SUDAH DIRANCANG TAHUN 2020 BEBERAPA SKPD DAN CAMAT PERGI KE BALI, DALAM RANGKA BIMTEK?

CIBINONG - Kepergian hampir seluruh camat di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu, ternyata bagian dari rangkaian acara bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar selama dua hari dari Kamis sampai Jum’at, 12-13 Mei 2023.

“Kamis, semuanya kumpul di salah satu hotel di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, nah baru Jum’at, lokasi Bimtek dialihkan ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali,” kata Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah , Hadijana, dikonfirmasi wartawan, usai mengikuti rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor, Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD,Jum’at (19/05).

Hadijana menjelaskan, kepergian camat-camat ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu, sebenarnya bukanlah rencana dadakan, namun sudah dirancang sejak tahun 2020 lalu, namun karena adanya pandemi Covid-19, rencana itu ditunda dan bisa direalisasikan tahun 2023 ini.

“Mereka (camat) pergi ke Badung itu untuk belajar menggali serta mengelola pariwisata yang berhasil diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung. Nah, pariwisata yang dikelola di sana berlatar belakang alam, selain budaya,” ujarnya dikutip dari Jurnal bogor .

Disinggung soal dana atau anggaran, Hadijana menegaskan, semua anggaran untuk berangkat ke Bali itu bukan berasal dari APBD, tapi tabungan para camat alias uang pribadi.“Saya waktu jadi Camat Megamendung, memang sudah merancangnya, dan rencana itu dilanjutkan pengganti saya. Kalau sendiri kebetulan tidak ikut pergi,” katanya.

Namun saat ditanya lagi soal anggaran Bimtek di hotel, Hadijana enggan memberikan penjelasan. “Kalau untuk soal Bimtek di Sentul, silakan tanya ke yang lain, karena
untuk soal itu saya tidak mengetahuinya,” tegas Hadijana.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Media, selain camat, ada beberapa kepala atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberangkatan para pimpinan SKPD itu belum diketahui tujuannya, karena hingga berita ini diturunkan tak satupun pimpinan SKPD yang dikonfirmasi mau memberikan keterangan.

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi mengkritik kepergian para camat ke Badung, Provinsi Bali. Meski diklaim tak menggunakan APBD.

Namun demikian, dari pandangan Yusfitriadi, persoalan yang muncul bukan pada anggaran perjalanan yang digunakan untuk pergi ke Bali. “Masalahnya tidak hanya sekedar dibiayai APBD atau bukan, namun ada beberapa hal yang saya pikir menjadi masalah dalam konteks lembaga negara yang yang berfungsi sebagai pelayanan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), dihubungi wartawan, Senin (15/05).

Yus mengungkapkan, masalah krusial itu diantaranya, pertama pastiny ameninggalkan kantor, kenapa ? karena pergi ke Bali dilakukan pada hari kerja, maka tidak berlebihan ketika kegiatan ini masuk ke dalam karegori "bolos berjama'ah".

“Konsekwensi dari bolos berjama'ah tidak sederhana. Selain menyangkut masalah pelayanan publik, juga termasuk honor yang mereka terima ketika meninggalkan tugas seperti itu,” ujarnya.
Kedua, sebut Yusfitriadi, terkait masalah ketepatan sasaran. Bicara Bali,sebagai destinasi wisata yang dikelola dengan baik sehingga menjadi kiblat wisata dunia tidak bisa terbantahkan lagi.
“Hal itu lebih disebabkan pada sumberdaya alam dan culturenya sangat mendukung. Namun ketika berbicara Bogor sama sekali jauh kondisinya dengan Bali,” tandasnya.(*/Du)