Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) menyatakan melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Panji Gumilang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, dokumen yang disita penyidik Bareskrim Polri diantaranya adalah surat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarga di Indramayu, Jawa Barat.

“Warkat tanah atas nama saudara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu 55 eksemplar, buku tanah atas nama saudara PG dan kekuarga di BPN kabupaten Indramayu 220 eksemplar,” kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Selain itu, kata Ramadhan, pihaknya juga melakukan penyitaan dokumen terkait dengan adanya perjanjian kredit.

“Penyidik melakukan penyitaan dokumen terdiri dari perjanjian kredit Jtrust invesment terdiri dari 36 eksemplar, foto kopi legalisir SHM yg digunakan di Jtrust invesment sebanyak 41 eksemplar,” ujar Ramadhan.

Kemudian, salinan legalisir akta pendirian YPI nomor 61 tanggal 25 Januari 1994. Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 84 tanggal 13 agustus 1996.

“Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 18 tanggal 18 Februari 1999, salinan legalisir akta keputusan badan pendiri YPI nomor 10 tanggal 9 September 2005,” ucap Ramadhan.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada, Selasa, 1 Agustus 2023. Saat ini, Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang.

Bareskrim Polri sendiri melakukan pemeriksaan pertama terhadap, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Selain itu, Dit Tipideksus Bareskrim Polri juga tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.

Kemudian, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri pun menerima laporan dari NII Crisis Center tersebut dengan registrasi Nomor:LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI 27 Juni 2023. Panji dilaporkan sebagaimana dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama.(*/Ad)

CIBINONG -Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP melakukan kunjungan pada pembangunan lanjutan GOM Megamendung, Senin, 25 September 2023

Saat melakukan kunjungan ke GOM Megamendung, Asnan AP didampingi Kabid Sarpras Dispora Kabupaten Bogor, Sugiarto atau yang akrab disapa Koko.

Asnan mengatakan, pembangunan GOM Megamendung ini merupakan tahap lanjutan.

” Kami hanya memantau beberapa item tahap lanjutan seperti Toilet, Parkiran, Pagar dan Drainase yang ada di GOM Megamendung,” ujar Asnan AP, Senin, 25 September 2023

Asnan berharap, pembangunan tahap lanjutan GOM Megamendung ini akan beres tepat.

” Kami inginkan keberadaan GOM Megamendung ini akan mendongkrak atmosfir olahraga di wilayah ini,” kata Asnan AP

Mudah mudahan, sambungnya, akan lahir para atlet potensial dari Kecamatan Megamendung dengan adanya GOM ini.

Makanya, kata Asnan AP, para pelaku olahraga dan KOK setempat harus benar benar mengoptimalkan keberadaan GOM Megamendung

Hal yang sama dikatakan Koko Sugiarto, Kabid Sarpras Dispora Kabupaten Bogor yang tampak optimis pembangunan lanjutan GOM Megamendung akan selesai tepat waktu.

” Capaiannya sangat positif sampai saat ini. Makanya saya sangat optimis pembangunan tahap lanjutan ini akan selesai tepat waktu,” pungkas Koko ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Dua remaja di Kampung Cibogo, Desa Cibentang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor diciduk polisi usai kedapatan hendak menjual senjata tajam (sajam). Dari tangan kedua remaja tersebut, polisi juga mendapatkan empat bilah sajam dan satu buah double stick.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan sajam yang disita polisi itu mulanya akan dijual seharga Rp 450 ribu. Senjata yang membahayakan ini akan dijual kepada para remaja yang akan tawuran.

“Mereka mengakui senjata tajam tersebut hendak dijual dengan harga Rp 450 ribu. Namun sebelum transaksi terjadi, senjata tajam tersebut berhasil diamankan,” kata Sularso, Senin (25/9/2023).

Ia menyebutkan sajam yang dibawa dua remaja tersebut berupa dua bilah celurit, dua bilah pedang, dan satu buah double stick. Sajam-sajam dan senjata tersebut didapati Bhabinkmtibmas di seputar lapangan voli Alam Parung, Kampung Cibogo pada Minggu (24/9/2023) dini hari.

Bukan hanya untuk diperjualbelikan, senjata-senjata ini kerap kali digunakan kedua remaja tersebut dalam aksi tawuran. “Dan menurut keterangan remaja tersebut juga mengatakan senjata-senjata tajam tersebut sudah sering digunakan untuk tawuran,” katanya.

Kedua remaja tersebut kini telah diamankan di Mapolsek Parung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain kedua remaja yang didapati hendak menjual sajam, polisi pun turut mengamankan sajam yang hendak dijual dengan harga ratusan ribu tersebut.(*/Ju)

JAKARTA – Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Pasangan itu juga menjadi yang paling siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Insya Allah kami sangat solid, bahkan sudah paling siap untuk mendaftarkan pasangan Anies-Cak Imin ke KPU,” ujar juru bicara PKS, Pipin Sopian lewat keterangannya, Ahad (24/9/2023).

PKS sendiri memandang Anies sebagai sosok yang memiliki rekam jejak lengkap. Mulai dari rektor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), hingga gubernur DKI Jakarta.

“Selain sebagai cendekiawan, Mas Anies telah teruji dan terbukti karyanya sebagai gubernur, sebagai menteri pendidikan, sebagai rektor, dan sebagai aktivis kegiatan sosial di bidang pendidikan. Jadi Mas Anies ini seorang teknokrat, yaitu cendekiawan yang telah berkecimpung di pemerintahan,” ujar Pipin.

Sebelumnya, Anies berterima kasih kepada PKS yang telah resmi menetapkan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Kini, Koalisi Perubahan resmi diisi oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS.

Ia menghajatkan rasa syukur, karena Partai Nasdem, PKB, dan PKS kini benar-benar resmi dalam Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies-Muhaimin. Sebab, resminya ketiga partai politik tersebut dalam satu koalisi melewati berbagai proses dan dinamika yang tidak sebentar.

“Proses yang dilewati, proses yang tidak singkat, tapi proses yang penuh dengan makna. Kita sampaikan ke seluruh rakyat, bahwa koalisi ini bukan sekadar menargetkan menang,” ujar Anies di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.

“Menang adalah babak awal, yang kita emban adalah ingin Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, yang melindungi setiap tumpah darahnya. Itu sebabnya proses politik kita kerjakan,” sambungnya.

Anies bersama Muhaimin siap mengemban amanah rakyat yang disalurkan lewat Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Ia mengakui, itu merupakan amanat yang besar dan memiliki berbagai konsekuensi dan tanggung jawab.

“Inilah proses yang kita lewati selama ini dan kita bersyukur bahwa Koalisi Perubahan ini makin solid. Insya Allah makin kuat dan kita sampaikan bahwa koalisi ini mengusung misi yang Insya Allah akan membawa perubahan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” kata Anies.(*/Ad)

Ada yang berbeda dengan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di periode kepemimpinan komisioner saat ini. Lembaga demokrasi itu terasa kian bernuansa militeristis. Penjagaan keamanan dinilai terkesan berlebihan. Nuansa militerisme itu kian terasa dengan berlapisnya penjagaan bagi semua tamu yang masuk, tak terkecuali para peliput atau wartawan.

Berdasarkan pengalaman jurnalis yang hari-hari biasa meliput di kantor KPU RI, dalam setahun terakhir memang pengamanan di sana semakin hari semakin ketat. Terbaru, satpam KPU, yang saban hari mengenakan baret merah, selalu memeriksa jok sepeda motor para jurnalis yang datang meliput. Setiap wartawan juga diharuskan membuka helm dan jaket.

Dari sisi infrastruktur, perubahan dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya terjadi pada pagar kantor KPU RI yang semakin tinggi dan kokoh. Di dekat pagar itu, dibuat pula dua pos kecil. Di setiap pos, selalu ada satu satpam yang berdiri tegap, menghadap ke jalan, dan diam mematung seperti petugas jaga markas militer.

Pada Desember 2022, KPU RI memberikan perlengkapan menyerupai pasukan antihuru-hara kepolisian kepada 100 satpam yang bertugas di lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu. Mereka masing-masing mendapatkan rompi, helm, tameng, dan pentungan. Diberikan pula 10 sepeda motor trail. Ketika itu, diresmikan penanaman Pasukan Jagat Saksana bagi satpam KPU.

Pasukan itu lah yang sempat cekcok dengan sejumlah pimpinan partai politik ketika KPU RI menerima pendaftaran bakal caleg pada awal Mei 2023 lalu. Kejadian pertama adalah ketika Pasukan Jagat Saksana saling dorong dan adu mulut dengan sejumlah kader PAN di depan pagar masuk. Akibatnya, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat kesulitan masuk.

Sehari berselang, Pasukan Jagat Saksana adu mulut dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerinda, Habiburokhman. Wakil ketua Komisi III DPR RI itu sempat cekcok karena merasa dipersulit masuk oleh Pasukan Jagat Saksana, meski sudah menunjukkan kartu identitas tamu KPU. Habiburokhman mengatakan, Pasukan Jagat Saksana seharusnya dievaluasi sejak terjadinya cekcok dengan kader PAN. “Baru dikasih kekuasaan sedikit sudah sangat otoritatif,” ujarnya melontarkan kritik, ketika itu.

Dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim juga mengkritik KPU karena lembaga demokrasi itu semakin bernuansa militer. Kritik tersebut mencuat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tujuh komisioner KPU RI terkait regulasi kuota caleg perempuan di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam sidang tersebut, Gaffar bertindak sebagai saksi ahli. Dalam bagian akhir pandangannya, Gaffar menyebut seluruh komisioner KPU RI berasal dari kalangan masyarakat sipil. Namun, mereka tidak menjadikan nilai moral masyarakat sipil sebagai rujukan dalam membuat kebijakan.

Dia juga menilai para pimpinan KPU diperlakukan bak pejabat negara dengan segala dukungan finansial, fasilitas, dan pelayanan yang melebihi pejabat eselon 1 pemerintahan. “Belakangan, bahkan nuansa militerisme terasa menguat di lembaga kepemiluan,” kata Gaffar, peneliti yang fokus meriset topik tata kelola pemilu dan masyarakat sipil itu.

“Angan-angan ideal bahwa mereka (komisioner KPU) akan membawa dan menjaga kegelisahan civil society di ranah negara sangat sulit terwujud dengan situasi ini. Yang cenderung terjadi adalah ilusi kenyamanan sebagai pejabat negara,” kata ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.

Merespons kritik tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mempertanyakan apakah nuansa militer yang dimaksud berkenaan dengan dipertingginya pagar kantor KPU RI dan diperbaruinya seragam satpam. Dia menjelaskan, satpam KPU memang mendapatkan seragam yang lebih bagus, bahkan pelatihan dari lembaga pendidikan kepolisian. “Selama ini satpam kita tidak pernah dilatih. Ini bukan dalam rangka menunjukkan gaya militerisme, tidak,” kata Hasyim.

Dia menjelaskan, penguatan satpam KPU bertujuan untuk meningkatkan pengamanan. “Kalau menggunakan teori yang sering disebut-sebut Mas Gaffar Karim kan ‘si vis pacem, para bellum’ (jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang). Jadi kami harus bersiap-siap untuk mengamankan diri,” ujarnya.

Berikutnya, Hasyim juga mempertanyakan apakah kritik nuansa militer itu karena orientasi tugas komisioner baru KPU provinsi dan kabupaten/kota melibatkan Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya) dan digelar di markas resimen yang bertugas menggembleng prajurit TNI AD itu. Dia menjelaskan, pelibatan pihak militer itu bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman komisioner KPU dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kita buat orientasi tugas di Rindam Jaya dalam rangka karena situasi lapangan yang dihadapi memang keras. Supaya kemudian tetap sehat, tetap dalam organisasi yang tertib, dan untuk membangun pemahaman yang seragam,” kata mantan kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser NU Jawa Tengah itu.

Meski KPU bekerja sama dengan TNI dan Polri, Hasyim menegaskan bahwa dirinya dan pimpinan KPU lainnya tidak bergaya militer ketika berkomunikasi dengan masyarakat sipil. Contohnya, dirinya tidak pernah memosisikan diri seolah-olah orang militer ketika berelasi dengan Gaffar.

“Jadi, tidak ada perubahan sikap, pandangan yang menjadikan kami ini dari masyarakat sipil kemudian berubah perilaku dan cara pandang menjadi militerisme,” kata Hasyim, sosok yang juga berprofesi sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Diponegoro itu.*****

PLEBAK – Panen durian lokal di Kabupaten Lebak, Banten sejak awal September 2023 dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat mulai petani, pemetik buah, buruh panggul, pengepul, pedagang eceran hingga pengemudi angkutan.

“Kami panen durian itu bisa menghasilkan pendapatan Rp 50 juta dengan 25 pohon dan diborong pengepul Rp 2 juta per pohon,” kata seorang petani di Sobang, Kabupaten Lebak, Zulkipli (60 tahun), Senin (25/9/2023).

Pendapatan panen durian setiap tahunnya dua kali musim dan menjadi andalan ekonomi petani Kabupaten Lebak. Panen durian pada September ini bisa berlangsung hingga November. Biasanya musim kemarau relatif baik karena kembang buah durian tidak berjatuhan dibandingkan musim hujan mempengaruhi terhadap produktivitas.

“Kami panen tahun ini cukup bagus, sebab dua tahun lalu tidak panen akibat curah hujan tinggi,” kata Zulkifli menambahkan.

Begitu juga petani Badui lainnya, Sarmin (65 tahun), mengatakan, panen durian bisa menghasilkan pendapatan Rp 70 juta dari 25 pohon.

Kualitas durian Badui cukup dikenal masyarakat luas, karena rasanya manis, legit, buahnya tebal juga beraroma.

“Kami menjual durian itu ditampung oleh tengkulak setempat,” kata Sarmin.

Seorang pedagang durian di kawasan Badui, Asep (40 tahun), mengatakan, ia kewalahan melayani permintaan wisatawan yang berkunjung ke sini hingga duriannya laku keras. Selama sepekan terakhir ini, Asep bisa menjual 300 durian per hari dengan harga rata-rata Rp 30 ribu per buah, sehingga bisa menghasilkan Rp 3 juta per hari.

“Pendapatan sebesar itu bisa meraup keuntungan bersih Rp 500 ribu per hari,” kata Asep.

Seorang pengepul durian warga Leuwidamar Kabupaten Lebak, Samsudin (55 tahun) mengatakan, ia menampung durian dari petani hingga puluhan ribu buah setiap hari. Buah durian lokal itu dipasok ke Rangkasbitung, Tangerang, Jakarta hingga Indramayu dan bisa menghasilkan perputaran uang hingga ratusan juta rupiah per hari.

“Kami memasok durian itu dibeli oleh pedagang dengan kontan,” kata Samsudin.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan selama ini pertanian hortikultura jenis buah durian menjadi andalan ekonomi petani. Sentra produksi buah durian lokal di Kabupaten Lebak tersebar di Kecamatan Leuwidamar, Sobang, Muncang, Cirinten, Bojongmanik, Lebak Gedong, Cibeber, Sobang, Cigemblong dan Gunungkencana.

“Kami minta petani agar meningkatkan mutu dan kualitas sehingga durian lokal Lebak bisa menembus pasar domestik dan mancanegara,” harapnya.(*/Du)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim dari Partai PKS menegaskan jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran Sungai Cileungsi maka harus diberi sanksi hukum, bukan administrasi.

“Sanksinya harus hukum, karena kalau hanya administrasi saja sudah lama. Peringatan-peringatan kalau sifatnya tetap normatif kayaknya gak cukup,” tegas Agus Salim kepada Wartawan, Jum’at kemarin (22/9/23).

Namun begitu, pihak terkait baik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan penegak hukum, harus teliti dan memiliki bukti sebelum memberikan sanksi.

“Tapi tetap harus di cek dengan baik, ada bukti-bukti pelanggaran, kemudian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, maka di tindak sesuai dengan regulasi yang ada,” jelasnya.

Dewan sendiri, kata Politisi PKS itu, terutama anggota komisi 3 Achmad Fathoni sudah cukup intens mengikuti setiap proses penanganan sungai Cileungsi yang tercemar. Jika belum ada juga progres, maka pihaknya akan ikut turun menyusuri sungai cileungsi tersebut.

“Kalau sampai belum ada juga progres penanganannya, kami DPRD Kabupaten Bogor akan turun. Walaupun Achmad Fathoni sudah intens turun melakukan peninjauan,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pencemaran sungai cileungsi tersebut sangat fatal. Kendati demikian dia sudah berkomunikasi dengan DLH Kabupaten Bogor, karena pencemaran ini banyak melibatkan perusahaan. Bahkan sampai hulunya bisa sampai bekasi ada sekitar 500 perusahaan lebih.

“Semua sepakat ini merupakan suatu masalah lingkungan dan ini merupakan suatu pelanggaran yang pasti. Harus kemudian dihentikan aktifitas perusahaannya kita juga sepakat,” bebernya.

“Cuman kita harus melakukan tindakan yang bener-benar, ini kayaknya Kabupaten Bogor nggak bisa sendiri, harus sinergi baik Provinsi, APH dan KLHK. Pelaku pencemaran harus diberikan efek jera,” tambahnya.

Dia meminta agar perusahaan itu harus ditindak tegas, karena sudah masuk pelanggaran. Mulai dari lingkungan, ekosistem dan masyarakat ikut terdampak.

“Maka kalau itu secara hukum melanggar ya harus di tindak. Rekom kami itu segera lah di tindak, kemudian yang terbukti perusahaan melanggar, paling tidak dihentikan dulu dan diberi peringatan untuk kemudian dilakukan penghentian langsung,” tandasnya.(*/Wan)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 20 September 2023 hingga 12 Oktober 2023.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Benny Delyuzar di Bogor, Jumat, menjelaskan bahwa Pemkab Bogor membuka penerimaan untuk 4.327 formasi.

“Persyaratan dan formulir pendaftaran bisa diakses melalui laman bkpsdm.bogorkab.go.id,” ujarnya.

Benny menyebutkan, penerimaan PPPK itu untuk formasi tenaga fungsional guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Formasi tenaga fungsional guru mendapat slot paling banyak yakni 2.909 formasi, disusul tenaga fungsional kesehatan 1.391 dan tenaga teknis lainnya 27 formasi.

Ia menjelaskan bahwa hasil dari seleksi administrasi itu akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Benny menjelaskan, untuk jabatan fungsional tenaga guru, kriteria pelamar yang diprioritaskan yakni peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus.

Ketentuan lainnya, pendaftar merupakan eks tenaga honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Lengkapnya bisa diakses di laman resmi BKPSDM. Kalau untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya, itu harus minimal sudah dua tahun bekerja pada jabatan yang dilamar. Juga terdaftar sebagai eks THK-II di BKN,” jelas Benny.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 PPPK. Pengangkatan PPPK itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, tahun 2022 sebanyak 1.691 orang, dan tahun 2023 sebanyak 3.611 orang.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebanyak Rp365 miliar untuk menggaji 6.488 PPPK yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah (PD) selama tahun 2023.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta kepada jajaran Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor untuk bersinergi menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto saat menerima audiensi dengan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor di Gedung DPRD pada Kamis minggu lalu.(21/9/23).

“Tahun politik tentunya semua orang punya pilihan dan keputusan masing-masing. Tapi kami DPRD Kabupaten Bogor sangat berharap MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor harus betul-betul objektif berjalan ditengah-tengah kepentingan masyarkat,” pinta Rudy Susmanto.

“Kami juga sangat berharap MPC PP Kabupaten Bogor betul-betul bisa menjaga kondusifitas bersama-sama jelang Pemilu 2024, diluar kepentingan Pemilu dan Politik mendatang,” sambungya.

Menurut Rudy Susmanto, hari ini bukan perang antar Partai Politik (Parpol). Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu orang hebat. Tapi hari ini bukan perang antara Ganjar, Prabowo dan Anies, ini hanya adu ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negeri.

“Apalagi saya dengan Kiyai Agus Salim, Presidennya beda, nyaleg di Dapil yang sama, rumah sebelahan, buat kami kita adalah mitra, kita berjalan bersama-sama. Perbedaan dalam dinamika Politik sangat wajar, tapi jangan sampai karena kita berbeda, akhirnya kepentingan untuk membangun Kabupaten Bogor jadi terhambat,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu menuturkan, ditengah situasi tahun politik, bukan orang lain yang mmebuat suhu dingin dan panas, melainkan pribadi masing-masing. Untuk itu, Rudy Susmanto menekankan agar terus bersinergi dan tetap menjaga kondusifitas.

“Tentunya saya berpesan, Pemilu tinggal 5 Bulan lagi, kondusifitas harus dijaga bersama-sama, karena suhu politik yang menentukan. Yang membuat dingin dan panas bukan orang lain, tapi kita sendiri.
Kalau semua kepentingannya sama, sama-sama punya niatan yang baik membangun Kabupaten Bogor, apapun warna politiknya, mereka adalah mitra, saudara dan keluarga,” tukasnya.(*/Wan)