BOGOR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi calon lahan relokasi di 15 titik lahan di wilayah Sukajaya, Nanggung, Jasinga maupun Cigudeg. Di sana, nantinya akan dibangun hunian tetap (Huntap).
Sebanyak 15 titik calon lahan relokasi ini usulan dan hasil kajian dari Pemkab Bogor, bersama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
"Saya ke Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor hari ini untuk mengecek dan memastikan kelayakan 15 titik calon lahan relokasi usulan dari Pemkab Bogor dan lembaga lainnya," kata Ridwam Kamil kepada wartawan, Selasa, (28/1)
Mantan Wali Kota Bandung ini menambahkan selain harus aman dari resiko bencana alam, lahan relokasi juga harus tidak jauh dari rumah para pengungsi dan tidak jauh dari sekolah.
"Masyarakat terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor (pengungsi) ini kami profesinya adalah petani, jadi calon lahan relokasi juga tidak jauh dari pemukiman mereka sebelumnya, agar tidak terulang menjadi korban bencana alam maka kita harus pastikan wilayah tersebut aman dari resiko bencana alam," tambahnya.
Emil sapaan akrabnya menuturkan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono sebelumnya, pasca tinggal di pengungsian, maka warga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor pada Rabu, (1/1) lalu akan langsung dibangunkan huntap tanpa tinggal di hunian sementara (Huntara).
"Jumlah pengungsi ini kan belasan ribu (17.582 jiwa) dan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka sesuai arahan dan komitmen pemerintah pusat maka kami lebih mengedepankan pembangunan Huntap dibanding Huntara," tutur Emil.
Ia melanjutkan bahwa setelah disurvei dan didesain bangunan Huntap pada pekan ini, maka pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lainnya bisa segera membangun Huntap.
"Do'akan saja Huntap ini bisa segera dibangun pada Bulan Februari mendatang pasca desain Huntapnya selesai dilakukan pada pekan ini, rencananya biaya pembangunan Huntap akan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," lanjutnya.
Informasi yang dihimpun Inilah, relokasi warga korban bencana alam banjir bandang ini akan menggunakan lahan PT Perkebunan Nusantara VIII, lahan Hak Guna Usaha (HGU), Perhutani ataupun tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh pemerintah daerah. (*/Iw)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro