Pendidikan

BANDAR LAMPUNG – Setelah dua WNI positif terjangkit virus corona (Covid-19) pada Senin lalu, marak informasi dampak Covid-19 di media sosial. Beberapa komunitas mahasiswa dan pemuda di Lampung mengedukasi masyarakat terkait informasi Covid-19 cara pencegahan dan penyebarannya, agar tidak menyesatkan.

Dalam diskusi edukasi Covid-19 dihadiri Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) Birohmah Universitas Lampung (Unila), Ikamm Pringsewu, Mahasiswi Keperawatan Universitas Malahayati, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila, Rohima Malahayati, dan Komunitas Seribu Pohon.

Mahasiswa Kedokteran Unila Ahmad Aulia Fadly mengatakan, edukasi potensi penyebaran dan pencegahan Covid-19 sangat diperlukan di Provinsi Lampung. Menurutnya, ketika daerah lain sudah terdeteksi adanya pasien terdampak korona maka perlu diwaspadai penyebaran di Provinsi Lampung.

Untuk itu ia mengatakan, edukasi dapat dilakukan untuk penggunaan masker, hand sanitizer dan menghindari menyentuh wajah menggunakan tangan. Untuk menghindari penularan covid-19, dia mengatakan diperlukan imunitas yang baik dalam tubuh.

Imunitas sangat membantu dalam mencegah tertular virus korona. Imunitas dapat diperoleh dengan menjaga pola makan yang sehat dan bergizi.

“Ketika kita mengamalkan pola hidup yang bersih dan sehat, maka dapat meminimalisir penularan virus tersebut. Masyarakat juga tidak perlu panik dengan memborong sembako,” kata Fadly dalam keterangan persnya, Kamis (5/3/2020).

Kepala Cabang ACT Lampung Dian Eka Darma Wahyuni mengajak semua komunitas untuk ikut mengedukasi masyarakat melalui aksi nyata maupun posting di media sosial.

Meskipun hingga saat ini, ujar dia, belum ada informasi pasien positif korona di Lampung, namun upaya edukasi pencegahan penyebaran dan penularan covid-19 harus terus dilakukan. Mengingat banyak penduduk Lampung yang pergi dan pulang dari daerah atau negara lain.

“ACT menggandeng komunitas yang kompeten dan paham mengenai virus korona, karena harus memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat.

Ini juga memungkinkan berkolaborasi dengan Pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan lainnya,”paparnya.(*/Kris)

JAKARTA – Deputi Bidang Koordinator Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono mengatakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan disalurkan langsung ke sekolah.

“Jadi sekolah bisa memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengelola dana BOS. Itu sejalan dengan keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Agus seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Agus mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba memperpendek jalur penyaluran BOS dari sebelumnya Kementerian Keuangan menyalurkan ke rekening daerah, baru ke sekolah.

Meskipun pemerintah akan menyalurkan langsung ke sekolah, Agus mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan agar tidak ada penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh sekolah.

“Harus dipastikan tidak terjadi guru honorer baru. Jangan juga dana disalurkan langsung ke sekolah, lalu tiba-tiba jumlah siswanya melonjak,” tuturnya.

Agus mengatakan di masa lalu pernah terjadi sekolah tidak mengeluarkan siswa yang sudah lulus demi mendapatkan dana dari pemerintah.

Karena itu, data siswa di sekolah harus dipastikan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS.

“Harus dipastikan supaya pemanfaatan anggaran bisa langsung oleh sekolah sekolah. Termasuk untuk kepentingan rehabilitasi sekolah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rapat koordinasi tingkat menteri tersebut dalam rangka memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar di APBN. “Anggaran pendidikan 20 persen, Nilainya lebih dari 550 triliun,” ungkapnya. (*/Ind)

JAKARTA – Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan agar pelatihan guru dilakukan lintas daerah. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, mestinya guru pelatih yang akan mengajar para guru lainnya tidak berasal dari daerah yang sama.

Ramli menjelaskan, guru pelatih ini harus ditukar antara daerah satu dan daerah lainnya. Sebab, apabila guru satu melatih guru lainnya di daerah yang sama, akan ada masalah psikologis.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, Ramli menjelaskan apabila seorang guru pelatih mengajar di daerahnya sendiri maka tidak akan efektif. “Guru yang sama di tempat yang melatih, tiap hari bertemu sama dia. Jadi kita tahulah dia seperti apa. Dampaknya guru lain akan melihat dia biasa saja,” kata Ramli, Senin (2/3/2020).

Hal ini, lanjut dia, bukan sebuah teori dan perkiraan. Sebab, IGI sendiri sudah menjalankannya dan menemukan pandangan-pandangan seperti itu di lapangan. Oleh sebab itu, IGI mengusulkan agar guru yang melatih ini ditukar antardaerah.

Ramli menuturkan, IGI juga sudah melakukan jenis pelatihan guru yang mengharuskan pertukaran antardaerah. “Yang dilakukan IGI ini berbeda. IGI sengaja tukar pelatih. Jadi, yang dari Semarang ke Kalimantan, yang dari Kalimantan ke Papua, yang dari Papua ke Makassar, dan seterusnya,” kata Ramli.

Menurut dia, pertukaran tersebut memiliki nilai pelatihan yang lebih tinggi. “Ini real, kami sudah jalani. Ini bukan teori. Kalau ini teori boleh diperdebatkan, tapi ini nyata,” kata dia menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, salah satu fokus kebijakan soal guru terkait dengan guru penggerak. Ia menjelaskan, Kemendikbud ingin mencari sebanyak mungkin guru penggerak untuk menjadi guru yang mengajar guru lainnya.

Ia menjelaskan, proses identifikasi guru-guru penggerak ini menjadi tantangan yang tersulit, mengingat Indonesia negara yang luas. Selain itu, guru terbaik untuk mengajar guru lain biasanya berasal dari daerah yang sama.

Mencari guru penggerak juga tidak bisa dilakukan hanya dengan tes. Untuk dapat menemukan guru penggerak, Nadiem menjelaskan harus benar-benar diamati dan dilakukan proses wawancara.

“Sulitnya, kita harus mencari guru penggerak di hampir semua kabupaten/kota. Tidak bisa dengan tes saja. Kita harus melihat benar, diinterview, dan lain-lain,” kata Nadiem menjelaskan.

Selain itu, Nadiem juga mengatakan dirinya ingin dalam hal pembangunan pendidikan tidak bisa pemerintah saja yang bekerja. Oleh karena itu, pelatihan nantinya akan dilakukan gotong royong dengan masyarakat. Sebab, ia melihat sebenarnya banyak organisasi nirlaba yang bekerja di bidang pendidikan. Mereka semua nantinya akan dilibatkan dalam pelatihan guru penggerak ini.

Terkait dengan guru penggerak, Nadiem mengatakan saat ini masih digodok terkait kebijakan detailnya. Ia mengakui persoalan guru adalah yang paling memakan waktu sehingga tidak bisa dengan segera dibuat kebijakannya.

“Mengenai guru ini memakan waktu paling banyak dari saya dan tim saya. Ini semua pemikiran saya dan tim saya lagi ada di sini (guru). Yang lain itu lebih mudah mengeluarkan kebijakan. Di sinilah kita harus benar-benar fokus, karena tanpa meningkatkan kualitas guru tidak ada artinya perubahan yang lain,” kata Nadiem.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengapresiasi kebijakan satu guru penggerak untuk mengajar guru lainnya. Namun, perlu ada perhitungan agar guru tersebut tetap fokus mengajar sebagai guru penggerak, namun juga bisa menjadi pelatih guru lainnya.

“Jadi artinya, kalau dilihat dari efisiensi ini memang tidak efisien. Tapi untuk efektif menjadi guru penggerak ya ini efektif,” kata Heru.(*/Tub)

BOGOR – Unjuk rasa yang dilakukan oleh para guru madrasah dan didukung oleh para alumni madrasah makin melebar karena unjuk rasa tersebut menjadi perhatian orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman .Bupati Bogor dicap ingkar janji perihal keberpihakan terhadap Madrasah.

Ade Yasin akhirnya angkat bicara. Menurutnya aksi demo yang dilakukan belum lama ini di di depan kantornya itu dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan madrasah.

“Jangan demo dong bicara saja sama Bupati kenapa harus demo kan Bupati sudah mengeluarkan kebijakan – kebijakan soal Madradah. Tapi kalau keinginan seseorang mengatasnamakan sendiri jangan juga mengatasnamakan madrasah dong, jujur aja dong siapa si yang gak setuju, tampil temuin saya jangan ada orang di belakang madrasah,” tegas Bupati Bogor Ade Yasin

Ade Yasin menambahkan dirinya bahkan telah bertemu dengan orang – orang madrasah dan mereka tidak keberatan dan mereka tahu bahwa Bupati telah merealisakikan kebijakannya itu.

“Udah deh jangan mengatasnamakan madrasah saya sudah ketemu dengan orang madrasah itu mereka gak keberatan mereka senang ko Bupati sudah merealisasikan janjinya sudah melaksanakan janjinya kalau ada seseorang yang gak suka yang tampil saja kedepan,” sindir Ade.

Lebih lanjut soal Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor melaui kebijakanya bersama Wakil Bupati, Iwan Setiawan untuk madrasah telah menganggarkan Rp 20 Miliar untuk insfrastuktur dan insentif guru Madrasah, dan tahun 2020 akan direalisasikan.

Sementara itu Ikatan Alumni Madrasah Bogor, lokomotif Aksi Bela Madrasah Jilid II mengatakan, carut marut rencana pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2020 untuk madrasah yang menuai banyak kritikan dari kalangan pemerhati pendidikan, tokoh pendidikan Islam, aktivis Bogor masih bergulir, bahkan ada upaya konsolidasi lebih masif dengan ada gelaran aksi bela madrasah jilid II.

“Gerakan ini murni kesadaran para penggiat madrasah, guru madrasah, dan alumni madrasah yang masih banyak ketimpangan di madrasah baik dari kesejahteraan guru yang belum sertifikasi, maupun infrastruktur madrasah yang notabenenya belum representatif menunjang Karsa Bogor cerdas yang menjadi misi dari Bogor Pancakarsa,” ujar Korlap aksi bela madrasah jilid 1, Asep Kurnia.

Ketika ditanyakan tentang gerakan ini sebagai gerakan sakit hati pribadi ia menegaskan, bahwa gerakan ini bukan hanya gerakan kelompok organisasi atau lembaga Islam yang sentimen karena persoalan pribadi yang hari ini menjadi stigma publik Kabupaten Bogor.

“Tapi gerakan ini murni dari keprihatinan situasi madradsah dan hal ini sudah di sampaikan dengan undangan seruan aksi bela madrasah kesemua rekan – rekan guru madrasah, alumni madrasah namun belum ada kesadaran yang masif dari rekan2 itu, tapi saya tegaskan gerakan ini bukan berbicara kuantitas tetapi kualitas tuntutan,” tandasnya.(*Iw)

BOGOR – Sebanyak 11 kampus negeri yang tergabung dalam Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berkumpul di Agribusiness and Technology Park (ATP)-IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020)

Sidang Majelis Senat diikuti oleh 119 profesor dari 11 perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Suranaya

Pertemuan itu membahas sejumlah agenda sesuai tema yang diangkat yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Melalui Pendidikan Yang Memerdekakan.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang PMK menyebutkan perguruan tinggi harus saling bekerja sama dan bersinergi agar manfaatnya lebih besar.

“Terkait kuliah kerja nyata (KKN), IPB memiliki koneksi yang sangat banyak, dalam membangun ketahanan ekonomi/pangan masyarakat melalui pengetahuan pertanian. Sementara desa juga membutuhkan pengetahuan itu, pemerintah melalui dana desa ditahun ketiga dan keempat ini, fokusnya pada pemberdayaan ekonomi, sudah tidak lagi infrastruktur,” tuturnya.

Dia berharap dengan dana desa akan tumbuh perekonomian masyarakat. Dana sebesar Rp1 miliar setiap desa jika dimanfaatkan bisa menghentikan ancaman urbanisasi.

“Sebab selama ini anak-anak ketika lulus SD, SMP, SMA mereka pergi ke kota. Sementara di kota, kesempatan kerja sudah mulai berkurang banyak. Sudah seharusnya masyarakat kembali ke desa. Kalau dana Rp1 miliar ini bisa digerakkan dengan sentuhan knowledge dan teknologi dari IPB, maka saya yakin ketahanan pangan akan terjamin, kemudian ekonomi juga bertumbuh. Bahkan dalam menghadapi ancaman perlambatan ekonomi dunia pun kita tak akan merugi,” tuturnya.

Rektor IPBUniversity , Arif Satria mengatakan, momentum pelaksanaan Sidang MSA PTNBH kali ini sangat tepat karena beberapa alasan.

Pertama, saat ini seluruh PTNBH sedang memantapkan kebijakan dan program restrukturisasi/reorientasi kurikulum sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang belum lama ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Mendikbud memang mengamanatkan agar Sidang MSA PTNBH dapat membahas dan menyiapkan konsep implementasi kebijakan Kampus Merdeka untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada Mendikbud,” tuturnya.

Kedua, saat ini tata kelola perguruan tinggi, dalam perspektif kabinet, berada dalam koordinasi dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Hal ini memerlukan beberapa penyesuaian yang layak didiskusikan dalam Sidang MSA PTNBH kali ini,” katanya.

Ketiga, rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi rujukan bagi seluruh program pembangunan termasuk di bidang pendidikan tinggi.

“PTNBH diharapkan dapat merespons kebijakan dan program nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi di masing-masing PTNBH dapat lebih relevan dengan tujuan pembangunan jangka menengah nasional. Kerjasama antar PTNBH merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka mendukung implementasi RPJMN tersebut,” pungkasnya.(*/Ind)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta terus menyosialisasikan kewajiban murid SD dan SMP untuk membawa bekal dari rumah serta larangan pedagang berjualan di sekitar sekolah.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter.

Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Purwakarta, Dedeh Sofia Hasanah mengatakan, sosialisasi terus dilakukan untuk mengingatkan kembali para guru, terutama para orang tua siswa dan anak-anaknya tentang aturan tersebut.

“Pada perbup dijelaskan harus bawa bekal dari rumah masing-masing dengan tujuan menangkal makanan berpengawet yang bisa membahayakan anak-anak. Kebijakan itu juga untuk menertibkan para pedagang yang bandel berjualan di lingkungan sekolah,” kata Dedeh, Minggu (1/3/2020).

Sosialisasi itu pun terus digenjotnya dengan menyasar sekolah-sekolah yang ada. “Pihak sekolah juga meminta untuk menghalau para pedagang karena banyak pedagang yang ngeyel. Kami akan kirim anggota untuk mengantisipasi itu,” tegasnya.

Diakui Dedeh, sosialisasi terkait perbup itu belum dilaksanakan secara menyeluruh karena kendala personel. “Hanya beberapa sekolah karena keterbatasan personel untuk menyosialisasikan dan saat ini sekolah yang meminta baru beberapa sekolah di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cibatu dan Babakan Cikao,” sebutnya.

Lebih lanjut dia berharap agar ke depan aturan tersebut dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan kesadaran membangun kualitas pendidikan. “Semoga bukan hanya peraturan tersebut, semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa berjalan dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat,” tandasnya.(*/As)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Ia menilai, pendidikan yang berkualitas tidak akan tercapai apabila menyingkirkan unsur-unsur tentang kebudayaan dan kesenian.

“Saya harus sebut satu hal. Di benak kami, pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Di benak kami, pendidikan itu tidak mungkin bisa menjadi satu hal yang efektif tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Itu sudah bagi saya harga mati,” kata Nadiem, dalam pembukaan Rakornas Kebudayaan, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020) malam.

Ia mengatakan, di dalam kegiatan kebudayaan itu sebenarnya adalah proses pendidikan untuk generasi berikutnya. Kebudayaan dan tradisi di dalam pendidikan, lanjut Nadiem, juga bisa mempengaruhi pendidikan karakter siswa di sekolah.

“Setiap kali kita menunjukkan identitas kita itu menunjukkan penguatan karakter di anak-anak kita. Dimana ia bangga atas keberagaman Indonesia yang luar biasa kayanya,” kata Nadiem.

Terkait pandangannya tersebut, ia melakukan perubahan pendekatan dalam mengelola kebudayaan. Pertama adalah penyederhanaan struktur organisasi. Sebab, menurut dia, tanpa dibenahi rumahnya maka implementasinya akan tertunda. Oleh sebab itu, sistem organisasi dalam mengelola kebudayaan saat ini dibuat agar mendorong aktivitas lintas budaya bisa terjadi.

Selanjutnya adalah peningkatan anggaran. Saat ini, anggaran pemajuan kebudayaan ditingkatkan menjadi Rp 1,8 triliun setelah sebelumnya Rp 1,3 triliun. Menurut Nadiem, anggaran selama ini dinilainya tidak cukup untuk bisa memajukan kebudayaan.

Selain itu, ia juga ingin mengubah paradigma budaya yang tadinya hanya menjaga tapi tidak dinikmati menjadi lebih ofensif. “Kita ingin budaya kita budaya yang ofensif, yaitu kita tampil di panggung dunia. Jadinya diplomasi budaya merupakan suatu prioritas ke depan. Kalau tidak 2020 ya 2021 kita akan bergerak di panggung dunia memamerkan kebudayaan kita yang luar biasa,” kata dia lagi.

Nadiem mengatakan agar masyarakat dan pemerintah daerah tidak melihat budaya sebagai kesenian, tarian, atau karya semata. Budaya, menurut pandangannya, jangan hanya menjadi sesuatu yang ditampilkan namun juga dapat dinikmati oleh masyarakatnya.(*/Tub)

BOGOR – Yayasan Nurul Fikri Bina Generasi (YNFBG) Bogor resmi menjalin kerja sama dengan YUAI International Islamic School (YUAI IIS) Japan terkait peningkatan mutu pendidikan. Kerja sama dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Nurul Fikri Boarding School Bogor, Kamis (20/2).

Pendatanganan kerja sama Direktur Operasional, Drs Idris Azhar mewakili YNFBG Bogor, dan Kepala Sekolah YUAI IIS Japan, Yetti Dalimi MA (Psyc). Seperti tercantum dalam isi perjanjian, kerja sama ini dimaksudkan untuk saling memberikan dukungan serta penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMAIT Nurul Fikri Boarding School Bogor, Dedy Setyo Afrianto, MPd menyatakan, “Ke depan kita bisa laksanakan pogram Student Exchange, Teacher Exchange atau bentuk kerja sama program yang terjadwal serta pengembangan manajemen dan pendukung lainnya.”

Kerjasama yang berlaku selama lima tahun ini juga disambut baik oleh Kepala Sekolah YUAI IIS Japan, Yetti Dalimi. “Kami seperti mendapatkan semangat dan dukungan baru. Sebab, mendirikan lembaga pendidikan Islam di Jepang sangat berat. Di tengah kuatnya kultur masyarakat Jepang, sangat memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga kami,” kata Yetti seperti dikutip dalam rilis yang diterima .

Jajaran pengurus Yayasan Nurul Fikri Bina Generasi (YNFBG) Bogor dan YUAI International Islamic School (YUAI IIS) Japan berfoto bersama seusai meneknen kerja sama.
Yetti menambahkan, “Belum lagi, kesulitan kami dalam mendapat SDM terutama guru yang kualifikasi sesuai standar. Tidak hanya baik secara ke-Islaman, tapi juga kemampuan beradaptasi mereka terutama terhadap kultur masyarakat Jepang yang sangat menghargai waktu.”

Sebelum sesi pendatangan MoU, kedatangan YUAI IIS Japan ini disambut siswa putra dan putri SMAIT NFBS Bogor dengan Tari Saman dan perkusi. “Kalian harus bersyukur bisa bersekolah di lembaga pendidikan Islam yang sangat kondusif untuk menjalankan agama dengan baik,” pesan Yetti Dalimi di hadapan para santri.(*/Ind)

YOGYAKARTA – Jumlah Guru Besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada awal tahun 2020 kembali bertambah. Tiga dosen UMY, yakni Mukti Fajar Nur Dewata, Hilman Latief dan Muhammad Azhar menerima surat keputusan (SK) kenaikan jabatan akademik profesor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Mukti Fajar Nur Dewata menerima SK guru besar bidang Ilmu Hukum serta Hilman Latief dan Muhammad Azhar guru besar bidang Ilmu Agama.

Penyerahan SK Guru Besar ditandai dengan pembacaan surat keputusan (SK) jabatan akademik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dilanjutkan dengan penyerahan SK oleh kepala LL Dikti wilayah V DIY, Didi Achjari kepada Rektor UMY Gunawan Budiyanto. Rektor UMY kemudian menyerahkan kepada Mukti Fajar Nur Dewata, Hilman Latief dan Muhammad Azhar, di gedung AR Fachrudin A lantai V, UMY, Kamis (27/2/2020).

Hingga sekarang UMY telah memiliki 17 guru besar.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto mengatakan, peningkatan jabatan fungsional dosen bukan urusan pribadi semata. Tetapi harus menjadi pilihan dan perhatian pihak manajemen universitas. UMY berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses pendidikannya. Dengan adanya tambahan guru besar memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

“Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat,” terangnya.

UMY sendiri menargetkan 350 dosen bergelar dokter. Untuk mewujudkan itu, maka akan terus mendorong dosen menempuh pendidikan lanjutan. Baik di dalam atau luar negeri.

Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Nano Prawoto menambahkan, dengan banyaknya dosen bergelar doktor (S3) bukan hanya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi UMY, namun juga target bertambahnya guru besar di UMY tahun 2020 yakni 15 guru besar tercapai. Sebagai langkah awal, telah mempersiapkan 8 berkas pengajuan guru besar dan 10 berkas pengajuan jenjang lektor kepala (assosciate professor).

“Kami targetkan 50% dosen UMY bergelar doktor dan 40% memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar. Saat ini UMY memilki 208 doktor dan sedang menyekolahkan 178 dosen ke jenjang S3. Baik dalam dan luar negeri,”tambahnya.

Kepala LL Dikti wilayah V DIY, Didi Achjari mengatakan, dengan bertambahnya guru besar baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas keilmuan melalui proses diskusi dan dialog di UMY. Apalagi menjadi guru besar tidak hanya sekedar kebanggaan pribadi dan jabatan, tapi ada misi keilmuan dan kualitas pendidikan tinggi.

“Kami berharap akan lahir guru besar baru lagi di UMY. Sehingga dapat menghidupkan ruang-ruang diskusi yang menghasilkan pemikiran,” harapnya.(*/ D Tom)

JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kepolisian berlebihan memperlakukan tersangka peristiwa susur sungai di SMP Negeri 1 Turi, Sleman. Para tersangka diperlakukan selayaknya kriminalitas berat.

Ia menuturkan, kepolisian seharusnya jangan berlebihan dalam memperlakukan para tersangka, yakni berinisial IYA (36), DDS (58) dan R (58). Dalam hal ini, kepolisian menggelandang, memamerkan guru di depan media, dan menggunduli para tersangka.

“Guru pengurus Kwartir Pramuka tersebut terduga penyebab musibah, bukan pelaku kriminal laiknya pembunuh, pemakai narkoba, atau begal,” kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, perlakuan kepolisian terhadap tersangka guru tersebut akan berdampak terhadap psikologis murid dan keluarga guru. “Tersangka guru tersebut wajib dapat perlindungan secara hukum oleh organisasi profesi guru tempat guru bernaung,” kata dia lagi.

Tiga orang tersangka kasus musibah susur Sungai Sempor dihadirkan saat gelar perkara di Polres Sleman, Yogyakarta, Selasa (25/2).
Ia menambahkan, berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tertulis soal hak guru yang berhadapan dengan hukum. Di Pasal 4 dan lima, dituliskan tersangka guru berhak mendapatkan bantuan hukum, konsultasi hukum dan penasehat hukum dari Kemendikbud dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, ia menegaskan, FSGI mendukung proses hukum yang adil, transparan, akuntabel, dan proporsional dalam kasus tersebut. Hukum yang berlaku juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.(*/Ind)