Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkomentar cukup pedas mengenai proyek lumbung pangan atau food estate. Menurutnya, proyek yang digagas era Presiden Joko Widodo itu gagal.

“Food estate terbukti gagal, telat dijalankan, dan tidak menghasilkan, sehingga kita perlu evaluasi food estate itu,” ujar Cak Imin usai acara Mukernas MUI di kawasan Ancol, Jakarta Utara,(1/12/2023) malam.

Ia menjelaskan, evaluasi food estate perlu dilakukan diantaranya dengan membuat produktivitas petani yang tinggi dan menciptakan lahan yang produktif untuk petani. Juga adanya ketersediaan pupuk dan distribusi hasil pertanian.

“Tugas petani itu produksi, tugas pemerintah menjaga harga sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal,” tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut pandangan mengenai dilanjutkan atau tidaknya program food estate di Indonesia, Cak Imin mengatakan dengan gamblang bahwa itu tidak perlu dilanjutkan. “Pasti enggak dilanjutkan,” tegasnya.

Diketahui, food estate merupakan salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024. Program food estate bertujuan untuk mengembangkan sejumlah komoditas yaitu cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.

Pelaksanaan program yang digagas Presiden Joko Widodo itu tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di Sumba Tengah, misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.

Pada Rabu (29/11/2023), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program food estate atau lumbung pangan harus dilanjutkan untuk mendukung strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dia menyebut intensifikasi telah dilakukan untuk pertanian yang sudah eksisting dan membangun food estate untuk berjaga-jaga alias menjadi cadangan negara.

Jika dikelola dalam skala besar dan didukung dengan pengelolaan pertanian yang modern, Amran yakin program food estate berhasil. Hal itu disampaikan menyusul kritikan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tidak menyetujui penerapan food estate di Indonesia dan lebih memilih contract farming.(*/Ag)

CIANJUR – Wakil Bendahara PBNU, Dr. H. Mohammad Nuruzzaman, akrab dengan sapaan Gus Nuruzzaman mengatakan, bahwa sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dalam fakta sejarahnya Nahdlatul Ulama (NU) dilahirkan tidak hanya untuk kepentingan Nasional, tetapi juga untuk dunia Internasional.

“Dengan potensi besar yang dimiliki tersebut, NU hingga kini terus mampu meningkatkan kontribusinya hingga tingkat global, khususnya untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Artinya banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap peran NU di tingkat global yang sekarang ini memerlukan gagasan dan pikiran-pikiran jernih untuk membenahi berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam acara Upgrading Tata Kelola Perkumpulan bagi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) tingkat kecamatan dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) tingkat desa/kelurahan di Aula Rapat Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jalan Raya Cianjur-Bandung, Rawabango, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Selain memiliki ulama dan cendekiawan kelas dunia, lanjut Gus Nuruzzaman, NU juga memiliki banyak jaringan profesional dan kelas menengah, baik dari kalangan pengusaha maupun dari profesi yang lain. Ia menyebut NU juga memiliki jaringan internasional, dengan banyaknya Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di berbagai negara.

“Oleh sebab itu, NU mampu berkontribusi lebih besar untuk merawat dan membangun peradaban dunia. NU sekarang siap untuk memberi solusi lebih besar di tingkat global. NU siap menjadi organisasi milik umat, milik bangsa, hingga menjadi milik dunia,” tegasnya menuturkan dengan detail dan gamblang.

Namun demikian, Gus Nuruzzaman mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi NU saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki tersebut dengan menkonversi potensi yang dimiliki itu menjadi kekuatan riil yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terkonsolidasi dengan baik.

“Saya harap melalui upgrading MWC dan PRNU ini segala kekuatan dan potensi besar NU dapat menjadi lokomotif gerakan perbaikan di semua aspek kehidupan. Artinya potensi NU jangan hanya menjadi kekuatan yang terkumpul, tetapi tidak memberikan dampak dinamika terhadap perbaikan-perbaikan, kita harus menjadi kekuatan lokomotif penggerak di berbagai sektor,” urainya.

Di samping itu, dirinya secara khusus meminta para pengurus NU baik di PCNU, MWC NU, dan PRNU agar juga berfungsi sebagai kader penggerak, laksana dinamo yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa. Menurutnya, hal ini agar seluruh jaringan NU dapat bergerak di semua tingkatan.

“Arti dari Nahdlatul Ulama itu kan adalah kebangkitan ulama. Kalau tidak terjadi gerakan itu bukan NU lagi namanya, tapi Sukutul Ulama atau diamnya ulama,” imbuhnya tegas.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa konflik global sekarang ini belum dapat diselesaikan dengan cara politik dan militer. Untuk itu, ia menyebut agar dalam kontribusinya, NU membawa pendekatan kemanusiaan berlandaskan persaudaraan (ukhuwah).

“Ukhuwah yang sudah kita miliki yaitu ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Insaniyah, bisa menjadi rool model bagaimana membangun dunia yang damai, dunia yang baru, yang lebih damai, yang lebih sejahtera, dan lebih mengedepanpan persatuan,” paparnya.

Terakhir, pria asal Kabupaten Cirebon Jawa Barat tersebut berpesan, NU harus terus memegang teguh khittah Annahdliyyah sebagai organisasi perbaikan dalam setiap langkahnya saat ini dan ke depannya.

“NU adalah gerakan ulama dalam memperbaiki umat, baik menyangkut masalah keagamaan maupun masalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan tentu menyangkut persoalan ekonomi, budaya, politik, dan semua aspek kemasyarakatan,” tandasnya menutup pernyataan.(*/Yan)

JAKARTA – Pengakuan mantan ketua KPK Agus Rahardjo dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus menyebut Jokowi pernah memanggilnya untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) yang menjerat mantan ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) yang juga ketua umum Golkar kala itu. Saat itu, ia dipanggil sendirian tanpa empat komisioner KPK lainnya.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Saya heran biasanya memanggil berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan,” kata Agus dalam wawancara di sebuah stasiun televisi pada Kamis (30/11/2023) malam.

Begitu masuk ruangan, Agus menyebut Presiden Jokowi sudah marah. “Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Karena baru saya masuk, beliau sudah teriak ‘Hentikan,'” sambungnya.

Awalnya, dia mengaku tidak paham dengan maksud Jokowi tersebut. Namun kemudian dia baru memahami bahwa Jokowi marah dan memintanya untuk menghentikan kasus KTP-el yang menjerat Setya Novanto. “Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Setnov, ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” kata dia.

Kendati demikian, Agus menolak perintah Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Sebab, surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan. “Saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu. Saat itu di KPK tidak ada SP3, tidak mungkin saya memberhentikan itu,” jelasnya.

Istana membantah pernyataan Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi sempat marah dan meminta agar kasus korupsi KTP-el Setya Novanto dihentikan. Dalam pernyataannya, Agus menyampaikan bahwa saat itu dirinya dipanggil sendiri oleh Presiden Jokowi ke istana. Ia menyebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno hadir dalam pertemuan itu.

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menegaskan tidak ada pertemuan tersebut dalam agenda Presiden. “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari, (1/12/2023).

Ari mengatakan, pada kenyataannya saat itu proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan. Selain itu, juga sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pernyataan resminya pada 17 November 2017, Presiden Jokowi juga dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK dalam kasus korupsi tersebut. “Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” ujar Ari.

Mengenai revisi UU KPK pada 2019, Ari mengatakan, hal itu merupakan inisiatif dari DPR, bukan pemerintah. Ia juga membantah bahwa revisi UU KPK tersebut sebagai upaya untuk menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan. Menurut Ari, revisi UU KPK terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto.

“Perlu diperjelas bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto,” kata Jokowi.

Ari Dwipayana menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Ia pun meminta agar masyarakat tak mudah menerima informasi yang beredar seraya menekankan untuk kembali memastikan kebenarannya.

“Ya, saya kira masyarakat bisa menilai, ya, bisa mengkroscek melihat informasi dengan baik, benar atau tidak, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada,” kata Ari.

Mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang mengakui, Agus juga pernah bercerita kepadanya soal pemanggilan oleh Jokowi. “Kalau dengar begitu sudah lama. Sudah lama, kan dia habis ketemu itu kan beberapa saat terus dia cerita,” kata Saut.

Saut mengatakan, Agus menceritakan peristiwa tersebut saat pimpinan KPK hendak menggelar konferensi pers tentang penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden. Saat itu, ia dan Agus sedang turun menuju lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Jadi, yang saya ingat begini. Waktu mau turun ke bawah, kita jalan berdua, (Agus Raharjo cerita) ‘Ya saya dimarahi.’ Lalu, saya bilang, Oh, gitu, ya, Pak. Bapak pergi sendiri?” ungkap Saut mengulangi perbincangannya dengan Agus saat itu.

“Cuma dalam pikiran saya, seperti Pak Agus bilang, biasanya kan dipanggil enggak sendirian. Berlima, ya, kan. Mungkin yang manggil (berpikir) percuma memanggil Saut. Bandel itu,” kelakar Saut.

Saut menduga, Presiden sudah mengetahui sikap lima pimpinan KPK saat itu terhadap kasus korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Dia menjelaskan, tiga pimpinan KPK menyetujui penyidikan kasus tersebut, sedangkan dua lainnya menolak.

“Dalam pikiran kotor saya, pasti ada bocoran. Kan skornya 3-2. Tahulah Anda yang dua siapa, yang tiga siapa. Jadi, mungkin dia (Presiden, Red) dengar-dengar dan panggil saja. Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahulah kenapa dipanggil sendirian,” ujar Saut.

Saut pun mengapresiasi sikap Agus yang menolak permintaan presiden untuk menghentikan penanganan kasus korupsi KTP-el. Sebab, pimpinan KPK telah menandatangani sprindik.

“Sebagai pimpinan, saya nilai dia (Agus Rahardjo, Red) bijaklah. Dia ke sana (Istana Negara, Red), tapi aku rasa dia punya feeling itu arahnya ke mana. Kalau Pak Agus bisa dipengaruhi, berubah tuh skornya dari 3-2. Tapi kan sudah ada tanda tangan sprindik,” ujar Saut.

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku pernah mendengar perihal eks ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta untuk menghentikan perkara kasus KTP elektronik oleh Presiden Joko Widodo. Dia juga mendapatkan kabar bahwa Agus berniat mengundurkan diri jabatannya.

“Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura sedang berobat,” ungkap Novel.

Menurut informasi yang didapatnya, kata Novel, Agus hendak mengundurkan diri dari lembaga antirasuah tersebut. Hal itu karena yang bersangkutan ingin kasus yang menyeret Setya Novanto alias Setnov dalam pusaran kasus korupsi KTP-el itu berlanjut. Ketika itu, Setnov menjabat sebagai ketua DPR dari Partai Golkar.

“Seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi, untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,” kata dia.(Republika/Jon)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi ihwal agkabar KPU meniadakan debat khusus cawapres pada Pilpres 2024. Padahal, debat cawapres ada pada pemilu sebelumnya, termasuk 2019.

Cawapres nomor urut 1 itu mengaku, berharap skema debat cawapres sama dengan sebelumnya. “Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi, tentu kita menyesal itu terjadi tidak seperti lima tahun yang lalu,” kata Imin usai menghadiri acara Mukernas MUI di Ancol, Jakarta Utara, (1/12/2023) malam WIB.

Saat ditanya apakah perubahan itu menguntungkan paslon tertentu, Imin menekankan agar ada transparansi. Ketua umum DPP PKB tersebut juga berharap debat khusus cawapres penting diadakan untuk menjadi ajang adu gagasan.

“Sebetulnya debat ini bagian dari transparansi dari rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggu supaya lebih terbuka,” jelas Cak Imin.

Dia pun berharap debat khusus cawapres tetap diadakan pada Pilpres 2024, sama dengan Pilpres 2019. Cak Imin menganggap debat khusus cawapres penting digelar. “Ya pasti kita ingin berharap itu,” ujar wakil ketua MPR itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres. Tidak ada putaran debat yang khusus dihadiri capres atau cawapres saja seperti Pilpres 2019.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, lima putaran debat pada dasarnya terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali antarcawapres. Kendati begitu, dalam lima kali debat itu pasangan capres-cawapres selalu hadir bersamaan. Hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.

“Lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja, proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres proporsinya untuk cawapres lebih banyak,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (1/12/2023).(*/Ag

SIDOARDJO – Matematika atau Bahasa Indonesia telah jadi langganan mata pelajaran wajib di setiap sekolah. Tapi, pernahkah Anda mendengar mata pelajaran tidur siang?
Mata pelajaran ini hadir di salah satu sekolah di Sidoardjo, Jawa Timur. SD Muhammadiyah IV yang berlokasi di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono menjadikan tidur siang sebagai salah satu pelajaran yang wajib diikuti siswa.

Guru di SD Muhammadiyah IV Sidoardjo Kiki Arya Wijaya mengatakan, tidur siang adalah mata pelajaran yang baru diterapkan sekolahnya.

“Baru tahun ajaran ini kita menerapkan pelajaran tidur siang,” kata Kiki, menukil laman resmi Muhammadiyah.

Kata Kiki, diadakannya mata pelajaran ini juga bukan tanpa alasan. Pihak sekolah merasa tidur siang jadi salah satu kebutuhan siswa agar tak merasa kelelahan hingga bisa lebih fokus belajar.

“Sebelumnya kami melihat para siswa kelelahan hingga tak jarang meminta pulang. Alhamdulillah setelah istirahat, konsentrasi para murid naik sehingga mampu menyerap pelajaran di sore hari,” katanya.

Sebagai informasi, sekolah ini menerapkan metode full day school. Dengan adanya mata pelajaran tidur siang, diharapkan anak-anak bisa lebih fokus saat harus belajar di sore hari.

Mata pelajaran tidur siang ini berjalan selama satu jam. Pelajaran ini serentak dilakukan pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Para siswa juga wajib tidur siang di jam tersebut.

Para murid juga tidur bersama di kelas. Setiap kelas akan didampingi seorang guru yang mengawasi.

Selain menghadirkan mata pelajaran tidur siang, sekolah ini juga meniadakan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Semua tugas wajib selesai di sekolah agar ketika sampai di rumah siswa tak terbebani.(*/Gi)

CIBINONG – Optimalisasi kinerja semua bidang yang ada di Dispora Kabupaten Bogor menjadi salah satu agenda utama dari kegiatan sinergitas yang dilakukan Dispora Kabupaten Bogor salah satu OPD yang ada di Pemkab Bogor. Hal tersebut dikatakan oleh Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP disela sela acara Sinergitas Dispora di salah satu hotel yang ada di kawasan Megamendung, Kamis, 30 November 2023

Asnan AP menambahkan, Kegiatan Sinergitas yang dilakukan Dispora Kabupaten Bogor ini punya spirit yang positif dan sportif serta diikuti sekitar 168 orang ASN dan Non ASN semua bidang serta UPT yang ada di Dispora Kabupaten Bogor.

” Membangun kebersamaan menuju optimalisasi Kinerja Dispora menjadi tema sentral kegiatan Sinergitas Dispora kali ini,” ucap Asnan AP.

Lebih lanjut, kata Asnan AP, dengan sinergitas kali ini diharapkan akan mampu menjadi motivasi dan menggairahkan spirit kebersamaan dalam optimalisasi kinerja semua ASN dan Non ASN yang ada di Dispora Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan yang sama, tambah Asnan AP, dengan adanya sinergitas ini secara tidak langsung Dispora punya target untuk meningkatkan optimalisasi atau capaian kinerja pada semua bidang yang ada di Dispora.

Kegiatan Sinegitas Dispora yang akan berlangsung hingga Jumat, 1 Desember 2023 melibatkan para pengelola dan pelatih cabor yang ada di UPT PPOPM Kabupaten Bogor.

Asnan AP mengatkan, kegiatan Sinergitas Dispora ini masuk dalam salah satu program kegiatan dari Subag Umum dan Kepegawaian ( Subag Umpeg) Dispora Kabupaten Bogor. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengungkapkan bahwa ada polisi berpangkat jenderal bintang satu yang turut diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Arief menjelaskan, dia adalah Brigadir Jenderal Polisi Anom Wibowo, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Adapun Brigadir Jenderal Polisi Anom Wibowo diperiksa bersamaan dengan tersangka Firli Bahuri dan saksi Tirta Juwana alias Alex Tirta pada hari ini, Jumat (1/12/2023).

“Telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang di kantor Dittipidkor Bareskrim Polri, yaitu saksi BJP Anom Wibowo, saksi Tirta Juwana alias Alex Tirta, satu orang tersangka (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Firli Bahuri),” kata Arief kepada wartawan, Jumat (1/12/2023) malam.

Pemeriksaan tersebut, kata Arief, dilakukan untuk meminta keterangan Brigjen Anom terkait komunikasi Firli dengan SYL lewat Kapolres Kota Besar Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar.
“Terkait komunikasi FB dan SYL melalui IA yang diduga terjadi pada awal tahun 2021,” ungkapnya.(*/Mu)

BANDUNG BARAT – Sejumlah titik di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat dikepung bencana longsor saat hujan deras mengguyur pada Kamis (30/11/2023) sore hingga malam. Di antaranya di wilayah Kecamatan Cililin.

Bencana longsor memutus akses Jalan Raya Nangerang-Karyamukti di Kecamatan Cililin. Badan jalan milik Pemkab Bandung Barat, sepanjang 10 meter dengan lebar 5 meter tertutup material tanah dari tebing setinggi 10 meter. Imbasnya, jalur utama masyarakat ke pusat ekonomi, pendidikan, hingga ke pusat layanan kesehatan lumpuh total.

“Sekarang masih tertutup longsor. Ini akses utama warga desa Nangerang-Karyamukti. Karena ini jalan kabupaten, sebenarnya ini juga jalur penghubung menuju Ciwideuy Bandung,” ungkap Camat Cililin, Opa Mustopa saat dihubungi, (1/12/2023).

Opa menjelaskan, peristiwa longsor dipicu hujan deras, pada Kamis (30/11/2023) sekitar pukul 19.00 WIB. Intensitas hujan sangat tinggi ditambah waktu cukup panjang. Adapun kejadian longsor terjadi pada pukul 21.00 WIB diduga karena kondisi tanah labil serta derasnya air hujan.

“Pemicunya hujan deras ditambah kondisi tanah labil karena tebing tersebut tak ditanami pohon berakar kuat,” ucap Opa.

Menurutnya, aparat gabungan bersama masyarakat setempat masih melakukan evakuasi material longsor. Namun karena menggunakan alat sederhana, jalan tersebut masih tertutup. Dirinya telah berkoordinasi dengan PUTR untuk mendatangkan alat berat supaya akses jalan bisa segera dibuka.

“Sejak tadi pagi masyarakat dan petugas sudah lakukan evakuasi material tanah. Tapi karena alat sederhana jadi agak lambat. Kita sedang tunggu alat berat dari PUTR,” katanya.

Selain memutus Jalan Raya Nangerang-Karyamukti, Opa menyebut longsor juga menerjang akses jalan desa dan beberapa rumah warga. Tercatat ada 8 titik lokasi longsor dalam sehari dengan total 15 rumah terdampak.

“Ada 8 titik longsor dengan jumlah 15 rumah rusak kategori ringan. Kita imbau masyarakat tetap waspada potensi bencana hidrometeorologi,” terang Opa.

Camat Cililin Opa Mustopa mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya setidaknya bencana longsor itu terjadi di Desa Nangerang dan Desa Karyamukti yang berdampak terhadap rumah dan jalan yang tertutup longsor.(*/Hen)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku sudah mengesahkan anggaran untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (30/9/2023) malam lalu, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Rapat Paripurna itu sendiri dihadiri oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan, wakil ketua dan anggota DPRD kabupaten Bogor, Perwakilan forkopimda, sekertaris daerah dan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor.

“Penetapan APBD Perubahan Anggaran Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor bersama pemkab Bogor selama beberapa pekan kebelakang. Alhamdulillah sudah kita tetapkan,” Kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Senin (27/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ada tiga hal yang menjadi perhatian DPRD dan pemkab Bogor. Salah satunya adalah menjamin asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Kami berharap, dengan adanya suransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi peicu bagi RT dan RW untuk nelerja melayani masyaralat dengan maksimal,” jelasnya.

Kemudian penambahan belanja tak terduga (BTT) untuk relokasi pasar Leuwiliang yang terbakar, dan penambahan anggaran untuk pemilu.

Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawam mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya badan anggaran yang telah membahas secara intensif Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

“Alhamdulillah ini semua berkat perjuangan dari DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran perangkat daerah, APBD Perubahan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD Perubahan, Pemkab Bogor bisa mengakomodir kebutuhan alokasi belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Kabupaten Bogor.

“Dengan dijaminnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Bogor, semoga ini bisa memicu semangat kerja RT dan RW,” kata Iwan.(*/Wa.

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting untuk sektor ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Rudy Susmanto meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan dalam membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bogor.

“UMKM merupakan pilar penting ekonomi Indonesia, khususnya membangkitkan kembali ekonomi usai COVID-19,” ujarnya kepada Wartawan, (27/11/23).

Rudy Susmanto mengatakan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini harus terus dikembangkan dan didorong oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Sehingga, UMKM ini, butuh dukungan yang luar biasa, baik sisi regulasi, kebijakan, maupun kaitan dengan bantuan permodalan,” papar dia.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sering mendapatkan sejumlah keluhan dan masukan dari para peserta. Tidak sedikit para pelaku UMKM yang menyerah karena kesulitan bersaing dengan produk pabrikan di pasaran.

“Masukan-masukan itu menjadi aspirasi dan akan kami perjuangkan,” ucapnya.

Rudy menjabarkan, salahsatu keluhan pelaku UMKM adalah soal kesulitan menempuh proses perizinan baik dari aspek birokrasi maupun pembiayaan perizinan untuk membuat produk UMKM dapat bersaing di pasaran.

“Kepada pemerintah, dinas terkait dan juga pemerintah provinsi, pusat semoga terus bisa memberikan stimulus, kemudahan berbagai perizinan dan legalitas yang menjadi kebutuhan UMKM,”ujarnyanya.(*/Wa)