungi SDN 07 Pagi di Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Menurutnya bahwa saat ini Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Dasar di Jakarta 97 persen, Sekolah Menegah Pertama 87 persen dan Sekolah Menengah Atas 59 persen.

“Kita mengirimkan pesan untuk semua, bahwa prioritas utama kita pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan untuk semua,” kata Anies.

“Bayangkan di Ibu Kota ini angka APM 59 persen, dan akan kita tingkatkan untuk masuk kelas 1 sampai tuntas ke kelas 12,” lanjutnya.

Anies juga mengatakan, berdasarkan data Indonesian National Assessment Programme (INAP) tingkat kemampuan membaca anak di Ibu Kota masih di bawah rata-rata nasional.

Padahal, Anies melanjutkan, akses ke buku bacaan di DKI Jakarta relatif luas.

“Kita ingin di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, Jakarta harus bisa sejajar dengan kota-kota besar di Asia Tenggara minimal,” jelasnya.

Selain itu Gubernur menyatakan akan segera merealisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, perbaikan dan perluasan manfaat KJP yang dijanjikan selama kampanye pemilihan gubernur.(*Ind)

BANDA ACEH – Pekan keterampilan dan seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2017 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Provinsi Aceh, 9-14 Oktober.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) merupakan wahana untuk menggali potensi dan minat generasi muda bidang pendidikan agama.

“Penyelenggaraan ini merupakan kebutuhan kita semua sebagai orang tua dan anak yang sedang menempuh pendidikan dari jenjang dari Sekolah Dasar sampai SMA/SMK terhadap pengetahuan agama,” katanya di Banda Aceh, kemarin.

Pernyataan itu disampaiaknnya di sela-sela membuka Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI)Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2017
Menurut dia dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengetahui terhadap bakat, potensi, minat dan juga ketrampilan setiap peserta didik dalam pendidikan bidang agama.

“Kegitan ini juga merupakan ajang silaturahim, saling beintraksi membangun relasi dan ini juga tidak hanya siswa tapi juga guru dan pengelola sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam,” terangnya.

Menurutnya merawat keragaman dalam keagamaan sangat penting. Di mana pendidikan agama Islam seharusnya dikaitkan dengan karakteristik bangsa yang beragam dan kaya dengan nilai-nilai religius.

“Keragaman dan keagaman merupakan jati diri yang tidak dapat dipisahkan pada bangsa Indonesia. Islam adalah agama yang menebarkan kedamaian,” jelasnya.(*Ind)

LAMPUNG – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia hanya memiliki dua institut Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Surabaya, maka perlu dibangun lebih banyak lagi di luar Jawa.
Wapres juga mengatakan, perlu dibangun lebih banyak institut teknologi untuk keseimbangan dan mengejar ketertinggalan daerah.

“Sejak dulu saya ingin negeri ini maju dan seimbang maka sejak tahun 2000-an saya berpikir kenapa kita hanya punya dua institut saja di Jawa,” kata Wapres pada Dies Natalis ketiga Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung, belum lama ini.

“Maka saya minta pemda untuk menyumbangkan lahan tapi entah kenapa dulu di Sumatera agak sulit yang siap adalah Makassar, makanya dibangun lebih dulu di sana,” lanjutnya.

Terkait Itera, ia bersyukur Pemda Lampung bersedia menyumbangkan lahan seluas 200 hektare yang dibantu oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang merupakan putra asli Lampung yang sebelumnya juga menjadi Menteri Kehutanan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Lampung Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Wapres juga mengatakan bahwa suatu institut teknologi harus mempunyai kekhususan, tidak seperti universitas lainnya yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum.

Pada kesempatan itu, Wapres memuji bangunan kampus Itera yang berkonstruksi modern yang menurut dia merupakan upaya untuk mengajak generasi muda melihat masa depan.

Menurut Wapres, berbicara tentang teknologi berarti bicara tentang kemajuan dan masa depan. Jika kampus hanya mengingat kejayaan masa lalu, maka tidak berbeda dengan museum yang hanya menyimpan sejarah.

Jika melihat nama yang disematkan pada Itera yang mengambil nama Pulau Sumatera, berbeda dengan dua institut lainnya yang hanya menggunakan nama kota, maka Itera mengandung suatu harapan akan menjadi tumpuan ilmu pengetahuan bagi daerah lainnya.

“Ini adalah sebuah tantangan, maka perlu keseimbangan kalau tidak ini akan menjadi masalah ke depan. Kita tidak bisa hanya menumpukan pada Pulau Jawa saja, maka perlu dibangun lebih banyak lagi institut teknologi,” jelas Wapres. (*Ind)

Di usianya yang ke 54 tahun, Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mengukir berbagai prestasi yang membanggakan. Di tahun 2017 ini pula akan menentukan peran IPB sebagai penggerak prima pengarusutamaan pertanian dalam pembangunan di Indonesia.

Tidak hanya itu, IPB juga telah melahirkan berbagai ide, gagasan, dan karya nyata serta inovasi sebagai upaya untuk mengembangkan pertanian Indonesia juga mewujudkan sistem pertanian yang tangguh untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia sekaligus mensejahterakan seluruh komponen bangsa.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto saat membuka Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke 54 di Gedung Graha Widya Wisuda, IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (06/09/2017) memaparkan, di tahun 2017 ini IPB akan menjadi satu dari seratus perguruan tinggi terbaik di dunia versi QS World University ranking by subject. Yaitu Agriculture and Forestry.

“Penghargaan tersebut semakin menambah kebanggaan bagi IPB setelah pada 17 Agustus 2017 yang lalu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI menetapkan IPB sebagai perguruan tinggi terbaik peringkat ketiga se-Indonesia setelah UGM dan ITB,” ungkapnya.

Melalui momentum dies natalis IPB ke 54 pula, tambahnya, diharapkan dapat mengingatkan kembali sejarah dan latar belakang berdirinya IPB. Dimana IPB didirikan dengan gagasan dan visi para pendiri bangsa Indonesia yang memandang bahwa pendidikan tinggi pertanian amat penting dalam mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera (*Jun)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor cemaskan nasib ribuan guru non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di SMA dan SMK. Ini seiring dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan bidang pendidikan menengah dari Kabupaten Bogor ke Provinsi Jawa Barat tertanggal 1 Oktober 2016.

Kepala SMKN 1 Puncak Cisarua, Ujang Tohari mengemukakan, peralihan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan SMA/SMK dari daerah ke provinsi memang sudah menjadi amanat UU No 23 Tahun 2014.

Namun, yang menjadi kecemasan adalah bagaimana nasib ribuan guru honorer yang mengajar di ratusan SMA dan SMK di Kabupaten Bogor pasca pelimpahan. Sebab, dalam proses pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi ini hanya berlaku untuk guru PNS. Sementara untuk guru non PNS tidak diakomodir.

“Ini akan menimbulkan dampak global tentunya. Selama ini mereka mendapat gaji dari APBD Kabupaten Bogor, meskipun nilainya tidak besar,” kata Ujang , (29/9).

Dia melanjutkan, tidak bisa dipungkiri, keberadaan guru honor sangat membantu sekolah meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia anak didik.

Misal di SMKN 1 Puncak Cisarua, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 42 orang. Dari jumlah itu hanya 8 orang saja yang berstatus PNS. Situasi ini mungkin tidak akan berpengaruh bagi sekolah swasta. Karena mereka memang memiliki manajemen sendiri, berbeda dengan sekolah negeri.

“Bila guru honorer tidak diakomodir, apakah nanti akan efektif KBM di SMKN 1 Puncak Cisarua hanya diajar 8 guru saja,” ucap Ujang.

Sementara, salah seorang guru honorer SMA negeri di Kecamatan Megamendung yang enggan disebutkan namanya berharap pemerintah bijak. “Kalau guru honor tidak diakomodir, itu sama halnya dengan menciptakan pengangguran baru. Sebab jumlah guru honor di SMA dan SMK di Kabupaten Bogor mencapai ribuan,” tuturnya.

Kadisdik Kabupaten Bogor, Tb. Luthfie Syam menyebut, pelimpahan SMA dan SMK merupakan amanah undang-undang. “Tentunya kebijakan ini akan kita ikuti, meskipun teknisnya masih belum diputuskan oleh pemprov,” tukasnya.

Sedangkan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan, untuk urusan administrasi mulai dari SDM, aset dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan SMA/SMK, selesai pada 1 Oktober 2016.

“Penyerahan secara resmi terkait pembiayaan, penggajian dan lainnya akan dilakukan pada 1 Januari 2017 mendatang,” jelas Aher.BAL (*Ind)

BOGOR – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI, Prof.Dr. Mohamad Nasir mendukung penuh acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXIX (Pimnas ke-29) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Senin (8/8/2016), di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Darmaga, Kabupaten Bogor.

“Kami dari kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mendukung penuh acara ini, dan akan terus mendampingi inovasi-inovasi mahasiswa yang sampai pada industri,” kata Menristekdikti RI, Prof.Dr. Mohamad Nasir saat Pembukaan Pimnas ke-29.

Pada upacara pembukaan Pimnas juga dilakukan penyerahan piala Adhikarta Kertawidya dari pihak Juara Umum Pimnas ke-28 yaitu Universitas Brawijaya (UB) yang diwakili Rektor UB, kemudian diserahkan kepada pihak penyelenggara yang diterima oleh Prof. Yonny selaku Ketua Panitia Pimnas ke-29.

Selain itu hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wakil Walikota Bogor, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bogor, dan jajaran perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Kompetisi nasional bergengsi ini diikuti oleh 460 kelompok Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berasal dari 145 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB sekaligus Ketua Panitia Pimnas ke-29, Prof.Dr. Yonny Koesmaryono mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya bernuansa kompetisi yang adil, namun juga menekankan kepada persatuan dan kebersamaan.

“Dengan Semangat Kebersamaan dan Persatuan, Mahasiswa Indonesia Menciptakan Karya Kreatif dan Inovatif untuk Kejayaan Bangsa”, katanya.

Sementara Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto juga mengatakan akan mengupayakan agar Pimnas ke-29 ini tidak hanya sekadar menjadi ajang kompetisi antar mahasiswa dan antar perguruan tinggi. Tapi juga menjadi ajang kebersamaan, memupuk persatuan, ajang tukar pikiran, dan ajang berbagi ilmu. Hal itu baik antar mahasiswa maupun antar dosen pendamping.(*Daus)