USAI KS NYUSUL PUPUK, ERA JOKOWI KORUPSI BUMN MARAK

JAKARTA - Tadi malam, publik dikejutkan dengan kabar adanya direktur PT Pupuk Indonesia yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Menambah panjang daftar direksi BUMN yang tak kuat godaan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat memimpin rapat mendadak pagi ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. "Iya betul, Direktur Utama Aas Asikin Idat memimpin rapat pada pagi hari ini,"ujar Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Wijaya menambahkan, pihak direksi sudah aware terkait hal tersebut. "Intinya direksi sudah aware dengan hal ini," katanya.

Segenap Direksi Pupuk Indonesia pada Kamis pagi (28/3/2019) langsung menggelar rapat terkait informasi OTT tersebut. Menurut Wijaya, rapat tersebut sudah selesai dan keterangan lebih lanjut mengenai kasus OTT KPK itu akan segera diinformasikan oleh pihaknya setelah munculnya keterangan resmi terlebih dahulu dari lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari mengatakan KPK mengamankan tujuh orang dalam sebuah OTT.

Dari ketujuh orang yang diamankan diduga ada diantaranya merupakan direksi PT Pupuk Indonesia, pengemudi dan swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3) terkait distribusi pupuk. Transaksi atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal. Namun, KPK belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi.

Pada Jumat (22/3/2019), KPK melakukan OTT dan menangkap 4 orang sebagai tersangka. Mereka bertindak sebagai penerima suap yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro (WNU) dan pihak swasta, Alexander Muskitta. Sedangkan pihak pemberi suap dari swasta, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro.

Bisa jadi, rentetan peristiwa ini, hanyalah potret sebagian. Masih banyak korupsi di BUMN lainnya. Apalagi menjelang pemilu yang katanya perlu dana besar. Alhasil, makin banyak politisi atau pejabat yang kepepet dan tak tahan godaan. (*/Ag)