Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan pariwisata berbasis bahari di DKI Jakarta memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi penopang kehidupan bagi warga pesisir.

“Seperti di Kepulauan Seribu, tren wisata bahari akan semakin berkembang,” kata Koordinator DFW Indonesia, Mohamad Abdi Suhufan, dikutip Antara.

Potensi perkembangan wisata bahari itu berdasar pada sumber daya dan kekayaan alam yang ada. Seperti terumbu karang, mangrove, dan satwa langka yang dilindungi.

Abdi Suhufan menyampaikan perkembangan pariwisata bahari akan cepat terwujud jika terjadi sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat pesisir. Pemerintah maupun swasta perlu mendorong agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam mewujudkan ekonomi biru di Jakarta sehingga dapat menerima manfaat yang besar dan menekan potensi konflik.

Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kapasitas dan kesadarannya tentang wisata berkelanjutan dengan menjaga ekosistem laut dari kerusakan dan pencemaran. Hal lain yang perlu dilakukan yakni meningkatkan dan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, seperti sarana telekomunikasi, air bersih, dan listrik.

Selain wisata bahari, ekonomi berbasis UMKM dan budidaya juga memiliki potensi yang besar untuk menopang kehidupan warga pesisir. Bahan baku hasil laut seperti kerang dan ikan sangat melimpah sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi warga, utamanya yang bermukim di wilayah utara Jakarta.

Namun, 60 persen masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan berkelanjutannya. Fenomena over fishing yang mengakibatkan menurunnya stok ikan, terjadinya pengasaman dan kerusakan laut, pemutihan karang, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi bentuk nyata perubahan iklim.(*/Nu)

JAKARTA – Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan menteri Pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dengan surat perintah itu, penyidik akan mencari barang bukti dan tersangka yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur dalam undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya,” ujar Direktur Reserse Krimina Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2023).

Ade Safri menambahkan, penerbitan surat perintah untuk mencari alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setidaknya ada lima macam alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kelima alat bukti tersebut mulai dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

“Ini menjadi tugas dari tim penyidik nantinya untuk mencari alat bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya,” kata Ade Safri.

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menaikan status kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 ke penyidikan. Kasus ini berawal dari aduan masyarakat atau Dumas perihal adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

“Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” tegas Ade Safri Simanjuntak.

Ade Safri menjelaskan, kenaikan ke tahap penyidikan diputuskan usai dilakukannya gelar perkara, pada Jumat (6/10/2023) kemarin. Namun demikian, pihaknya belum dapat mengungkapkan identitas pimpinan KPK yang melakukan pemerasan tersebut.

“Selanjutnya akan diterbitkan sprint penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan,” tegasnya.(*/Jo)

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 M Jusuf Kalla (JK) mengaku, berbicara lebih detail bersama bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan daripada Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan JK usai bertemu Anies selama kurang lebih 2,5 jam di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2023) pagi WIB. Sebelum bertemu Anies, JK memang pernah berbincang dengan Prabowo dan Puan sebelumnya.

“Kami membicarakan hal-hal kebangsaan sama dengan apa yang saya bicarakan dengan Puan dan Prabowo, tapi ini lebih mendetail lah apa yang kami lakukan untuk bangsa ini dan tentunya juga melihat ke depan apa yang baik,” ujar JK saat ditemui awak media.

Eks ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, mereka banyak membahas mengenai ihwal kebangsaan. Salah satunya, sambung dia, Indonesia harus mewaspadai kondisi penurunan ekonomi, khususnya dari Cina.

“Bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, kayak pengaruh Cina terlalu besar,” ucap JK. Menurut dia, Indonesia kini dikelilingi oleh situasi seperti itu.

Untuk itu, JK menyarankan perlu ada perjuangan yang akan ditangani oleh presiden yang akan datang, seperti Anies. “Pak Anies dengan teman-teman ini pejuang untuk kita semua,” ucap JK.

Adapun Anies hadir bersama Juru Bicara Sudirman Said. Sebelum berbincang, Anies sempat makan pagi bersama sang tuan rumah JK.(*/Ad)

BANDUNG – Artis Tamara Bleszynski, di laporankan di Polda Jabar, terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Tamara dilaporkan ke polisi oleh kakak kandungnya, Ryszard atau Rick Bleszynski.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, membenarkan pihaknya sedang menangani kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan artis tersebut.

“Masih lidik,” kata Ibrahim melalui pesan singkat pada Sabtu (7/10/2023).

Sejauh ini, Ibrahim menambahkan, sudah ada empat saksi yang dimintai keterangan oleh polisi terkait kasus itu. Selain itu, polisi juga bakal memintai keterangan tambahan dari saksi ahli.

“Sudah diperiksa empat saksi dan akan memanggil saksi ahli,” ucap dia.

Apabila saksi sudah rampung dimintai keterangan, kata Ibrahim, maka pihaknya bakal segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari Tamara.

“Nanti akan digelar perkara,” ungkap dia.
Saat ini Tamara masih berstatus sebagai terlapor dalam kasus itu. Apabila nantinya Tamara ditetapkan sebagai tersangka, polisi bakal kembali memintai keterangan dari sejumlah saksi untuk mengembangkan kasus tersebut.

“Jika masuk dalam tahap sidik sudah pasti akan mengembangkan pemeriksaan. Jadi ada kemungkinan beberapa kesaksian yang akan di dalami,” ucap dia.

Adapun Ryszard atau Rick Bleszynski, melaporkan Tamara ke Polda Jabar terkait dugaan pencemaran nama baik, pada 7 April lalu.(*/Hen)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat anggaran senilai Rp122,89 miliar untuk bantuan infrastruktur desa atau Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) belum terdistribusi ke desa-desa.

Kepala Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Bogor, Jumat (6/10/2023), menjelaskan tahun ini Pemkab Bogor menggelontorkan anggaran Rp 407,92 miliar untuk Samisade. “Pencairan program Samisade ini dilakukan bertahap menjadi dua kali pencairan dengan termin 60 persen untuk tahap I dan 40 persen tahap II,” kata Wildan.

Namun, untuk pencairan tahap I dari anggaran Rp 244,75 miliar, baru terealisasi Rp 238,4 miliar. Sehingga masih tersisa Rp 6,33 miliar karena 12 desa belum melakukan pencairan.

Kemudian, kata dia, pada pencairan tahap II, dari anggaran Rp 163,16 miliar, baru terealisasi Rp 46,6 miliar. Sehingga masih tersisa Rp 116,56 miliar karena baru 105 desa yang mengajukan pencairan.
“Tahap II ini sisa Rp 116,56 miliar karena baru 105 desa yang mengajukan pencairan,” kata Wildan.

Program Samisade telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 yakni senilai Rp 407,92 miliar miliar. Anggaran tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 365 miliar.

Awal kali dilaksanakan pada 2021, program Samisade yang dianggarkan melalui DPMD Kabupaten Bogor senilai Rp 372 miliar untuk 415 desa itu berhasil mewujudkan pembangunan 473,7 kilometer jalan desa. Kemudian, menghasilkan jembatan sepanjang 362 meter, 8.005 meter tembok penahan tanah (TPT), 4.297 meter saluran drainase, dan 1.700 meter saluran irigasi.
Pada APBD Tahun Anggaran 2023, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor sepakat kembali meningkatkan anggaran Samisade menjadi Rp 407 miliar.(*/Wa)

JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus politisi NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan siap menghadapi persoalan kasus dugaan korupsi yang menimpanya secara bertanggung jawab.

Hal itu dia sampaikan usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian kepada Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kementerian Sekretariat Negara, di Jakarta, Kamis.

“Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi dari pada pangkat atau jabatan. Biarkan saya hadapi ini, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat,” kata SYL.

Ia berharap nasihat-nasihat para orangtua di tanah kelahirannya dapat selalu dipegang teguh oleh dia, yakni manakala berani berbuat harus berani bertanggung jawab.

“Saya berharap nasihat-nasihat orangtua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab dan saya siap bertanggung jawab,” kata dia.

Alasan mundur, Diberitakan sebelumnya SYL mengaku meminta waktu Jokowi dan diberi kesempatan melalui Praktikno, untuk menyampaikan usul dan pengunduran dirinya sebagai menteri.

SYL menyampaikan alasan mengundurkan diri dari jabatan menteri pertanian karena ada proses hukum yang harus dihadapi, dan dia harus siap menghadapi secara serius.

Ia berharap agar tidak ada penghakiman terhadapnya sebelum ada putusan atau vonis yang sah. “Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan perception of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi,” harapnya.

SYL mengatakan dia meniti karier mulai dari lurah dan camat. Ia mengatakan 25 tahun menjadi kepala daerah yakni 10 tahun menjadi bupati, lima tahun menjadi wakil gubernur, 10 tahun menjadi gubernur, dan baru kali ini menerima persoalan hukum.

“Dan baru kali ini saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma,” katanya.(*/Jo)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan keprihatinannya atas terbakarnya sekitar 200 hektare lebih lahan gambut di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Erick yang memiliki darah Lampung menilai aksi dugaan pembakaran dan pembunuhan hewan dengan sengaja merupakan hal yang tidak bisa diterima.

“Mengutuk keras perusakan, pembakaran, dan pembunuhan hewan dengan sengaja di Taman Nasional Way Kambas, Lampung,” ujar Erick melalui akun Instagram, @erickthohir pada Rabu (4/10/2023).

Erick menyampaikan Taman Nasional Way Kambas padahal baru saja mendapatkan kabar gembira dengan lahirnya satu ekor badak Sumatera berjenis kelamin betina di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas.

Berdoa untuk keselamatan semua hewan di sana, termasuk bayi badak Sumatera yang baru lahir beberapa waktu lalu,”

Kebakaran hutan di Nasional Way Kambas tahun ini terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Humas Balai TNWK Lampung Timur, Sukatmoko, kepada Republika, Rabu (4/10/2023) menyampaikan, gajah dan badak yang terdapat di hutan TNWK, dalam kondisi aman dan sehat. Asap dan debu bekas kebakaran lahan gambut tidak terdampak serius pada kesehatan gajah dan badak di TNWK.

Sedangkan, penyebab api, dia mengatakan saat ini kondisi hutan dan lahan gambut sekarang kering kerontang dan rentan terhadap percikan api. Hal itu dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang lebih dari lima bulan terakhir.

“Kalau penyebab kebakaran, diduga karena adanya pemburu liar saja di hutan, yang sengaja membuang percikan api. Lahan gambut yang kering mudah terbakar,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Saat ini Hotel M One yang terletak tak jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor menjadi sorotan semua pihak , publik mulai bertanya ada apa sebenarnya di Hotel tersebut , apakah THM sudah mengantongi izin dan sudah legal dalam operasinya .

Sekretaris Pemuda Mahasiswa Bogor Bersatu (PMBB), Yoga Triana Anshory mengaku sangat kecewa atas hasil sidak Satpol PP Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa Tempat Hiburan Malam (THM) di M-One hotel sudah memiliki izin lengkap.

Namun beberapa waktu kemudian, Kepala Satpol (Kasatpol) PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengelak bahwa THM yang ada di M-One hotel tersebut sudah memiliki izin lengkap.

“Ini sangat lucu yah, yang dicek hanya perizinan dasar. Pernyataan nya berubah ubah. Harusnya Satpol PP bisa menindak tegas,” tegas Yoga sapaan akrabnya itu, Kamis (5/10/23).

Yoga menekankan, seharusnya Satpol PP sudah tahu dengan visi daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan Kabupaten Bogor Berkeadaban. Dengan begitu, penutupan THM adalah hal yang paling tepat untuk mewujudkan visi itu. Bukan malah seakan menjadi Humas hotel tersebut dengan adanya pembelaan.

“Hasil penyidikannya kok saya lucu yah, seolah olah Satpol PP menjadi humas M-One Hotel. Menjelaskan perizinannya lengkaplah. Padahal sudah jelas fasilitas diskotik dan karaoke menjadi penghalang terwujudnya Bogor Berkeadaban,” ujarnya dikutip dari Bogor update.

Yoga juga menuntut janji Kasatpol PP Kabupaten Bogor, pada Selasa 3 Oktober lalu yang menyebutkan dalam 2 hari akan merilis hasil pemeriksaan bersama dinas terkait mengenai izin lengkap THM M-One.

“Ini sudah 2 hari tapi belum ada kabar. Jadi wajar kami curiga jika Satpol PP seakan tak berani menindak THM M-One,” bebernya.

Untuk itu, tegas Yoga lagi, PMBB akan segera melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Bupati menutup THM yang ada di M-One Hotel.

“Apabila Satpol PP tidak mampu menindak tegas, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dan bahkan kami yang akan menyegel sendiri THM M-One Hotel,” ancam Yoga.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menganulir pernyataannya soal Tempat Hiburan Malam (THM) di M-One hotel.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid menyebutkan pihaknya tengah mendalami perizinan yang dimiliki M-One hotel termasuk THM yang menjadi fasilitas hotel tersebut.

Cecep Iman Nagarasid menegaskan, pemeriksaan perizinan M-One hotel yang terletak di Kecamatan Sukaraja itu, akan libatkan Dinas terkait untuk melakukan pendalaman.

“Mohon jangan dipelintir soal perizinan THM M-One, saat ini kita masih dalami,” kata Cecep Imam Nagarasid.

“Memang secara izin dasar (Hotel) itu sudah ada, tapi perlu dilakukan lagi pendalaman lebih lanjut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” tegas Cecep kepada Wartawan, Rabu (4/10/23).

Diketahui, pernyataan Kasatpol PP tersebut menganulir pernyataan yang ramai di media, bahwa THM di M-One hotel lengkap perizinannya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Kabid Gakda), Wawan Darmawan, usai melakukan sidak, pada Selasa (3/10/23).(*/Wan)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi layanan unggulan berbasis One Health Bogor Hade oleh RSUD Cibinong, ia menganggap bahwa ini merupakan inovasi.

Iwan Setiawan pun berkeinginan layanan One Health Bogor Hade benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini ia tegaskan saat meluncurkan layanan unggulan tersebut.

“Saya ingin layanan unggulan ini berdampak langsung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Masyarakat bisa merasakan kehadiran inovasi yang dibuat oleh Direksi RSUD Cibinong ini, sehingga pelayanan dapat lebih maksimal, lebih efisien, lebih singkat dan masyarakat lebih nyaman,” ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis 5 Oktober 2023.

Iwan Setiawan menuturkan, bahwa Pemkab Bogor terus berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dengan berkembangnya layanan di RSUD Cibinong yang mencakup pelayanan penyakit infeksi emerging dan zoonosis didukung penambahan klinik gizi dan herbal, klinik kedokteran okupasi dan agromaritim, klinik akupuntur dan hipnoterapi, terapi hiperbarik.

“Dengan layanan digital Bogor Hade dan Cageur, fasilitas di RSUD Cibinong semakin lengkap. Semoga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor dan sekitarnya,” tuturnya.

Direktur Utama RSUD Cibinong Yukie Meistisia Anandaputri Satoto menjelaskan, sebagai rumah sakit rujukan regional, RSUD Cibinong ditugaskan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan layanan-layanan unggulan, diantaranya layanan unggulan berbasis One Health Bogor Hade.“Bogor Hade merupakan layanan khusus gawat darurat untuk penyakit infeksi emerging dan zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.

Bogor Hade juga adalah pelayanan yang terintegrasi untuk pelayanan tradisional komplementer, untuk menangani pasien secara holistik, pengobatan tradisional komplementer itu melengkapi pelayanan kesehatan kedokteran modern,” jelas Yukie.

Ia menuturkan, dirinya belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 dimana saat ini harus siap mengidentifikasi potensi wabah, juga harus selalu siap untuk kegawatdaruratan, apalagi jika berkaitan dengan wabah. Bogor Hade ini juga memberikan inovasi baru, yakni pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan layanan kesehatan berbasis One Health yang pertama di Jawa Barat.

“Jika ada potensi wabah, dari Puskesmas bisa mengidentifikasi sejak awal, sehingga rumah sakit sudah bersiap-siap untuk menghadapi hal tersebut, juga sudah terkoneksi dengan 112 Diskominfo dan 119 SiTegar,” tuturnya.

Yukie melanjutkan, sebagai rumah sakit rujukan regional juga harus siap menerima kegawatdaruratan selama 24 jam, maka kami membangun Command Center kami di IGD.

“Selain menerima rujukan dari Puskesmas, juga menerima rujukan dari rumah sakit sekitar dan juga rujukan melalui layanan 112 dan 119. Dengan dukungan Bupati Bogor, RSUD Cibinong bersama Pemkab Bogor siap untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat,” tukas Yukie. (Rez)

LAMPUNG – Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Tanjungkarang mencatat sebanyak 1.288 pengajuan gugatan cerai pasangan suami istri sepanjang Januari hingga Agustus 2023.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen didominasi perkara perceraian yang diajukan istri terhadap suami atau cerai gugat.

Juru Bicara Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Junaidi mengatakan, ribuan perkara perceraian yang diajukan tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor.

“Paling banyak yang kita temukan dalam fakta persidangan itu masalah nafkah atau masalah ekonomi, ada juga karena pasangan (suami) yang kecanduan judi online,” ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).
Junaidi menuturkan, dari 1.288 perkara perceraian yang diajukan itu didominasi diajukan istri atau cerai gugat yakni sebanyak 1.022 kasus.

Sedangkan untuk perkara cerai talak atau suami yang mengajukan gugatan ada sebanyak 266 perkara.

Junaidi menjelaskan, dari data tersebut, PA Kelas IA Tanjungkarang sudah memutus perkara cerai talak sebanyak 201 kasus dan cerai gugat sebanyak 825 kasus.Namun, pihaknya mengungkapkan, jika dibandingkan data tahun 2022 pada periode yang sama, terjadi penurunan terhadap pengajuan gugatan cerai.

Junaidi menyebut, kasus perceraian itu masih banyak didominasi perkara perceraian yang diajukan oleh sang istri terhadap suaminya, yang disebabkan banyak faktor di antaranya ekonomi hingga perselingkuhan.

“Jika melihat data tahun 2022 periode sama, ini terjadi penurunan pengajuan dan putusan dilakukan oleh PA Tanjungkarang,” tandasnya.(*/Tia)