TNI NETRAL DI PEMILU 2024, PANGLIMA YUDO: JIKA MELANGGAR AKAN DISANKSI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pihaknya netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, Pemilu bukan pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.

“Proses Pemilu ini bukan yang pertama dan TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral, netral, dan netral. Sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran ya,” kata Yudo saat ditanya awak media terkait netralitas TNI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Yudo menegaskan, hanya oknum saja jika tidak netral pada Pemilu.

“Kalaupun ada oknum, itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Ya kalaupun ada mungkin ya oknum namanya kalau sampai ada tidak netral. Tetapi kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk netral,” tuturnya.

Yudo menegaskan telah memberikan referensi arahan dari Sabang sampai Merauke khususnya tentang netralitas TNI.

“Bagaimana teknisnya yaitu perpaduan berpedoman pada itu saja, itu sudah mencakup semuanya itu.”

“Kalau prajurit berpatokan pada itu pasti akan netral. Itu nanti akan kita valuasi apakah ada yang melanggar dari ketentuan itu. Kalau sampai ada ya nanti kita evaluasi kita terapkan lagi secara teknis lagi. Tapi saya, waktu itu kita susun secara rinci supaya betul-betul dipahami oleh prajurit. Saya yakin kalau prajurit berpedoman pada itu pasti akan netral,” tegasnya.

Yudo menegaskan jika ada pelanggaran terkait netralitas TNI maka akan ada sanksi disiplin ataupun pidana yang akan diproses oleh Pusat Polisi Militer (POM) TNI.

“Ya pasti ada, ya pasti ada sanksi, yang sanksinya nanti kan di KPU, di Bawaslu yang nantinya akan ada pelanggaran apa saja yang masuknya pelanggaran apakah pidana atau sifatnya disiplin.”

“TNI juga ada kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum,” tegasnya.(*/Ta)