Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Kepala Dinas Pemuda dan Olaharag (Dispora) Kabupaten Bogor Asnan mengatakan, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) adalah salah satu induk olahraga yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Bogor berbudaya olahraga dalam mendukung peningkatan Sport Development Index (SDI) dan Indonesia Bugar.

“Mudah-mudahan masyarakat di 40 kecamatan bisa kita gerakan supaya SDI kita di tahun depan bisa meningkat. Kami juga terus berupaya menciptakan masyarakat Kabupaten Bogor gemar olahraga, salah satunya melalui Gerakan Kabupaten Bogor Bugar,” tegas Asnan AP, Rabu (24/1/24).

Asnan AP menambahkan, pihaknya sudah memberikan himbauan melalui surat agar setiap perangkat daerah di sela-sela kerjanya sedikit menyempatkan berolahraga melakukan peregangan baik sambil duduk maupun berdiri.

Lebih lanjut, kata Asnan AP, pihaknya sangat mendukung rencana KORMI Kabupaten Bogor yang akan menggelar Festival KORMI pada awal Pebruari 2024.

“Insya Allah dengan ada Festival KORMI akan menjadi salah satu media yang tepat untuk memberikan pemahaman tentang peranan KORMI di masyarakat,”tandasnya.(*/As)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh pula berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Anies menyerahkan pernyataan RI 1 itu kepada masyarakat untuk mencerna dan menilainya.

“Menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” ujar Anies kepada wartawan usai melakukan kegiatan kampanye akbar di Jawa Tengah, dikutip dari Jakarta, (24/1/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa para menteri juga diperbolehkan berpihak pada paslon tertentu? Anies menekankan konsep negara hukum. Ia mengaitkan pula dengan aturan-aturan yang mesti dijalani untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslon tertentu.

“Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya atau kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya bagaimana, ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, karena kita ingin negara ini negara hukum,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.”Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,” kata dia.

Ia hanya mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. “Ya nanti dilihat,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga sempat ditanya apakah dirinya sudah memihak kepada satu paslon tertentu. Namun ia justru bertanya balik kepada awak media. “Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” kata Jokowi sambil tertawa kecil.(*/Ag)

JAKARTA – Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ikut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye atau memihak di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi juga menyatakan akan “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024. PSHK FH UII pun menilai bahwa pernyataan Jokowi telah memperkeruh dan membuat gaduh kontestasi lima tahunan itu.

“Pernyataan dan sikap yang demikian telah memperkeruh dan membuat gaduh suasana kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah berjalan secara relatif demokratis selama akhir 2023 dan menjelang Februari 2024,” kata Direktur PSHK FH UII, Dian Kus Pratiwi dalam keterangan resminya, (24/1/2024).

Sementara itu, Dian menjelaskan pemahaman bahwa Presiden berhak untuk berpihak bahkan ikut serta dalam kampanye Pemilu 2024 karena didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM serta Pasal 281 dan 304 UU Pemilu yang intinya bahwa Presiden masih berhak memilih dan berpihak serta ikut serta melaksanakan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam kondisi cuti di luar tanggungan negara adalah pemahaman yang salah kaprah dalam etika demokrasi yang sehat serta bentuk pelanggaran atas asas-asas Pemilu.

“Salah kaprah juga tercermin dari betapa sulitnya memisahkan fakta antara figur seorang Joko Widodo sebagai personal individu yang tetap memiliki hak berpolitik dan sebagai Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dibatasi kekuasaannya termasuk hak politiknya,” ujarnya.

Dian mengatakan bahwa salah kaprah juga terlihat dari inkonsistensi sikap Presiden selama ini yang selalu menekankan netralitas Presiden, bahkan mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI dan TNI untuk bersikap netral, tetapi pucuk pimpinannya yakni Presiden justru ingin melenggang dengan berpihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Oleh karena itu, Dian mengatakan PSHK FH UII pun merekomendasikan pertama, Presiden bersikap negarawan dengan tetap memegang teguh netralitas dan menghormati asas-asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada pasal itu intinya menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan harus tunduk pada konstitusi; bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa serta Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).

“Kedua, Presiden tetap fokus dalam menyelesaikan sisa tugasnya sampai akhir tahun 2024 dan tidak melakukan manuver-manuver yang justru memperkeruh dan membuat gaduh proses Pemilu 2024,”.(*/Ad)

SUKABUMI – Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bencana tersebut dipicu oleh hujan deras yang turun hampir sepanjang hari.

“Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak dari bencana tersebut selain merusak rumah juga sempat memutus akses jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor,” kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi, Selasa (23/1/2024).

Informasi yang dihimpun dari BPBD setempat bencana tanah longsor terjadi di Kampung Cigadog, RT 01 dan 05, RW 06, Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara yang mengakibatkan jalan kabupaten setelah Jembatan Cimandiri terbawa longsor, sehingga bahu jalan lebih dari 50 cm terbawa longsor.

Tidak jauh dari lokasi tersebut tepatnya di Kampung Babakancigadog RT 01/06, longsor mengancam satu unit rumah warga yang dihuni satu kepala keluarga atau lima jiwa. Seluruh lokasi yang terdampak bencana tanah longsor sudah mendapatkan penanganan.

Kemudian, bencana pergerakan tanah di Kampung Pasirbitung, RT 01/01, Desa Sukajaya, Kecamatan Pabuaran mengakibatkan jalan Kabupaten Sukabumi yang menghubungkan Pabuaran-Bojong menuju Desa Sukajaya mengalami anjlok sekitar 30 cm dengan panjang 30 meter dan lebar 6 meter.

Bencana pergerakan tanah di daerah ini juga pernah terjadi pada 2016. Saat itu, tanah retak dan ambles hingga ke permukiman warga yang jaraknya sekitar 200 meter dan mengancam kurang lebih 40 rumah.

Selanjutnya, longsor tebing di Kampung Halimun, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara mengakibatkan saluran irigasi tertutup longsoran dan dampaknya air dari saluran irigasi itu meluap ke jalan.

Tidak jauh dari lokasi, Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Warungkiara menemukan sejumlah titik longsor kecil di sepanjang jalan Kabupaten Sukabumi tepatnya di Tanjakan Sidaweng, Kampung Lio.

Satu rumah di Kampung Cibuhung, RT 01/02, Desa Mangunjaya, Kecamatan Bantargadung, rusak berat akibat tertimbun longsor, namun tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian ini. Hanya saja, tanah yang longsor menutupi ruas jalan Kabupaten Sukabumi dengan panjang sekitar 60 meter.

Longsor tebing setinggi 5 meter dengan panjang 10 meter yang terjadi di Kampung Cicareuh, RT 05/02, Desa Tamansari, Kecamatan Cikidang mengakibatkan empat rumah terdampak.

Bahkan, akibat kejadian itu dua kepala keluarga dengan jumlah jiwa lima orang harus mengungsi karena kondisi rumahnya yang rusak dan sudah tidak layak huni. Tidak hanya itu, longsor juga menutup akses jalan warga sehingga tidak bisa dilalui kendaraan untuk nilai kerugian masih dalam pendataan.

Terakhir, tembok penahan tanah (TPT) setinggi 4 meter dengan panjang 6 meter di Kampung Pancalikan, RT 03/015, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak longsor. Akibat bencana tersebut sebanyak tiga unit rumah yang dihuni lima kepala keluarga atau 20 jiwa terancam. Sandra mengatakan untuk lokasi yang terdampak bencana sudah mendapatkan penanganan, selain itu bantuan darurat pun mulai diserahkan kepada para penyintas bencana.(*/Yan)

JAKARTA – Bareskrim Polri melimpahkan penanganan kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian ujaran kebencian yang diduga dilakukan anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna ke Polda Bali. Kasus dugaan ujaran kebencian Arya tersebut dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/15/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Pertama terkait masalah anggota dewan yang Bali itu, yang laporan MUI, itu laporan polisinya sudah dilimpahkan ke Polda Bali,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago, kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Menurut Erdi, pelimpahan penanganan kasus dugaan ujaran kebencian tersebut dilakukan untuk disatukan dengan kasus Arya Wedakarna lainnya yang di ditangani Polda Bali.

Ini mengingat laporan yang diterima oleh Bareskrim Polri dan di Polda Bali memiliki kasus kesamaan kasus. Yaitu terkait dengan ucapan terlapor pada saat menghadiri Rapat Angkasa Pura, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali yang menyinggung umat Islam.

“Untuk disatukan dengan laporan polisi yang sudah ada yang ditangani oleh Polda Bali. Penanganannya nanti di Polda Bali kedepannya,” terang Erdi.

Diberitakan Republika.co.id sebelumnya, Arya Wedakarna menyampaikan pernyataan kontroversial tersebut pada saat menggelar rapat daerah. Ketika itu mantan penggawa trio grup vokal FBI bersama Indra Bekti dan Roy Jordy itu sedang memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai dan juga pimpinan bea cukai yang hadir. Dalam rapat itu, Arya meminta agar petugas frontliner sebaiknya merupakan putra dan putri daerah dengan tanpa menggunakan penutup kepala (jilbab).

“Saya nggak mau yang frontline-frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East (Ini bukan Timur Tengah). Enak saja di Bali, pakai bunga kek, apa kek, pakai bije di sini. Kalau bisa, sebelum tugas, suruh sembahyang di pure, bije pakai,” tegas Arya Wedakarna.(Republika)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAMBI – Demo sopir truk angkutan batubara di Kantor Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Senin (22/1/2024) berlangsung ricuh. Kaca Kantor Gubernur Jambi pecah berantakan dilempar para sopir truk angkutan batubara.

Aksi anarkis tersebut terjadi usai pertemuan antara Gubernur Jambi Al Haris, Forkopimda dan perwakilan sopir truk batubara. Mereka tidak puas dengan hasil rapat yang melarang pengangkutan batubara menggunakan jalan nasional.

Para pedemo dengan emosi mengambil batu yang yang ada di seputaran kantor Gubernur Jambi dan secara brutal melempari kaca kantor gubernur Jambi hingga hancur berantakan.

Bukan hanya itu, lampu dan taman terlihat rusak akibat aksi masa tersebut. “Hasil rapat jelas ini tak sesuai permintaan kami,” ungkap Ketua KS Bara Provinsi Jambi, Tursiman.

Menurutnya, pihaknya menginginkan diizinkannya kembali angkutan batubara menggunakan jalan nasional. “Jika tidak boleh, maka tutup juga pengangkutan jalur air, biar adil pihak perusahaan juga merasakan,” ucapnya..

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Muzakir mengatakan adanya perusakan barang inventaris pada kantor Gubernur Jambi, akibat dari demonstrasi anarkis yang dikoordinir oleh Komunitas Supir Batubara (KS-BARA) Jambi, sehingga menyebabkan kerusakan.

“Kerusakan di antaranya kaca utama pada Gedung Utama Kantor Gubernur Jambi sebanyak sekitar 137 keping. Lampu Tembak 500 watt, sebanyak 30 buah,” ungkapnya.

Kemudian, lampu hias sebanyak 25 buah, lampu gantung besar sebanyak 5 buah, AC standing sebanyak 2 buah dan AC split sebanyak 12 buah.
“Ada juga kendaraan roda empat sebanyak 2 buah,” tutur Muzakir.

Plt Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Ali Zaini mengatakan, dari kerusakan barang inventaris tersebut di atas, menimbulkan kerugian diperkirakan senilai ratusan juta Rupiah.

Atas kejadian tersebut, pihaknya sudah membuat surat aduan ke pihak kepolisian. “Kami berharap agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.(*/Gint)

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalokasikan ruangan di sejumlah halte hingga 30 persen untuk gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung perkembangan perekonomian DKI Jakarta.

“UMKM di (beberapa) halte TransJakarta itu sekitar 20-30 persen, ada khusus UMKM dan non UMKM. Semua itu sebagai bagian mendukung perekonomian lewat UMKM,” kata Direktur Pelayanan dan Bisnis TransJakarta, Fadly Hasan kepada pers di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Fadly menjelaskan, TransJakarta juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait yang melibatkan UMKM di beberapa halte TransJakarta. Selain itu, pihaknya juga melayani pelaku UMKM yang tertarik untuk membuka usahanya di halte TransJakarta.

“Kami juga terbuka di Divisi Komersial TransJakarta, kami akan layani kalau ada ketertarikan untuk mengisi halte. Sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas apa yang ada di halte-halte TransJakarta,” ujar Fadly.

TransJakarta selalu berupa memberikan pelayanan yang terbaik kepala pelanggannya. Salah satu upaya yang ditekankan oleh TransJakarta, kata Fadly, terkait bisnis dan pengoptimalan aset-aset yang ada di TransJakarta dengan berbagai aktivitas. Hal tersebut menyangkut optimalisasi tata ruang publik untuk pemberdayaan masyarakat seperti “sharing economy” (berbagi ekonomi), lifestyle (gaya hidup), dan tourism (pariwisata).

Fadly mencontohkan Halte CSW, di Bundaran HI, lalu Halte Dukuh Atas memiliki banyak ritel yang dapat dinikmati sambil menunggu TransJakarta ataupun untuk bertemu dengan seseorang. Ritel tersebut dari skala nasional hingga internasional, mulai dari minimarket, “coffee shop” (kedai kopi), UMKM hingga bisnis.

Fadly menegaskan, TransJakarta ingin memanfaatkan segala aset yang ada sebagai ekosistem ataupun kehidupan baru yang bisa terkoneksi langsung dengan masyarakat di Jakarta. “Contoh kita bisa konser kecil di halte kayak Raisa, fashion show batik lokal, launching produk, artis-artis konser di halte kita hingga komunitas.

Pihaknya juga dilibatkan penyambutan tahun baru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Bundaran HI. “Bisa sambil ngopi, menikmati pemandangan tidak kalah seperti di luar negeri,” kata Fadly.

Fadly berharap pada 2024 TransJakarta bisa terus memperbaiki pelayanan ataupun fasilitas di setiap halte TransJakarta sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan setia TransJakarta. “Pendapatan nontiket atau NFB TransJakarta sebesar Rp120 miliar atau naik dua kali lipat dibandingkan 2022 yaitu Rp 61,3 miliar. Lalu skor indeks kepuasan pelanggan 2023 adalah 4,42 dari skala 5,00,” kata Fadly.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menyebutkan jumlah pelanggan TransJakarta selama 2023 yang mencapai 280 juta orang menjadi penyemangat Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan target pelanggan ke TransJakarta pada 2024 menjadi 340 juta pelanggan. Target tersebut merupakan target terbesar yang diterima PT TransJakarta. Adapun kunci untuk mencapai target tersebut, yakni meningkatkan kualitas integrasi TransJakarta. Selain itu memperbaiki integrasi ataupun operator integrasi antaroperator berbasis jalan maupun integrasi antarmoda seperti dengan MRT, LRT dan lain sebagainya.(*/Sar)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta warga di Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Februari 2024.

“Perlu diwaspadai pada periode musim hujan bencana hidrometerologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung yang berpotensi terjadi di daerah-daerah rawan bencana di wilayah D.I. Yogyakarta terutama di puncak musim penghujan,” kata Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Reni Kraningtyas dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Senin (22/1/2024).

Reni mengatakan pada tiga dasarian ke depan atau dasarian III Januari hingga dasarian II Februari 2024 curah hujan di DIY diprediksi berkisar antara 20-150 mm dengan kriteria rendah-menengah.

Sementara itu, secara bulanan curah hujan di wilayah DIY pada Februari 2024 diprakirakan berkisar 151 sampai 500 mm atau kriteria menengah-tinggi dengan sifat hujan bervariasi mulai bawah normal sampai atas normal.

Pada Maret 2024 diprakirakan berkisar berkisar 201-500 mm (kriteria menengah-tinggi), dan April 2024 diprakirakan berkisar 151-500 mm (kriteria menengah-tinggi).

Karena itu, kata Reni, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk lebih siap dan antisipatif terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang selama periode musim hujan.

Upaya antisipasi itu, menurut dia, antara lain dengan cara memangkas pohon-pohon rindang yang rentan roboh atau patah akibat angin kencang dan hujan lebat. “Membersihkan saluran-saluran air, menjaga kesehatan seiring dengan perubahan cuaca yang tidak menentu,” ujar Reni.

Dia menyebutkan berdasarkan pengamatan gejala fisis dan dinamika atmosfer laut terkini menunjukkan bahwa angin di wilayah Indonesia selatan ekuator didominasi angin baratan yang mengindikasikan Monsun Asia mulai aktif.

Selain itu, Analisis Indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) dalam kategori El Nino menengah, Dipole Mode Indeks (DMI) dalam kategori dipole mode positif, dan Madden Julian Oscillation (MJO) aktif di perairan Samudera Pasifik.

Sementara itu, analisis anomali suhu muka air laut di Perairan Selatan D.I Yogyakarta tercatat 0.0 derajat Celsius sampai 1.0 derajat Celsius atau normal-hangat, dengan suhu berkisar antara 28-30 derajat Celsius.(*/D To)

JAKARTA – Tingkah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka selama debat keempat Pilpres 2024 menuai beragam reaksi. Menurut data lembaga monitoring media sosial Binokular pada acara Debar Trijaya, Gibran meraih kemurkaan netizen hingga 7,6 persen.

Sebagaimana diketahui, cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu dalam beberapa kesempatan menunjukkan air muka dan gestur ‘meledek’ dua kandidat lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Bahkan, kata seperti songong juga sempat trending mewakili Gibran.

“Trust paling tinggi Pak Mahfud, warna merah (anger) yang paling tinggi untuk Gibran. Songong juga sempat trending, beberapa netizen mengatakan Gibran sedang mempermalukan diri sendiri,” kata Nicko Maryadi selaku Project Manager Binokular.

Menurut Nicko, kalau Gibran melakukan pengecekan survei konsultan politik, maka dia tahu netizen sensitif dengan serangan personal di dalam debat.

“Di debat itu tidak suka serangan personal. dan netizen menilai Gibran sedang melakukan serangan personal karena yang dilihat catatan, bukan public policy seperti yang disebut Cak Imin dan Pak Mahfud ngomong itu omongan receh. Saya kira ini sangat disayangkan dan menimbulkan anger yang cukup gede,” imbuh Nicko.

Di sisi lain, Founding Chairman Nusantara One Indonesia’s SDGs Movement Charles Bonar Sirait menilai jika apa yang dipertontonkan Gibran dalam debat tidak mengedukasi.

“Kalau soal tontonan kita harus berterima kasih kepada yang membuat gimmick. Tapi yang kita cari cuma sekadar rame apa edukasi? Kalau tujuan debat adalah to educate the public, saya pikir cara-cara yang tadi agak nggak biasa yang Gibran t tonjolkan di masyarakat kita,” ujar Charles.(*/Ad)