TAK TERSANDERA MASA LALU, LIMA PEJABAT MASUK BURSA SEKDA KABUPATEN BOGOR

BOGOR - Lima pejabat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, masuk bursa calon Sekretaris Daerah. Meski begitu, untuk menduduki jabatan tinggi pratama itu, mereka harus melalui lelang jabatan terbuka (open bidding).

Lima pejabat yang akan maju masuk bursa Sekda Kabupaten Bogor mempunyai track record yang baik dan tidak ada tersandera masa lalu .

Lima orang yang masih memiliki kans menjadi F3 yakni Burhanudin yang kini menjabat Pj Sekda sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor. Burhan lahir tahun 1964 dan kini menginjak usia 55 tahun.

Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana. Jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Itu lahir tahun 1965 kini menginjak 54 tahun.

Selanjutnya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (DAPD), Soebiantoro. Pria jangkung kelahiran 1965 itu kini menginjak usia 54 tahun.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Rustandi menjadi yang paling tipis kansnya. Karena dia lahir tahun 1963 dan telah memasuki usia 56 tahun.

Perempuan satu-satunya masuk bursa calon sekda yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Syarifah Sofiah. Akrab disapa Ifah, dia lahir tahun 1964 kini menginjak usia 55 tahun.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan pun membenarkan jika hanya ada lima orang eselon IIB di Bumi Tegar Beriman.

“Kan ada panitia seleksi nanti berjalan, asalkan saat dilantik nanti, usia mereka tidak lebih dari 56 tahun. Itu masih bisa daftar,” kata Dadang, Kamis (28/2/2019).

Dalam waktu dekat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor membuka pendaftaran bagi pejabat-pejabat yang memenuhi syarat menjadi F3.

Namun, Pemkab Bogor masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan lelang jabatan terbuka (open bidding).

Gambaran tim seleksi pun telah dibentuk. Yakni terdiri dari lima orang, mulai dari akademisi Universitas Padjajaran, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PAN-RB), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Semua dari luar. Tidak ada dari internal Pemkab Bogor dan semua baik ,” papar Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan, (28/2/2019).(Fuz)