Newsflash

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung, yang salah satu isinya adalah mewajibkan setiap bangunan atau gedung komersil menyediakan tempat ibadah yang layak.

Perda ini untuk mengingatkan pemilik dan pengelola gedung komersil di Kota Bandung karena selama ini masih banyaknya penempatan musala di basement gedung.

“Jadi, gedung-gedung komersil jangan sampai menempatkan tempat ibadah di ruangan-ruangan yang sumpek dan tidak memiliki kemuliaan, misalnya ditempatkan di basement dan yang lainnya. Kita harus bisa menjaga kenyamanan ibadah masyarakat,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Arif Hamid Rahman di Kota Bandung, (4/1/2019).

Diketahui, DPRD Kota Bandung telah menetapkan Perda Bangunan Gedung pada Kamis 27 Desember 2018. Perda baru ini merupakan revisi atas aturan sebelumnya yang tercantum dalam Perda No 5/2010 tentang Bangunan Gedung.

Arif menjelaskan, penetapan Perda Bangunan Gedung yang baru mengamanatkan kewajiban penyediaan fasilitas di gedung-gedung komersial, seperti pusat perbelanjaan, hotel, rumah susun, hingga apartemen.

Salah satu fasilitas yang harus disediakan, yakni mushala.

Dia mengatakan, masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam tentu akan lebih nyaman dalam beribadah jika gedung-gedung komersial menyediakan musala di tempat yang layak. “Pemerintah di sini memberikan jalan untuk membangun tempat-tempat ibadah yang nyaman,” tegas Arif.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengimbau para pengelola gedung komersil untuk melengkapi fasilitas tempat ibadah yang nyaman dan layak. “Kalau tempat belanja, seharusnya pengelola berpikir dengan memberikan kenyamanan karena orang datang ke situ.

Ketika ditempatkan di basement, saya terus terang malas untuk datang lagi,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Mang Oded itu, beberapa waktu lalu.

Karenanya, Mang Oded meminta para pengelola dan pemilik gedung komersil di Kota Bandung untuk mengikuti aturan tersebut. “Semua pembangunan di Kota Bandung, terutama tempat-tempat shopping harus mematuhi itu,” tandasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Keberadaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) makin diperhitungkan sejak dipilihnya secara aklamasi Abdul Aziz sebagai ketua umum DPP KNPI pada Kongres ke-XV Pemuda/KNPI.

DPP KNPI yang dinahkodai Abdul Aziz menemui KH Ma’ruf Amin selaku calon wapres. Kedatangan pengurus DPP KNPI disambut hangat Kiai Ma’ruf.

“Saya turut berbahagia, para pemuda penggerak bangsa ini mau berkunjung ke kediaman saya,” kata Kiai Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (5/1).

Pertemuan ini diadakan dalam rangka untuk melaporkan hasil kongres KNPI yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu lalu (1/12). Dan tentunya untuk menjalin silaturahmi dengan Kiai Ma’ruf.

“Saya sangat mengapresiasi dan merespon positif atas terpilihnya Abdul Aziz sebagai ketua umum DPP KNPI. Untuk terus mengawal kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depannya,” jelas Kiai Ma’ruf.

Dalam kesempatan itu, Abdul Aziz menyampaikan bahwa DPP KNPI akan ikut menyukseskan Pilpres 2019, dan mengawal pemerintahan selanjutnya.

“Kami akan ikut menyukseskan Pilpres 2019, mendukung dan mengawal pemerintah berkelanjutan. Acara pertemuan ini sebagai tanda komitmen untuk mengawal pemerintah Indonesia yang berdaulat serta profesional,” tandasnya. (*/Adyt)

BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Pangandaran mengimbau kepada seluruh warga agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat atau informasi dari BMKG.

Imbauan tersebut terkait gempa berkekuatan 5 skala richter yang mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Selasa (1/1/2019) malam sekitar pukul 19.25 WIB.

“Kepada warga masyarakat dan wisatawan supaya tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasa dan tidak usah khawatir,” kata Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran, Nana Ruhena, Selasa (1/1/2019), malam.

Nana mengatakan, bagi pengunjung yang telah mempunyai jadwal tujuan wisata ke Pangandaran, agar tidak menunda apalagi hingga membatalkan rencana wisata.

Menurutnya, mengenai gempa yang terjadi, pihaknya mengaku langsung melakukan koordinasi dengan relawan penanggulangan bencana, penggiat wisata, TNI, POLRI dan masyarakat.

“Kami sampaikan bahwa kondisi wilayah Kabupaten Pangandaran pada umumnya berjalan lancar, seluruh obyek wisata tidak ada masalah,” ungkapnya.(*/Hend)

JAKARTA – Masih banyak terjadi pelanggaran registrasi kartu HP SIM prabayar dengan menggunakan identitas pihak lain. Karena masih bisa diakali, maka SMS dan telepon spam pun masih beredar di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna Murti, Jumat (28/12/2019). Padahal, lanjutnya, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa salah satu tujuan registrasi kartu SIM prabayar adalah untuk mencegah penipuan bagi konsumen.

Untuk itu, BRTI bersama dengan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) bekerja sama untuk mengevaluasi skema registrasi kartu SIM prabayar. “Setelah tahun baru nanti kita minta data-data dari operator, berapa jumlah pelanggannya, berapa jumlah pelanggan yang registrasi lebih dari tiga nomor dengan satu NIK dan KK,” tandas Ketut.

Dari data tersebut, nomor-nomor yang dinilai melanggar ketentuan registrasi akan diblokir. “Tapi sebelum diblokir, diberi notifikasi dulu untuk registrasi ulang,” lanjut Ketut.

Menurutnya, BRTI sudah keluarkan ketetapan Seperti diketahui, penyelenggaran registrasi kartu SIM prabayar resmi berakhir Mei lalu. Namun, tujuh bulan berselang, SMS dan telepon spam masih banyak dikeluhkan.

Ketut mengatakan bahwa masalah ini juga masih menjadi perhatian Kominfo melalui BRTI. November lalu, BRTI mengeluarkan Ketetapan BRTI (TAP BRTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan Melawan hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasas Telekounikasi.

Aturan ini ditujukan untuk mempertegas penyelenggaran registrasi agar tidak multitafsir. Ketut menjelaskan bahwa aturan tersebut juga melarang registrasi kartu secara masif.

“Jadi misalnya ada perangkat yang digunakan untuk registrasi masif di lapak atau gerai mitra operator, sekarang itu dilarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penggunaan perangkat untuk registrasi masif hanya dilakukan oleh operator melalui gerai resmi dan hanya berlaku machine to machine, bukan perorangan.

Ketut menegaskan bahwa akan ada sanksi pidana menunggu bagi pihak-pihak yang menggunakan identitas orang lain tanpa hak untuk registrasi SIM prabayar.

“Kalau orang lain menggunakan identitas orang lainnya untuk registrasi, bisa dikenakan undang-undang ITE karena memanipulasi data elektronik atau undang-undang kependudukan,” paparnya.

Aduan spam Ketut juga menyarankan masyarakat untuk melaporkan spam SMS dan telepon ke akun Twitter @aduanBRTI. Masyarakat bisa melaporkan nomor yang mengirim SMS spam dengan mengirim tangkapan layar.

Sedangkan untuk telepon spam, pelapor akan diminta untuk mengirimkan rekaman telepon yang diduga spam tersebut ke akun @aduanBRTi melalui pesan langsung.

Ketut mengatakan bahwa Kominfo menggunakan pihak ketiga untuk mengelola aduan spam, dan akan ada tim verifikasi untuk menyortir apakah nomor yang diadukan tergolong spam atau tidak.

“Begitu masuk ke Twitter, langsung diterima pihak ketiga, nanti ada tim verifikasi, lalu pihak ketiga tersebut mengirim e-mail ke operator untuk melakukan pemblokiran nomor (yang diadukan),” terang Ketut.

Menurutnya, penggunaan jasa pihak ketiga tidak akan membahayakan data pengguna. “Sumber daya Kominfo tidak cukup untuk melakukannya sendiri, karena perlu perangkat, perlu server, dan sebagainya,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi, Rahmat Triyono menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih cukup signifikan dan berpotensi bisa timbulkan longsor. Terkait hal itu, BMKG pun memanfaatkan sensor-sensor seismograf untuk mencatat aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut.

“Pada saat kejadian 22 Desember sensor-sensor ini juga merekam tetapi merekamnya bukan gempa bumi, dan sangat kecil memang, tidak ada manusia yang rasakan getaran itu,” kata Rahmat saat konferensi pers di gedung BMKG, Selasa, (25/12/2018) malam.
Menurut dia, dengan memanfaatkan seismograf tersebut diharapkan dapat memberikan peringatkan kepada masyarakat di sekitar Selat Sunda.

“Karena itu dengan seismograf yang dimiliki BMKG, dengan mengepung Gunung Anak Krakatau diharapkan bisa mencatat kalau satu sensor mencatat itu setelah diatur dia akan mengeluarkan alarm. Kalau dua minimal tiga kita bisa mengetahui di mana posisi, sumber getaran itu tadi. Apalagi kalau enam-enamnya mencatat,” jelasnya.

Dia menyatakan bahwa cara tersebut kemungkinan yang paling efektif untuk saat ini karena potensi longsor Gunang Anak Krakatau masih mungkin terjadi.

“Sehingga dengan kami bisa memonitor gerakan itu tadi. Katakanlah pada 22 Desember kemarin setara dengan magnitudo 3,4. Kalau ini mungkin 3,4 sampai 3,5 ke atas bisa jadi BMKG memberikan peringatan untuk sekitar Selat Sunda,” ucap Rahmat.

Selama ini, kata dia, peringatan BMKG dengan magnitudo yang cukup signifikan di atas 7.

“Karena ini goncangan tidak begitu besar bisa menimbulkan longsor maka dengan sekitar 3,4 sampai 3,5 kami akan berikan peringatan untuk sekitar Selat Sunda,” ujarnya.

Kemudian setelah memberikan peringatan sekitar satu jam kalau tidak ada air laut masuk atau tidak ada tsunami maka BMKG akan segera menyatakan peringatan dinyatakan berakhir, tandasnya.(*/Adyt)

BOGOR – Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi, 26 Desember 2018, meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi yang terletak di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

“Ini salah satu upaya mengantisipasi banjir di Jakarta yang dikerjakan di hulu,” kata Presiden di lokasi peninjauan.

Bendungan ini difungsikan untuk menahan debit air dan mengurangi potensi banjir saat musim hujan khususnya di Jakarta karena Bendungan Sukamahi dan satu bendungan lainnya (Ciawi) diperkirakan akan mampu mengurangi potensi banjir di hulu Ciliwung hingga 30 persen.

Berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan konstruksi Bendungan Sukamahi telah mencapai 15 persen dari keseluruhan. Sementara untuk pembebasan lahan akan sepenuhnya diselesaikan pada bulan Januari 2019. Bendungan tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada 2019 mendatang.

“Saya kira perkembangannya ini baik,” kata Presiden.

Selain melakukan pencegahan banjir di sisi hulu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan upaya pencegahan dari sisi hilir dengan mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung dan lainnya. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena lebar sungai yang semakin menyempit.

“Di hilirnya (dilakukan dengan upaya) memperlebar Ciliwung, (membangun) sodetan Ciliwung ke BKT (banjir kanal timur), kemudian yang dilakukan Pak Gubernur sekarang membuat sumur-sumur besar resapan, dan drainase-drainase dibersihkan. Saya kira kalau itu berjalan semuanya insyaallah akan mengurangi banyak (potensi banjir),” tuturnya.

Saat melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.(* /Wido)

JAKARTA – Berbagai pihak terus melakukan pencarian korban tsunami yang menyapu baik di Banten maupun di Lampung .

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan update korban bencana tsunami Selat Sunda, Selasa (25/12/2018). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hingga pukul 13:00, tercatat 429 orang meninggal dunia. Sedangkan korban yang mengalami luka, baik berat maupun ringan, lebih dari seribu jiwa.

“Total 429 orang meninggal dunia. 1.485 orang mrngalami luka-luka,” ujarnya di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur.

Selain korban meninggal dan luka, BNPB mencatat 154 orang masih dinyatakan hilang. Sedangkan 16 ribu orang harus mengungsi akibat musibah tsunami Selat Sunda.
Jumlah pengungsi bertambah karena sebelumnya daerah yang terdampak belum terdata.

“154 orang hilang dan 16. 082 mengungsi. Data kemarin 5.000 lebih yang mengungsi, sekarang ada penambahan karena daerah terdampak yang sebelumnya belum terdata sehingga jumlah pengungsi bertambah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sutopo menambahkan 882 unit rumah rusak akibat terjangan tsunami. Kerusakan juga melanda 73 penginapan hotel, 60 warung, 434 kapal atau perahu, 24 kendaraan roda empat, 41 kendaraan roda dua, dan satu dermaga. (*/Ag)

JAKARTA – Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktifitas dipinggir pantai sebab Tsunami di Selat Sunda masih berpotensi terjadi. Tsunami yang diduga disebabkan longsoran bawa laut karena terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan aktivitas erupsi gunung tersebut sudah terjadi sejak Juni 2018.

“Erupsi gunung anak krakatau berlangsung sejak Juni 2018 sampai saat ini . Typenya strombolian. Jadi dia melontarkan lava pijar, abu vulkanik yang terus menerus,” terangnya di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, (25/12/2018).

Akibat erupsi yang terus tejadi, warga diimbau tidak mendekat pada radius 2 Km dari puncak kawah karena telah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Meski demikian, Sutopo menegaskan erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu pelayaran dan penerbangan di sekitar Selat Sunda.

Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar pantai terkait potensi tsunami susulan.

“Jadi rekomendasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geolog) masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di radius 2 Km dari puncak kawah. Sedangkan rekomendasi dari BMKG masyarakat tidak boleh lakukan aktivitas di sekitar pantai saat ini untuk sementara.

Karena potensi susulan tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut msh berpotensi. Karena akivitas erupsi masih berlangsung,” terangnya.
“Sampai kapan rekomendasinya? Tergantung nanti akan disampaikan BMKG karena menyangkut kehidupan masyarakat di pantai,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa bencana tsunami di Banten dan Lampung.

Partai Golkar juga berharap keluarga korban untuk senantiasa tabah dan sabar atas peristiwa yang banyak merenggut korban jiwa ini.

“Kami dari Partai Golkar turut menyampaikan rasa duka yang mendalam dan prihatin atas banyaknya korban tsunami yang menimpa daerah Banten dan Lampung. Kami juga turut mendoakan, agar masyarakat Banten dan Lampung untuk tetap sabar dan penuh harapan dalam menghadapi ujian musibah ini,” kata Airlangga Hartarto , Minggu (23/12/2018) malam.

Menurut Airlangga, pihaknya sudah menginstrusikan jajaran Partai Golkar untuk membantu pemerintah setempat bersama lembaga-lembaga penanggulangan bencana untuk berkoordinasi agar penanggulan bencana bisa terkoordinasi dengan baik.

“Kami akan memberikan bantuan termasuk membangun posko-posko kesehatan dan dapur umum jika memang dibutuhkan. Yang pasti, kita ingin memastikan bantuan medis dan penanganan kesehatan para korban bencana musibah ini dapat ditangani dengan cepat dan baik,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyerukan agar masyarakat bergotong-royong dan mengutamakan solidaritas, dengan segera memberi bantuan kepada para korban maupun pengungsi akibat bencana yang melanda Banten dan Lampung.(*/Nia)

SURABAYA – Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan tujuh orang Warga Negara China (WNA) atas dugaan kasus judi online dan penyalahgunaan izin tinggal WNA.

Ketujuh orang asal negeri tirai bambu tersebut diamankan sekitar pertengahan Nopember lalu di salah satu perumahan di Surabaya barat. Salah seorang diantaranya adalah perempuan.

Mereka antara lain, ZL, ZY, GX, GG, HS, CQ dan GG. Dari ketujuh tersangka, paling tua berusia 35 tahun dan paling muda 19 tahun. Rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah lulusan setingkat SMA di China.

“Jadi mereka datang ke sini (Surabaya) dari China sekitar dua bulan lalu. Mereka dibawa salah seorang dari China untuk bekerja disini. Ya bekerja untuk membuat akun judi online,” kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara, Senin (24/12/2018).

Ketika datang ke Surabaya, para tersangka ini menggunakan visa kunjungan wisata. Namun, oleh tersangka disalah gunakan dengan bekerja membuat judi online. Untuk menggaet pengunjung judi online, para tersangka membuat game online.

Setelah tertarik dengan game online itu, tersangka membujuk pengguna game online tersebut untuk ikut di judi online. “Rata-rata pengunjung judi online ini adalah dari China. Transaksinya juga menggunakan mata uang China, yaitu yuan. Dalam sehari, para tersangka bisa mendapat omset sebesar 5.000 Yuan atau setara Rp10,5 juta,” ujar Arman.

Awalnya kasus ini terungkap setelah ada WNA yang membeli sejumlah peralatan elektronik. Dari sana muncul dugaan penyalahgunaan barang elektronik tersebut. Kemudian polisi melakukan penelusuran.

Akhirnya terbongkar bahwa para tersangka menggunakan perlengkapan elektronik tersebut untuk judi online. “Kami masih melakukan pendalaman apakah ada orang Indonesia yang turut terlibat dari kasus ini,” tandas Arman.

Sementara itu, dihadapan penyidik, salah satu tersangka, ZY mengaku tidak tahu menahu bahwa dirinya ke Indonesia (Surabaya) untuk bekerja sebagai agen judi online. Sebab, salah seorang dari China yang membawanya ke Kota Pahlawan ini mengaku bahwa dia akan bekerja sebagai marketing online. “Saya disini (Surabaya) tidak bekerja, hanya mengurusi game online saja,” katanya.

Dalam perkara ini, ketujuh tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kemudian pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.(*/Gio)