Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Rebecca Klopper mengucap syukur lantaran pelaku penyebar video syur mirip dirinya, Bayu Firlen (BF) divonis tiga tahun penjara dan denda Rp1 Miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Hal itu disampaikan Rebecca Klopper saat menghadiri sidang beragenda putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis (18/1/2024).

Selain bersyukur, ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara yang menyeret namanya tersebut.

“Intinya semua sudah diwakilkan Bang Sandy, aku hormati proses hukumnya, putusan pengadilan yang terbaik,” ujar Rebecca Klopper kepada awak media.

“Makanya aku juga berterima kasih buat semua yang terlibat, kepolisian, kejaksaan, lawyer, dan pengadilan. Semua terima kasih banyak,” sambungnya.

Sementara itu, kuasa hukum Rebbeca Klopper, Sandy Arifin mengaku puas dengan vonis dijatuhkan majelis hakim terhadap penyebar video syur mirip kliennya. Meskipun puas, Sandy menegaskan bahwa pihaknya tetap menyerahkan perkara itu kepada majelis hakim. Sekaligus menghormati putusan telah dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa.

“Putusannya menurut kami sudah pantas sesuai dengan apa yang diperbuat terhadap klien kami. Dan sudah dibuktikan laporan kita sudah diputus Pengadilan hukumannya 3 tahun,” jelas Sandy.

Sayangnya, pihak Rebecca Klopper ogah membahas soal kerugian dialaminya, lantaran kemunculan video syur mirip tersebut di media sosial. Pasalnya, kini Becca sudah mulai menerima pekerjaan dan tak lagi ingin membahas masalah tersebut.

“Kayaknya kalau bicara itu kita ke belakang ya, sekarang klien kami mau memulai dengan pekerjaan lain. Jadi yang kemarin tertinggal atau di cancel kita nggak mau membicarakan itu lagi, kita bicara kedepan,” papar Sandy Arifin.

“Rebecca fokus dengan kariernya, saya sebagai kuasa hukumnya mensupport Rebecca,” tandasnya.(*/Ind)

PADANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Badan Geologi menyampaikan hasil evaluasi pada 9 sampai dengan 15 Januari 2024 Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat hingga saat ini masih berstatus level III atau siaga.

“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 Januari 2024, tingkat aktivitas Gunung Marapi tetap pada level III (siaga) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi/ancaman bahaya terkini,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, Kamis (18/1/2024).

Masih dalam laporan PVMBG, pascaerupsi 3 Desember 2023, hingga kini erupsi lanjutan Gunung Marapi masih terjadi. Jumlah erupsi harian cenderung menurun secara fluktuatif. Namun, jumlah gempa low frequency dan vulkanik dalam cenderung meningkat yang mengindikasikan pasokan magma dari kedalaman masih terjadi dan cenderung meningkat.

Ia mengatakan aktivitas vulkanik Gunung Marapi saat ini masih tergolong tinggi yang tercermin dari aktivitas erupsi dan teramati secara visual, serta gempa erupsi maupun gempa hembusan masih terekam yang disertai dengan tremor menerus.

Data gas sulfur dioksida (SO2) dari satelit Sentinel juga menunjukkan laju emisi yang masih tergolong tinggi sebagai indikasi erupsi saat ini bersifat magmatik.

Berkaitan dengan hal itu, sebagai upaya mitigasi, tingkat aktivitas Gunung Marapi telah dinaikkan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) terhitung sejak 9 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ancaman bahaya jika pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar dengan potensi/ancaman bahaya dari lontaran material vulkanik berukuran batu (bom), lapili, atau pasir yang diperkirakan dapat menjangkau wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi/Kawah Verbeek.

Sedangkan untuk potensi atau ancaman dari abu erupsi dapat menyebar lebih luas/jauh atau tergantung pada arah dan kecepatan angin.

Kemudian material erupsi yang jatuh dan terendap di bagian puncak dan lereng Gunung Marapi dapat menjadi lahar saat bercampur dengan air hujan.

“Oleh karena itu terdapat potensi bahaya dari aliran/banjir lahar pada lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak Gunung Marapi,” jelas dia.

Terakhir terdapat potensi bahaya dari gas-gas vulkanik beracun seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfida di area kawah/puncak Gunung Marapi.(*/Wid)

CIBINONG – Salah satu upaya meningkatkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mewakili Pj Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin ajak pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, yang berlangsung di Darmawan Park, pada Kamis (18/1/24).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, sejalan dengan peraturan tersebut, Pemkab Bogor telah menerapkan SIPD-RI pada tahun 2023 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Untuk tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, SIPD akan mulai diimplementasikan di penganggaran tahun 2024.

“Untuk itu, perlu sosialisasi implementasi SIPD kepada aparatur terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” terang Sekda.

Menurutnya, SIPD saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta kepada seluruh aparatur pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, agar dapat memahami dan menggunakan aplikasi SIPD secara optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,”pungkasnya.(*/Wan)

JAKARTA – Penetapan pajak untuk penyedia jasa hiburan mengundang beragam respons. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penerapan pajak tersebut bisa mengontrol dampak negatif dari beberapa jenis hiburan.

“Nah pajak hiburan ini kan ada range-nya hanya sekedar bioskop, konser, sampai kepada night club. Kalau kita sudah bicara soal hiburan malam atau night club memang ada dampak negatif,” kata Faisal , (18/1/2024).

Faisal melihat, beberapa aktivitas hiburan memiliki karakteristik masing-masing dan tidak seragam termasuk diantaranya jasa hiburan. Terdapat jasa hiburan yang memiliki dampak negatif, tidak memiliki dampak negatif, dampak negatifnya lebih besar, dan tidak memiliki dampak positif.

Dia menuturkan, segala sesuatu berkaitan barang atau jasa yang punya eksternalitas negatif terdapat instrumen untuk mengontrol eksternalitas negatifnya.

“Kalau dari sisi fiskal itu yang biasanya dikenakan cukai. Tapi di Indonesia kan tidak dikenakan cukai untuk hiburan malam sebagaimana dikenakan di Thailand,” tutur Faisal.

Sementara pajak hiburan yang saat ini ramai dibicarakan, Faisal mengatakan aturan tersebut bukan merupakan pungutan dari pemerintah pusat namun daerah. Jadi, lanjut Faisal, kebijakan masing-masing daerah berbeda dan berkatan dengan budaya dan background sosial dengan masing-masing daerah yang harus dihargai.

Faisal mencontohkan, daerah-daerah yang menjunjung tinggi norma agama Islam seperti Aceh atau Sumbar sudah mengenakan paja yang tinggi untuk aktivitas seperti klub malam. Di Sumbar, lanjut Faisal, pajak untuk klub malam sudah 75 persen.

Sementara di Jakarta, Faisal menyebut kenaikan pajak hiburan baru rencana untuk menekan aktivitas yang memiliki dampak negatifnya tidak meluas. “Jadi sengaja untuk ditahan walaupun kalau dibiarkan ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi mungkin juga, penciptaan lapangan pekerjaan,” tutur Faisal.

Namun secara nilai agama, Faisal mencontohkan masyarakat minang ingin membatasi aktivitas hiburan dengan dampak negatif. Untuk itu penerapan pajak yang dilakukan bukan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, tapi terhadap masyarakat sosial, nilai agama, dan lain sebagainya.

Pajak hiburan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan. Diketahui, pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.(*/Rid)

JAKARTA – Pemerintah bakal menghentikan alokasi anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” kata Muhadjir dalam keterangannya dikutip Kamis (18/1/2024).

Muhadjir menjelaskan bahwa nantinya anggaran pendidikan 20 persen bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa. Serta, peningkatan pendidikan untuk perguruan tinggi.

Selain itu, kata Muhadjir, anggaran tersebut juga difokuskan untuk vokasi bahkan S2. Hal tersebut untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja.

“Kan tiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu. 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset,” ungkapnya.

Meski alokasi anggaran dihentikan, Muhadjir memastikan bahwa program beasiswa LPDP tetap dilanjutkan.

“LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yg agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan. Yang penting risikonya terukur,” jelasnya.(*/Ind)

JAKARTA – Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, RA Adaninggar Primadia Nariswari, mengimbau warga untuk mewaspadai penularan penyakit pada musim hujan. “Musim hujan memang identik dengan peningkatan kasus infeksi, karena memang kondisi dingin, lembab, itu adalah suasana-suasana lingkungan yang sangat mendukung perkembangbiakan mikroorganisme.

Mau itu bakteri, virus, jamur, parasit ya, bahkan vektor-vektor penyakit, yaitu binatang-binatang itu, juga banyak yang berkembang pada musim hujan,” katanya dalam diskusi mengenai pencegahan penyakit pada musim penghujan yang diikuti via daring di Jakarta, (18/1/2024).

Adaninggar, yang biasa disapa Ningz, menyampaikan bahwa genangan air yang muncul pada musim penghujan bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk perantara penularan penyakit. Selain itu, dokter spesialis penyakit dalam itu melanjutkan, perubahan cuaca dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun.

“Nah itu akhirnya juga memicu alergi juga banyak kambuh tuh pada kondisi-kondisi seperti musim hujan atau musim dingin. Ditambah dengan jumlah mikroorganisme yang banyak, ya akhirnya kasus infeksi jadi jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin musim yang lain,” katanya.

Ningz menyampaikan bahwa penyakit yang angka kejadiannya biasa meningkat selama masa pancaroba dan musim hujan adalah demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue, yang menular melalui gigitan nyamuk.

Oleh karena itu, dia mengimbau warga untuk menggiatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, yang meliputi kegiatan menguras dan menutup tempat penampungan air serta mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

“Pada prinsipnya, untuk kita yang penting adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kembali lagi ke situ, karena infeksi itu pasti sumbernya dari perilaku dan lingkungan yang tidak sehat,” katanya.(Antara)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ menanggapi santai pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Timnas AMIN, warga berhak memilih siapa pun berdasarkan hati nurani.

“Saya pikir kita sudah memberikan banyak tagline perubahan, gagasan, rekam jejak dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu saja yang dinilai, jadi kita enggak terpengaruhlah yang begitu-begitu,” kata Kapten Timnas Pemenangan AMIN Muhammad Syaugi, dikutip Kamis (18/1/2024).

Syaugi mengatakan, pihaknya tidak berurusan dengan adanya pandangan atau pendapat semacam itu. Fokusnya adalah terus menyosialisasikan berbagai visi-misi perubahan kepada masyarakat. Menurut Syaugi, pilihan capres-cawapres sepenuhnya menjadi hak warga.

“Saya pikir serahkan pada masyarakat saja, masyarakat kan punya hati nurani, mana dilihat yang terbaik buat mereka itu saya pikir yang harus dipilih,” tuturnya.

Diketahui, Gus Ipul meminta warga NU menggunakan hak pilih dengan memilih calon presiden yang mencerminkan cara berpikir NU. Ia pun mengimbau untuk menyaring informasi agar tak terjebak hoaks terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia juga meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh orang yang berseberangan. Gus Ipul kemudian menyinggung pasangan calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir.

“Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-imingi posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini,” ujar Gus Ipul.

Abu Bakar Ba’asyir diketahui mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Dukungan itu mengemuka lewat rekaman suaranya di akun TikTok @aniesvisioner, awal pekan ini.(*/Dy)

JAKARTA – Tim kuasa hukum Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan mempertanyakan KPK belum menahan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej beserta dua anak buahnya YAR dan YAM. Tindakan ini dipandang mengindikasikan KPK tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi.

Perwakilan kuasa hukum Helmut, Sholeh Amin mengatakan saat ini Edward, YAR, dan YAM telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Tapi penyidik tidak melakukan penangkapan kepada ketiganya. Padahal Helmut Hermawan sebagai pelapor justru ditahan KPK.

“Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum telah tebang pilih dalam mengusut perkara ini,” kata Sholeh dalam keterangannya pada Kamis (18/1/2024).

Sholeh menilai upaya praperadilan yang tengah ditempuh Edward Dkk bukan alasan untuk tidak ditahan. Sholeh menyebut dalam sejarah KPK tidak pernah satu tersangka pun menggunakan instrumen praperadilan sebagai alasan menunda penahanan oleh KPK.

“Ini menunjukkan KPK saat ini sudah tidak lagi menjadi penegak hukum yang profesional dan berkeadilan serta telah kehilangan sense of justice sebagai lembaga antikorupsi,” ujar Sholeh.

Sholeh juga mengamati adanya kejanggalan dengan praperadilan Edward Dkk. Praperadilan pertama dengan register nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel telah dicabut oleh Edward Dkk dan disetujui oleh KPK. Tapi belakangan, ketiga tersangka kembali mengajukan upaya praperadilan baru dengan register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/Pn.Jkt.Sel.

“Apakah proses ini akan terus menerus berlangsung dengan menghalangi KPK untuk menangkap atau menahan EOSH CS, hanya karena ada upaya hukum praperadilan atau karena faktor lain,” ujar Sholeh.

Sholeh menyatakan selama ini penahanan ditujukan KPK kepada penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Namun, untuk kasus yang menjerat Edward selaku pejabat dan penyelenggara negara justru sangat berbeda.

“Karena yang bersangkutan masih bebas berkeliaran sementara pihak swasta yang bertindak sebagai pelapor yaitu Helmut Hermawan telah menjalani penahanan,” ujar Sholeh.

Oleh karena itu, Sholeh menganggap pembiaran terhadap Edward Dkk yang terus menghirup udara bebas merupakan ketidakseriusan KPK mengusut perkara ini.

“Sungguh sikap KPK dalam perkara ini telah melukai rasa keadilan hukum,” ujar Sholeh.

Selain itu, Sholeh menyoroti mandeknya pengusutan transaksi mencurigakan yang mengarah kepada Edward. Sholeh menyayangkan KPK tidak lagi memprioritaskan penelusuran atas aliran uang tersebut.

“Padahal dengan mengungkap asal aliran dana ratusan miliar tersebut, maka akan menjadi terang perkara ini. Apakah terdapat kaitannya dengan perubahan-perubahan akta yang mengambil alih PT APMR dan PT CLM? Tentunya hal itu terungkap apabila KPK mau benar-benar serius mengungkap perkara ini,” kata Sholeh.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Helmut Hermawan, eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, dan orang “dekat” Eddy yaitu Yosi Andika Mulyadi, dan Yogi Arie Rukmana.

KPK pun mencegah para tersangka untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan berlaku selama enam bulan mulai 29 November 2023. Perkara ini bermula dari laporan yang dilakukan oleh Helmut Hermawan melalui kuasa hukum dan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan tindak pidana “pemerasan dalam jabatan” yang diduga dilakukan oleh Edward dalam posisinya selaku pejabat publik bersama dengan YAR dan YAM.(*/Jo)

YOGYAKARTA – Penggunaan knalpot brong dikatakan dapat berpotensi menimbulkan keributan di masyarakat, begitu pula di masa kampanye Pemilu 2024. Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan pun menegaskan larangan penggunaan knalpot brong saat pemilu.

“Karena kan (knalpot brong) bisa menimbulkan emosi sesaat,” kata Suwondo usai Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Satuan di Wilayah DIY yang digelar di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, (17/1/2024).

Disampaikan Suwondo agar dalam kampanye tidak ada yang menggunakan knalpot brong, termasuk pada masa kampanye akbar Pemilu 2024. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan silaturahmi dengan berbagai kelompok pendukung untuk menjaga kondusifitas selama berjalannya tahapan Pemilu 2024.

“Intinya para peserta pemilu ini khususnya yang nanti dalam kampanye nanti sudah sepakat untuk membuat pemilu di Yogya aman dan damai,” ungkap Suwondo.

Selain itu, juga sudah dilaksanakan deklarasi pemilu damai di DIY yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para peserta pemilu dan pendukung. Dalam deklarasi tersebut, dikatakan bahwa knalpot brong ini menjadi salah satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik atau gesekan di masyarakat.

“Kemarin kita membuat sebuah deklarasi dimana yang berpotensi membuat keributan itu salah satunya knalpot brong, dan sudah sepakat kita. Semua teman-teman bisa rasakan, kemarin beberapa gerakan yang di Yogya maupun keluar Yogya semuanya tanpa knalpot blombongan,” jelasnya.

Ditegaskan Suwondo, pihaknya melakukan pengamanan di berbagai rute yang dilewati untuk kampanye. Termasuk melakukan pengawalan selama kampanye akbar guna mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi.

“Diatur dan dijaga rute yang akan ditempuh, lanjut setiap peserta pemilu dengan jumlah yang besar akan dilakukan pengawalan, pengawalan depan dan samping, itu penting,” kata Suwondo.(*/D To)

JAKARTA – Aktivis 98, Syafieq Alieha menyebutkan, capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan bermasalah. Maka itu, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai keduanya menjadi Presiden-Wakil Presiden berikutnya.

“Bagaimana dengan masa depan demokrasi dan kemanusiaan, masa depan kekuasaan kita. Saya bisa katakan kalau Prabowo yang masa lalunya dipenuhi dengan beragam pelanggaran, beragam pengabaian struktur komando, yang dipenuhi oleh karakter abuse of Power, saya yakin ketika dia menjadi Presiden dia akan cenderung abuse dan semenang-wenang,” ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, kala Prabowo memegang kekuasan yang lebih kecil dibandingkan Presiden dahulu, dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan, berdasarkan sepanjang karir militer saja, dia sudah menyalahgunakan kekuasaan, padahal dia bukan panglima TNI.

“Dua kandidat yang sudah menyimpan masalah, yang satu menyimpan masalah di masa lalunya dan satunya juga menyimpan masalah karena berhasil maju lewat putusan MK yang dibuktikan juga memang bermasalah sehingga ketuanya dicopot dari Ketua MK. Artinya, itu jelas bermasalah,” tuturnya.

Maka itu, tambahnya, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai Capres-cawapres Prabowo-Gibran bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya menggantikan Jokowi.

“Kita bisa bayangkan dari ketiga kandidat saya kira demokrasi paling terancam yang kalau menang 02. Prabowo tak punya track record menghargai demokrasi, dia hanya memanfaatkan kebebasan politik tuk membuat partai demi mengejar kepentingannya sendiri,”tandasnya.(okzone)