BOGOR – Institut Pertanian Bogor (IPB) mendeklarasikan komitmen kebangsaan untuk menyikapi perkembangan situasi tanah air dan perkembangan yang terjadi di internal IPB. Rektor IPB, Dr Arif Satria bersama Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Akademik (SA), Ketua Dewan Guru Besar (DGB), Ketua Himpunan Alumni IPB dan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (KM) IPB menandatangani Deklarasi Komitmen Kebangsaan di hadapan ribuan mahasiwa dan civitas akademika IPB University.
Deklarasi tersebut juga disampaikan bertepatan dengan berlangsungnya acara Bincang Seru Mahfud bertajuk “Inspirasi, Kreasi dan Pancasila” yang dihadiri oleh Prof Mahfud MD di Grha Widya Wisuda Kampus (GWW) IPB Dramaga Bogor, Senin (14/10). Berikut lima komitmen kebangsaan IPB University yang yang dibacakan langsung oleh Rektor IPB University, Dr Arif Satria.
Pertama, IPB bertekad untuk terus menjaga jati dirinya sebagai rumah kebhinekaan bagi setiap insan akademik yang bernaung di bawah IPB.
Kedua, IPB tidak memberikan ruang sedikit pun untuk berkembangnya paham, pemikiran dan aliran terlarang, serta radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, menyerukan kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB untuk fokus pada pengembangan kegiatan tridharma dan menghasilkan karya-karya inovatif untuk kejayaan bangsa dan negara.
Keempat, menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni IPB agar bersatu padu dan terus memupuk kebersamaan dan memberikan sumbangsih bagi kejayaan bangsa Indonesia melalui bidang kerja yang ditekuni.
Kelima, menegakkan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di IPB bagi sivitas akademika dan tenaga kependidkan secara konsisten, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran.
Arif menegaskan, sejak berdiri, IPB telah menjadi rumah kebhinekaan bagi semua. “Yang saling hormat menghormati tanpa membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang sosial,” kata Arif membacakan teks deklarasi.(*/Ind)
SUKABUMI – Upaya mencetak generasi qurani dilakukan agar anak mencintai Alquran sebagai pedoman. Caranya dengan mendorong para guru menerapkan metode belajar Alquran yang mudah dicerna oleh anak-anak.
‘’Para guru dapat mempermudah anak-anak dalam belajar Alquran dan mencintai Alquran sebagai pedoman hidup,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam keterangan persnya, Ahad (13/10).
Hal ini disampaikan wali kota dalam pelatihan guru Al-quran melalui metode Kibar, teknik belajar Al-quran yang menyenangkan, di Aula Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Sabtu (12/9) yang digelar Badan Koordinasi Pendidikan Al-quran (BKPAKSI) Kota Sukabumi.
Metode belajar ini mengembangkan metode belajar Alquran secara tahsin. Sehingga tercipta pendidikan Alquran yang menciptakan generasi pencinta Alquran. Fahmi mengatakan, jumlah anak-anak atau remaja jauh lebih besar dari jumlah orang dewasa dan ini ke depan akan menjadi bonus demografi.
Sehingga, kata Fahmi, perlu diantisipasi jangan sampai kondisi ini menjadi musibah karena mereka tidak terdidik dengan ilmu-ilmu keagamaan dan akhlakul karimah serta akidah Islamiah. Bila anak-anak tidak dibentenngi dengan hal ini maka akan menjadi sesuatu yang mengkawatirkan.
‘’Cara paling tepat dan intervensi terbaik melalui pendidikan Alquran,’’ imbuh Fahmi. Makanya kegiatan ini diharapkan menjawab tantangan tersebut.
Para peserta pelatihan ungkap Fahmi, yang merupakan guru PAUD dan agama menjadi duta duta literasi akidah, literasi ibadah, dan akhlak melalui pendidikan berbasiskan Alquran. Meteode ini dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta mampu memenuhi kebutuhan agar mudah diserap anak-anak.(*/Yan)
DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melakukan penerangan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif (napza) ke pelajar dan warga di Aula kantor Kecamatan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (11/10). Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan napza.
Kegiataan sosialisasi tersebut dihadiri BNN, Camat Sukmajaya, Lurah Mekarjaya, MUI Kota Depok, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sukmajaya, serta para pelajar dan warga yang berjumlah sekitar 50 peserta.
Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Kota Depok, Alfa Dera menjelaskan, kegiataan ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Generasi Muda Yang Berjiwa, Berfikir, Berinovasi Tanpa Narkoba dan Hindari Narkoba Untuk Masa Depan yang Gemilang.” Pihaknya juga menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.
“Pada kegiataan ini, kami bagikan materi dan penyuluhan langsung terkait bahaya narkoba dan warga memahami hukum untuk menjauhi hukum,” kata Alfa.
Alfaa berharap kegiatan penerangan hukum ini dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Depok, khususnya terkait regulasi pidana penyalahgunaan narkotika.
“Generasi muda sekarang rentan terkena pengaruh narkoba. Oleh karena itu, kami melakukan penyuluhan seperti ini karena perlu edukasi atau pemahaman terkait bahaya narkotika. Ini merupakan langkah pencegahan bagi generasi muda agar tidak terjerumus narkotika,” tandasnya.(*/Idr)
CIANJUR – Lima orang siswa SD Bojong, Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi umbi gadung yang dikira bengkuang, Kamis (10/10/19).
Peristiwa bermula saat mereka bermain ke area hutan di belakang gedung sekolah. Salah satu dari siswa tiba-tiba menemukan umbi gadung yang memang mirip dengan bengkuang. Ia kemudian memakan dan membagikan ke teman-temannya.
Tidak lama kemudian mereka mulai merasakan pusing dan muntah-muntah. “Mereka kita periksa, pengakuannya mereka merasa pusing lalu mual. Selain itu bibir mereka juga bengkak,” kata Kepala Puskesmas Cikalong Kulon Budi.
Setelah perawatan selama empat jam, kondisi mereka kembali pulih. Setelah menjalani observasi mereka diperbolehkan pulang.
“Mereka dibawa ke Puskesmas sekitar pukul 10.00 WIB, langsung mendapat penanganan termasuk diberi cairan infus. Setelah kita observasi selama dua jam, kondisi mereka membaik dan bisa pulang. Kami juga beri obat untuk dikonsumsi,” katanya.
Baca juga: Duh! Gegara Kecanduan Gadget, Bocah 5 Tahun di Jabar Alami Masalah Kejiwaan
Budi membenarkan siswa keracunan setelah menyantap umbi gadung yang dikira buah bengkuang. Dari segi rasa memang memiliki kemiripan.
“Umbi itu memang bisa dikonsumsi, namun bukan langsung dimakan melainkan harus melalui proses pengolahan terlebih dulu. Kalau langsung dimakan mungkin saja mengandung suatu zat yang berbahaya dan menimbulkan alergi, sebab biasanya gadung itu diolah dulu,” pungkasnya.(*/Yan)
JAKARTA – Universitas Mathlaul Anwar mengutuk penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Pihak kampus menyatakan peristiwa itu telah menodai nama kampus dan masyrakat Pandeglang, Banten.
“Kejadian ini sangat memalukan nama baik Universitas Mathlaul Anwar dan masyarakat Pandeglang yang dikenal senantiasa menjaga sopan santun dan religius,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Mathlaul, Rizal Rohmatullah dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2019.
Wiranto ditusuk ketika berada di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Pelaku penusukan adalah Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi. Pelaku telah ditangkap.
Wakil Rektor III Universtias Mathlaul Anwar, Ali Nurdin berkata pelaku bukan warga asli Menes. Ia mengatakan peristiwa penusukan itu jelas dilarang agama dan hukum.
“Bagi warga Menes ini kejadian memalukan dan sangat tidak selayaknya,” kata dia.
Wiranto berada di kawasan Banten untuk meresmikan pembangunan gedung di Universitas Mathlaul Anwar. Ia ditusuk, sesaat setelah turun dari mobil menuju helikopter yang akan membawanya ke Jakarta.
Rizal mengatakan korban penusukan itu bukan cuma Wiranto. Pengurus Mathlaul Anwar, Fuad Sauki dan Kapolsek Menes Dariyanto juga mengalami luka tusuk. Rizal mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengusut tuntas penusukan ini. Ia meminta pelaku diproses secara hukum.(*/Ag)
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dimulai sejak 7 Oktober hingga 13 Oktober 2019 di kompleks Istora Senayan, Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, kebudayaan bisa dijadikan salah satu pendekatan halus untuk menjaga ideologi bangsa.
Di tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0, informasi dari luar masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan cepat. Hal tersebut bisa melunturkan ideologi dan nilai yang sudah ada di Indonesia.
Meskipun demikian, dengan menguatkan budaya sendiri, Muhadjir berpendapat bisa membantu menangkal nilai-nilai negatif dari luar. “Peran budaya ktia ya salah satunya sebagai alat penangkal berbagai macam pengaruh dari luar, terutama berkaitan dengan pikiran, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Muhadjir, ditemui usai pembukaan PKN 2019, Senin (7/10) malam.
Menangkal nilai-nilai dari luar, kata Muhadjir tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang keras. Melalui budaya, pendekatan halus bisa dilakukan dan bisa jadi lebih efektif.
“Jadi untuk menangkal ancaman dari luar tidak hanya dengan kekerasan, tapi dengan pendekatan halus seperti budaya seperti ini,” kata dia lagi.
Pada PKN 2019, kebudayaan dari seluruh Indonesia baik berbentuk fisik dan nilai-nilai luhur dipamerkan. Di bagian luar Istora Senayan, pengunjung bisa melihat hasil kebudayaan yang bersifat materi seperti anyaman janur yang memiliki banyak arti di Bali, gamelan, serta senjata-senjata tradisional.
Sementara itu, ada empat panggung yang masing-masing akan menjadi tempat pertunjukan seni. Ada pula diskusi dan seminar kebudayaan yang bisa diikuti oleh masyarakat umum.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triwan Munaf mengatakan kegiatan semacam PKN dilakukan berdasarkan akar budaya Indonesia. Namun, di saat yang sama semuanya dikemas dengan gaya-gaya kekinian agar tetap menarik.
“Jadi bagaimana kita mengemasnya dengan profesional, dengan cara kekinian, dengan segala teknologi yang bisa kita saksikan,” kata dia.
Triawan menambahkan, kekayaan budaya Indonesia harus dipamerkan ke pada dunia. Sebab, dengan dipamerkannya budaya Indonesia otomatis akan menjadikannya tetap lestari dan semakin maju.
“Tidak ada gunanya kita punya budaya tapi tidak kita majukan,” kata dia lagi.(*/Tya)
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy ingin lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) bisa bersaing di kancah global. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan revitalisasi ribu SMK hingga 2025.
Baca Juga
Mendikbud Ungkap Alasan Jokowi Revitalisasi SMK SMK Peternakan Juara MTT Peringati Hari Kesaktian Pancasila Bareskrim: Ada 14 Grup Whatsapp Pelajar SMK
Dalam revitalisasi SMK, pemerintah mengajak industri untuk menyusun kurikulum agar lulusan SMK memenuhi persyaratan agar dapat diterima di dunia kerja.
“Pendekatan kurikulumnya yang menentukan perusahaan, dia (perusahaan) sebetulnya mau apa sih lulusan yang dia kehendaki, kurikulum dia tetapkan dengan pengawasan kita,” ujar Muhajir usai rapat koordinasi tentang vokasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/10).
Hal ini, kata Muhajir, sebagai bentuk terobosan yang dilakukan pemerintah. Saat ini, kata dia, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama SMK dengan industri melalui magang.
“Sekarang diupayakan anak-anak belajarnya 60 persen hingga 70 persen dunia industri, tidak di kelas tapi praktik di lapangan, sehingga ketika dia tamat nanti bisa langsung masuk dunia kerja,” ucap Muhajir.
Selain itu, lanjut Muhajir, lulusan SMK juga tidak hanya mendapatkan ijazah, melainkan juga sertifikasi keahlian sesuai bidang. Menurut Muhajir, sertifikasi keahlian merupakan komponen penting sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan lulusan SMK dan dapat bersaing di dunia internasional.
Sertifkasi yang diberikan terdiri atas sertifikasi nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi internasional sesuai bidang keahlian, seperti sertifikasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) bagi yang menempuh pendidikan di bidang kelautan hingga sertifkasi dari asosiasi hotel internasional bagi yang bekerja di bidang perhotelan.
“Dulu lulusan SMK kelautan kita kalau kerja di perusahaan asing jadi anak buah kapal terus karena dianggap tudak memiliki keahlian,” lanjut Muhajir.
Dengan adanya sertifikasi keahlian, kata Muhajir, para lulusan SMK bisa menempati posisi strategis pada setiap perusahaan sebagaimana tenaga kerja dari negara lain.
“Sekarang mereka sudah bisa kerja dan dapat pengakuan sama dengan negara lain,” kata Muhajir.
Muhajir menyampaikan proses sertifikasi keahlian sudah berjalan. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi keahlian, para siswa, tenaga pengajar, hingga tenaga penguji juga akan diuji kompetensi.(*/Tuls)
SUKABUMI – Berawal dari keresahan banyaknya sampah plastik, para pelajar SMK Negeri 1 Kota Sukabumi merancang inovasi teknologi pengolahan air mentah menjadi air minum tanpa dimasak. Teknologi ini juga menghemat biaya pelajar dalam membeli air minum karena air minum tersedia secara gratis di sekolah.
Mesin pengolah itu disebut Reverse Osmosis (RO). Mesin itu bisa menyaring bakteri dan zat berbahaya lainnya yang terkandung di dalam air karena sistem saringan membran yang digunakan memiliki kerapatan pori-pori 1/10 mikron sehingga layak minum.
Book Hunter, Cara Sukabumi Gaungkan Gerakan Literasi Sukabumi Catat 127 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Ratusan Pelajar di Sukabumi Belajar Membatik
Pengembangan teknologi tepat guna ini dilakukan oleh sebanyak 18 orang siswa SMK 1 Kota Sukabumi yang didampingi guru pembimbing. Pemanfaatan sarana ini di sekolah tersebut mulai diluncurkan pada Rabu (2/10) lalu dan melayani seitar 2.000 pelajar.
“Mesin ini lebih berguna di masyarakat, misalnya di sekolah,” ujar Riki Maulana R (18 tahun), salah seorang pelajar SMK 1 Kota Sukabumi yang ikut merancang mesin tersebut, Kamis (3/10). Para pelajar sebelumnya ke kantin untuk membeli air minum kemasan.
Pelajar SMK Negeri 1 Kota Sukabumi merancang mesin pengolah air minum tanpa dimasak dan kini digunakan oleh 2 ribuan pelajar, Kamis (3/10).
Sementara di sisi lain Kota Sukabumi mengalami krisis atau darurat sampah. Salah satunya dari produksi sampah plastik. Di mana per harinya produksi sampah mencapai sebanyak 175 ton.
Keresahan ini menjadikan pelajar berinovasi membuat mesin pengolah air minum. Selain semangat mengurangi sampah, penggunaan mesin ini juga menghemat biaya pelajar dalam membeli air minum.
Riki menuturkan, satu orang pelajar membutuhkan satu liter air minum per hari dan harus mengeluarkan biaya Rp 8 ribu. Namun kini dengan sarana ini tidak mengeluarkan uang sepeserpun karena disediakan secara gratis di sekolah.
“Apabila pemerintah sadar akan kebutuhan air, maka sarana ini akan sangat membantu daerah terutama yang sulit air untuk minum,” ujar Riki. Di mana warga tidak usah mencari air ke pegunungan melainkan mengolah air yang ada dengan menggunakan sistem R0.
Pelajar lainnya Insan Aziz (17) mengatakan, perakitan mesin ini hanya membutuhkan waktu singkat sekitar 30 menit. Sementara untuk memasang toren penampung air sekitar dua jam.
Biaya untuk merakit mesin ini pun cukup murah hanya Rp 3,5 juta. Sehingga teknologi ini dapat diterapkan di masyarakat.
Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi, Saepurohman Udung mengatakan, siswa mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang didampingi guru yakni pemanfaatan air mentah menjadi air siap minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Sarana ini diluncurkan Rabu (2/10) dengan menyediakan dua toren berkapasitas 1.000 liter per toren.
Pelajar SMK Negeri 1 Kota Sukabumi merancang mesin pengolah air minum tanpa dimasak dan kini digunakan oleh 2 ribuan pelajar, Kamis (3/10).
Saat ini ujar Saepurohman, warga sekolah hanya membawa tumbler untuk mengisinya dari toren yang berkapasitas 1.000 liter. Sehingga air bersih di sekolah ini menjadi jawaban dari keresahan banyaknya sampah kemasan air minum.
Di mana ungkap Saepurohman, untuk melarang anak-anak membeli air kemasan bukan solusi. Makanya sekolah mendukung inovasi siswa dan menyediakan air minum gratis. “Pelajar membawa alat makan dan minum atau tumbler ke sekolah,” imbuh dia.
Selain itu mereka membawa alat shalat dan Alquran dan menghapal ayat Alquran satu ayat per harinya. Selain masalah sampah tertanggulangi karena membawa alat dari rumah lanjut Saepurohman, hal ini juga membantu para pelajar. Di mana mereka bisa menghemat membeli air minum yang per harinya bisa Rp 6.000 hingga Rp 7.000.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jawa Barat Nonong Winarni menyambut positif inovasi teknologi yang dikembangkan siswa SMK 1 Kota Sukabumi. “Teknologi ini sangat membantu dalam menekan penggunaan plastik di sekolah,” imbuh dia.(*/Yan)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Dinas Pendidikan membina siswa yang ikut aksi demo. Pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP), justru membuat siswa putus sekolah. Ia menolak rencana unit kerja di bidang pendidikan itu.
Menurut Anies, siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah. Itu makanya pelajar tersebut memperoleh bantuan.
“Supaya mereka bisa sekolah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Nggak boleh KJP dicabut,” tegas Anies (2/10).
Menurut Anies, jika ada anak bermasalah justru harus dididik lebih banyak, bukan malah diberhentikan dari pendidikan. “Konsepnya salah kalau anak bermasalah lalu dikeluarkan. Lah terus siapa yg didik nanti kalau justru malah dikeluarkan dari pendidikan?” ujarnya.
Sebab itu, kalau ada anak yang dianggap bermasalah tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. “Kalau dia di-DO (drop out) dari sekolah, siapa yang mendidik. Dipindah sekolah boleh tapi bukan diberhentikan haknya atas pendidikan,” tutupnya.
Sebelumnya, sebanyak 649 orang diamankan aparat kepolisian pascaaksi unjuk rasa menolak RKUHP, Revisi UU KPK yang sudah disahkan dan sejumlah undang-undang lainnya. Hal tersebut, lantaran demo berujung ricuh di Gedung DPR/ MPR, Senin 30 September 2019. Adapun aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono, pun bersikap. Ia mengatakan KJP terancam dicabut bagi pelajar yang terbukti melakukan tindak kriminal dalam demonstrasi.
“Tapi jalau sifatnya ikut-ikutan dan mendapat peringatan dan pembinaan orangtua ya KJP-nya tetap jalan,” ujarnya di Balai Kota (1/100/2019).
Ia mengimbau pelajar langsung pulang ke rumah usai sekolah. Kalaupun akhirnya ikut berunjuk rasa, tidak melakukanya dengan anarkistis. Ia tak ingin pelajar menjadi korban provokasi. (*/Joh)
JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, hari ini, Senin (30/9/2019) para Babinkamtimbas turun ke sekolah-sekolah memberikan arahan pada anak SMA/SMK/MAN/SMP yang dikemas sebagai inspektur upacara sekolah.
“Hari ini Bhabinkamtibmas datang ke sekolah-sekolah jadi Inspektur upacara. Setelah itu minta waktu kepada kepala sekolah untuk memberikan arahan ke kelas-kelas. Materi yang diarahkan adalah memberikan himbauan kepada pihak sekolah di Jakarta, agar tidak mudah percaya pada berita Hoax, tidak mudah diprovokasi untuk diajak berdemo ke Gedung DPR,” katanya di Jakarta.
Ia menjelaskan, lewat kegiatan ini, bersama Kepala Sekolah, guru serta siswa sepakat menolak ajakan demo anarkis dan pengerahan massa yang memanfaatkan anak sekolah.
“Disepakati juga, kewajiban anak sekolah adalah belajar dan belajar karena pelajar adalah penerus bangsa,” ujarnya.
“Pihak sekolah dan siswa pun menyatakan siap membantu Polri agar tidak ada pengerahan massa pelajar dan jaga kamtibmas,” sambungnya.(*/El)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro